Claim Missing Document
Check
Articles

Analisis Dikabulkannya Dispensasi Perkawinan terhadap Anak di Bawah Umur Ditinjau Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Perkawinan Velany Putri Rosidy Rosih oci; Asep Ramdan Hidayat; Encep Abdul Rojak
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.vi.7749

Abstract

Abstract. Applications for dispensation of marriage at the Tasikmalaya Religious Court in 2019-2021 have increased rapidly, the existence of Perma Number 5 of 2019 concerning guidelines for adjudicating marital dispensation does not make requests for dispensation marital status decreased. In this study, there are two formulations of the problem, first 1) What are the main factors for the increase in underage child marriages in 2019-2021 at the Tasikmalaya Religious Court, and second 2) What are the considerations of judges in giving decisions on marriage dispensation letters to minors when reviewed by Perma Number 5 of 2019. The purpose of this research is to find out how the main factors are the increase in requests for marriage dispensation in the Tasikmalaya Religious Court, and to find out the judge's considerations in giving decisions for requests for dispensation marriage case. The method used in this research is a qualitative approach. This type of research is in the form of field research using a normative juridical approach, as well as determining the location of the research at the Tasikmalaya Religious Court. From the results of this study it can be concluded that: the causes of underage marriages in Tasikmalaya District are influenced by several factors, namely due to Education Factors, Tradition and Culture Factors, Promiscuity Factors, Economic Factors, and Parental Factors. The judge's decision in adjudicating the request for marriage dispensation for minors aims to avoid harm because of the parents' fear of the child doing things that are prohibited by religion. Abstrak. Permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Tasikmalaya pada tahun 2019-2021 meningkat dengan pesat, adanya Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili dispensasi perkawinan tidak menjadikan permohonan dispensasi perkawinan menurun. Dalam penelitian ini ada dua rumusan masalah yang pertama 1) Bagaimana Faktor-Faktor utama meningkatnya perkawinan anak dibawah umur pada tahun 2019-2021 di Pengadilan Agama Tasikmalaya, dan yang kedua 2) Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan surat dispensasi perkawinan pada anak dibawah umur jika ditinjau Perma Nomor 5 tahun 2019. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana faktor–faktor utama begitu meningkatnya permohonan dispensasi perkawinan di pengadilan Agama Tasikmalaya, dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memberikan putusan bagi permohonan dispensasi perkawinan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini berupa penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, serta penentuan lokasi penelitian di Pengadilan Agama Tasikmalaya. Dari hasil penelitian ini dapat di simpulkan bahwa: faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Tasikmalaya dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu karena Faktor Pendidikan, Faktor Tradisi dan Budaya, Faktor Pergaulan Bebas, Faktor Ekonomi, dan Faktor Orang tua. Putusan Hakim dalam mengadili permohonan dispensasi perkawinan pada anak di bawah umur bertujuan untuk menjauhi kemudharatan karena kekhawatiran orang tua terhadap sang anak melakukan hal yang dilarang oleh Agama.
Implementasi Sidang Keliling di Pengadilan Agama Garut Kelas 1A Sinta Bela Febriana; Encep Abdul Rojak; Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v3i2.7789

Abstract

Abstract. The Mobile Court is a judicial process that is carried out outside a certain Religious Court building, with the aim of providing services for legalizing marriages and other cases. It is intended for people who have problems coming directly to the Religious Court building due to cost, physical to geographical barriers, with a stretch of implementation during simple reinforcement, fast and low cost. The Garut Religious Court is a court that accepts many cases from various corners of the Garut area, so that with a wide area distribution, the Mobile Court program is an alternative legal service that can reach all people who need it even in isolated areas. trials are held outside the court building, however the procedures, procedures and mechanisms for carrying out a mobile court must be carried out as the trial process takes place in the offices of the Religious/State Courts in general. This study aims to see the implementation of the mobile court in Bungbulang District. Researchers use qualitative methods with empirical juridical approaches. The type of research data used is field research. Source of data in this research comes from primary data and secondary data. The data collection method used interviews conducted with the Chief Judge and Junior Registrar of Law at the Garut Religious Court. The results of this study indicate that the implementation of the mobile court at the Garut Religious Court is in accordance with PERMA No. 1 of 2015 and in accordance with the principles of simple, fast and low-cost justice. Abstrak. Sidang Keliling merupakan prosesi persidangan yang dilakukan diluar gedung Pengadilan Agama tertentu, dengan tujuan untuk memberikan pelayanan pengesahan perkawinan dan perkara lainnya. Diperuntukkan bagi masyarakat yang memiliki kendala untuk datang langsung ke gedung Pengadilan Agama karena hambatan biaya, fisik hingga hambatan geografis, dengan penekanan pelaksanaan pada asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Pengadilan Agama Garut merupakan pengadilan yang menerima banyak perkara dari berbagai pelosok di wilayah Garut, sehingga dengan sebaran wilayah yang luas menjadikan program Sidang Keliling sebagai alternatif pelayanan hukum yang bisa menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan hingga ke wilayah terisolir. Sekalipun persidangan dilaksanakan diluar gedung pengadilan akan tetapi prosedur, tata cara hingga mekanisme pelaksanaan sidang keliling harus dilaksanakan sebagaimana proses persidangan di kantor Pengadilan Agama/negeri pada umumnya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat implementasi pelaksanaan sidang keliling di Kecamatan Bungbulang. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Jenis data penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara yang dilakukan bersama Hakim Ketua dan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Garut. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa implementasi pelaksanaan sidang keliling di pengadilan Agama garut telah sesuai dengan PERMA No. 1 tahun 2015 dan sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.
Analisis Implementasi pelaksanaan Bimbingan Pranikah Di KUA Kecamatan Cileunyi Maudi Salsabilah; Titin Suprihatin; Encep Abdul Rojak
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.vi.7974

Abstract

Abstract. This research is based on the implementation of premarital guidance which is carried out face-to-face at the KUA of Cileunyi District. The KUA has a role and function in providing services, guidance and supervision in terms of marriage, family, religion and related activities in Islamic society. One of them is related to premarital guidance carried out by the KUA as a form of the goal of achieving marriage. At the Cileunyi District KUA, the implementation of face-to-face premarital guidance is carried out for 7 hours, 7 themes of material and guidance participants are only 15 couples. Meanwhile, the Director General of Islamic Guidance Number 379 of 2018 has regulated the implementation of premarital guidance including face-to-face implementation time for 16 hours, 8 themes of material and premarital guidance participants as many as 25 couples. The purpose of this study is to determine the implementation of premarital guidance at the Cileunyi Kec KUA based on the rules of the Director General of Islamic Guidance No. 379 of 2018. The method used in this research is a qualitative method with the data analysis process carried out inductively, where conclusions are drawn based on specific facts found from field data collection or commonly referred to as field research, not from certain theories. The results showed that the implementation of premarital guidance at the Cileunyi District Religious Affairs Office has been carried out face-to-face in accordance with the Regulation of the Director General of Islamic Guidance Number 379 of 201. Abstrak. Penelitian ini melatar belakangi pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilaksanakan secara tatap muka di KUA Kecamatan Cileunyi. KUA mempunyai peran dan fungsinya dalam menyediakan layanan, bimbingan dan pengawasan dalam hal perkawinan, keluarga, agama dan kegiatan terkait di masyarakat Islam. Salah satunya terkait dengan bimbingan pranikah yang dilaksanakan oleh KUA sebagai bentuk tujuan dari tercapainya pernikahan. Di KUA Kecamatan Cileunyi pelaksanaan bimbingan pranikah tatap muka dilaksanakan selama 7 jam, 7 tema materi dan peserta bimbingan hanya 15 pasangan. Sedangkan dalam aturan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 telah mengatur tentang pelaksanaan bimbingan pranikah diantaranya mengenai waktu pelaksanaan tatap muka selama 16 jam, 8 tema materi dan peserta bimbingan pranikah sebanyak 25 pasangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kec Cileunyi dengan berdasarkan aturan Dirjen Bimas Islam No 379 Tahun 2018. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan proses analisis data dilakukan secara induktif, di mana kesimpulan diambil berdasarkan fakta-fakta khusus yang ditemukan dari pengumpulan data lapangan atau biasa disebut dengan penelitian lapangan (field research) bukan dari teori tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileunyi sudah dilaksanakan secara tatap muka sesuai dengan Aturan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 diantaranya mengenai jumlah narasumber yang diampu. Namun terdapat pula ke tidaksesuaian dari segi waktu pelaksanaan, materi hingga jumlah peserta yang seharusnya.
Akurasi Arah Kiblat pada Bangunan Bertingkat Astuti; Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani; Encep Abdul Rojak
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.vi.9380

Abstract

Abstract. Qibla direction is one of the requirements for the validity of prayers, several buildings in Unisba have different azimuths from the Qibla direction. The problem that occurs is when the prayer room is in a multi-storey building, so it is necessary to do the accuracy of the Qibla direction. If the Qibla direction only faces the west wall, the Qibla direction will automatically be different. Therefore, researchers will conduct research to test the accuracy of the Qibla direction at mosques or prayer rooms in multi-storey buildings. The purpose of this study is to determine the difference between the azimuth direction of the building for multi-storey buildings in Unisba. The method used in this research is qualitative research with an empirical juridical approach, interview and observation data collection techniques, which are analyzed with the result that there are deviations in the direction of the Qibla in multi-storey buildings at Unisba. Abstrak. Menghadap kiblat merupakan salah satu syarat sahnya salat, beberapa bangunan yang ada di Unisba itu berbeda azimuthnya dengan arah kiblat. Masalah yang terjadi adalah ketika mushola itu berada di dalam bangunan bertingkat sehingga perlu dilakukannya akurasi terhadap arah kiblat. Jika arah kiblat hanya menghadap ke dinding sebelah barat saja, otomatis akan berbeda arah kiblatnya. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan penelitian uji akurasi arah kiblat pada masjid atau mushola yang ada pada bangungan bertingkat. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui selisih azimuth arah bangunan dengan arah kiblat pada bangunan bertingkat yang ada di Unisba. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, teknik pengumpulan data wawancara dan observasi, yang dianalisis dengan hasil bahwasannya terdapat penyimpangan arah kiblat pada bangunan bertingkat di Unisba.
Tinjauan Maqasyid Syariah terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No: P-005/Dj.Iii/Hk.007/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri Bagi Bekas Suami Eka Putra Pratama Pratama; Asep Ramdan Hidayat; Encep Abdul Rojak
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v3i2.9405

Abstract

Abstract. The Islamic Community Guidance Circular Letter No: P-005/DJ/III/Hk.00.7/10/2021 concerning Marriage during the Wife's Idah Period are cons from the community who disagree about the provisions requiring men to carry out the Idah period in the circular letter. In Islam the provisions of Idah are specifically directed to women who have been abandoned by their husbands. The purpose of this thesis research is to find out the purpose of issuing Circular Letter No: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 and how to review maqasyid sharia and saddudz dzari'ah regarding the provisions of iddah for men in this circular letter. The focus of this study uses the theory of establishing Islamic law through the aspects of maqasyid sharia and saddudz dzari'ah. The type of this research is library research. data analysis using descriptive qualitative method and the method of obtaining data is by literature study and interviews. The results of this study conclude that the application of the law of idah in this Circular Letter is reviewed through the aspect of determining the sharia maqasyid law that can provide benefits in its application and can be used as a legal argument, because it can protect the soul (hifzun-nafs) because it can protect the psychic and mental soul of a woman when she has just been divorced by her husband. And according to saddudz dzari'ah as a precaution and anticipation of the occurrence of covert polygamy in order to maintain harmony between the ex-husband and ex-wife. This means that the determination of the provisions in the circular letter contains a benefit. Abstrak. Surat Edaran Bimas Islam No: P-005/DJ/III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri ini terdapat kontra dari masyarakat yang tidak setuju mengenai isi ketentuan yang mengharuskan laki-laki melaksanakan waktu idah dalam surat edaran tersebut. Dalam Islam ketentuan idah hanya tertuju secara khusus perintahnya untuk perempuan yang ditinggalkan suaminya. Tujuan penelitian skripsi ini adalah, mengetahui tujuan dikeluarkannya Surat Edaran No: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 dan bagaimana tinjauan maqasyid syariah dan saddudz dzari’ah terhadap ketentuan idah bagi laki-laki dalam surat edaran terebut. Fokus kajian ini menggunakan teori penetapan hukum Islam melalui aspek maqasyid syariah dan saddudz dzari’ah, jenis penelitian ini yaitu kepustakaan (library research), dengan sifat penelitian deskriptif analisis, melalui pendekatan yuridis normatif, sumber data yang dikumpulkan sumber primer dan sekunder, serta metode analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif dan metode memperoleh data yaitu dengan studi pustaka serta wawancara. Hasil penelitian ini meyimpulkan pemberlakuan hukum idah dalam Surat Edaran ini ditinjau melalui aspek penetapan hukum maqasyid syariah dapat memberikan kemaslahatan dalam penerapannya dan dapat dijadikan dalil hukum, karena dapat melindungi jiwa (hifzun-nafs) karena dapat melindungi jiwa psikis dan mental wanita ketika baru saja diceraikan oleh suaminya. Dan menurut saddudz dzari’ah sebagai upaya jaga-jaga serta antisipasi dalam terjadinya poligami terselubung agar menjaga keharmonisan diantara mantan suami dan mantan istri tersebut. Artinya penetapan ketentuan dalam surat edaran tersebut mengandung sebuah kemaslahatan.
Efektivitas Program Pusaka Sakinah Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung dalam Mengurangi Masalah Perceraian Ivan Parjianto; Shindu Irwansyah; Encep Abdul Rojak
Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Volume 3, No.1, Juli 2023, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrhki.vi.1764

Abstract

Abstract. The Sakinah Family Service Center is a program originating from the Ministry of Religion which aims to create a sakinah family and reduce divorce rates. Based on the Decree of the Directorate General of Islamic Community Guidance Number 378 of 2019 concerning Guidelines for Implementing Sakinah Family Service Centers. The increase in the number of divorces at the KUA in Kiaracondong District, Bandung City, the Sakinah family service center with its abbreviation (Pusaka Sakinah). The divorce rate from year to year continues to increase. Based on the problems above, this study aims to analyze the program with the theory of effectiveness on divorce problems. This study aims to determine the effectiveness of the KUA's sakinah inheritance program, Kiaracondong District, Bandung City in reducing divorce problems. The research approach method used is empirical juridical and the type of qualitative research data is field data with primary and secondary research data sources, data collection techniques through interviews, observation. The results of this study concluded that the sakinah heritage at KUA, Kiaracondong District, Bandung City was effective from a scientific point of view and ineffective from the point of view of holding it to reduce the problem of divorce rates. Abstrak. Pusat layanan keluarga sakinah merupakan program yang berasal dari Kementrian Agama bertujuan untuk mewujudkan keluarga sakinah dan menekan angka prceraian. Berdasarkan Keputusan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 378 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusat Layann Keluarga Sakinah. Meningkatnya angka perceraian di KUA Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung, pusat layanan keluarga sakinah dengan singkatanya (pusaka sakinah) program tersebut hanya dilaksanakan di KUA Kecaamatan Kiaracondong, sempat terhenti dengan adanya wabah vitus covid-19. Angka perceraian dari tahun ke tahun terus meningkat. Berdasarkan permasalahan di atas penelitian ini bertujuan menganalisis program tersebut dengan teori efefktivitas terhadap permasalahan perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas program pusaka sakinah KUA Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung dalam mengurangi permasalahan perceraian. Metode pendekatan penelitian yang digunakan yuridis empiris dan jenis data penelitian kualitiatif adalah data lapangan dengan sumber data penelitian primer dan sekunder, teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi. Hasil penelitian ini menasil penelitian ini menyimpulkan pusaka sakinah di KUA Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung efektif dari sisi keilmuan dan tidak efektif dari sisi tujun diselengarakannya untuk mengeruangi masalah tingkat perceraian.
Tinjauan Hukum Islam dan UU tentang Wakaf terhadap Pencatatan Tanah Wakaf Produktif Mohammad Wahyu Maulana; Siska Lis Sulistiani; Encep Abdul Rojak
Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Volume 3, No.1, Juli 2023, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrhki.vi.1917

Abstract

Abstract. The existence of waqf that is not administratively registered has the potential to cause disputes and lawsuits from certain parties. This also happened to the waqf land area of 500m2 which is managed productively by the Hikmatus Sunnah Islamic Boarding School, East Palu City, which until now does not have the legality of formal waqf recording documents. Therefore, this research is focused on examining the recording of waqf which is managed productively by the Hikmatus Sunnah Islamic Boarding School in East Palu City. The research method used in this study is an analytical description with a normative juridical approach to examine the implementation of unrecorded waqf management from the perspective of Islamic law and Law No. 41 of 2004 concerning Waqf. The results show that the recording of productive waqf at the Hikmatus Sunnah Islamic Boarding School in East Palu City has not fully fulfilled the pillars and requirements of waqf according to Islamic law, namely that they do not have strong legal evidence in the form of a Waqf Pledge Deed. Then the recording of waqf in the management of productive waqf at the Hikmatus Sunnah Islamic Boarding School in East Palu City according to Law Number 41 of 2004 concerning Waqf in general is not contradictory, but for orderly administration and the nadzir should communicate with the Wakif heirs so that the Waqf Pledge Deed is immediately issued in in front of the PPAIW KUA officer of East Palu District. Abstrak. Adanya wakaf yang tidak tercatat secara administratif berpotensi menimbulkan sengketa dan gugatan dari pihak-pihak tertentu. Hal ini pun terjadi pada lahan wakaf seluas 500m2 yang dikelola secara produktif oleh Pesantren Hikmatus Sunnah Kota Palu Timur yang sampai saat ini belum memiliki legalitas dokumen pencatatan wakaf secara formal. Oleh karena itu, penelitian difokuskan untuk mengkaji pencatatan wakaf yang dikelola secara produktif oleh pihak Pesantren Hikmatus Sunnah Kota Palu Timur. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskripsi analitis dengan pendekatan yuridis normatif untuk meneliti pelaksanaan pengelolaan wakaf yang belum tercatat dari perspektif hukum Islam dan UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan wakaf produktif di Pondok Pesantren Hikmatus Sunnah Kota Palu Timur belum sepenuhnya memenuhi rukun dan syarat wakaf menurut hukum Islam yaitu belum memiliki bukti hukum yang kuat berupa Akta Ikrar Wakaf. Kemudian pencatatan wakaf dalam pengelolaan wakaf produktif di Pondok Pesantren Hikmatus Sunnah Kota Palu Timur menurut UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf secara umum tidak bertentangan, tetapi untuk tertib administrasi dan pihak nadzir sebaiknya melakukan komunikasi dengan pihak ahli waris Wakif agar segera diterbitkan Akta Ikrar Wakaf di depan petugas PPAIW KUA Kecamaran Palu Timur.
Model Pencatatan Perkawinan di KUA Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta Dian Nur Afifah; Encep Abdul Rojak
Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Volume 2, No.2, Desember 2022, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrhki.vi.1146

Abstract

Abstract. Marriage can unite two people in love, namely to give birth to legitimate offspring as a good way to preserve life, by forming a household to create a happy family life, full of love and affection, feelings of calm, serenity, and peace. A valid marriage is a marriage carried out based on the laws of their respective religions and based on the beliefs held, and every marriage must be registered based on the applicable laws and regulations. One of the duties of the KUA is to register marriages, and the registration process is of course implemented based on applicable regulations. It is the same with the KUA of Purwakarta District, but in practice, there are still some problems in recording marriages at the KUA. Based on these problems, this study can be formulated as follows: (1) How is the marriage registration model in the KUA, Purwakarta District, Purwakarta Regency?. In this study, the researcher used a qualitative method with a normative juridical approach. Data collection techniques in this study are interviews and literature study. The data analysis technique used is interactive analysis and concept analysis. The results of this study can be concluded that the marriage registration model in the KUA, Purwakarta District, Purwakarta Regency is by applicable regulations, but there are still problems in recording marriages. Abstrak. Perkawinan dapat mempersatukan dua insan dalam sebuah cinta, yairu untuk melahirkan keturunan yang sah sebagai cara yang baik untuk melestarikan sebuah kehidupan, dengan membentuk rumah tangga agar terciptanya kehidupan keluarga yang bahagia, penuh kasih dan sayang, perasaan tenang, tenteram dan damai. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum agamanya masing-masing dan berdasarkan kepercayaan yang dianut, dan setiap perkawinan harus dicatatkan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. KUA salah satu tugasnya adalah mencatatkan perkawinan, dan proses pencatatan tersebut tentunya diterapkan berdasarkan peraturan yang berlaku. Sama halnya dengan KUA Kecamatan Purwakarta, namun pada praktiknya masih terdapat beberapa masalah dalam pencatatan perkawinan di KUA tersebut. Berdasarkan permasalahan tersebut, dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: (1) Bagaimana model pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta?. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu wawancara dan studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis interaktif dan analisis konsep Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa model pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, namun masih terdapat masalah dalam pencatatan perkawian.
Analisis Fiqh Muamalah dan Pasal 1320 Kuhperdata terhadap Perjanjian Endorsement Melalui Direct Message Siti Sayyidah Suryaningsih; Encep Abdul Rojak; Neng Dewi Himayasari
Jurnal Riset Ekonomi Syariah Volume 3, No. 2, Desember 2023 Jurnal Riset Ekonomi Syariah (JRES)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jres.v3i2.2790

Abstract

Abstract. The definition of endorsement is according to experts is support or advice. One of the online shops that has repeatedly used influencer endorsement services is @tie_dyehoeuse. Endorsement agreement is made through a feature on one of the chat media which is called by a direct message. The purpose of this research is to find out the the endorsement agreement through direct messages between the tie_dyehouse online shop and the endorser based on the analysis of fiqh muamalah and pasal 1320 KUHPerdata, This research uses a type of qualitative research with normative descriptive.  The results of this research are endorsement agreements made by the online shop @tie_dyehouse with RV. AK, and AS in the perspective of Islamic Law are the same as Ijarah al-'Amal the agreement does not have anything that conflicts with syara' as long as the product that is the object of endorsement does not violate the basic principles of muamalah, according to pasal 1320 KUHPerdata is considered valid and legally binding, because the parties to the agreement have fulfilled the legal requirements of the agreement in accordance with article 1320  KUHPerdata seen based on agreement, skill, a certain matter, and based on lawful causes. Abstrak. Pengertian endorsement itu sendiri menurut para ahli adalah dukungan atau saran. Salah satu Online Shop yang telah berulang kali memanfaatkan jasa endorsement influencer yaitu @tie_dyehoeuse. Kesepakatan endorsement dilakukan melalui fitur di salah satu media chatting yang disebut dengan dirrect message. Tujuan penelitian ini adalah utuk mengetahui bentuk dari perjanjian endorsement melalui direct message antara online shop tie_dyehouse dengan endorser berdasarkan analisis fiqh muamalah dan pasal 1320 KUH Perdata, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan perjanjian endorsement yang dilakukan oleh pihak online shop @tie_dyehouse dengan RV. AK, dan AS dalam perspektif Hukum Islam sama hal nya dengan Ijarah al-’Amal, perjanjian itu sendiri tidak terdapat hal yang bertentangan dengan syara’ selama produk yang menjadi objek endorsement tidak melanggar prinsip-prinsip dasar pada muamalah, menurut pasal 1320KUH Perdata pun dianggap sah dan mengikat secara hukum, karena para pihak yang melakukan perjanjian sudah memenuhi syarat sah perjanjian sesuai dengan pasal 1320KUH Perdata dilihat berdasarkan kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan berdasarkan sebab yang halal.
Tinjauan Hukum Islam dan UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Hak Upah Tenaga Honorer Afrah Nur Athifah; Encep Abdul Rojak; Akhmad Yusup
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i2.7548

Abstract

Abstract. According to Hanafiyah scholars, wages/ujrah are transactions for a benefit with certain permissible rewards. So, wages are a form of compensation for services that have been provided by workers. Wages according to Law No. 13 of 2003 concerning Manpower concerning the definition of wages in Article 1 paragraph 30 which reads: "Wages are rights of workers/laborers received and expressed in the form of money as a reward from employers or employers to workers/laborers which are determined and paid according to a work agreement, agreement, or laws and regulations, including benefits for workers/laborers and their families for work and/or services that have been or will be performed". This study aims to find answers to the main issues, namely how to review Islamic law and Law no. 3 of 2003 concerning Employment for LPP RRI Belitung honorary wage rights in East Belitung Regency. In this study using qualitative research methods with data collection techniques by way of interviews, and documentation with qualitative descriptive methods. The result of this study is the provision of wages that are not in accordance with the system of wage rights according to Islamic law and the applicable UMR/UMP. Abstrak. Menurut ulama Hanafiyah upah/ ujrah adalah transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan tertentu yang dibolehkan. Jadi, upah adalah bentuk kompensansi atas jasa yang telah diberikan oleh tenaga kerja. Upah menurut UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengenai pengertian upah dalam pasal 1 ayat 30 yang berbunyi : “Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”. Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban dari pokok permasalahan, yaitu bagaimana tinjauan hukum Islam dan UU No. 3 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap hak upah tenaga honorer LPP RRI Belitung di Kabupaten Belitung Timur. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, dan dokumentasi dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu pemberian upah yang tidak sesuai dengan sistem hak upah menurut hukum Islam dan UMR/UMP yang berlaku.