Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.87
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan Al-Ahkam Jurnal Pendidikan Islam Indonesian Al-MARSHAD: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan Al-Khidmat : Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Jurnal Riset Ekonomi Syariah Jurnal Riset Hukum Keluarga islam Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam Bandung Conference Series : Sharia Economic Law Bandung Conference Series : Islamic Family Law Jurnal Hukum Islam
Encep Abdul Rojak
Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung
Religion Humanities Astronomy Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 58 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 58 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Upaya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta dalam Meminimalisir Tingkat Pernikahan Siri Tahun 2022-2023 Nurul Febrianti; Amrullah Hayatudin; Encep Abdul Rojak
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v4i2.13309

Abstract

Abstract. Siri marriage is a marriage that is legally religious but not valid according to the rules of state law. The government has made a regulation in the form of Marriage Law No. 1 of 1974 for the sake of creating order in the life of society and the state. However, what happens in the field, the problem of serial marriage still often occurs in society and is even considered to have become a common thing to do. As happened in Pondoksalam District, hundreds of couples have performed serial marriages, so the formulation of the problem in this study is how the practice of serial marriage occurs in Pondoksalam District; and How are the efforts of the KUA of Pondoksalam District in minimizing the high number of serial marriages. The purpose of this study is to answer the formulation of the problem. In conducting this research, the author uses a qualitative method with an empirical juridical approach associated with Law No. 1 of 1974 concerning Marriage and PMA No. 34 of 2016 concerning the Organization and Work Procedures of KUA. The primary data source in this study is data from interviews with the head of KUA Pondoksalam District, Judge of the Purwakarta Religious Court and several communities of serial marriage perpetrators in Pondokalam District and the Law on Marriage Registration. The secondary sources of data are books and journals related to the research. The results of this study show that there are still many couples who carry out nikah siri due to several factors; Economic factors, spouse factors do not meet the administrative requirements and underage marriage. KUA has made efforts to minimize the occurrence of serial marriage by conducting counseling, socialization and guidance to the community regarding the urgency of marriage registration and marriage procedures in accordance with applicable laws. (max. 250 words). Abstrak. Abstrak. Pernikahan siri merupakan pernikahan yang sah secara agama tetapi tidak sah secara aturan hukum negara. Pemerintah telah membuat aturan dalam bentuk Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 demi terciptanya ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Namun yang terjadi di lapangan, problematika pernikahan siri masih sering terjadi di masyarakat dan bahkan dianggap sudah menjadi hal biasa untuk dilakukan. Seperti yang terjadi di Kecamatan Pondoksalam, ratusan pasangan telah melakukan nikah siri., sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana praktik pernikahan siri yang terjadi di Kecamatan Pondoksalam; dan Bagaimana upaya KUA Kecamatan Pondoksalam dalam meminimalisir tingginya pernikahan siri. Tujuan dari penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah tersebut. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yang dikaitkan dengan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan PMA No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja KUA. Sumber data primer pada penelitian ini adalah data hasil wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Pondoksalam, Hakim Pengadilan Agama Purwakarta dan beberapa masyarakat pelaku pernikahan siri di Kecamatan Pondokalam dan Undang-Undang Tentang Pencatatan Nikah. Sumber data sekundernya adalah buku-buku dan jurnal-jurnal terkait dengan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukan masih banyak pasangan yang melaksanakan nikah siri diakibatkan beberapa faktor; Faktor ekonomi, faktor pasangan tidak memenuhi persyaratan administratif dan pernikahan di bawah umur. KUA telah berupaya dalam meminimalisir terjadinya nikah siri dengan melakukan penyuluhan, sosialisasi dan bimbingan kepada masyarakat terkait urgensi pencatatan pernikahan dan prosedur pernikahan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Hakim Nomor 4235/Pdt.G/2023/PA.Badg tentang Nafkah Iddah dan Mut’ah 10010120047, Wildan Zaeni; Encep Abdul Rojak; Fahmi Fatwa Rosyadi Hamdani Satria
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v4i2.13403

Abstract

Abstract. Decision of the Bandung City Religious Court with Number 4235/Pdt.G/2023/PA. Badg explained that the Iddah Nafkah must be handed over by the Applicant worth Rp. 9,000,000,- and mut'ah in the form of 1 (one) unit of Honda Type Vario brand motorcycle in 2015. Furthermore, because the judge's decision is binding and forced to be fulfilled, but in this phenomenon it is contrary to the ex-husband's circumstances which is not possible due to his financial condition. The researcher uses a qualitative method using a noormative juridical approach. In this study, a type of library research is used, using two data sources, namely primary and secondary. The data collection techniques used in this study are literature studies, and interviews. The data analysis technique used in this study is a qualitative descriptive analysis technique. Consideration of the Panel of Judges in Case Number 4235/Pdt.G/2023/PA. Badg on the Iddah Maintenance is based on the provisions enshrined in the KHI and strengthened by a quote from Q.S Al Baqarah verse 241, as well as consideration of benefits based on the values of goodness in granting the demands of Iddah and mut'ah maintenance from the wife by considering the results of mediation. Analysis of Islamic Law on Decision Number 4235/Pdt.G/2023/PA. Badg is carried out through a decision of the panel of judges which grants the demand for iddah alimony and the provision of mut'ah for the plaintiff because the decision has an impact on the certainty and economic support for the wife during the iddah period, so that it does not fall down financially after the divorce, as well as preventing injustice to the wife to face life after the divorce. Abstrak. Putusan Pengadilan Agama Kota Bandung dengan Nomor 4235/Pdt.G/2023/PA.Badg dijelaskan bahwa Nafkah Iddah harus diserahkan pihak Pemohon senilai Rp. 9.000.000,- dan mut’ah berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Type Vario tahun 2015. Selanjutnya dikarenakan keputusan hakim yang bersifat mengikat dan memaksa untuk ditunaikan tetapi dalam fenomena tersebut bertentangan dengan keadaan mantan suami yang tidak memungkinkan akibat kondisi finansialnya. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis noormatif. Pada penelitian ini menggunkan jenis penelitian studi kepustakaan atau library research, dengan menggunakan dua sumber data yaitu primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, dan wawancara. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknis analisis deskriptif kualitatif. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Perkara Nomor 4235/Pdt.G/2023/PA.Badg Tentang Nafkah Iddah didasarkan pada ketentuan yang termaktub dalam KHI dan diperkuat dengan kutipan ayat dari Q.S Al Baqarah ayat 241, serta pertimbangan kemaslahatan berdasarkan nilai-nilai kebaikan dalam mengabulkan tuntutan nafkah Iddah dan mut’ah dari pihak istri dengan mempertimbangkan hasil mediasi. Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Nomor 4235/Pdt.G/2023/PA.Badg dilaksanakan melalui putusan majelis hakim yang mengabulkan tuntutan nafkah iddah dan pemberian mut’ah bagi pihak penggugat karena putusan tersebut berdampak pada kepastian dan dukungan ekonomi bagi pihak isteri selama masa iddah, sehingga tidak terpuruk secara finansial setelah perceraian, juga mencegah ketidakadilan terhadap pihak isteri untuk menghadapi kehidupan setelah perceraian.
Analisis Putusan Hakim tentang Nafkah Mut’ah pada Cerai Gugat Menurut Hukum Islam Chairunnisa Annasya; Asep Ramdan Hidayat; Encep Abdul Rojak
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v4i2.13572

Abstract

Abstract. One of the obligations of a husband towards his wife is to provide maintenance. Support is what a husband must give to his wife during marriage. This research raises two main problems: 1. How does the decision number 1085/Pdt.G/2021/PA.Tmk regarding mut'ah livelihoods sit? 2. How is the analysis of decision Number 1085/Pdt.G/2021/PA.Tmk regarding mut'ah maintenance in cases of contested divorce related to Islamic law? This research uses a juridical-empirical approach, with the primary data used being a study of the decisions of Religious Court judges. In collecting data, researchers used interview and literature study methods. For data analysis used in this research is descriptive qualitative. In this case, the judge granted the plaintiff's request to sentence the defendant to pay mut'ah maintenance, because the plaintiff was not proven to have committed nusyuz. This is the legal basis for judges in deciding to grant mut'ah maintenance to wives, referring to Supreme Court Jurisprudence Number 137/K/AG/2007 dated 19 September 2007, SEMA No. 7 of 2012, which was refined with SEMA No. 3 of 2018, as well as the opinions of Mustafa al-Khin and Musthafa al-Bugha in al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al Syâfi'i. Judges at the Religious Courts are expected to be more thorough and fair in deciding divorce cases, taking into account the available evidence. Readers who use this research as a reference are expected to be more careful in looking at the shortcomings in this research. Abstrak. Salah satu kewajiban suami terhadap istri adalah pemberian nafkah. Nafkah adalah apa yang harus diberikan oleh seorang suami kepada istrinya selama pernikahan. Penelitian ini mengangkat dua masalah utama: 1. Bagaimana duduk perkara putusan Nomor 1085/Pdt.G/2021/PA.Tmk tentang nafkah mut'ah? 2. Bagaimana analisis putusan Nomor 1085/Pdt.G/2021/PA.Tmk tentang nafkah mut'ah dalam kasus cerai gugat dikaitkan dengan Hukum Islam? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, dengan data primer yang digunakan ialah studi putusan hakim Pengadilan Agama. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan metode wawancara dan studi Pustaka. Untuk analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dalam kasus ini, hakim mengabulkan permintaan penggugat untuk menghukum tergugat membayar nafkah mut'ah, karena penggugat tidak terbukti melakukan nusyuz. Hal ini menjadi dasar hukum hakim dalam memutuskan pemberian nafkah mut'ah kepada istri, merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 137/K/AG/2007 tanggal 19 September 2007, SEMA No. 7 Tahun 2012, yang disempurnakan dengan SEMA No. 3 Tahun 2018, serta pendapat Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha dalam al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syâfi’i. Para hakim di Pengadilan Agama diharapkan lebih teliti dan adil dalam memutuskan perkara perceraian, dengan mempertimbangkan bukti yang ada. Para pembaca yang menjadikan penelitian ini sebagai rujukan diharapkan lebih teliti dalam melihat kekurangan yang ada dalam penelitian ini.
Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Hakim tentang Hak Asuh Anak yang Belum Mumayyiz Akibat Perceraian Naura Syahira Firmayuni; Encep Abdul Rojak; Yandi Maryandi
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v4i2.13617

Abstract

Abstract. The custody of a child who has not yet reached the age of discernment (mumayyiz) after a divorce, according to Article 105 of the Compilation of Islamic Law, belongs to the mother. However, in decision number 155/Pdt.G/2024/PA.Tmk, the judge rejected the petition for child custody submitted by the plaintiff, who is the biological mother of the children. The purpose of this research is to understand the judge's considerations in deciding case number 155/Pdt.G/2024/PA.Tmk regarding the custody of a child who has not yet reached the age of discernment and to review the Islamic legal perspective on this decision. This research uses a qualitative method with a multidisciplinary approach, namely a normative Shari'a approach and a normative juridical approach. Data collection techniques include interviews and documentation. Data analysis techniques involve data reduction and drawing conclusions. The results of this research conclude that since the child is currently living with the father, the child remains under the father's care. The panel of judges assessed that since the child is not prevented from meeting the mother and continues to live with the father without any significant harm to either party in the caregiving process, the judge rejected the mother's custody petition. The panel of judges decided that the child can continue to be cared for jointly by both parents for the best interest of the child. This judicial decision aligns with one of the legal principles in Islamic jurisprudence, “Government decisions are based on considerations of public welfare.” This is because in the ruling, the judge not only focused on the prevailing legal norms but also considered the welfare of the child. Abstrak. Hak Asuh anak yang belum mumayyiz setelah terjadinya perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 adalah hak ibu. Namun pada putusan nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Tmk hakim menolak petitum hak asuh anak yang di ajukan oleh penggugat selaku ibu kandung dari anak-anaknya tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Tmk mengenai hak asuh anak yang belum mumayyiz serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan perkara nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Tmk mengenai hak asuh anak yang belum mumayyiz. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan multidisipliner yakni pendekatan normatif syar'i serta pendekatan yudiris-normatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi reduksi data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa karena saat ini anak tinggal bersama ayahnya, maka anak masih dalam asuhan sang ayah. Majelis Hakim menilai bahwa karena anak tidak dihalangi bertemu dengan ibunya dan tetap tinggal bersama ayahnya tanpa adanya kerugian yang nyata bagi salah satu pihak dalam proses pengasuhan maka hakim menolak petitum hak asuh ibu. Majelis Hakim memutuskan bahwa anak dapat tetap diasuh bersama oleh kedua orang tuanya demi kepentingan terbaik anak. Putusan hakim ini sejalan dengan salah satu kaidah fikih “Ketetapan atau kebijakan pemerintah dibangun dengan pertimbangan kemaslahatan”. Karena dalam putusannya hakim tidak hanya berfokus pada norma hukum yang berlaku namun juga melihat pada sisi kemaslahatan anak.
Analisis Hukum Islam terhadap Pengulangan Akad Nikah Pelaku Nikah Sirri yang Sudah Mempunyai Keturunan Abdullah Syihabuddin; Ramdan fawzi; Encep Abdul Rojak
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v4i2.14626

Abstract

Abstract. The repetition of the marriage contract carried out by a couple in an unregistered marriage at KUA North Cimahi will certainly have a legal impact on other aspects, including the legal status of the children resulting from the unregistered marriage. In this case, repeating the marriage contract according to Islamic law is known as tajdidun nikah, which is legally permissible as long as the aim is in line with the principle of achieving benefit. Based on this, the aim of this research is to find out and analyze the law of repeating marriage contracts according to Islamic law and positive law in force in Indonesia, to find out and analyze the implementation of repeating marriage contracts for perpetrators of unregistered marriages who already have children at KUA North Cimahi and to find out the analysis of Islamic law regarding the repetition of marriage contracts for perpetrators of sirri marriages who already have children at the North Cimahi KUA. The research method used in this research is descriptive analytical with a normative juridical research approach with the data type consisting of data from observations, interviews and literature studies and data analysis carried out qualitatively using a triangulation model. The results of the research show that repetition of the marriage contract from the perspective of Islamic law can be carried out as long as it brings benefits, especially if the aim is to correct mistakes that occurred in the previous marriage process. registration of marriages in general, and Repetition of the marriage contract of the perpetrator of the sirri marriage who already has children at KUA North Cimahi according to Islamic Law is an action to renew or strengthen the marriage bond between husband and wife which is considered valid and permissible, especially if the aim is to correct mistakes that have occurred in the process of a previous marriage. Abstrak. Pengulangan akad nikah yang dilakukan pasangan nikah siri di KUA Cimahi Utara tentu kan berdampak hukum bagi aspek lainnya termasuk status hukum anak dari hasil perkawinan siri tersebut. Dalam hal ini, pengulangan akad nikah menurut hukum Islam dikenal dengan istilah tajdidun nikah yang hukumnya diperbolehkan selama tujuannya selaras dengan prinsip meraih kemaslahatan. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis hukum pengulangan akad nikah menurut hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia, untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pengulangan akad nikah bagi pelaku nikah sirri yang sudah memiliki keturunan di KUA Cimahi Utara dan untuk mengetahui analisis Hukum Islam terhadap pengulangan akad nikah pelaku nikah sirri yang sudah mempunyai keturunan di KUA Cimahi Utara. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan penelitian melalui yuridis normatif dengan jenis data terdiri dari data hasil observasi, wawanara dan studi literatur serta analisis data dilakukan secara kualitatif dengan model triangulasi. Hasil penelitian menujukkan bahwa Pengulangan akad nikah dalam pandangan hukum Islam dapat dilakukan selama hal ini mendatangkan kemaslahatan terutama jika tujuannya adalah untuk mengoreksi kesalahan yang terjadi dalam proses pernikahan sebelumnya, Pelaksanaan pengulangan akad nikah bagi pelaku nikah sirri yang sudah memiliki keturunan di KUA Cimahi Utara dilakukan sebagaimana pencatatan perkawinan pada umumnya, dan Pengulangan akad nikah pelaku nikah sirri yang sudah mempunyai keturunan di KUA Cimahi Utara menurut Hukum Islam adalah suatu tindakan untuk memperbarui atau menguatkan ikatan pernikahan antara suami dan istri yang dianggap sah dan diperbolehkan terutama jika tujuannya adalah untuk mengoreksi kesalahan yang terjadi dalam proses pernikahan sebelumnya.
Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 terhadap Putusan Hakim Tentang Hak Asuh Anak di bawah Umur Tiara Ayu Lestari; Encep Abdul Rojak; Muhammad Yunus
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v4i2.15483

Abstract

Abstract. Child custody (Hadhanah) is the maintenance of children, guarding, educating, nurturing, and caring for children until mumayyiz. The problem that will be discussed in this study is the Analysis of the Compilation of Islamic Law Article 105 on the Judge's Decision on Custody of Minors (Study of Decision Number 318/Pdt.G/2022/PA. Lt). The type of research used in this study is normative. The data used is secondary data consisting of primary materials, secondary materials, and tertiary materials which are then analyzed qualitatively. The data collection method uses literature studies and interviews. Based on the results of the research in this discussion, child custody in the Compilation of Islamic Law, is regulated in article 105 of the Compilation which reads that the custody of a child who has not yet mumayyiz falls to his mother. The Judge of the Religious Court determines the decision regarding child custody using the Compilation of Islamic Law as the basis for determining child custody. Judges do not always use article 105 of the Compilation of Islamic Law in determining decisions on child custody cases, as in the decision of the Lahat Religious Court Number 318/Pdt.G/2022/PA. Lt, in his legal considerations, the judge grants custody of the child to the applicant/father, in determining the custody of the child, the judge considers various factors in the field and gives a fair verdict based on the facts and evidence submitted. Abstrak. Hak asuh anak (Hadhanah) adalah pemeliharaan anak,menjaga, mendidik, mengasuh, dan merawat anak hingga mumayyiz. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 Terhadap Putusan Hakim Tentang Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Nomor 318/Pdt.G/2022/PA.Lt). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan primer,bahan sekunder,dan bahan tersier yang kemudian di analisis secara kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dalam pembahasan ini adalah hak asuh anak dalam Kompilasi Hukum Islam, diatur dalam pasal 105 Kompilasi yang berbunyi bahwa hak asuh anak yang belum mumayyiz jatuh kepada ibunya. Hakim Pengadilan Agama menetapkan putusan mengenai hak asuh anak menggunakan Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar menetapkan hak asuh anak . Hakim tidak selalu menggunakan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dalam menetapkan putusan perkara hak asuh anak, seperti dalam putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 318/Pdt.G/2022/PA.Lt, dalam pertimbangan hukumnya hakim memberikan hak asuh anak kepada pemohon/ayah, dalam menetapkan hak asuh anak tersebut, hakim mempertimbangkan berbagai faktor di lapangan dan memberikan putusan yang adil berdasarkan fakta dan bukti yang diajukan.
Tinjauan Ilmu Falak terhadap Akurasi Arah Kiblat di Rumah Masyarakat Muhamad Ridwan Fauzi; Encep Abdul Rojak; Muhammad Yunus
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v4i2.15537

Abstract

Abstract. Abstract. Based on the findings of a case study that occurred in the Cibogo Sawo village community, in carrying out prayers, there are still many people who do not use Qibla direction calculations based on astronomy, but only use estimates. The aim of this research is to determine the method of measuring the Qibla direction, the community's views on the method of measuring the Qibla direction, and the accuracy of the Qibla direction carried out by the people of Cibogo Sawo KBB village. Based on the research results, it is known that the majority of the people of Cibogo Sawo village do not apply the method of measuring the direction of the Qibla based on astronomy, this is due to a lack of knowledge about astronomy. The community's view of measuring the direction of the Qibla based on the results of interviews in the field is that many do not know about the procedure for measuring direction. The Qibla is based on astronomy. Therefore, in terms of the accuracy of the Qibla direction in the houses of the people of Cibogo Sawo village, many are inaccurate except for the Nurul Hud Mosque building. Abstrak. Berdasarkan hasil temuan studi kasus yang terjadi di masyarakat kampung Cibogo sawo dalam pelaksanaan salat masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan perhitungan arah kiblat berdasarkan ilmu falak, akan tetapi hanya menggunakan perkiraan saja. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui metode pengukuran arah kiblat, pandangan masyarakat terhadap metode pengukuran arah kiblat, dan akurasi arah kiblat yang dilakukan oleh masyarakat kampung Cibogo sawo KBB. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa masyarakat kampung Cibogo sawo mayoritas tidak menerapkan cara mengukuran arah kiblat berdasarkan ilmu falak, hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan tentang ilmu falak.Pandangan masyarakat terhadap pengukuran arah kiblat berdasarkan hasil wawancara di lapangan banyak yang tidak mengetahui tentang tata cara pengukuran arah kiblat berdasarkan ilmu falak.Oleh karena hal itu, dalam hal akurasi arah kiblat di rumah masyarakat kampung Cibogo sawo, banyak yang tidak akurat kecuali bangunan Masjid Nurul Huda
Analisis Gugatan Niet Ontvankelijke Verklaard dikaitkan dengan Asas Mempersulit Perceraian di Pengadilan Agama Bandung pada Tahun 2023 Mutiara Fadilah; Amrullah Hayatudin; Encep Abdul Rojak
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v4i2.15539

Abstract

Abstract. Niet Ontvankelijke Verklaard is a lawsuit that contains formal defects so it is decided that it cannot be accepted. In the Bandung Religious Court in 2023, there will be 36 lawsuits with decisions that cannot be accepted. The objectives of this research are: How do legal regulations make it difficult for divorce to occur; How do Bandung Religious Court judges consider when giving a decision that cannot be accepted in a divorce case? The aim of this research is to answer the problem formulation. The research method used is the literature study method using a statutory approach and a case approach. Data collection used document study and interview methods which were analyzed using descriptive-qualitative methods. The source of research data is the statutory regulations governing divorce and decisions in divorce cases whose decisions are declared unacceptable at the Bandung Religious Court. The results of this research: that the principle of making divorce difficult was created not to make divorce difficult but only to make the divorce procedure more difficult with the aim of forming a happy and eternal family based on the belief in the Almighty God. In the Bandung Religious Court there are still many lawsuits with the decision not being accepted because the lawsuit submitted still does not meet the reasons for granting the divorce. This is a manifestation of the principle of making divorce difficult. Abstrak. Niet Ontvankelijke Verklaard merupakan gugatan yang di dalamnya mengandung cacat formil sehingga diputus dengan amar tidak dapat diterima. Di Pengadilan Agama Bandung pada tahun 2023 tercatat sebanyak 36 gugatan dengan amar putusan tidak dapat diterima. Tujuan penelitian ini yaitu: Bagaimana aturan hukum untuk mempersulit terjadinya perceraian; Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bandung dalam memberikan amar putusan tidak dapat diterima dalam perkara perceraian. Tujuan dari penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi pustaka dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pengumpulan datanya menggunakan metode studi dokumen dan wawancara yang dianalisis menggunakan metode deskriptif-Kualitatif. Sumber data penelitiannya adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perceraian dan putusan perkara perceraian yang amar putusannya dinyatakan tidak dapat diterima di Pengadilan Agama Bandung. Hasil dari penelitian ini: bahwa asas mempersulit perceraian dibuat bukan untuk mempersulit terjadinya perceraian tetapi hanya saja mempersulit prosedur terjadinya perceraian dengan tujuan agar terbentuknya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Di Pengadilan Agama Bandung masih banyak gugatan dengan amar putusannya tidak dapat diterima yang disebabkan karena gugatan yang diajukan masih belum memenuhi alasan-alasan dikabulkannya perceraian. Hal ini merupakan perwujudan asas mempersulit perceraian.
Dampak Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin terhadap Angka Perkawinan Anak di Kabupaten Sukabumi Fathiana Medina Putri; Encep Abdul Rojak; Fahmi Fatwa Rosyadi
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v4i2.15614

Abstract

Abstract. Changes to the Marriage Law regarding the age limit for marriage, made the Supreme Court (MA) issue PERMA No. 5 of 2019 concerning Guidelines for Adjudicating Marriage Dispensation Applications which is a way for children who are not yet of marriageable age and still want to carry out marriage through marriage dispensation to the Court. This is what causes the problem of child marriage to increase, especially in 2020. Most judges who try marriage dispensation cases grant it because they are afraid of harm. Therefore, the purpose of this study is to describe the impact of PERMA No. 5 of 2019 related to judges in adjudicating marriage dispensation cases and also on the number of child marriages that occurred at the Cibadak Religious Court, in 2020. This research method uses a normative juridical approach with the type of literature/document study data. Data sources were obtained using interview and literature techniques with qualitative descriptive analysis techniques. From the results of the study, it can be concluded that the enactment of PERMA No. 5 of 2019 is also the reason behind the increasing number of child marriages through marriage dispensation at the Cibadak Religious Court in 2020. Basically, the Perma was enforced as one of the ways for judges to reduce the number of child marriages caused by urgency or emergency. Abstrak. Perubahan pada Undang-undang Perkawinan mengenai batasan usia perkawinan, membuat Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menjadi jalan bagi anak-anak yang usianya belum mencapai usia perkawinan dan tetap ingin melaksanakan perkawinan dengan melalui dispensasi kawin ke Pengadilan. Inilah yang menyebabkan permasalahan perkawinan anak meningkat, terutama di tahun 2020. Sebagian besar hakim yang mengadili perkara dispensasi kawin mengabulkannya karena ditakutkan adanya kemadharatan. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dampak dari PERMA No. 5 Tahun 2019 terkait hakim dalam mengadili perkara dispensasi kawin dan juga terhadap angka perkawinan anak yang terjadi di Pengadilan Agama Cibadak, pada tahun 2020. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative dengan jenis data studi kepustakaan/dokumen. Sumber data diperoleh menggunakan teknik wawancara dan kepustakaan dengan Teknik analisis deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa berlakunya PERMA No. 5 tahun 2019 juga menjadi alasan dibalik meningkatnya angka perkawinan anak melalui dispensasi kawin di Pengadilan Agama Cibadak pada tahun 2020. Pada dasarnya Perma tersebut diberlakukan sebagai salah satu cara hakim untuk menekan angka perkawinan anak yang disebabkan karena kemendesakan atau kedaruratan.
Analisis Hukum Islam Terhadap “Perkawinan Asakan” di Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung Muhamad Fahmi Rizaldi; Encep Abdul Rojak; Fahmi Fatwa Rosadi Satria Hamdani
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v4i2.15617

Abstract

Abstract. Business The legal issues studied regarding promiscuous marriages at the Religious Affairs Office, Pameungpeuk District, Bandung Regency. This research has three problems which include asakan marriage, registration, and lebe, where these three problems are interrelated. This is the background for conducting this research in depthThe purpose of this research is to find out what a forced marriage is and review it from the perspective of munakahat jurisprudence and according to the Marriage LawThe method used by the author is juridical-empirical. The type of research data is qualitative data and research data collection techniques are carried out by means of interviews, observations and literature studiesAsakan marriage is the term for a private marriage or a religious marriage accompanied by a lebe. If you look at it from the jurisprudence of law, this marriage is valid because all the legal pillars of marriage are fulfilled, but there is fraud or circumventing the registration procedure which should be done in the religious court. Abstrak. Masalah hukum yang diteliti mengenai perkwinan asakan di Kantor Urusan Agama Kec Pameungpeuk Kab Bandung. Penelitian tersebut memiliki tiga masalah yang mencangkup perkawinan asakan, pencatatan, dan lebe yang dimana ketiga masalah tersebut saling berkaitan. Hal tersebut yang menjadi latar belakang dilakukannya penelitian ini secara mendalam.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa itu perkawinan asakan serta tinjauan menurut perspektif fikih munakahat dan menurut UU Perkawinan, Metode yang digunakan oleh penulis adalah yuridis-empiris.Jenis data penelitiannya adalah data kualitatif dan teknik pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara wawancara, obserpasi dan studi kepustakaan.Perkawinan asakan merupakan istilah dari perkawinan di bawah tangan atau pernikahan agama yang di dampingi oleh lebe, jika di tinjau dari fikih munkahat perkawinan ini sah karena sarat sah rukun nikah nya terpenuhi namun terjadi pengakalan atau mengsiasati prosedur pencatatan yang seharus nya di isbat nikahkan di pengadilan agama.
Co-Authors 10010120047, Wildan Zaeni Abdullah Syihabuddin Afrah Nur Athifah Agum Muchamad Sidiq Akbar Fathurrahman Muhammad Akhmad Yusuf Alvian Wirateja Amrullah Hayatudin Andiahmad Ramadhani Asep Ramdan Hidayat Astuti Chairunnisa Annasya Citra Oki Wijaya Kusuma Dian Nur Afifah Dian Nur Afifah Eka Putra Pratama Pratama Fadilah Ali Romadhoni Fahmi Fatwa Rosadi Satria Hamdani Fahmi Fatwa Rosyadi Fahmi Fatwa Rosyadi Hamdani Satria Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani Fathiana Medina Putri Fauzi Alfiyasin Fawzi, Ramdan Heny Novitasari Hery Widijanto Ilham Mujahid Ivan Parjianto Ivan Parjianto Lusi Kholisiah M. Abdurahman Marisa Auliya Maudi Salsabilah Maulan Rif’atul Wafy Mohammad Wahyu Maulana Muhamad Fahmi Rizaldi Muhamad Farid Solehudin Muhamad Ridwan Fauzi Muhammad Rayhan Fadhilah Muhammad Yunus Muhammad Yunus Muhammad Yunus Mutiara Fadilah Naura Syahira Firmayuni Nelly Naelufar Neng Dewi Himayasari Ninda Sari Sri Rejekinah Nisa Nurfebrianti Nur Azizah Nurul Falah Abani Nurul Febrianti Pahtur Rachman Puteri Asyifa Octavia Apandy Sahid, Mualimin Mochammad Sahrul Hasan Suwares Seilla Nur Amalia Firdaus Selva Selfia Ginanjar Shindu Irwansyah Shindu Irwnsyah Sinta Bela Febriana Siska Lis Sulistiani Siti Sayyidah Suryaningsih Tia Rahmawati Tiara Ayu Lestari Titin Suprihatin Titin Suprihatin Velany Putri Rosidy Rosih oci vera fadillah marufin Wijayanti, Intan Manggala Yandi Maryandi Yogi Indrayadi Yulia, Marsella Yusup, Akhmad Zaini Abdul Malik