Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.87
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan Al-Ahkam Jurnal Pendidikan Islam Indonesian Al-MARSHAD: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan Al-Khidmat : Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Jurnal Riset Ekonomi Syariah Jurnal Riset Hukum Keluarga islam Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam Bandung Conference Series : Sharia Economic Law Bandung Conference Series : Islamic Family Law Jurnal Hukum Islam
Encep Abdul Rojak
Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung
Religion Humanities Astronomy Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 58 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 58 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Tinjauan Fatwa DSN-MUI No: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijārah terhadap Jasa Hapus Tato Sistem Tarif Pergambar Puteri Asyifa Octavia Apandy; Asep Ramdan Hidayat; Encep Abdul Rojak
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i2.7807

Abstract

Abstract. Ulama Buya Yahya said obligatory tattoos to removed, because that many people remove tattoos. In 2020, Leedya Removall Tatto service was established because Mr. AS, as owner, emigrated remove tattoos and wanted help public. The fact sizes and motifs tattoo different, so rates tattoos one picture will vary, so tattoo removal rates that are not yet clear. Based phenomenon, problems: (1) How implementation setting rates for tattoo removal services using the one Picture rate system at Leedya Tattoo Removal? (2) What review Fatwa DSN-MUI No: 112/DSN-MUI/IX/2017 Concerning Ijārah Contract regarding determination tattoo removal service rates one Picture rate system at Leedya Removal Tatto? Researchers used qualitative approach, literature studies and field research, primary and secondary data sources, data collection (observation, interviews, documentation and literature study) and Miles & Huberman analysis. Results: (1) Implementation determination rate one Picture at Leedya Removall Tatto first, estimated rate, of 3 grams anesthetic set at Rp. 50,000 (tattoos measuring 2-3 cm x 1 cm). Second, when laser calculated (definite) rate is based anesthetic used. Third, tariff agreement. Fourth, cash/debt payments. (2) The determination of one Picture rate accordance with the review of Fatwa DSN-MUI No: 112/DSN-MUI/IX/2017 Concerning Ijārah Contracts. Based eighth provision regarding ujrah first, ujrah accepted form money. Second, quantity ujrah clear (the tariff formula is based on gram anesthetic) and agreed by both parties. Third, ujrah paid cash/deferred. Fourth, ujrah can change if benefits not received. Abstrak. Ulama Buya Yahya menyampaikan tato wajib hukumnya untuk dihapus, karena hal tersebut banyak masyarakat yang melakukan hapus tato. Pada 2020 berdiri jasa Leedya Removall Tatto karena Pak AS selaku pemilik berhijrah dengan menghapus tato dan ingin membantu masyarakat mudah mendapatkan akses jasa hapus tato. Faktanya ukuran dan motif tato berbeda-beda, sehingga tarif tato akan berbeda-beda sehingga menimbulkan permasalahan tarif hapus tato yang belum jelas. Berdasarkan fenomena tersebut, permasalahan dalam penelitian ini: (1) Bagaimana pelaksanaan penetapan tarif jasa hapus tato dengan sistem tarif pergambar di Leedya Removall Tatto?. (2) Bagaimana tinjauan Fatwa DSN-MUI No: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijārah terhadap penetapan tarif jasa hapus tato dengan sistem tarif pergambar di Leedya Removall Tatto?. Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif, jenis data studi kepustakaan dan riset lapangan, sumber data primer dan sekunder, metode pengumpulan data (observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan) dan metode analisis data Miles & Huberman. Hasil dari penelitian ini: (1) Pelaksanaan penetapan tarif pergambar di Leedya Removall Tatto yang pertama, memperkiraan tarif, per 3 gram anestesi ditetapkan tarif RP.50.000 (untuk tato ukuran 2-3 cm x 1 cm). Kedua, ketika laser dilakukan perhitungan tarif (pasti) yaitu berdasarkan anestesi yang digunakan. Ketiga, kesepakatan tarif. Keempat, pembayaran tunai/tangguh. (2) Penetapan tarif pergambar ini sudah sesuai dengan tinjauan Fatwa DSN-MUI No: 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijārah. Berdasarkan ketentuan kedelapan terkait ujrah yang pertama, ujrah diterima dalam bentuk uang. Kedua, kuantitas ujrah jelas (rumus tarif berdasarkan per gram anestesi) dan disepakati kedua pihak. Ketiga, ujrah dibayar secara tunai/tangguh. Keempat, ujrah dapat berubah apabila ada manfaat yang belum diterima.
Implementasi Fatwa DSN-MUINomor: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah terhadap Penyelenggaraan Spa, Sauna, dan Massage di Kota Bandung Tia Rahmawati; Encep Abdul Rojak; Intan Manggala Wijayanti
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i2.8402

Abstract

Abstrak. Salah satu implementasi dari industri pariwisata halal adalah Salon & Spa yang berbasis Syariah, dimana dalam pelaksanaan dan konsepnya harus sesuai dengan syariat islam sebagaimana yang telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Adapun ketentuan yang harus diterapkan dalam bisnis salon & spa yang berbasis Syariah yaitu dalam praktiknya menggunakan produk bersertifikat halal MUI, adanya batasan antara wanita dan laki-laki serta adanya fasilitas untuk beribadah. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mencari jawaban terkait bagaimana praktik Salon & Spa di Bunda Umar Muslimah Daily Salon & Spa dan pengimplementasiannya terhadap Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016. Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut, penulis menggunakan metode analisis data yuridis normatif yang dipaparkan secara deskriptif melalui data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder diperoleh dari berbagai macam literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik di Bunda Umar Muslimah Daily Salon & Spa terkait produk yang digunakan belum mempunyai Sertifikat Halal MUI, dan kurang memadainya sarana ibadah yang terpisah antara wanita dan laki-laki. Oleh karena itu, praktik di Bunda Umar Muslimah Daily Salon & Spa belum sepenuhnya memenuhi ketentuan yang ada di dalam Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah terkait produk yang bersertifikat halal MUI, dan tersedia sarana yang memudahkan konsumen untuk melakukan ibadah.Kata Kunci: Pariwisata Halal, Salon dan Spa Syariah, Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016. Abstract. One of the implementations of the halal tourism industry is a Sharia-based Salon & Spa, where the implementation and concept must be in accordance with Islamic law as regulated in DSN-MUI Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016 concerning Guidelines for the Implementation of Tourism Based on Sharia Principles: 108/DSN-MUI/X/2016 concerning Guidelines for the Implementation of Tourism Based on Sharia Principles. The provisions that must be applied in a Sharia-based salon & spa business are in practice using MUI halal certified products, there are restrictions between women and men and facilities for worship. The purpose of this study is to find answers related to how the practice of Salon & Spa at Bunda Umar Muslimah Daily Salon & Spa and its implementation of DSN-MUI Fatwa No. 108/dsn-mui/x: 108/DSN-MUI/X/2016. To achieve the research objectives, the author uses a normative juridical data analysis method which is presented descriptively through primary data obtained from interviews and secondary data obtained from various kinds of literature. The results showed that the practice at Bunda Umar Muslimah Daily Salon & Spa related to the products used did not yet have a MUI Halal Certificate, and inadequate worship facilities separated between women and men. Therefore, the practice at Bunda Umar Muslimah Daily Salon & Spa has not fully fulfilled the provisions in DSN-MUI Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016: 108/DSN-MUI/X/2016 concerning Guidelines for the Implementation of Tourism Based on Sharia Principles related to products.Keywords: Halal Tourism, Sharia Salon and Spa, DSN-MUI Fatwa No. 108/dsn-mui/x/2016: 108/DSN-MUI/X/2016.
Praktik Jasa Pemasangan Kawat Gigi oleh Tukang Gigi Menurut Etika Bisnis Islam Akbar Fathurrahman Muhammad; Encep Abdul Rojak; Intan Manggala Wijayanti
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i2.8602

Abstract

Abstrak. Dalam agama Islam setiap manusia diperbolehkan melakukan bisnis namun harus selalu memikirkan keadilan bagi orang lain, serta mengedepankan kejujuran dan keadilan agar mencapai tujuan bisnis yang berkah dan diridhoi Allah. Salah satu contoh permasalahan yang terjadi praktik tukang gigi di jalan Hos Tjokroaminoto Kota Bandung yang menjalakan praktik tukang giginya tidak memiliki kompetensi dibidangnya untuk melakukan prosedur ini mereka tidak mempunyai latar belakang pendidikan medis dan izin yang sesuai dengan peraturan serta undang-undang kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. penelitian ini bertujuan Untuk Mengetahui bagaimana praktik Tukang Gigi di jalan Hos Tjokroaminoto Kota Bandung dan megetahui analisis etika bisnis Islam terhadap praktik pemasangan kawat gigi oleh tukang gigi di jalan hos tjokroaminoto kota bandung. Peneltian ini mengunakan pendekatan kualitatif Jenis penelitian yang digunakan penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, Studi pustaka dan dokumentasi yang berlokasi di jalan hos tjokroaminoto. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini dapat menunjukkan bahwa praktik tukang gigi di jalan hos tjokroaminoto kota bandung melakukan praktik diluar kewenangannya seperti memasang kawat gigi seharusnya tukang gigi hanya mempunyai kompetensi dan wewenang memasang gigi palsu atau tiruan lepasan dari akrilik yang sudah tertulis dalam undang-undang kementrian kesehatan nomor 39 Tahun 2014 Pasal 6 ayat (1). Ditinjau dari etika bisnis Islam, Dari kelima prinsip etika bisnis Islam praktik pemasangan kawat gigi oleh tukang gigi melanggar tiga prinsip yaitu keseimbangan (Equilibrium), kehendak bebas (Free Will), kebenaran (Kebajikan dan Kejujuran). Abstrack. in Islam, every human being is allowed to do business but must always think about justice for others, as well as promote honesty and fairness to achieve business goals that are blessed and blessed by Allah. One example of a problem what happened was a dental practice on Jalan Hos Tjokroaminoto, Bandung City, who carried out their dental practice, did not have the competence in their field to carry out this procedure, they did not have a medical education background and permits by health regulations, and laws that had been set by the government. this study aims to find out how dental artisans practice at Hos Tjokroaminoto Street, Bandung. This research uses a qualitative approach. The type of research used is field research. Data collection techniques in the form of observation, interviews, literature, and documentation are located on Hos Tjokroaminoto Street. The data analysis technique used is data reduction, data presentation, and conclusion. The results of this study indicate that the practice of dental artisans in Hos Tjokroaminoto Street, Bandung City, carries out practices outside their authority, such as installing braces. Dental artisans only have the competence and authority to install dentures or removable acrylic dentures. What has been written in the Ministry of Health Law number 39 of 2014 Article 6 paragraph (1). Judging from Islamic business ethics, of the five principles of Islamic business ethics, the practice of installing braces by dentists violates three principles, namely balance (equilibrium), free will (free will), and truth (virtue and honesty).
Analisis Fikih Muamalah terhadap Sistem Pengupahan Freelance “X” Wedding dan Event Organizer Muhamad Farid Solehudin; Encep Abdul Rojak; Akhmad Yusup
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i2.8622

Abstract

Abstract. Service work in muamalah fiqh is included in the Ijarah Al-amal contract, in which the provisions must determine how much nominal wages will be given to workers. However, in "X" Wedding and Event Organizer, Sighat or statements of offer and acceptance/ al-ijab wa al-qabul are unclear, so it will have the potential to make the contract fasid or damaged. Based on these problems, the purpose of this research is to find out the remuneration system according to Islamic law, namely, Fiqh Muamalah, to find out the remuneration system for freelancers or workers who are not bound by a contract at "X" Management Wedding & Event Organizer, and to find out Muamalah Fiqh Analysis of the Freelance remuneration system at “X” Wedding & Event Organizer. The research method used is juridical-empirical, namely, field research that examines the legal provisions and normative rules that apply and what happens in reality in people's lives. The type of data consists of two types, namely literature data (Library Study) and field data (observation and interview results) with data analysis carried out qualitatively. The results of the study show that the wage system in Muamalah Jurisprudence Analysis must be determined by agreement between the two parties by carrying out the principle of justice, the wage system at "X" Wedding & Event Organizer is paid to Freelancers after the client has paid off payments to "X" Wedding & Event Management Organizer, and the wage system for freelancers or non-contractual workers carried out by "X" Wedding & Event Organizer is not fully in accordance with the provisions of Islamic law, namely fiqh muamalah. Keywords: Contract, Ijarah, and Wedding Organizer.. Abstrak. Pekerjaan jasa dalam fikih muamalah termasuk ke dalam akad Ijarah Al-amal, dimana ketentuannya harus ditentukan berapa nominal upah yang akan diberikan kepada para para pekerja. Akan tetapi pada “X” Wedding dan Event Organizer, Sighat atau pernyataan penawaran dan penerimaan/ al-ijab wa al-qabul yang tidak jelas, sehingga akan berpotensi membuat akad menjadi fasid atau rusak. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah mengetahui sistem pengupahan menurut Hukum Islam yakni Fikih Muamalah, mengetahui sistem pengupahan freelance atau pekerja yang tidak terikat kontrak pada “X” Management Wedding & Event Organizer, dan untuk mengetahui Analisis Fikih Muamalah terhadap sistem pengupahan Freelance pada “X” Wedding & Event Organizer. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris, yaitu penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum dan aturan normatif yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Jenis data terdiri dari dua jenis yaitu data literatur (Studi Pustaka) dan data lapangan (hasil observasi dan wawancara) dengan analisa data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menujukkan bahwa Sistem upah pada Analisis Fikih Muamalah harus ditentukan atas kesepakatan antara kedua belah pihak dengan menjalankan prinsip keadilan, sistem upah pada “X” Wedding & Event Organizer dibayarkan kepada para Freelance setelah pihak klien melunasi pembayaran kepada manajemen “X” Wedding & Event Organizer, dan Sistem pengupahan para Freelance atau pekerja tidak terikat kontrak yang dilakukan “X” Wedding & Event Organizer belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yakni fikih muamalah. Kata Kunci : Akad, Ijarah, dan Wedding Organizer..
Tinjauan Muqashid Syariah terhadap Rencana Penerbitan Rupiah Digital sebagai Mata Uang di Indonesia Selva Selfia Ginanjar; Encep Abdul Rojak; Intan Manggala Wijayanti
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i2.8688

Abstract

Kemajuan zaman yang terjadi saat ini mengalami perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat. Dimasa pandemi penggunaan penggunaan cashless semakin meningkat, dan juga maraknya pengguna kripto yang terus meningkat. Bank Indonesia dalam menjalankan mandat nyaberencana melakukan penerbitan rupiah digital sebagai mata uang digital resmi di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk memahami konsep bank Indonesia dalam rencana penerbitan rupiah digital dan untuk memahami maqashid syariah terhadap rencana penerbitan rupiah digital sebagai mata uang di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Sumber data berupa primer dan sekunder. Jenis datanya pustaka dan lapangan. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dan dokumentasi dan studi kepustakaan. Analisis data bersifat deskriptif cenderung memberikan uraian deskriptif dari sebuah permasalahan yang bersifat khusus dan kemudian ditarik kepada permasalahan umum. Hasil penelitian berdasarkan hasil wawancara dan meninjau dari whitepaper, rencana penerbitan rupiah digital sebagai mata uang digital telah sesuai dengan maqashid syariah, karna setelah jika dilihat dari perspektif maqashidsyariah hal ini lebih banyak membawa kepada kemaslahatan dibandingkan kemudharatan. Pada rencana rupiah digital akan menggunakan blockchain, sistem tersebut juga digunakan oleh cryptocurrency,tetapi pada rupiah digital sistem tersebut akan dimixdengan sistem pada bank Indonesia dan akan menghilangkan unsur-unsur buruk yang terdapat pada sistem blockchain, menegakkan syariah Islam dalam menyelamatkan ekonomi masyarakat muslim sesuai dengan maqashid syariah.
Tinjauan Hukum Islam terhadap Hadiah yang Bersumber dari Peserta Perlombaan Bola Voli di Desa Margahayu Selatan Kabupaten Bandung Muhammad Rayhan Fadhilah; Zaini Abdul Malik; Encep Abdul Rojak
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i1.11591

Abstract

Abstract. To get rid of the feeling of tiredness and tiredness that people get after working, people need entertainment as a means of refreshing. One of the entertainment that people do as a means of refreshing after work is exercising. Apart from aiming to maintain body health, sport is also often done as a means of competition. Volleyball competitions where there are prizes must be taken into account regarding the status of the prizes, so that there should be no Maisir elements. However, researchers found that the prize money that the competition winners would receive came from the registration fees of the teams participating in the competition. This research aims to find out and understand how volleyball competitions are practiced and understand the Islamic Law review of prizes that come from volleyball competition participants. This type of research is qualitative research using a juridical-normative approach. The data sources used are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data collection used interview, observation, documentation and literature study methods. Then the data obtained is analyzed using qualitative descriptive analysis. The results of the research show that according to Islamic law in volleyball competitions there are discrepancies in terms of awarding competition prize money. Because all the registration money from the participating teams was apparently used by the committee for cash prizes, even though the participants paid the registration money and it was not intended to give prizes to the winners of the competition, the participating teams paid the registration money only as one of the conditions for taking part in the volleyball competition. Abstrak. Untuk menghilangkan rasa lelah dan penat yang didapatkan setelah bekerja manusia membutuhkan hiburan sebagai sarana penyegaran, Salah satu hiburan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai sarana penyegaran setelah bekerja adalah berolahraga. Selain bertujuan untuk menjaga kesehatan tubuh, olahraga juga sering dilakukan sebagai sarana kompetisi, Perlombaan bola voli yang terdapat hadiah, harus diperhatikan mengenai status dari hadiah tersebut, jangan sampai terdapat unsur Maisir. Namun, peneliti menemukan bahwa uang hadiah yang akan diterima oleh pemenang perlombaan berasal dari uang pendaftaran tim peserta perlombaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana praktik perlombaan bola voli dan memahami tinjauan Hukum Islam terhadap hadiah yang bersumber dari peserta perlombaan bola voli. Jenis peneltian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka. Kemudian data yang di dapat di analisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan Tinjauan menurut hukum Islam Perlombaan bola voli ada ketidaksesuaian dari sisi pemberian uang hadiah perlombaan. Karena semua uang pendaftaran tim peserta ternyata digunakan oleh pihak panitia untuk hadiah uang tunai, padahal peserta membayar uang pendaftaran bukan dimaksudkan untuk memberi hadiah kepada pemenang perlombaan, tim peserta membayar uang pendaftaran hanya sebagai salah satu syarat untuk mengikuti perlombaan bola voli.
Analisis Al-urf dalam Hukum Islam terhadap Tradisi Belis di Kelurahan Mbay 1 Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo Nusa Tenggara Timur Sahrul Hasan Suwares; Amrullah Hayatudin; Encep Abdul Rojak
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v4i1.10809

Abstract

Abstract. Indonesia is a rich archipelagic country with a diversity of resources, ethnicity, race and religion, as well as different cultures or customs in each region. Before carrying out a wedding in Indonesia, there are many various traditions, one of which is the Belis tradition in Mbay 1 sub-district, Aesesa sub-district, Nagekeo district, East Nusa Tenggara province. Belis in East Nusa Tenggara society is a form of appreciation and respect for women, and is also considered a substitute for breast milk. Of course, the analysis of al urf in Islamic law regarding the Belis tradition is important to examine as a scientific treasure. This research aims to find out the procedures for implementing Belis and to find out how Al-Urf analyzes the Belis tradition. This research is qualitative research with descriptive methods. The results of this research show that the procedures for implementing Belis in Mbay 1 sub-district, Aesesa district, Nagekeo district, East Nusa Tenggara province include (pesing rumah, tuke tanang, bhetek patan, tuke rumah, keor wie leso), and the Belis tradition is permitted according to al urf. Abstrak. Indonesia adalah negara kepulauan yang kaya dengan berbagai keragaman yaitu mulai dari sumber daya, suku ras dan agama, juga budaya atau adat di masing masing daerah itu berbeda. Sebelum melaksanakan perkawinan, di Indonesia banyak berbagai tradisi salah satunya yaitu tradisi Belis di Kelurahan Mbay 1 Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo Nusa Tenggara Timur. Belis dalam masyarakat Nusa Tenggara Timur sebagai bentuk penghargaan maupun penghormatan kepada pihak perempuan, dan juga dianggap sebagai pengganti air susu ibu. Tentunya Analisis Al-urf dalam hukuam Islam terhadap tradisi Belis penting untuk diteliti sebagai khazanah keilmuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata cara pelaksanaan Belis dan untuk mengetahui bagaimana analisis Al-Urf terhadap tradisi Belis. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tata cara pelaksanaan Belis di Kelurahan Mbay 1 Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur diantaranya (pesing rumah, tuke tanang, bhetek patan, tuke rumah, keor wie leso), dan tradisi Belis diperbolehkan menurut al-urf.
Penyelenggaraan Hajat Ngundurkeun di Desa Cibodas Kecamatan Lembang Citra Oki Wijaya Kusuma; Rojak, Encep Abdul
Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Volume 4, No. 1, Juli 2024, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrhki.v4i1.3865

Abstract

Abstrak Hajat ngundurkeun merupakan resepsi yang dilaksanakan sebelum diadakannya akad nikah yang dilakukan oleh calon pengantin laki-laki dan perempuan. Tempat penyelenggaraan hajat ngundurkeun  di tempat tinggal atau rumah calon pengantin laki-laki, biasanya pelaksanaan hajat ngundurkeun dilaksanakan dua minggu atau satu minggu sebelum akad nikah dilangsungkan. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hajat ngundurkeun yang dilaksanakan sebelum akad nikah di Desa Cibodas Kecamatan Lembang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (field research) dan sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, al-Qur’an, dan hadist. Sedangkan data sekunder bersumber dari buku-buku, dan jurnal-jurnal yang memiliki keterkaitan dan relevansi dengan masalah yang dikaji. Analisis data yang digunakan yaitu analisis data model interaktif yang memiliki tiga komponen diantaranya adalah reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan atau verifikasi. Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan hajat ngundurkeun bertujuan untuk menginformasikan kepada khalayak umum bahwa kedua calon pengantin akan melangsungkan pernikahan, sebagai bentuk rasa syukur, mencari modal tambahan menikah. Abstact Hajat ngundurkeun is a reception held before the marriage contract is held by the prospective bride and groom. The place where the hajat ngundurkeun is held is at the residence or house of the prospective groom, usually the hajat ngundurkeun is held two weeks or one week before the marriage contract takes place. The aim of this research is to find out how the hajat ngundurkeun is carried out before the marriage ceremony in Cibodas Village, Lembang District. The research method used is a qualitative research method using an empirical juridical approach. This type of research is field research and primary data sources are obtained from interviews, documentation, the Koran and hadith. Meanwhile, secondary data comes from books and journals that are related and relevant to the problem being studied. The data analysis used is interactive model data analysis which has three components including data reduction, data presentation, and drawing conclusions or verification. The results of this research are that the implementation of the hajat ngundurkeun aims to inform the general public that the bride and groom will be getting married, as a form of gratitude, seeking additional capital for marriage.
Legal Discovery Method for Non-Muslim Heirs as Recipients of Wasiat Wajibah Fawzi, Ramdan; Rojak, Encep Abdul; Mujahid, Ilham; Sahid, Mualimin Mochammad
Jurnal Hukum Islam Vol 22 No 1 (2024)
Publisher : Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/jhi.v22i1_6

Abstract

The Islamic inheritance system has not fully accommodated the problem of inheritance distribution in the reality of society, especially the rights of non-Muslim heirs. Therefore, in several of its decisions, the Supreme Court of the Republic of Indonesia grants rights to non-Muslim heirs through wasiat wajibah. This study discusses wasiat wajibah in Islamic Law and Positive Law and the method of finding law used by Supreme Court judges in rulings on non-Muslim heirs. The research method uses normative juridical with a legislative, conceptual and case approach. The results of the study show that Islamic law (Quran, Hadith and Fiqh) has expressly regulated the provisions for the settlement of inheritance between heirs, the procedure for the division and transfer of the heir's property to the heirs, as well as the reasons for obtaining a share of the inheritance as well as the reasons that hinder the heirs. The method of legal discovery used by the Supreme Court Judges in the decision of non-Muslim heirs uses an extensive interpretation with a deepening of the Compilation of Islamic Law concerning wasiat wajibah for adopted children and adoptive parents. Wasiat Wajibah are a way out to get a share for non-Muslim heirs, because the recipients are not hindered due to religious differences. This decision is an extension of the Compilation of Islamic Law on wasiat wajibah . The Supreme Court's decision can be used as a reference for the Religious Court in deciding the same case.
Kedudukan Hukum terhadap Pengulangan Akad yang Tidak didahului dengan Pembatalan Perkawinan Akibat Wali Nikah Tidak Sah Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 71 Huruf (e) Marisa Auliya; Asep Ramdan Hidayat; Encep Abdul Rojak
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v4i2.13146

Abstract

Abstract. One of the important aspects of marriage is the presence of a guardian. The marriage that occurred at the KUA Cihampelas District, West Bandung Regency in 2017, namely the guardian of the marriage is the biological father of the bride who was previously believed to be the father of the nasab. After a few days from the implementation of the marriage contract, it was only discovered that the woman was not a child resulting from a valid marriage, so the marriage guardian was the guardian of the judge, and had to carry out the repetition of the contract. The purpose of this study is to determine the legal status of the repetition of the marriage contract that is not preceded by the annulment of marriage based on the Compilation of Islamic Law Article 71 Letter (e). The research method used is empirical juridical with a qualitative descriptive approach, in the form of field studies, data collection by interviews and literature studies. The result of this study is the legal position on the repetition of the marriage contract due to an invalid guardian not being in accordance with the applicable regulations, namely based on the Compilation of Islamic Law Article 71 Letter (e) that a marriage can be annulled if "a marriage that is held without a guardian or carried out by an unentitled guardian". Abstrak. Salah satu aspek penting dalam pernikahan adalah adanya wali. Pernikahan yang terjadi di KUA Kecmatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 yaitu yang menjadi wali nikahnya meupakan ayah biologis dari mempelai wanita yang sebelumnya diyakini ayah tersebut merupakan ayah nasab. Setelah beberapa hari dari pelaksanaan akad nikah, baru diketahui bahwa wanita tersebut bukan anak yang dihasilkan dari perikahan yang sah, sehingga wali nikahnya adalah wali hakim, dan harus melaksanakan pengulangan akad. Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan hukum terhadap pengulangan akad nikah yang tidak didahului dengan pembatalan pernikahan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 71 Huruf (e). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan bentuk studi lapangan, pengumpulan data dengan wawancara dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini adalah kedudukan hukum terhadap pengulangan akad nikah akibat wali yang tidak sah belum sesuai dengan peraturan yang berlaku, yakni berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 71 Huruf (e) bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila “Perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak”
Co-Authors 10010120047, Wildan Zaeni Abdullah Syihabuddin Afrah Nur Athifah Agum Muchamad Sidiq Akbar Fathurrahman Muhammad Akhmad Yusuf Alvian Wirateja Amrullah Hayatudin Andiahmad Ramadhani Asep Ramdan Hidayat Astuti Chairunnisa Annasya Citra Oki Wijaya Kusuma Dian Nur Afifah Dian Nur Afifah Eka Putra Pratama Pratama Fadilah Ali Romadhoni Fahmi Fatwa Rosadi Satria Hamdani Fahmi Fatwa Rosyadi Fahmi Fatwa Rosyadi Hamdani Satria Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani Fathiana Medina Putri Fauzi Alfiyasin Fawzi, Ramdan Heny Novitasari Hery Widijanto Ilham Mujahid Ivan Parjianto Ivan Parjianto Lusi Kholisiah M. Abdurahman Marisa Auliya Maudi Salsabilah Maulan Rif’atul Wafy Mohammad Wahyu Maulana Muhamad Fahmi Rizaldi Muhamad Farid Solehudin Muhamad Ridwan Fauzi Muhammad Rayhan Fadhilah Muhammad Yunus Muhammad Yunus Muhammad Yunus Mutiara Fadilah Naura Syahira Firmayuni Nelly Naelufar Neng Dewi Himayasari Ninda Sari Sri Rejekinah Nisa Nurfebrianti Nur Azizah Nurul Falah Abani Nurul Febrianti Pahtur Rachman Puteri Asyifa Octavia Apandy Sahid, Mualimin Mochammad Sahrul Hasan Suwares Seilla Nur Amalia Firdaus Selva Selfia Ginanjar Shindu Irwansyah Shindu Irwnsyah Sinta Bela Febriana Siska Lis Sulistiani Siti Sayyidah Suryaningsih Tia Rahmawati Tiara Ayu Lestari Titin Suprihatin Titin Suprihatin Velany Putri Rosidy Rosih oci vera fadillah marufin Wijayanti, Intan Manggala Yandi Maryandi Yogi Indrayadi Yulia, Marsella Yusup, Akhmad Zaini Abdul Malik