Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

Upaya Penyelesaian Sengketa Perbankan Terhadap Kredit Macet Antara Kreditur dan Debitur pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk, (BTPN) Turkamun; Zaki Zainal Arifin; Amrizal Siagian
Jurnal Sekretari Universitas Pamulang Vol. 11 No. 2 (2024): JURNAL SEKRETARI
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/sekretarisskr.v11i2.42301

Abstract

ABSTRAK Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentukbentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dengan demikian perbankan memiliki fungsi penting dalam perekonomian Negara. Perbankanmempunyai fungsi utama sebagai “financial intermediary” yaitu penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya secara efektif dan efisien pada sektor-sektor riil untuk menggerakan pembangunan dan stabilitas perekonomian sebuah negara. Dalam dunia perbankan, nasabah merupakan konsumen dari pelayanan jasa perbankan. Kedudukan nasabah dalam hubungannya dengan pelayanan jasa perbankan. Dilihat dari sisi pengerahan dana, nasabah yang menyimpan dananya di bank baik sebagai penabung deposan, maupun pembeli surat beharga, maka pada saat itu nasabah berkedudukan sebagai debitur dan bank sebagi kreditur. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN) didirikan 16 Februari 1985. Kantor pusat Bank BTPN beralamat di Menara BTPN CBD Mega Kuningan, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950 – Indonesia. Bank BTPN memiliki 85 kantor cabang utama, 746 kantor cabang pembantu, 148 kantor pembayaran dan 140 kantor fungsional operational. Salah satu cabang Bank Tabungan Pensiunan Negara Tbk, (BTPN) Jln. Margonda Raya no 77 kota Depok,Jawa barat,adalah kantor cabang yang berfungsi sebagai kantorpembayaran dan kantor fungsional operasional. Dilihat dari objek dan hasil yang akan didapat maka penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan dan menghubungkan dengan variabel lain. Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa Perbankan, kredit macet, kreditur debitur bank BTPN
Tindak Kejahatan Penyalahgunaan dan Pengedaran Narkotika Tembakau Sintetis di Wilayah Kebayoran Lama Ditinjau dari Rational Choice Theory Husaini Satria Muharam; Siagian, Amrizal
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.1954

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai permasalahan penyalahgunaan dan pengedaran narkotika di Indonesia tepatnya di wilayah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan yang dewasa ini mengalami peningkatan tajam, baik dari jumlah kasus dan pelaku, barang bukti yang disita maupun jumlah tersangka dengan cepat meluas ke seluruh wilayah Kebayoran Lama. Menggunakan Teori Pilihan Rasional dimana teori pilihan rasional memusatkan perhatian pada aktor. Aktor dipandang sebagai manusia yang mempunyai tujuan atau mempunyai maksud. Artinya aktor mempunyai tujuan dan tindakannya tertuju pada upaya untuk mencapai tujuan itu. Aktor pun dipandang mempunyai pilihan (atau nilai, keperluan). Penelitian ini dilakukan dalam waktu 5 bulan di wilayah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Subjek penelitian ini berjumlah 3 narasumber, yaitu 2 pengedar dan 1 anggota BNN divisi berantas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif, dengan sumber data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya pelaku penyalahgunaan dan pengedar di wilayah Kebayoran Lama masih cukup banyak yang dilatarbelakangi oleh pergaulan sehingga menyebabkan kecanduan. Seiring laju perkembangan zaman, jenis-jenis narkotika pun semakin banyak dan memiliki ragam variasi. Salah satu contoh bentuk narkotika jenis baru ialah tembakau sintetis. Tembakau sintetis atau biasa disebut tembakau gorila menurut Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan campuran antara tembakau atau rokok dengan ganja sintetis atau tiruan dan di dalamnya terdapat kandungan zat AB-Chminaca yang merupakan salah satu jenis synthetic cannabinoid (SC) atau ganja sintetis yang dapat memberi efek kecanduan. Tembakau gorila termasuk narkotika jenis baru dan ditetapkan sebagai narkotika golongan I.
The Kabata Dutu (Local Wisdom) As a Means of Social Criticism of the People of Tidore Marasabessy, Abd. Chaidir; Siagian, Amrizal; Halil, Muamar Abd. Abd.
Deviance Jurnal Kriminologi Vol 7, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Budi Luhur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36080/djk.2729

Abstract

For centuries, for the people of Tidore (North Maluku), social control has been a tradition of their ancestors (kabata dutu). This tradition is a form of communication among the Tidore people, with the aim of controlling the functioning of a social system. This research aims to explain the kabata dutu tradition (local wisdom) as social control for the Tidore community and describe the meaning contained in the kabata dutu tradition. Primary and secondary data (interviews, literature reviews, journals, scientific articles) are the reference for this research. The data analysis knife goes through the process of searching (systematic data classification) and drawing conclusions. Research conclusions; 1) The kabata dutu tradition is the philosophy of life of the Tidore people. This tradition is part of the social expression that emerged from the lives of the Tidore people to defend matters of truth. This tradition is not just an accessory to cultural representation, but as a social control to instill a culture of shame so that all forms of action are based on social norms. Kabata dutu is a means of aspiration (social control) for the government to improve public services faced by the community. Each stage of the traditional procession reflects a social process that encourages the realization of positive character in the lives of its people; 2) Kabata dutu interprets humans as social units who are interconnected with each other, so that a sense of belonging and need is expressed in the daily lifestyle of the Tidore people. The meaning of the kabata dutu tradition is as a message (borero) from the ancestors which contains universal truth values (in all aspects of life, including morals, customs, social ties). Through kabata poetry, Tidore people exercise social control in their behavior in society in order to maintain the noble values of their ancestral mandate.
Habituation of Anti-Corruption Values on Children in Orphanages Marasabessy, Abd. chaidir; Siagian, Amrizal; Istianingsih, Istianingsih; Novi, Febry
Jurnal Loyalitas Sosial: Journal of Community Service in Humanities and Social Sciences Vol. 5 No. 2 (2023): Jurnal Loyalitas Sosial: Journal of Community Service in Humanities and Social
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/JLS.v5i2.p55-69

Abstract

Dishonorable behavior by taking other people's belongings is often carried out by teenagers in social institutions. These actions occur because they experience financial, social and emotional problems. Precautions must be taken to ensure the next generation does not behave corruptly. Locus of service of Ciputat Women's Charity Orphanage, South Tangerang. The partner's goal is to create an anti-corruption atmosphere and culture through anti-corruption-based activities; And students as service members have sensitivity and are able to photograph real conditions so that their creativity develops in cultivating anti-corruption behavior. Participatory action research is the method used. This service activity has succeeded in fostering anti-corruption cultural behavior in partners. The results of the questionnaire showed that of the 38 participants who participated in the anti-corruption values habituation activity, 34 people gave statements of "very satisfied" or at level 4, and 4 others at level 3 or "satisfied". So it was concluded that from all indicators (statements) listed in the questionnaire, the statement "very satisfied" reached 89% and the statement "satisfied" reached 11%, so that the service activity was declared successful and able to encourage foster children to behave anti-corruption. As a recommendation, social institutions should design parenting styles, which can protect foster children from reprehensible acts, so that aspects of their cognition, affection and conation can grow optimally and sustainably and they are not inherited from the corrupt deeds of their predecessors.
Implementasi Kurikulum Merdeka di SMP PARAMARTA KOTA TANGERANG SELATAN Damayanti, Dhea; Amrizal Siagian
Jurnal Mahasiswa Karakter Bangsa Vol. 4 No. 2 (2024): Jurnal Mahasiswa Karakter Bangsa Vol.4 No.2 September 2024
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kurikulum merdeka belajar merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam dimana kontennya akan lebih optimal sehingga peserta didik memiliki cukup waktu untuk memperdalam konsep dan memperkuat kompetensi. Dalam pelaksanaannya, guru memiliki keleluasaan dalam memilih berbagai perangkat pembelajaran sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik pada setiap jenjang pendidikan. Selain mewujudkan pembelajaran berbasis kebutuhan peserta didik, Kurikulum Merdeka juga menambahkan nilai-nilai karakter yaitu yang disebut dengan Profil Siswa Pancasila. Dengan demikian, kurikulum ini merupakan kelanjutan dari kurikulum 2013 dan dapat dilaksanakan sebagai salah satu pilihan. Pada masa pra pandemi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan tentang penggunaan Kurikulum 2013, kemudian Kurikulum 2013 disederhanakan menjadi kurikulum darurat yang memudahkan satuan pendidikan dalam mengelola pembelajaran dengan materi yang esensial. Kurikulum Merdeka pada SD/SMP/SMK-PK menjadi angin segar dalam upaya perbaikan dan pemulihan pembelajaran yang pertama kali dicanangkan pada tahun 2021. Pemulihan pembelajaran tahun 2022 menuju tahun 2022. Pada tahun 2024, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan bahwa sekolah yang belum siap menggunakan Kurikulum Merdeka tetap dapat menggunakan Kurikulum 2013 sebagai basis pengelolaan pembelajaran, begitu pula Kurikulum Darurat yang merupakan modifikasi dari Kurikulum 2013 tetap dapat digunakan oleh satuan pendidikan tersebut. Kurikulum Merdeka menjadi pilihan bagi seluruh satuan pendidikan yang dalam proses pendataan merupakan satuan pendidikan yang telah siap menerapkan Kurikulum Merdeka. Tahun 2024 menjadi tahun penetapan kebijakan kurikulum nasional yang didasarkan pada evaluasi kurikulum pada masa pemulihan pembelajaran. Evaluasi ini.      
The State and Constitutional Responsibility in Ensuring the Security of Citizens from Intimidation by Thuggery Yunus, Nur Rohim; Siagian, Amrizal; Raihani, Fina
STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal Vol 8, No 1 (2024)
Publisher : UIN JAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/siclj.v8i1.48010

Abstract

The phenomenon of gangsterism in Indonesia has developed into a form of non-state violence that threatens social order and the sense of security of the community. Gangs are not only detrimental to individuals, but also create an atmosphere of fear and distrust of law enforcement officers. In this context, the state has a constitutional obligation to protect the fundamental rights of citizens, including the right to a sense of security as guaranteed in Article 28G paragraph (1) and Article 30 paragraph (4) of the 1945 Constitution. This study specifically aims to examine the extent to which the state carries out its constitutional responsibilities in ensuring the security of citizens from intimidatory actions by gangster groups. The research method used is qualitative, with literature study techniques and legal-political analysis. Data were obtained through a study of scientific journals, laws and regulations, and government policy documentation related to overcoming gangsterism. The study results show that although there is a relatively strong legal framework in overcoming gangsterism, its implementation still faces serious challenges. Weak law enforcement, the dominance of a repressive approach without structural solutions, and the lack of rights-based social protection cause the practice of gangsterism to continue. Therefore, this study recommends integrating a firm legal approach and inclusive social policies as an effective strategy to realize just citizen security. The state must act actively and reasonably in carrying out its constitutional mandate to ensure a sense of security for all its citizens.
The State and Constitutional Responsibility in Ensuring the Security of Citizens from Intimidation by Thuggery Yunus, Nur Rohim; Siagian, Amrizal; Raihani, Fina
STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal Vol 8, No 1 (2024)
Publisher : UIN JAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/siclj.v8i1.48010

Abstract

The phenomenon of gangsterism in Indonesia has developed into a form of non-state violence that threatens social order and the sense of security of the community. Gangs are not only detrimental to individuals, but also create an atmosphere of fear and distrust of law enforcement officers. In this context, the state has a constitutional obligation to protect the fundamental rights of citizens, including the right to a sense of security as guaranteed in Article 28G paragraph (1) and Article 30 paragraph (4) of the 1945 Constitution. This study specifically aims to examine the extent to which the state carries out its constitutional responsibilities in ensuring the security of citizens from intimidatory actions by gangster groups. The research method used is qualitative, with literature study techniques and legal-political analysis. Data were obtained through a study of scientific journals, laws and regulations, and government policy documentation related to overcoming gangsterism. The study results show that although there is a relatively strong legal framework in overcoming gangsterism, its implementation still faces serious challenges. Weak law enforcement, the dominance of a repressive approach without structural solutions, and the lack of rights-based social protection cause the practice of gangsterism to continue. Therefore, this study recommends integrating a firm legal approach and inclusive social policies as an effective strategy to realize just citizen security. The state must act actively and reasonably in carrying out its constitutional mandate to ensure a sense of security for all its citizens.
Religious Moderation Based on Local Culture in The Kusu Tidore Island Community Marasabessy, Abd. Chaidir; Siagian, Amrizal
Jurnal Adat dan Budaya Indonesia Vol. 7 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jabi.v7i1.92308

Abstract

The Kusu Tidore community is characterised by a high degree of diversity, which is generally regarded as a positive asset. However, this diversity can also give rise to tensions between different groups. The objective of this paper is to provide a comprehensive description of the phenomenon of religious moderation within the Kusu Tidore community, with a focus on its deep-rootedness in the local cultural context. In addition, the paper seeks to undertake a thorough analysis of the values and meanings associated with religious moderation. The present study employs a qualitative methodology, utilising scientific journals, books, and relevant documentation as data sources. In analysing the data, the author employs a predetermined formula for classification, subsequently processing the data and citing various literatures. This approach is intended to present research findings in a comprehensive and valid manner, by means of abstracting and discussing them to produce knowledge that underlies the conclusion of the study. The findings yielded the following conclusions: 1) The tradition of 'mejapanjang' in the Kusu community of Tidore Islands functions as a means of fostering amity between religious communities, thereby serving as a reflection of the majority group's role in providing protection to minority groups. The Tulude is a form of harmony, peace, and safety among the people of Halmahera. The Babari (bapalos) and Tulude (menulude) have a universal meaning that teaches tolerance, mutual cooperation, and assistance, as well as harmony and unity. These concepts are symbols of the Kusu community's culture and religious attitudes. Furthermore, the significance of 'Babari' (bapalos) and 'Tulude' lies in their role as the cornerstones of a paradigm and the social ethos of religion. These concepts emphasise the principle of deliberation and underscore the value of social justice within the local community. This study makes a significant contribution to the ongoing discourse on the threat of modernisation (socio-cultural change) to the preservation of local values in traditional communities. These local values become a source of motivation for the next generation and act as a solution to the cultural differences (custom) of the three tribes in the Kusu-Tidore community.
Resiko Pergaulan Bebas Dan Pernikahan Dini Di Kalangan Remaja Abd. Chaidir Marasabessy; Amrizal Siagian; Nurdiyana; Ichwani Siti Utami
Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 6 No 2 (2025): Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/abdilaksana.v6i2.45848

Abstract

Pergaulan bebas dan nikah muda menjadi perihal serius, namun banyak orang tidak memikirkan konsekuensi buruk yang akan ditanggung anak di kemudian hari. Berbagai bahaya mengintai remaja jika terjerumus pada persoalan dimaksud. Kegiatan pengabdian dilaksanakan di Kelurahan Cipayung RT 12 Kecamatan Ciputat. Pengabdian dengan tujuan; 1) Mitra mampu menolak dan mencegah pergaulan bebas dan pernikahan di usia muda; 2) Luaran pada jurnal nasional. Ceramah dan tanya jawab menjadi metode dalam kegiatan ini. Kegiatan pengabdian memperoleh simpulan bahwa peserta mampu memahami bahaya atau resiko pergaulan bebas, misal tertular infeksi menular seksual, terkena penyakit kanker, dan kehamilan yang tidak diinginkan. Sedangkan pada pernikahan dini, misal mengalami KDRT dan perceraian. Hasil interview bahwa kegiatan ini memberikan manfaat bagi peserta. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa dari jumlah peserta sebanyak 25 peserta, yang memberikan penilaian pada skala 4 (sangat puas) sebanyak 19 peserta, sementara 6 peserta memberikan penilaian pada skala 3 (puas). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa 100% peserta telah memahami resiko pergaulan bebas dan pernikahan di usia muda.
Pencegahan Dampak Negatif Judi Online Di Kalangan Remaja Amrizal Siagian; Abd. Chaidir Marasabessy
Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 6 No 3 (2025): Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/abdilaksana.v6i3.50237

Abstract

Perjudian online dilakukan cukup sederhana, tidak membutuhkan tempat khusus dan tidak menggunakan jadwal waktu, bahkan cukup dengan handphone di tangan sudah dapat dimainkan. Dampak  negatif dari perjudian online dapat menimbulkan kecanduan parah  bagi pelakunya. Kegiatan pengabdian dilaksanakan di SMKN 8 Kota Tengerang Selatan. Kegiatan pengabdian mengunakan metode ceramah melalui sosialisasi dan tanyajawab. Pelaksanaan kegiatan, meliputi; perencanaan, persiapan, pelaksanaan, hingga tahap evaluasi. Kegiatan pengabdian bertujuan; 1) pelajar mampu memahami dampak buruk dari perjudian online; 2) memberikan penguatan kepada guru bidang studi PKn dan BK bimbingan, dan motivasi kepada siswa terhadap resiko perjudian online. Pengabdian ini memberikan kesimpulan, bahwa peserta mampu memahami konsekuensi apabila terlibat perjudian online, baik dari aspek kesehatan fisik, aspek sosial, aspek psikologis, serta konsekuensi hukum bilamana terlibat dalam praktek perjudian online. Hasil interview diperoleh bahwa kegiatan pengabdian ini memberikan manfaat  bagi seluruh peserta. Sedangkan dari hasil kuesioner menunjukkan bahwa dari jumlah peserta sebanyak 21 siswa, yang memberikan penilaian pada skala 4 (sangat puas) sebanyak 12 siswa, sementara 9 siswa memberikan penilaian pada skala 3 (puas).