Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

6.87

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan Al-Ahkam Jurnal Pendidikan Islam Indonesian Al-MARSHAD: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan Al-Khidmat : Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Jurnal Riset Ekonomi Syariah Jurnal Riset Hukum Keluarga islam Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam Bandung Conference Series : Sharia Economic Law Bandung Conference Series : Islamic Family Law Jurnal Hukum Islam

Encep Abdul Rojak

Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung

Author-ID : 2833952

Religion Humanities Astronomy Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 58 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang terhadap Penggunaan Dinar (Emas) dan Dirham (Perak) sebagai Alat Transaksi Jual Beli di Pasar Mu’amalah Depok Nurul Falah Abani; Titin Suprihatin; Encep Abdul Rojak
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Depok mu’amalah market is one of the traditional markets whose buying and selling transaction tools use dinar and dirham coins. The existence of the mu’amalah market is intended to revive the sunnah in the market. But unfortunately the existence of this market is problematic in Indonesia because of the buying and selling transaction tools that use dinar and dirham coins. Whereas according to Law Number 7 of 2011 it has been confirmed that the payment instrument that must be used for every transaction in Indonesia is Rupiah. Based on this phenomenon, the problems in this study are formulated as follows: “How is the practice of using the dinar and dirham currencies as buying and selling transaction tools at the Depok Mu’amalah Market in terms of Islamic Law and Law Number 7 of 2011 concerning Currency?” The researcher used a qualitative descriptive method. The samples selected in this study were managers, sellers, and buyers in the Depok mu’amalah market, totaling 21 people. Data collection techniques used in this study were observation and interviews. The data analysis technique used is interactive analysis. The results of this study indicate that the implementation of buying and selling using dinar and dirham coins as a means of payment in terms of Islamic law is permissible as long as it is done in cash and on the spot, but when viewed according to Law Number 7 of 2011 concerning Currency, buying and selling This is prohibited because it violates Article 2 Paragraph 1 which states that Indonesia only has one currency, namely Rupiah and must be used as a means of payment as it should be. Abstrak. Pasar mu’amalah Depok merupakan salah satu pasar tradisional yang transaksi jual belinya menggunakan koin dinar dan dirham. Keberadaan pasar mu’amalah ditujukkan dengan maksud menghidupkan kembali sunnah dalam pasar. Namun sayangnya keberadaan pasar ini menjadi problematika di Indonesia karena alat transaksi jual belinya yang menggunakan koin dinar dan dirham. Padahal menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 telah menegaskan bahwasanya alat bayar yang wajib digunakan setiap transaksi di Indonesia adalah Rupiah. Berdasarkan fenomena tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: “Bagaimana praktik penggunaan mata uang dinar dan dirham sebagai alat transaksi jual beli di Pasar Mu’amalah Depok ditinjau menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang?” Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sampel yang dipilih dalam penelitian ini adalah pengelola, penjual, dan pembeli di pasar mu’amalah Depok yang berjumlah 21 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan ialah analisis interaktif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan jual beli dengan menggunakan koin dinar dan dirham sebagai alat bayar ditinjau menurut Hukum Islam itu diperbolehkan asalkan dilakukan secara tunai dan saat itu juga, tetapi apabila ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, jual beli ini dilarang karena melanggar Pasal 2 Ayat 1 yang menyatakan bahwa Indonesia hanya memiliki satu mata uang yaitu Rupiah dan wajib digunakan sebagai alat bayar sebagaimana mestinya.

Efisiensi Penerimaan Dana Zakat Baznas Provinsi Jawa Barat dengan Metode Data Envelopment Analysis (DEA) Nur Azizah; Encep Abdul Rojak; Akhmad Yusuf
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Absstract. In 2016 the receipt of zakat funds at BAZNAS Prov. West Java experienced a decrease of 15.63% and in 2020 by 40.58%. Meanwhile, the increase in zakat fund receipts occurred in 2018 by 51.59% and in 2019 by 7.32%. Based on the potential receipt of zakat funds in West Java Province in 2017 it reached Rp. 217 Trillion. The zakat receipt data shows that the receipt of zakat funds from BAZNAS West Java Province has not approached the potential figure that has been calculated based on the National Zakat Index. This shows the need to evaluate the performance of BAZNAS in West Java Province. Based on this explanation, further research needs to be done to determine the level of efficiency and what factors are behind the efficiency or not of receiving zakat in BAZNAS West Java Province for the 2016-2020 period. In this study using quantitative methods and primary data sources in the form of official documents and secondary data in the form of supporting data and data collection techniques, namely the documentation technique. The data that has been collected is then processed using the Data Envelopment Analysis (DEA) method with a Variable Return to Scale approach. (VRS) and Constant Return to Scale (CRS). The results of this study indicate that the performance of the BAZNAS of West Java Province with the VRS method experienced efficiency in 2016, 2018 and 2020, but there was inefficiency in 2017 and 2019, while the CRS method experienced efficiency in 2016, 2018, 2019, and 2020, but inefficiency occurred in 2017. Abstrak. Pada tahun 2016 penerimaan dana zakat di BAZNAS Provinsi Jawa Barat mengalami penuruan sebesar 15.63% dan pada tahun 2020 sebesar 40.58%. Sedangkan kenaikan penerimaan dana zakat terjadi pada tahun 2018 sebesar 51.59% dan pada tahun 2019 sebesar 7.32%. Berdasarkan potensi penerimaan dana zakat di Provinsi Jawa Barat yang mencapai angka Rp. 17,6 Triliun, data peneriman zakat tersebut menunjukan bahwa penerimaan dana zakat BAZNAS Provinsi Jawa Barat belum mendekati angka potensi yang telah dihitung berdasarkan Indeks Zakat Nasional. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap kinerja BAZNAS Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan pemaparan tersebut perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui tingkat efisiensi dan faktor apa saja yang melatarbelakangi efisien atau tidaknya penerimaan zakat di BAZNAS Provinsi Jawa Barat periode 2016-2020. Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan sumber data primer berupa dokumen resmi dengan data sekunder yaitu berupa data pendukung dan teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Data yang sudah terkumpul kemudian diolah dengan menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA) dengan pendekatan Variable Return to Scale (VRS) dan Constant Return to Scale (CRS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja BAZNAS Provinsi Jawa Barat dengan metode VRS mengalami efisiensi pada tahun 2016, 2018 dan 2020, tetapi terjadi inefisiensi pada tahun 2017 dan 2019, sedangkan dengan metode CRS mengalami efisiensi pada tahun 2016, 2018, 2019, dan 2020, tetapi terjadi inefisiensi pada tahun 2017.

Tinjauan Akad Ijarah terhadap Sistem Upah Buruh Tani yang Ditangguhkan di Desa Cibuaya Kabupaten Karawang Heny Novitasari; Asep Ramdan Hidayat; Encep Abdul Rojak
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Cibuaya village is a village whose average community has rice fields. However, not all Cibuaya village people have rice fields, there are also farm workers. The wage system in Cibuaya Village has two systems, namely cash-shaped wages and grain-shaped wages. Farm workers in Cibuaya Village are often suspended until the harvest and wages given are different from the calculations that have been calculated by farm workers. The purpose of the study was to find out how the wage system of farm workers was suspended in Cibuaya Village. This research method is descriptive with a qualitative approach. Data sources use primary data and secondary data. Data collection techniques are by interviewing rice field owners and farm workers and making observations in Cibuaya Village. The result of this study is a wage system practiced by several communities in Cibuaya Village, Karawang Regency. Abstrak. Desa Cibuaya merupakan desa yang masyarakatnya rata-rata memiliki lahan persawahan. Namun, tidak semua masyarakat Desa Cibuaya memiliki lahan persawahan, ada juga yang menjadi buruh tani. Sistem upah yang ada di Desa Cibuaya ini memiliki dua sistem, yaitu upah berbentuk uang tunai dan upah berbentuk gabah. Buruh tani yang ada di Desa Cibuaya ini upahnya sering sekali ditangguhkan hingga panen dan upah yang diberikan berbeda dengan perhitungan yang sudah buruh tani hitung. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana sistem upah buruh tani yang ditangguhkan di Desa Cibuaya. Metode penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yaitu menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara dengan pemilik sawah dan buruh tani serta melakukan observasi di Desa Cibuaya. Hasil dari penelitian ini adalah sistem pengupahan yang dipraktekan oleh beberapa masyarakat yang ada di Desa Cibuaya Kabupaten Karawang menyalahi syara’ karena merugikan salah satu pihak yang melakukan pekerjaan. Sedangkan pihak yang melakukan pekerjaan merasa tidak adil atas pemberian hak yang tidak sesuai dengan akad dan tidak jelas ketentuannya. Upah mengupah yang tidak sesuai dengan akad dan tidak jelas atau tidak ditentukan nominalnya tidak diperbolehkan oleh syara.

Analisis Hukum Islam terhadap Prosedur Pemanggilan Tergugat yang Berakhir Putusan Verstek Pahtur Rachman; Neneng Nurhasanah; Encep Abdul Rojak
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Summons are a process of trial examination that must proceed according to predetermined procedures, namely legally and properly and fairly. The purpose of this principle is that the summons is made based on the laws and regulations and takes into account the distance from which the parties live. There is a decision related to the divorce lawsuit with case number No. 5594/Pdt.G/2020/PA.Sor which was decided by Verstek because the defendant did not attend the trial from start to finish due to the fact that the summons was not received by the defendant at all from the Soreang Religious Court. . This study uses an empirical normative approach, namely regarding the implementation of legal provisions in their actions in every legal event that occurs in society. Sources of data in this study are primary data and secondary data, data obtained by interview where the researcher goes directly to the field by interviewing the parties concerned, the data analysis technique used is qualitative analysis, namely analysis by studying cases. After introducing and describing the data, compare it with the existing theory, then it is processed through several stages to find conclusions and be analyzed. The results of the study show that the process of summoning the defendant in case No.5994/Pdt.G/2020/PA.Sor resulted in a Verstek decision. it is in accordance with the law, especially in article 390 HIR, PP No. 9 of 1975 article 26 only contains injustice received by the defendant because it was due to negligence in conveying the summons from the bailiff/substitute bailiff and village officials. Abstrak. Pemanggilan merupakan suatu proses pemeriksaan persidangan yang harus berjalan menurut tata cara yang telah ditentukan yaitu secara sah dan patut serta berkeadilan. Maksud dari perinsip tersebut, pemanggilan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan jarak tempat tinggal para pihak. Terdapat putusan yang berkaitan gugatan perceraian dengan nomor perkara No.5594/Pdt.G/2020/PA.Sor yang diputuskan verstek karena pihak tergugat tidak mengikuti persidangan dari awal sampai dengan selesai yang disebabkan oleh relaas panggilan tidak diterima tergugat sama sekali dari Pengadilan Agama Soreang. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris yaitu mengenai implementasi ketentuan hukum dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Sumber data dalam penelitian ini adalah data Primer dan data Sekunder, data yang diperoleh dengan wawancara dimana peneliti terjun langsung kelapangan dengan cara mewawancarai pihak yang bersangkutan, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis secara kualitatif yakni analisis dengan mempelajari kasus. Setelah memperkenalkan dan mendeskripsikan data, bandingkan dengan teori yang ada, kemudian diolah melalui beberapa tahap untuk menemukan kesimpulan dan dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemanggilan pihak tergugat dalam perkara No.5994/Pdt.G/2020/PA.Sor yang berakibat putusan verstek sudah sesuai dengan undang-undang terutama didalam pasal 390 HIR, PP No 9 tahun 1975 pasal 26 hanya saja mengandung ketidakadilan yang diterima oleh tergugat karena disebabkan kelalaian dalam menyampaikan relaas panggilan dari Jurusita/Jurusita Pengganti dan aparat desa.

Implementasi PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah mengenai Pemeriksaan Dokumen di KUA Kecamatan Garut Kota Seilla Nur Amalia Firdaus; Titin Suprihatin Suprihatin; Encep Abdul Rojak Rojak
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Examination of marriage documents is carried out with the aim that in the process of registering a marriage there are no violations. As examples, having more than one wife without the court's permission, falsified marriage age limits, forced marriages and so on. When violations occur, it is worth asking whether the marriage document has been properly examined by the employee concerned or not. As happened in the District Kua Garut City, examination of documents does not present a prospective husband/wife and Guardian. This study aims to determine the implementation of PMA No. 20 Tahun 2019, which is concerning Marriage Registration regarding the practice of examining documents. This research uses case study and juridical-normative approaches. Primary data sources are obtained from legislation and interviews. Secondary data sources are obtained from books, journals and other scientific works. As for data analysis is using flow chart analysis method. As for data analysis is using flow chart analysis method. The results of the study concluded that the practice of examining documents at the KUA of Garut Kota Subdistrict, in general, was in accordance with PMA No. 20 of 2019 except for inspections by presenting prospective husbands/wives and guardians to ensure that there were no obstacles to marriage. This is not in accordance with the rules because the examination is carried out during the registration of the marriage will. Which is not every registration of marriage will be attended by prospective husband/wife and guardians. Abstrak. Pemeriksaan dokumen nikah dilakukan dengan tujuan agar dalam proses pencatatan perkawinan tidak terjadi pelanggaran, misalnya beristeri lebih dari satu orang tanpa izin pengadilan, batas usia menikah yang dipalsukan, menikah dengan paksaan dan lain-lain. Ketika pelanggaran terjadi, patut dipertanyakan apakah pemeriksaan dokumen perkawinan sudah dilakukan dengan baik oleh pegawai yang bersangkutan. Seperti yang terjadi di KUA Kecamatan Garut Kota, pemeriksaan dokumen tidak menghadirkan calon suami/istri serta wali. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi PMA No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah mengenai praktik pemeriksaan dokumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan case study dan yuridis-normatif. Sumber data primer diperoleh dari perundang-undangan dan hasil wawancara. Sumber data sekunder diperoleh dari buku, jurnal dan karya ilmiah lainnya. Analisis data menggunakan metode flow chart analysis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik pemeriksaan dokumen di KUA Kecamatan Garut Kota pada umumnya sudah sesuai dengan PMA No. 20 Tahun 2019 kecuali pemeriksaan dengan menghadirkan calon suami/istri serta wali untuk memastikan tidak ada halangan menikah, hal tersebut tidak sesuai dengan aturan karena pemeriksaan dilakukan ketika pendaftaran kehendak nikah. Yang mana tidak setiap pendaftaran kehendak nikah dihadiri oleh calon suami/istri serta wali.

Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling dalam Sidang Itsbat Nikah Terpadu Tahun 2021 Ninda Sari Sri Rejekinah; Encep Abdul Rojak
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Marriage is a teaching in Islam which is based on the Qur'an and hadith. Marriage in Indonesia requires registration of marriages. By registering a marriage, the achievement of administrative order and marriage becomes clear. Itsbat marriage is one way for those whose marriages have not been recorded, with the marriage itsbat of marriages that have been carried out obtaining legal legality and the marriage becomes clear. As for what is meant by integrated marriage itsbat, namely, the marriage itsbat trial which is carried out jointly and in collaboration with several related agencies. The integrated marriage itsbat carried out by the Religious Courts is regulated in Perma Number 1 of 2015 concerning Integrated Services for Mobile Courts. Perma Number 1 of 2015 has a goal to improve services in the field of law and help the community, especially people who have limited costs, distance, and time in obtaining their civil rights. In this study, the authors formulate a problem regarding the procedure for integrated marriage itsbat contained in Perma Number 1 of 2015, as well as the purpose of this study to answer the formulation of the problem. The method used in this study uses a qualitative method with a normative juridical approach and data analysis techniques are carried out using conceptual and interactive analysis techniques. The results and conclusions in this study are the implementation of the integrated marriage itsbat trial carried out by the Purwakarta Religious Court in accordance with the terms and conditions of Perma Number 1 of 2015, and its implementation can be said to be effective and successful in applying the principles of simple, fast, and low cost. Abstrak. Perkawinan merupakan ajaran dalam Islam yang berdasar pada Al-Qur’an dan hadits. Perkawinan di Indonesia mengharuskan dilakukannya pencatatan perkawinan. Dengan tercatatnya suatu perkawinan maka, tercapainya tertib administrasi dan perkawinannya menjadi jelas adanya. Itsbat nikah merupakan salah satu jalan bagi yang perkawinannya belum tercatat, dengan dilakukannya itsbat nikah perkawinan yang telah dilakukan mendapat legalitas hukum dan perkawinannya menjadi jelas adanya. Adapun yang dimaksud dengan itsbat nikah terpadu yaitu, sidang itsbat nikah yang dilakukan secara bersama-sama dan bekerjasma dengan beberapa instansi terkait. Itsbat nikah terpadu yang dilakukan oleh Pengadilan Agama diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling. Perma Nomor 1 Tahun 2015 memilki tujuan untuk meningkatkan pelayanan di bidang hukum dan membantu masyarakat khususnya masyarakat yang memiliki keterbatasan biaya, jarak, dan waktu dalam memperoleh hak keperdataannya. Dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah mengenai prosedur itsbat nikah terpadu yang terdapat dalam Perma Nomor 1 Tahun 2015, serta tujuan dalam penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan teknik analisis data dilakukan dengan teknik analisis konsep dan interaktif. Adapun hasil dan simpulan dalam penelitian ini yaitu Pelaksanaan sidang itsbat nikah terpadu yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Purwakarta telah sesuai dengan syarat serta ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2015, dan pelaksanaanya dapat dikatakan efektif dan berhasil menerapkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Implementasi Aplikasi E-Court sebagai Upaya dalam Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Sumedang pada Tahun 2020-2021 Nelly Naelufar; Yandi Maryandi; Encep Abdul Rojak
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Abstract. The Supreme Court (MA) through the Supreme Court Regulation (PERMA) Number 1 of 2019 concerning the Administration of Cases and Trials in Electronic Courts which has been selected by PERMA No. 3 of 2018 concerning Electronic Court Case Administration, issued an e-court system. Registration of cases to the Religious Courts before the PERMA No. 1 of 2019 regarding the e-court system, is carried out conventionally, namely parties seeking justice must come directly to the Religious Court itself. The purpose of this study is also to find out how the process of resolving divorce cases through the e-court of the Supreme Court by looking at the simple, fast, and low-cost courts, and how to apply PERMA Number 1 of 2019 concerning online case administration. By using empirical juridical research methods, these observations made direct observations by means of document studies, and it can be said that: the application of the e-court application at the Sumedang Religious Court has been implemented, according to a simple, fast, and low-cost court. However, there are still several obstacles that hinder the maximal factor of this kind of implementation, the main obstacle is from the litigants themselves. Abstrak. Mahkamah Agung (MA) melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di PengadilannSecara Elektronik yang menggantikan PERMA No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik mengeluarkan sistem e-court. Pendaftaran perkara ke Pengadilan Agama sebelum adanya PERMA No. 1 Tahun 2019 mengenai sistem e-court, dilaksanakan secara konvensional, yaitu pihak yang mencari keadilan harus datang secara langsung ke Pengadilan Agama itu sendiri. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah juga untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian perkara perceraian melalui e-court Mahkamah Agung dengan melihat pada asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta bagaimana penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi perkara secara online. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris, pengamatan ini dilakukan pengamatan langsung dengan cara study document, dan dapat disimpulkan bahwa: implementasi aplikasi e-court di Pengadilan Agama Sumedang sudah sangat maksimal diterapkan, sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Akan tetapi masih ada beberapa kendala yang menghambat kurang maksimalnya penerapan asas ini, faktor utama kendalanya yaitu dari para pihak yang berperkara itu sendiri.

Studi Etnografi Penyelesaian Sengketa Waris Sunda Wiwitan di Kampung Adat Cirendeu Nisa Nurfebrianti; Encep Abdul Rojak
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Abstract. This study is based on the customary law applicable to the people who occupy the traditional village of Cirendeu located in Cimahi where the people there have their own rules in solving various problems that occur between the people, including in this case is the inheritance dispute. From the results of the discussion contained in this thesis it can be concluded that the model of inheritance dispute resolution applicable to the community in the traditional village of Cirendeu is deliberation. The deliberations are divided into two stages, namely family deliberations attended by the heirs and related families then if it is not completed in the first stage, traditional deliberations are carried out which are attended by traditional elders. Abstrak. Penelitian ini didasarkan kepada hukum adat yang berlaku pada masyarakat yang menempati Kampung Adat Cirendeu yang terletak di Kota Cimahi di mana masyarakat sana mempunyai aturan tersendiri dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi diantara masyarakatnya, termasuk dalam hal ini adalah sengketa waris. Dari hasil pembahasan yang tertuang dalam skripsi ini maka dapat disimpulkan bahwa model penyelesaian sengketa waris yang berlaku pada masyarakat di Kampung Adat Cirendeu adalah musyawarah. Musyawarah terbagi ke dalam dua tahap, yaitu musyawarah keluarga yang dihadiri oleh ahli waris dan keluarga yang terkait kemudian apabila tidak selesai pada tahap pertama maka dilakukanlah musyawarah adat yang dihadiri oleh tetua adat.

Model Pencatatan Perkawinan di KUA Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta Dian Nur Afifah; Encep Abdul Rojak
Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Volume 2, No.2, Desember 2022, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrhki.vi.1146

Abstract. Marriage can unite two people in love, namely to give birth to legitimate offspring as a good way to preserve life, by forming a household to create a happy family life, full of love and affection, feelings of calm, serenity, and peace. A valid marriage is a marriage carried out based on the laws of their respective religions and based on the beliefs held, and every marriage must be registered based on the applicable laws and regulations. One of the duties of the KUA is to register marriages, and the registration process is of course implemented based on applicable regulations. It is the same with the KUA of Purwakarta District, but in practice, there are still some problems in recording marriages at the KUA. Based on these problems, this study can be formulated as follows: (1) How is the marriage registration model in the KUA, Purwakarta District, Purwakarta Regency?. In this study, the researcher used a qualitative method with a normative juridical approach. Data collection techniques in this study are interviews and literature study. The data analysis technique used is interactive analysis and concept analysis. The results of this study can be concluded that the marriage registration model in the KUA, Purwakarta District, Purwakarta Regency is by applicable regulations, but there are still problems in recording marriages. Abstrak. Perkawinan dapat mempersatukan dua insan dalam sebuah cinta, yairu untuk melahirkan keturunan yang sah sebagai cara yang baik untuk melestarikan sebuah kehidupan, dengan membentuk rumah tangga agar terciptanya kehidupan keluarga yang bahagia, penuh kasih dan sayang, perasaan tenang, tenteram dan damai. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum agamanya masing-masing dan berdasarkan kepercayaan yang dianut, dan setiap perkawinan harus dicatatkan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. KUA salah satu tugasnya adalah mencatatkan perkawinan, dan proses pencatatan tersebut tentunya diterapkan berdasarkan peraturan yang berlaku. Sama halnya dengan KUA Kecamatan Purwakarta, namun pada praktiknya masih terdapat beberapa masalah dalam pencatatan perkawinan di KUA tersebut. Berdasarkan permasalahan tersebut, dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: (1) Bagaimana model pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta?. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu wawancara dan studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis interaktif dan analisis konsep Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa model pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, namun masih terdapat masalah dalam pencatatan perkawian.

PROSEDUR PENCATATAN PERKAWINAN DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA NOMOR 354/PDT.G/2020/PA.PWK TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani; Encep Abdul Rojak; Dian Nur Afifah
Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Vol 6, No 1 (2023)
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/tahkim.v6i1.11390

Setiap perkawinan harus dicatatkan seperti KUA Kecamatan Purwakarta salah satu tugasnya yaitu mencatatkan perkawinan, namun masih terdapat masalah dalam pencatatan perkawinan yaitu KUA menikahkan wanita yang masih dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain, maka KUA mengajukan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Purwakarta dengan Nomor 354/Pdt.G/2020/PA.Pwk. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 354/Pdt.G/2020/PA.Pwk tentang pembatalan perkawinan terhadap prosedur pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Purwakarta. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan studi pustaka. Teknik analisis data yaitu analisis interaktif dan analisis konsep. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa putusan hakim tentang prosedur pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Purwakarta muncul karena kelalaian pihak KUA, dimana tindakan Termohon I melakukan pemalsuan identitas sehingga tidak terdeteksi oleh pihak KUA.

Co-Authors 10010120047, Wildan Zaeni Abdullah Syihabuddin Afrah Nur Athifah Agum Muchamad Sidiq Akbar Fathurrahman Muhammad Akhmad Yusuf Alvian Wirateja Amrullah Hayatudin Andiahmad Ramadhani Asep Ramdan Hidayat Astuti Chairunnisa Annasya Citra Oki Wijaya Kusuma Dian Nur Afifah Dian Nur Afifah Eka Putra Pratama Pratama Fadilah Ali Romadhoni Fahmi Fatwa Rosadi Satria Hamdani Fahmi Fatwa Rosyadi Fahmi Fatwa Rosyadi Hamdani Satria Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani Fathiana Medina Putri Fauzi Alfiyasin Fawzi, Ramdan Heny Novitasari Hery Widijanto Ilham Mujahid Ivan Parjianto Ivan Parjianto Lusi Kholisiah M. Abdurahman Marisa Auliya Maudi Salsabilah Maulan Rif’atul Wafy Mohammad Wahyu Maulana Muhamad Fahmi Rizaldi Muhamad Farid Solehudin Muhamad Ridwan Fauzi Muhammad Rayhan Fadhilah Muhammad Yunus Muhammad Yunus Muhammad Yunus Mutiara Fadilah Naura Syahira Firmayuni Nelly Naelufar Neng Dewi Himayasari Ninda Sari Sri Rejekinah Nisa Nurfebrianti Nur Azizah Nurul Falah Abani Nurul Febrianti Pahtur Rachman Puteri Asyifa Octavia Apandy Sahid, Mualimin Mochammad Sahrul Hasan Suwares Seilla Nur Amalia Firdaus Selva Selfia Ginanjar Shindu Irwansyah Shindu Irwnsyah Sinta Bela Febriana Siska Lis Sulistiani Siti Sayyidah Suryaningsih Tia Rahmawati Tiara Ayu Lestari Titin Suprihatin Titin Suprihatin Velany Putri Rosidy Rosih oci vera fadillah marufin Wijayanti, Intan Manggala Yandi Maryandi Yogi Indrayadi Yulia, Marsella Yusup, Akhmad Zaini Abdul Malik

Title

Found 58 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 58 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 58 Documents
Search