Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.339
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal Humanika Unes Law Review Jurnal Loyalitas Sosial: Journal of Community Service in Humanities and Social Sciences Jurnal Sekretari Universitas Pamulang EDUKA : Jurnal Pendidikan, Hukum, Dan Bisnis Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Jurnal Adat dan Budaya Indonesia STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal Deviance: Jurnal Kriminologi Jurnal Mahasiswa Karakter Bangsa Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) JURNAL ILMIAH GEMA PERENCANA Mizan: Journal of Islamic Law
SIAGIAN, AMRIZAL
Pamulang University
Religion Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 28 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

 1   2   3 
TANGKAL BULLYING DENGAN MENGUATKAN KEARIFAN LOKAL DALAM PEMBELAJARAN DI SMK DAARUN NI’MAH BOJONGSARI DEPOK Marasabessy, Abd. Chaidir; Amrizal Siagian; Herdi Wisman Jaya; Rustandi, Roni
Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 5 No 2 (2024): Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/abdilaksana.v5i2.39096

Abstract

Pembelajaran berbasis kearifan lokal berorientasi pada mengidentifikasi dan mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam pembelajaran; penciptaan iklim pembelajaran berpikir dan bertindak yang diwarnai kearifan; dan mengejawantahkan guru sebagai teladan dalam proses pembelajaran. ke-tiga aksi tersebut dapat menangkal aksi bullying di satuan pendidikan. Aktivitas pengabdian dilaksanakan di SMK Daarun Ni’mah Bojongsari Depok, dengan tujuan; 1) mitra/khalayak mampu mencegah bullying di lingkungan sekolah; 2) mitra/khalayak mampu mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal ke dalam kegiatan kependidikan (kurikuler, ko-kurikuler, ekstra kurikuler serta manajemen sekolah; 3) Luaran jurnal nasional. Ceramah dan tanya jawab merupakan metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa dari jumlah peserta sebanyak 30 peserta, yang memberikan penilaian pada skala 4 (sangat puas) sebanyak 12 peserta. Sementara 18 peserta memberikan penilaian pada skala 3 (puas), sehingga dapat dikatakan bahwa 100% peserta telah memahami dan dapat mengintegrasikan kearifan lokal dalam proses pembelajaran. Kata Kunci: perundungan, kearifan lokal, pembelajaran
Perilaku Penyimpangan Sosial dalam Praktik Perjudian Online di Kalangan Pengemudi Ojek Online Kawasan Pamulang Tangerang Selatan Faradila, Alvina; Siagian, Amrizal
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2398

Abstract

Fenomena perilaku perjudian telah mendapat perhatian besar dalam masyarakat masa kini karena potensinya memberikan dampak buruk dalam kehidupan sosial. Dampak sosial dari fenomena ini menghadirkan tantangan di tengah kemajuan teknologi dan meluasnya perjudian yang sangat mudah dijangkau. Perjudian merupakan penyimpangan sosial, yaitu ketika individu atau suatu kelompok melanggar aturan dan berpikir bahwa masyarakat menganggap hal tersebut sebagai hal yang lazim. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pemahaman secara komprehensif tentang perilaku perjudian sebagai gambaran dari penyimpangan sosial dan dampaknya terhadap kehidupan sosial. Penelitian ini akan memberikan analisis mendalam mengenai perilaku perjudian, berupa penyebabnya, faktor-faktor yang mempengaruhinya serta dampak yang terjadi. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai fenomena sosial perjudian dengan menganalisisnya berdasarkan teori asosiasi differensial. Hasil dari penelitian ini mencakup berbagai faktor penyebab keterlibatan pengemudi ojek online dalam aktivitas perjudian, yaitu karena stres terkait pekerjaan, pengaruh lingkungan, dan kurangnya kesadaran akan dampak perjudian.
Constitutional Law System in Indonesia and Its Comparison with Other Legal Systems Yunus, Nur Rohim; Siagian, Amrizal; Zein, Fitriyani
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol. 9 No. 6 (2022)
Publisher : SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i6.28113

Abstract

Constitutional law is characterized in a broad sense as the legal laws controlling state structures, the interaction between vertical and horizontal state instruments, and the position of citizens and their human rights. Nevertheless, there are variations in the techniques and methods of applying the state system, in addition to the standard regulations that serve as the state's fundamental standards. This study employed a qualitative research strategy with a comparative study design. According to the findings of the study, the aims of the constitutional law systems of many nations are comparable. In contrast, Indonesia's legal system is founded on Pancasila and the Constitution of 1945 and seeks fairness for all its citizens. In Indonesia, the constitutional legal system recognizes legal plurality, Islamic law, and customary law. This is not found in other countries legal systems.Keywords: Legal System; State Administration; Legal Comparison Abstract:Hukum Tata Negara dalam pengertian umum diartikan sebagai sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi dari negara, hubungan antar alat perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horizontal, serta kedudukan warga negara dan hak-hak asasinya. Namum dalam aplikasinya, terdapat perbedaan cara dan metode pelaksanaan sistem bernegara, selain terikat pada aturan baku yang menjadi landasan utama sebagai norma dasar suatu negara. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan comparative studies. Hasil penelitian menyatakan bahwa ada kesamaan tujuan pada sistem hukum tata negara pada beberapa negara. Namun pada negara Indonesia, sistem hukumnya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta mencita-citakan keadilan bagi seluruh rakyatnya. Sistem hukum tata negara di Indonesia mengakui adanya pluralisme hukum, hukum Islam, dan hukum adat. Hal inilah yang tidak terdapat pada sistem hukum negara lain.Kata Kunci: Sistem Hukum; Tata Negara; Perbandingan Hukum
Tindak Kejahatan Penyalahgunaan dan Pengedaran Narkotika Tembakau Sintetis di Wilayah Kebayoran Lama Ditinjau dari Rational Choice Theory Husaini Satria Muharam; Siagian, Amrizal
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.1954

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai permasalahan penyalahgunaan dan pengedaran narkotika di Indonesia tepatnya di wilayah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan yang dewasa ini mengalami peningkatan tajam, baik dari jumlah kasus dan pelaku, barang bukti yang disita maupun jumlah tersangka dengan cepat meluas ke seluruh wilayah Kebayoran Lama. Menggunakan Teori Pilihan Rasional dimana teori pilihan rasional memusatkan perhatian pada aktor. Aktor dipandang sebagai manusia yang mempunyai tujuan atau mempunyai maksud. Artinya aktor mempunyai tujuan dan tindakannya tertuju pada upaya untuk mencapai tujuan itu. Aktor pun dipandang mempunyai pilihan (atau nilai, keperluan). Penelitian ini dilakukan dalam waktu 5 bulan di wilayah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Subjek penelitian ini berjumlah 3 narasumber, yaitu 2 pengedar dan 1 anggota BNN divisi berantas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif, dengan sumber data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya pelaku penyalahgunaan dan pengedar di wilayah Kebayoran Lama masih cukup banyak yang dilatarbelakangi oleh pergaulan sehingga menyebabkan kecanduan. Seiring laju perkembangan zaman, jenis-jenis narkotika pun semakin banyak dan memiliki ragam variasi. Salah satu contoh bentuk narkotika jenis baru ialah tembakau sintetis. Tembakau sintetis atau biasa disebut tembakau gorila menurut Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan campuran antara tembakau atau rokok dengan ganja sintetis atau tiruan dan di dalamnya terdapat kandungan zat AB-Chminaca yang merupakan salah satu jenis synthetic cannabinoid (SC) atau ganja sintetis yang dapat memberi efek kecanduan. Tembakau gorila termasuk narkotika jenis baru dan ditetapkan sebagai narkotika golongan I.
KEKUATAN SAKSI ANAK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK Siagian, Amrizal; Sumarsih, Esi
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 8 No 2 (2020): DESEMBER
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v8i2.20271

Abstract

Keabsahan keterangan anak mempunyai nilai kekuatan pembuktian bagi hakim. Tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran setiap keterangan saksi anak, karena keterangan anak dalam suatu pembuktian, kekuatannya bukan sebagai alat bukti saksi melainkan sebagai bukti petunjuk. Teori yang penulis gunakan sebagai pisau analisis adalahteori pembuktian negatif, selain menggunakan alat-alat bukti yang dicantumkan di dalam undang-undang, juga menggunakan keyakinan hakim. Sementara metode yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka baik berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menyebutkan bahwa dalam undangundang hanya diatur tentang hak-hak anak untuk menyatakan pendapatnya, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya. Sebagaimana berdasarkan ketentuan hukum bahwa anak tidak dibebankan untuk disumpah. Dan kekuatan hukumnya pun dianggap sebagai alat bukti, namun keterangannya dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah. Demikian juga dalam konsep hukum acara pidana Islam bahwa seseorang menjadi saksi berhubungan dengan konsep tahammul dan ada’, yaitu kesanggupan memelihara dan mengingat suatu peristiwa dan kesanggupan untuk mengemukakan peristiwa tersebut dengan benar.
Legal Politics of Combating Thuggery In the Perspective of Critical Criminology and Islamic Law Siagian, Amrizal; Yunus, Nur Rohim; Raihani, Fina; Setiawan, Refly
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 13 No 1 (2025): JUNI
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Phuggery is a form of social crime that disturbs society and often arises due to economic inequality, social marginalisation, and weak structural policies to overcome it. In practice, the state's legal response to thugs tends to focus on a repressive and symbolic approach through law enforcement and criminalisation operations alone, without touching on the more complex roots of the problem. This study aims to examine the direction and strategy of Indonesian legal politics in addressing the phenomenon of thugs and to analyse alternative policies based on critical criminology and Islamic legal values. The research method employed is a normative qualitative approach with a conceptual and comparative focus. Data sources comprise primary legal materials, such as laws, police regulations, the Qur'an, and hadith, as well as secondary legal materials, including books, scientific journals, interpretations, and criminology literature. The analysis was conducted descriptively and critically, utilizing the theoretical framework of critical criminology and fiqh al-jinayah (Islamic criminal law). The results of the study indicate that thugs cannot be overcome only with the coercive power of the state, but instead require a structural and ethical approach that supports social justice. Critical criminology critiques the labelling of the lower class, while Islamic law emphasises the principles of ta’zīr, correction (islāh), and preventive justice. Thus, integrating critical criminology approaches and Islamic values ​​can be the basis for a more humanistic and sustainable legal policy reform. Keywords: Legal Politics; Thuggery; Critical Criminology; Islamic Law; Social Justice    
Edukasi Anti-Korupsi Sejak Dini: Menumbuhkan Kesadaran Di Kalangan Generasi Muda Marasabessy, Abd. Chaidir; Siagian, Amrizal; Robian, Abi; Aprilia Wulandari, Nur; Mega Cantika, Shella
Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 7 No 1 (2026): Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/abdilaksana.v7i1.55877

Abstract

Pengembangan budaya anti-korupsi dengan membangun budaya jujur dan berintegritas sejak dini, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat luas sangat dibutuhkan. Kegiatan pengabdian ini bermaksud mengembangkan karakter jujur, melalui serangkaian kegiatan interaktif seperti simulasi, diskusi kelompok, dan permainan edukatif, dengan tujuan agar nilai-nilai ini tidak hanya dipahami secara teoretis, tetapi juga diinternalisasi dan dipraktikkan; Menanamkan pemahaman bahwa kejujuran dan integritas adalah fondasi penting dalam membangun identitas nasional yang kuat dan bermartabat; dan memberdayakan generasi muda untuk menjadi "duta anti-korupsi" atau agen perubahan di lingkungan pendidikan dan keluarga mereka. Kegiatan dilakukan dengan ceramah/sosialisasi, simulasi/role playing, dan diskusi (tanyajawab). Metode ini dirancang untuk menciptakan siklus yang terstruktur, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang terukur. Hasil evaluasi menunjukan bahwa berdasarkan analisis perbandingan antara nilai rata-rata pre-test dan post-test yang dilakukan pada 50 peserta, didapati adanya peningkatan skor rata-rata sebesar 25%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa metode dan materi yang disampaikan efektif dalam mentransfer pengetahuan dasar tentang korupsi. Hasil kuesioner perubahan sikap menunjukkan bahwa 85% peserta termotivasi untuk berperilaku jujur dan bertanggung jawab setelah mengikuti kegiatan. Dari total peserta, sebanyak 10 peserta terpilih sebagai "Duta Anti-Korupsi Sekolah". Selain itu, video dan poster kampanye hasil karya siswa juga menjadi luaran yang dapat digunakan sebagai alat diseminasi efektif di media sosial.
Efisiensi Ekonomi Postner dan Kritik Terhadap Keadilan Sosial Siagian, Amrizal; Muchtarom, Achmad; Karyono, Ario; Benjamin, Biem Triani; Santiago, Faisal
JURNAL ILMIAH GEMA PERENCANA Vol 4 No 3 (2026): Jurnal Ilmiah Gema Perencana
Publisher : POKJANAS Bekerja Sama Biro Perencanaan dan Penganggaran, Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61860/jigp.v4i3.349

Abstract

The dominance of the law and economics approach, championed by Richard A. Posner, promotes wealth maximization and economic efficiency as the paramount objectives of law. This creates a fundamental gap with distributive justice theories, which posit that the law's primary ethical duty is to ensure equity and moral fairness. The central problem is the apparent tension between a legal system designed for optimal resource allocation and one obligated to deliver social justice, raising critical questions about law's normative foundations. This dialectic is especially significant for pluralistic jurisdictions like Indonesia, where legal ideals must reconcile with socio-cultural values. This study employs qualitative method with a normative-philosophical research design, conducting a critical analysis of primary texts from Posner, Rawls, Sen, and Dworkin. The analytical method involves philosophical argumentation and comparative legal theory to deconstruct the premises and implications of both paradigms. The analysis reveals that while economic efficiency offers a valuable practical framework for predicting behavioral incentives and evaluating legal outcomes, it operates within an amoral calculus that fails to address fundamental questions of rights, dignity, and equitable distribution. As a result, efficiency cannot support social justice as the ethical cornerstone of law. For Indonesia, this necessitates a constitutional synthesis where efficiency-based instruments are consciously subordinated to and harmonized with the principles of Pancasila and the 1945 Constitution, which enshrine social justice. Therefore, it is recommended that Indonesian legal scholarship and policymaking explicitly adopt an integrated framework where efficiency serves as a tool within, not the goal of, a justice-oriented legal system.
Co-Authors Abd. Chaidir Marasabessy Aprilia Wulandari, Nur Benjamin, Biem Triani Damayanti, Dhea Esi Sumarsih Faisal Santiago, Faisal Faradila, Alvina Feri Kurniawan Fitriyani Zein Fitriyani Zein Halil, Muamar Abd Herdi Wisman Jaya Husaini Satria Muharam Ichwani Siti Utami Ichwani Siti Utami Istianingsih Istianingsih, Istianingsih Karyono, Ario Mega Cantika, Shella Muchtarom, Achmad Novi, Febry Nurdiyana RAHMANITA, FIKA Raihani, Fina Robian, Abi RR. Ella Evrita Hestiandari Rustandi, Roni Setiawan, Refly Sumarsih, Esi Turkamun Wiwit Kurniawan, Wiwit Yunus, Nur Rohim Zaki Zainal Arifin Zein, Fitriyani