Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.56
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan Al-Ahkam Jurnal Pendidikan Islam Indonesian Al-MARSHAD: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan Al-Khidmat : Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Jurnal Pengabdian Multidisiplin Jurnal Riset Ekonomi Syariah Jurnal Riset Hukum Keluarga islam Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam Bandung Conference Series : Sharia Economic Law Bandung Conference Series : Islamic Family Law Jurnal Pendidikan Islam Indonesia Jurnal Hukum Islam
Encep Abdul Rojak
Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.
Religion Humanities Astronomy Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 67 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 67 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Analisis Penurunan Perkara Dispensasi Kawin yang Dikabulkan di Pengadilan Agama Cirebon Sofie Purwanti; Encep Abdul Rojak; Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani
Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Volume 5, No, 2 Desember 2025, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrhki.v5i2.8291

Abstract

Abstrak. Perkawinan di bawah umur masih sering terjadi meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menaikkan usia minimal menjadi 19 tahun. Fenomena ini memicu banyak permohonan dispensasi kawin, termasuk di Pengadilan Agama Cirebon. Namun, pada tahun 2024 jumlah permohonan yang dikabulkan menurun drastis dibanding tahun-tahun sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin serta menganalisis faktor-faktor penyebab penurunan perkara. Kerangka pemikiran penelitian merujuk pada Al-Qur’an, Hadis, Qawaid Fiqhiyyah, dan teori Maqashid Syari’ah yang menekankan kemaslahatan dan pencegahan mudarat. Metode penelitian bersifat kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris, melalui studi pustaka, dokumentasi, dan wawancara dengan hakim serta pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permohonan umumnya didasari kekhawatiran pelanggaran norma agama akibat hubungan di luar nikah. Penurunan perkara yang dikabulkan disebabkan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, penerapan syarat administratif yang ketat sesuai PERMA No. 5 Tahun 2019, serta intensifnya edukasi pemerintah. Simpulan penelitian menyatakan bahwa hakim kini lebih selektif dengan mempertimbangkan usia, kesiapan psikologis, kesehatan, dan ekonomi calon mempelai demi menjaga kemaslahatan anak. Abstract. Underage marriage still occurs frequently despite Law No. 16 of 2019 raising the minimum age to 19 years. This phenomenon has led to numerous requests for marriage dispensations, including at the Cirebon Religious Court. However, in 2024, the number of approved requests decreased significantly compared to previous years. This study aims to determine the judges' considerations in granting marriage dispensations and to analyze the factors causing the decline in cases. The research framework refers to the Qur'an, Hadith, Qawaid Fiqhiyyah, and the theory of Maqashid Syari'ah, which emphasizes public interest and the prevention of harm. The research method is qualitative with a legal-empirical approach, through literature review, documentation, and interviews with judges and related parties. The results of the study indicate that applications are generally based on concerns about violating religious norms due to extramarital relationships. The decrease in approved cases is attributed to increased legal awareness among the public, the strict application of administrative requirements in accordance with PERMA No. 5 of 2019, and intensive government education. The study concludes that judges are now more selective, considering the age, psychological readiness, health, and economic status of prospective spouses to safeguard the welfare of children.
Analisi Faktor Tingginya Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2024 Syifaul Qolib; Encep Abdul Rojak; Ilham Mujahid
Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Volume 6, No, 1 Juli 2026, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrhki.v6i1.10197

Abstract

Abstrak. Artikel ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan tingginya permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2024 serta mengkaji implikasinya dalam perspektif perlindungan hukum anak. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif yuridis. Data diperoleh melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang serta didukung oleh laporan tahunan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan dokumen terkait dispensasi perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehamilan di luar nikah merupakan faktor dominan yang melatarbelakangi tingginya permohonan dispensasi perkawinan, di samping faktor pergaulan bebas, budaya, dan kondisi sosial keluarga. Dalam mengabulkan permohonan dispensasi, hakim mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak dengan memperhatikan aspek psikologis, kesehatan reproduksi, dan kemaslahatan. Meskipun pemberian dispensasi memberikan kepastian hukum bagi para pihak, praktik tersebut tetap berpotensi menimbulkan konsekuensi terhadap pemenuhan hak anak, terutama dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan kesiapan mental, sehingga diperlukan upaya pencegahan perkawinan anak secara lebih komprehensif. Abstract. This article aims to analyze the factors contributing to the high number of marriage dispensation applications at the Malang Regency Religious Court in 2024 and to examine their implications from the perspective of child legal protection. The study employs a qualitative method with a normative-juridical approach. Data were obtained through interviews with judges at the Malang Regency Religious Court and supplemented by annual court reports, legislation, and documents related to marriage dispensations. The findings indicate that premarital pregnancy is the dominant factor driving the high volume of marriage dispensation applications, alongside factors such as promiscuity, cultural influences, and family social conditions. In granting dispensation requests, judges base their considerations on the provisions of Law Number 16 of 2019 and Supreme Court Regulation Number 5 of 2019, as well as the principle of the best interests of the child, while taking into account psychological aspects, reproductive health, and general well-being. Although granting a dispensation provides legal certainty for the parties involved, the practice still carries potential consequences for the fulfillment of children's rights particularly regarding education, health, and mental readiness thereby necessitating more comprehensive efforts to prevent child marriage.
Analisis UU Perkawinan terhadap Praktik Pencatatan Perkawinan yang Tidak Diisbatkan Riva Nurhasanah; Encep Abdul Rojak; Yandi Maryandi
Bandung Conference Series: Islamic Family Law 143-150
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v6i2.25663

Abstract

Abstract. Marriage registration is a legal instrument that provides certainty and legal protection for husbands, wives, and children. This study aims to analyze the practice of unregistered and non-ratified marriages at the Office of Religious Affairs (KUA) of Pabuaran Sub-district, Sukabumi Regency, their conformity with Law Number 1 of 1974 concerning Marriage as amended by Law Number 16 of 2019, and their legal implications for the parties involved. This research employs a qualitative method with a juridical-empirical approach. Primary data were obtained through interviews with the Head of KUA Pabuaran, while secondary data were obtained through literature review. Data validity was examined using source triangulation. The results show that in 2025, 412 couples registered their marriages, 18 couples filed for marriage ratification (itsbat nikah), and 12 couples had not yet filed for ratification despite having married according to religious law. These findings indicate that the main issue does not lie in KUA's service procedures, which have complied with regulations, but rather in the low level of public legal awareness. This condition weakens legal certainty (Radbruch), legal protection for wives and children (Hadjon), and legal effectiveness (Soekanto) due to societal and legal culture factors.   Abstrak. Pencatatan perkawinan merupakan instrumen hukum yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi suami, istri, dan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik perkawinan yang tidak dicatatkan dan tidak diitsbatkan di KUA Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi, kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta implikasi hukumnya bagi para pihak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Pabuaran, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Keabsahan data diperiksa dengan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2025 terdapat 412 pasangan yang mencatatkan perkawinannya, 18 pasangan mengajukan itsbat nikah, dan 12 pasangan belum mengajukan itsbat nikah meskipun perkawinannya telah berlangsung secara agama. Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada prosedur pelayanan KUA yang telah sesuai ketentuan, melainkan pada rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Kondisi tersebut berimplikasi pada lemahnya kepastian hukum (Radbruch), perlindungan hukum bagi istri dan anak (Hadjon), serta belum optimalnya efektivitas hukum (Soekanto) akibat faktor masyarakat dan budaya hukum.  
Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Q.S. Al-Baqarah:233 (Analisis Putusan No. 1411/Pdt.G/2025/PA.Sby) Annisa Sofi Irchamni; Muhammad Yunus; Encep Abdul Rojak
Bandung Conference Series: Islamic Family Law 159-166
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v6i2.26097

Abstract

Abstract. The enforcement of child support obligations following divorce aims to ensure the fulfillment of children's rights despite the dissolution of their parents' marriage. In judicial practice, determining the amount of child support is often conducted despite the father's financial capacity not being fully established, requiring judges to consider statutory provisions, the best interests of the child, and the principles of Islamic law. This study aims to analyze the enforcement of post-divorce child support through the legal reasoning of judges in Decision Number 1411/Pdt.G/2025/PA.Sby and its conformity with Qur'an Surah Al-Baqarah verse 233. This research employs a normative juridical method using statutory and case approaches. Legal materials were collected through library research and document analysis and were examined using qualitative legal analysis. The findings indicate that the enforcement of law in the decision is reflected in the application of statutory regulations, the Compilation of Islamic Law, and judicial consideration of the facts presented during the trial in determining child support obligations. The decision upholds the father's responsibility to provide child support and reflects the principles of bil ma'ruf, lā tukallafu nafsun illā wus'ahā, the best interests of the child, and justice as embodied in Qur'an Surah Al-Baqarah verse 233.   Abstrak. Penegakan hukum terhadap kewajiban nafkah anak pasca perceraian merupakan upaya untuk menjamin terpenuhinya hak anak meskipun hubungan perkawinan orang tuanya telah berakhir. Dalam praktik peradilan, penetapan besaran nafkah sering dilakukan ketika kemampuan ekonomi ayah tidak diketahui secara pasti sehingga hakim dituntut mempertimbangkan ketentuan hukum positif, kepentingan terbaik bagi anak, serta prinsip-prinsip hukum Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis penegakan hukum nafkah anak pasca perceraian melalui pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1411/Pdt.G/2025/PA.Sby serta kesesuaiannya dengan Q.S. Al-Baqarah ayat 233. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam putusan tersebut diwujudkan melalui penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, serta pertimbangan terhadap fakta persidangan dalam menetapkan kewajiban nafkah anak. Putusan tersebut pada prinsipnya telah menempatkan ayah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas nafkah anak dan mencerminkan prinsip bil ma'ruf, lā tukallafu nafsun illā wus'ahā, kepentingan terbaik bagi anak, serta keadilan sebagaimana terkandung dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 233.  
Tinjauan Maqāṣid Syarī'ah terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/Dj.Iii/Hk.00-7/10/2021 tentang Perkawinan dalam Masa Idah Istri Dihubungkan dengan Tertib Perkawinan Revan Nurrizki Fauzy; Encep Abdul Rojak; Ilham Mujahid
Bandung Conference Series: Islamic Family Law 183-190
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v6i2.26242

Abstract

Abstract. In Islamic law, the waiting period (idah) is exclusively imposed on women following divorce or the death of a husband. However, Circular Letter of the Director General of Islamic Community Guidance Number P-005/DJ.III/HK.00-7/10/2021 stipulates that a divorced husband may only remarry after the expiration of his former wife's idah period. This provision has generated legal debate because it differs from classical Islamic jurisprudence, which does not recognize an idah obligation for men. This study aims to analyze the Circular Letter from the perspective of Maqāṣid al-Sharī'ah and to examine its relevance in maintaining the orderly administration of marriage in Indonesia. The research employs a normative legal method using a statutory approach. The data consist of secondary legal materials collected through library research and analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method. The findings indicate that the provision contained in point three of the Circular Letter constitutes an administrative policy intended to ensure legal certainty, maintain orderly marriage administration, and prevent the misuse of marital status, including unprocedural polygamous practices. From the perspective of Maqāṣid al-Sharī'ah, the policy reflects the realization of public benefit (maṣlaḥah), particularly in safeguarding lineage (ḥifẓ al-nasl), while not altering the Islamic legal doctrine that the obligation of idah applies solely to women.   Abstrak. Pengaturan mengenai masa idah dalam hukum Islam pada dasarnya hanya berlaku bagi perempuan setelah terjadi perceraian atau ditinggal wafat oleh suami. Akan tetapi, Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00-7/10/2021 mengatur bahwa laki-laki yang bercerai baru dapat melangsungkan perkawinan kembali setelah masa idah mantan istrinya berakhir. Ketentuan tersebut memunculkan perdebatan karena dipandang berbeda dengan ketentuan fikih klasik yang tidak mengenal masa idah bagi laki-laki. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan surat edaran tersebut berdasarkan perspektif Maqāṣid Syarī'ah serta mengkaji relevansinya dalam mewujudkan tertib administrasi perkawinan di Indonesia. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan dalam poin ketiga Surat Edaran Dirjen Bimas Islam merupakan kebijakan administratif yang bertujuan memberikan kepastian hukum, menjaga tertib perkawinan, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan status perkawinan, termasuk praktik poligami yang tidak sesuai prosedur. Ditinjau dari perspektif Maqāṣid Syarī'ah, kebijakan tersebut mencerminkan upaya mewujudkan kemaslahatan, khususnya dalam menjaga keturunan (ḥifẓ al-nasl), tanpa mengubah ketentuan fikih mengenai kewajiban masa idah yang tetap hanya dibebankan kepada perempuan.  
Pendampingan Praktikum Kalibrasi Arah Kiblat Menggunakan Mizwala Untuk Guru PAI SMA Kota Bandung Ramdan Fawzi; Encep Abdul Rojak
Al-Khidmat : Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada masyarakat Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Al-Khidmat : Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Pusat Pengabdian kepada Masyarakat LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jak.v8i1.43100

Abstract

Abstrak Salah satu materi Pendidikan Agama Islam (PAI) pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah ketentuan arah kiblat dalam melaksanakan shalat. Penentuan arah kiblat harus dilakukan dengan hati-hati berdasarkan kepada keilmuan, karena arah kiblat merupakan salah satu syarat shalat. Dalam kurikulumnya, guru-guru PAI tidak secara langsung mendapatkan materi arah kiblat secara spesifik, karena materi ini ada pada mata kuliah ilmu falak pada fakultas syariah. Sehingga tidak semua guru PAI mengajarkan praktikum penentuan arah kiblat secara langsung, namun melalui narasi saja. Praktikum penentuan arah kiblat dengan alat mizwala merupakan salah satu kegiatan pelatihan dan praktek pengukuran arah kiblat secara langsung. Para guru PAI dari berbagai SMA mengikuti kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan pengalamannya dalam menentukan arah kiblat yang benar, sehingga dapat disampaikan kembali kepada peserta didik. Metode pengabdian yang digunakan adalah Participatory Action Research (PAR), yaitu melibatkan seluruh peserta dalam proses pendampingan berlangsung. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa para guru lebih memahami bagaimana teori dan praktek pengukuran arah kiblat yang benar. Dan materi yang disampaikan sangat terkait dengan kegiatan pembelajaran di kelas.   Kata Kunci: Arah Kiblat, Mizwala, Guru    Abstract One of the materials of Islamic Religious Education (PAI) at the Senior High School (SMA) level is the provision of the direction of the Qibla in performing prayers. Determining the direction of the Qibla must be done carefully based on knowledge, because the direction of the Qibla is one of the requirements for prayer. In its curriculum, PAI teachers do not directly get specific material on the direction of the Qibla, because this material is in the astronomy course at the Sharia Faculty. So not all PAI teachers teach the practicum of determining the direction of the Qibla directly, but only through narration. The practicum of determining the direction of the Qibla with the Mizwala tool is one of the training activities and practices for measuring the direction of the Qibla directly. PAI teachers from various high schools participated in this activity, it is hoped that they can increase their experience in determining the correct direction of the Qibla, so that it can be conveyed back to students. The community service method used is Participatory Action Research (PAR), which involves all participants in the ongoing mentoring process. The results of the activity showed that the teachers better understood the theory and practice of measuring the correct direction of the Qibla. And the material presented is closely related to learning activities in the classroom. Keywords: Qibla Direction, Mizwala, Teacher
The Basis for the Judge's Consideration of the Brebes Religious Court on Granting Permission for Marriage Dispensation in Decision Number 179/Pdt. P/2023/Pa. BBS After Jo Kawin Anak Program Encep Abdul Rojak; Marsella Yulia; Amrullah Hayatudin
Alhurriyah Vol 8 No 2 (2023): December 2023
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/al hurriyah.v8i2.7550

Abstract

The marriage dispensation is intended for someone who wants to get married but is hindered because the minimum age limit for marriage is 19 (nineteen) years. One of the decisions related to this marriage dispensation is in case Number 179/Pdt.P/2023/PA.Bbs, which in its application requested the Panel of Judges as state officials to grant the request for marriage dispensation to their daughter, who is still aged 18 (eighteen) years. This research is field research, using qualitative analysis techniques with an inductive mindset. The results of this study are the factors that cause the application for marriage dispensation, namely because the parents are concerned for their children, who are already very close to their future husbands, so if they do not get married immediately, it is feared that they will fall into immoral acts. As for the consideration of the Panel of Judges in granting the request for marriage dispensation in Case Number 179/Pdt.P/2023/PA.Bbs after the Jo Kawin Boy programme in Central Java, namely considering the daughter of the petitioner who has been engaged since 1 (one) a year ago and is known to have had a love affair for 3 (three) years with her future husband, it is feared that if she does not get married soon, it will cause harm.Dispensasi pernikahan ditujukan bagi seseorang yang ingin melangsungkan pernikahan akan tetapi terhalang karena batas usia minimal pernikahan yaitu 19 (Sembilan belas) Tahun. Salah satu Putusan terkait dengan dispensasi pernikahan ini yaitu pada perkara Nomor 179/Pdt.P/2023/PA.Bbs, yang dalam permohonannya tersebut memohon Majelis Hakim selaku pejabat Negara untuk mengabulkan permohonan dispensasi pernikahan pada anak perempuannya yang masih berusia 18 (delapan belas) tahun. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research), menggunakan teknik analisis kualitatif dengan pola pikir induktif. Hasil dari penelitian ini yaitu faktor yang manjadi penyebab permohonan dispensasi pernikahan yaitu karena faktor kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang sudah berhubungan sangat dekat dengan calon suaminya sehingga jika tidak segera melangsungkan pernikahan dikhawatirkan akan terjerumus kedalam perbuatan maksiat. Adapun yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi pernikahan pada Perkara Nomor 179/Pdt.P/2023/PA.Bbs, setelah adanya program Jo Kawin Bocah di Jawa Tengah yaitu mempertimbangkan anak Perempuan dari Pemohon yang sudah bertunangan sejak 1 (satu) Tahun yang lalu dan diketahui sudah memiliki hubungan cinta selama 3 (tiga) Tahun dengan calon suaminya tersebut, sehingga dikhawatirkan jika tidak segera menikah akan menimbulkan banyak kemudharatan.
Co-Authors 10010120047, Wildan Zaeni Abdullah Syihabuddin Afrah Nur Athifah Agum Muchamad Sidiq Ahmad Zaini, Abdul Malik dan Akbar Fathurrahman Muhammad Akhmad Yusuf Akhmad Yusup Alvian Wirateja Amrullah Hayatudin Andiahmad Ramadhani Annisa Sofi Irchamni Asep Ramdan Hidayat Astuti Athiyah, Rosyiqah Chairunnisa Annasya Citra Oki Wijaya Kusuma Dian Nur Afifah Dian Nur Afifah Dina Oktaviani Eka Putra Pratama Pratama Fadilah Ali Romadhoni Fahmi Fatwa Rosadi Satria Hamdani Fahmi Fatwa Rosyadi Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani Fariz Farrih Izadi Fathiana Medina Putri Fauzi Alfiyasin Heny Novitasari Hery Widijanto Ilham Mujahid Intan Manggala Wijayanti Ivan Parjianto Ivan Parjianto Lusi Kholisiah M. Abdurahman Malki Ahmad Nasir Marisa Auliya Marsella Yulia Maudi Salsabilah Maulan Rif’atul Wafy Mohammad Wahyu Maulana Muhamad Fahmi Rizaldi Muhamad Farid Solehudin Muhamad Ridwan Fauzi Muhammad Rayhan Fadhilah Muhammad Yunus Muhammad Yunus Muhammad Yunus Mujahid Mutiara Fadilah Naura Syahira Firmayuni Nelly Naelufar Neng Dewi Himayasari Ninda Sari Sri Rejekinah Nisa Nurfebrianti Nur Azizah Nurul Falah Abani Nurul Febrianti Pahtur Rachman Puteri Asyifa Octavia Apandy Ramdan Fawzi Revan Nurrizki Fauzy Riva Nurhasanah Sahid, Mualimin Mochammad Sahrul Hasan Suwares Seilla Nur Amalia Firdaus Selva Selfia Ginanjar Shindu Irwansyah Shindu Irwnsyah Sinta Bela Febriana Siska Lis Sulistiani Siti Sayyidah Suryaningsih Sofie Purwanti Syifaul Qolib Tia Rahmawati Tiara Ayu Lestari Titin Suprihatin Titin Suprihatin Velany Putri Rosidy Rosih oci vera fadillah marufin Yandi Maryandi Yogi Indrayadi Yulia, Marsella