Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.186
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Publika Pelangi Ilmu Lentera, Jurnal Studi Perempuan Wahana : Tridarma Perguruan Tinggi Aplikasi Administrasi: Media Analisa Masalah Administrasi Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Jurnal Media Akademik (JMA) Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan
Indah Prabawati
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Social Sciences Other

Published : 78 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 68 Documents
Search
Journal : Publika

 2   3   4   5   6 
Implementasi Desa Adat Osing Dalam Mengembangkan Potensi Pariwisata Di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi KHOLID MABRURI; INDAH PRABAWATI
Publika Vol 7 No 6 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v7n6.p%p

Abstract

Abstrak Pariwisata menjadi leading sector dalam pembangunan nasional, pariwisata juga berperan penting dalam penggerak ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan usaha, insfrastruktur dan dalam pelaksanaannya melibatkan banyak pihak yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Banyuwangi semakin gencar untuk mensosialisasikan pengelolaan wisata terutama yang ada di desa mengingat jumlah wisatawan yang berkunjung ke Banyuwangi setiap tahun mengalami kenaikan. Salah satu desa yang tanggap yaitu desa yang terletak di Kabupaten Banyuwangi adalah Desa Adat Osing Kemiren Tujuan dari penelitian ini untuk mendiskripsikan dan menganalisis implementasi Desa Adat Osing Kemiren dalam mengembangkan potensi pariwisata Di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus dalam penelitian ini adalah implementasi Desa Adat Osing dalam mengembangkan potensi pariwisata Di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi yang ditinjau berdasarkan teori implementasi Bottom Up menurut Elmore, Lipsky, Hjern & David O’Porter (dalam Tahir 2011:136). Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan implementasi Desa Adat Osing Kemiren telah dilaksanakan dengan jaringan aktor yang terlibat yaitu Ketua POKDARWIS, Wakil Ketua POKDARWIS, Sekretaris POKDARWIS, Bendahara POKDARWIS, dan anggota POKDARWIS. Jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya ditunjukkan dengan kegiatan usaha yang dijalankan oleh pengelola dan masyarakat. Namun dalam pengelolaannya masih terdapat hambatan-hambatan seperti kurang SDM pengelola, kurangnya sarana dan prasarana penunjang untuk kebutuhan wisatawan, dan belum adanya papan informasi mengenai sumber daya wisata yang dimiliki Desa Kemiren. Adapun saran yang diajukan adalah Pemerintah Desa Kemiren bersama-sama dengan POKDARWIS merintis pembuatan pusat data Desa Kemiren, yang berisi informasi dan dokumentasi kekayaan seni, tradisi, dan budaya osing sebagai bentuk konservasi budaya dan daya tarik wisata khusus pendidikan. Karena secara riil pengunjung yang paling banyak berkunjung ke Desa Kemiren adalah wisatawan yang ingin mempelajari budaya osing. Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Desa Adat
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN) DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN (BNNK) TULUNGAGUNG (STUDI PADA PENCEGAHAN P4GN) HIMMA FARIDATUL HUSNA; INDAH PRABAWATI
Publika Vol 7 No 6 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v7n6.p%p

Abstract

Abstrak Penyalahgunaan narkoba merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) dan telah mencapai situasi yang mengkhawatirkan. Perkembangan peredaran dan pemakaian narkoba telah menunjukkan bahwa narkoba telah mengancam kelangsungan masa depan para generasi muda. Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) adalah kebijakan dan strategi yang dibuat oleh pemerintah dalam melakukan upaya memerangi bahaya narkoba. Dalam melaksanakan kebijakan P4GN, pemerintah mengeluarkan Inpres (Instruksi Presiden) nomor 6 tahun 2018 tentang pelaksanaan P4GN. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi kebijakan P4GN yang ada di Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode ini bertujuan untuk memperoleh gambaran untuk memahami dan menjelaskan implementasi kebijakan P4GN. Fokus penelitian ini adalah ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, disposisi implementor, komunikasi antar pelaksana, dan lingkungan sosial, politik dan ekonomi. Teknik analisis data dilakukan melalui empat tahap yaitu reduksi data, menampilkan data, verifikasi dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan dengan baik dalam mengurangi angka penyalahgunaan narkoba yang ada di kabupaten Tulungagung. Dilihat dari implementasi kebijakan P4GN telah sesuai dengan indikator teori implementasi menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, disposisi implementor, komunikasi antar pelaksana, dan lingkungan sosial, politik dan ekonomi. Hal tersebut didukung oleh pernyataan pihak-pihak yang terkait dengan implementasi kebijakan P4GN. BNNK selaku pelaksana kebijakan dalam pelaksanaan kebijakan bekerjasama dengan banyak pihak, antara lain OPD yang ada dalam lingkup pemerintah Kabupaten Tulungagung, LSM, Ormas dan beberapa pihak lainnya. Berdasarkan hasil penelitian, BNNK Tulungagung diharapkan untuk menambah penyuluh agar dalam pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan maksimal dan diharapkan pelaksana harus bisa mengatur waktu pelaksanaan, koordinasi, komunikasi serta komitmen harus berjalan dengan baik agar tujuan kebijakan bisa berjalan dengan semestinya. Kata Kunci: Implementasi, Pencegahan, P4GN
Implementasi Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Bambe Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik IKE PENILITA; INDAH PRABAWATI
Publika Vol 7 No 6 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v7n6.p%p

Abstract

Salah satu upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang layak dan terjangkau bagi MBR yaitu dengan pembangunan Rusunawa. Pengelolaan Rusunawa di Kabupaten Gresik diatur dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 89 Tahun 2018. Peraturan tersebut bertujuan untuk memberikan acuan dalam mengoperasionalkan Rusunawa, agar dilaksanakan dengan optimal. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan implementasi pengelolaan Rusunawa Bambe Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini adalah ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan target, ketepatan lingkungan dan ketepatan proses. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dokumentasi dan triagulasi. Teknis analisis data yang dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan. Hasil penelitian berdasarkan ketepatan kebijakan sudah tepat, terbukti dengan kebijakan pengelolaan Rusunawa telah berisi dasar hukum yang menjadi pedoman dalam melaksanakan kebijakan dan juga terdapat tujuan dari kebijakan pengelolaan Rusunawa. Pada ketepatan pelaksanaan, aktor yang terlibat sudah tepat dan sesuai dengan tupoksi. Ketepatan target kurang sesuai, hal ini terbukti dengan banyaknya penghuni Rusunawa Bambe yang berasal dari luar Gresik. Saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah sosialisasi kepada masyarakat Gresik bahwa terdapat Rusunawa yang siap huni dengan harga terjangkau dan layak huni, selain itu fasilitas Rusunawa perlu diperbaiki yaitu akses masuk Rusunawa yang masih berupa tanah seharusnya diperbaiki dengan jalan paving atau aspal.Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Rusunawa
IMPLEMENTASI PROGRAM PENANGGULANGAN KERENTANAN KEMISKINAN (PK2) DI DESA NGALE KECAMATAN PARON KABUPATEN NGAWI NUR AHMED; INDAH PRABAWATI
Publika Vol 7 No 7 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v7n7.p%p

Abstract

Abstrak Kemiskinnan merupakan masalah utama yang sering menjadi sorotan publik, dimana masyarakat belum bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Masalah ini terjadi di Provinsi Jawa Timur dengan jumlah mencpai 4.332,59 ribu jiwa. Dengan adanya masalah kemiskinan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur meluncurkan program Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2). Program ini bertujuan untuk membantu agar masyarakat rentan yang berada pada desil 2 dan desil 3 tidak terperosok pada desil 1. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan fokus penelitian menggunakan teori implementasi bottom up menurut Elmore, Lipsky, Hjern & O’Porter (Tahir, 2015:136) yang terdiri dari Identifikasi Jaringan Aktor yang Terlibat, Jenis Kebijakan, Kebijakan Sesuai Harapan, dan Prakarsa Masyarakat. Teknik pengumpulan data melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dianalisis menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Desa Ngale telah memenuhi keempat komponen implementasi kebijakan. Aktor implementasi kebijakan saling bersinergi dalam melaksanakan program, seluruh tahapan program PK2 telah terlaksana, target sasaran sudah sesuai dengan data PPLS 2015, tujuan dari program sudah sesuai dengan pedoman meskipun masih terdapat beberapa kendala. Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Kemiskinan, PK2 Abstract Poorness is a major problem that is often a public spotlight, where people cannot yet meet their daily needs. This problem occurred in East Java Province with a total of 4,332.59 thousand people. With the existence of the poverty problem, the East Java Provincial Government launched a Poverty Program Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2). This program aims to help vulnerable people in decile 2 and decile 3 not fall into decile 1. The type of research used is descriptive research with a qualitative approach. While the focus of the study uses the theory of bottom up implementation according to Elmore, Lipsky, Hjern & O’Porter (Tahir, 2015: 136) which consists of Identifying the Network of Actors Involved, Types of Policies, Policies According to Expectations, and Community Initiatives. Data collection techniques through interview techniques, observation, and documentation were analyzed using data analysis techniques according to Miles and Huberman which included data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of this study indicate that Ngale Village has fulfilled the four components of policy implementation. Actors implementing policies work together in implementing the program, all stages of the PK2 program have been implemented, the target has been in accordance with the 2015 PPLS data, the objectives of the program are in accordance with the guidelines although there are still some obstacles. Keywords: Policy Implementation, Poverty, PK2
Implementasi Penyelenggaraan Rumah Kos Desa Kepuhkiriman Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo RASHIF GHANI HARVIANTO; INDAH PRABAWATI
Publika Vol 7 No 7 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v7n7.p%p

Abstract

Perkembangan Rumah Kos yang kian pesat di Kecamatan Waru membuat Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Untuk membuat Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Rumah Kos. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi Kebijakan Penyelenggaraan rumah kos di Desa Kepuhkiriman Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan menggunakan teori Van Metter dan Van Horn. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif menurut Miles dan Huberman meliputi reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Secara keseluruhan kebijakan yang diterapkan masih memiliki kekurangan dalam proses implementasinya, dari indikator sumber daya masih ditemukan kekurangan sumberdaya manusia dari pelaksana kebijakan tersebut yaitu Dinas Penanaman Modal dan PTSP, namun sumber dana dan fasilitas yang diberikan DPMPTSP sudah cukup baik. Salah satu indikator yang sudah berjalan sangat baik yaitu dari sikap atau kecenderungan pelaksana, dimana pelaksana sangat memahami kebijakan tersebut sehingga dalam proses implementasinya diciptakan sistem yang mempermudah untuk perizinan dan memberikan pelayanan yang maksimal. Saran dalam penelitian ini yaitu penambahan sumber daya manusia untuk meningkatkan sosialisasi yang masih kurang dari pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu Kabupaten Sidoarjo. Cara-cara dalam sosialisasi yang perlu dirubah seperti menggunakan media sosial dan media massa sehingga masyarakat dapat mengetahui kebijakan tersebut secara menyeluruh.Kata Kunci: Kebijakan Publik, Implementasi, Rumah Kos
IMPLEMENTASI SISTEM COMPUTER ASSISTED TEST (CAT) DALAM RANGKA PENJARINGAN PERANGKAT DESA DI KEDUNGPELUK KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO MOHAMMAD ANDRE DJORGHY; INDAH PRABAWATI
Publika Vol 7 No 7 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v7n7.p%p

Abstract

ABSTRAK Sektor sumber daya manusia merupakan sektor yang paling penting untuk menggerakan roda pemerintahan. Tak terkecuali di tingkat paling bawah yaitu di tingkat Desa, di Kabupaten Sidoarjo sendiri terdapat banyak kekosongan jabatan perangkat Desa. Hal tersebut tentunya membuat roda pemerintahan di tingkat Desa tidak bisa berjalan dengan maksimal. Oleh karena hal tersebut Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengeluarkan peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa. Langkah pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam mengatasi permasalahan kekosongan jabatan di tingkat Desa tersebut disambut positif oleh kelompok sasaran, mulai dari pemerintah Desa hingga Lembaga Desa lainnya seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Karang Taruna dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD). Dengan adanya peraturan tersebut terjadi percepatan pengisian jabatan perangkat Desa, apalagi dengan penggunaan mekanisme baru dalam penjaringannya yaitu dengan Computer Assisted Test. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitais. Lokasi penelitian yaitu di Desa Kedungpeluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara, purposive sampling dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 55 tahun 2016 tentang pedoman pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa di Desa Kedungpeluk Kecamatan Candi sudah baik namun belum maksimal. Karena masih kurangnya pemerataan persebaran informasi tentang adanya kegiatan penjaringan perangkat Desa di Desa Kedungpeluk. Menurut George C. Edward ada 4 variabel implementasi kebijakan publik, antara lain : 1) Komunikasi, Panitia penjaringan perangkat Desa di Kedungpeluk telah melakukan komunikasi yang intens dengan pihak pihak yang berkepentingan dalam kegiatan penjaringan perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo. 2) Ketersediaan sumber daya, pada variabel ini semua ketersediaan sumber daya disiapkan jauh hari sebelum pelaksanaan jadi waktu pelaksanaan tidak ada kendala dalam hal sumber daya. 3) Sikap dan komitmen pelaksana program (Disposition), seluruh pihak yang berkepentingan dalam program ini memiliki komitmen karena adanya legalitas dan dasar hukum yang jelas. 4) Struktur Birokrasi, Dalam implementasinya tidak ada kerancuan dalam pelaksanaan kegiatan penjaringan perangkat Desa di Kedungpeluk, karena persebaran komitmen dan aturan yang jelas. Kata kunci : Implementasi, Kebijakan, Computer Assisted Test.
IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU JOMBANG SEHAT (KJS) NON-DATABASE STUDI PADA PASIEN RAWAT INAP DI RSUD KABUPATEN JOMBANG DINA HARDIYANTI; INDAH PRABAWATI
Publika Vol 7 No 7 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v7n7.p%p

Abstract

Abstrak Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Sosial Kabupaten Jombang mengeluarkan program jaminan kesehatan berupa Kartu Jombang Sehat (KJS). Hal ini tercantum dalam Peraturan Bupati No 1 Tahun 2017. Tujuan dari adanya Kartu Jombang Sehat sebagai wujud salah satu program prioritas pemerintah yaitu Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan kegiatan perlindungan dan Jaminan Sosial Layanan Kesejahteraan bagi masyarakat miskin. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan implementasi program Kartu Jombang Sehat (KJS) Non-Database di RSUD Kabupaten Jombang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini adalah kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumberdaya organisasi serta karakteristik dan kemampuan agen pelaksana. Teknik analisis data dilakukan melalui empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Masih terdapat beberapa hal yang belum maksimal ada indikator kondisi lingkungan masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari pusat Kabupaten akan kesulitan dalam hal transportasi. Selain itu, faktor ekonomi maupun pendidikan juga sangat berpengaruh untuk respon masyarakat terhadap adanya perubahan kebijakan pemerintah. Pada indikator sumberdaya organisasi terjadi Pendanaan KJS beberapa tahun terakhir ini ditanggung oleh pihak RSUD karena biaya sudah melampaui anggaran APBD. Hal ini menyebabkan sarana prasarana kurang maksimal. Pada Indikator karakteristik dan kemampuan agen pelaksana salah satunya yaitu kurangnya kedisiplinan di beberapa kantor desa. Selain itu dalam hal prosedur pengurusan Kartu Jombang Sehat ini masih terlalu panjang dan rumit sehingga kurang efisien. Saran dalam penelitian ini yaitu pihak pelaksana program sebaiknya lebih maksimal dalam hal sosialisasi yaitu memperbanyak media sosialisasi. Selain itu dalam hal prosedur permohonan KJS Non-Database sebaiknya bisa disederhanakan agar lebih efektif dan efisien. Selain itu diharapkan pihak RSUD Kabupaten Jombang menambah jumlah ruangan rawat inap untuk mengatasi permasalahan ketika jumlah pasien rawat inap semakin banyak. Kata Kunci: Kata Kunci: Implementasi, Program, Kartu Jombang Sehat.
Dampak Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Krian Baru Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo FITRI NILAM SARI; INDAH PRABAWATI
Publika Vol 7 No 8 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v7n8.p%p

Abstract

Pedagang kaki lima sudah menjadi bagian dari kehidupan di suatu wilayah yang padat penduduk. Keberadaan pedagang kaki lima kerap dianggap ilegal karena menempati ruang publik dan tidak sesuai dengan visi kota yang sebagian besar menekankan aspek kebersihan, keindahan dan kerapihan kota atau kita kenal dengan istilah 3K. Pedagang kaki lima seringkali menjadi target utama dalam kebijakan pembangunan yang dibuat pemerintah kota seperti relokasi dan penggusuran bagi pedagang kaki lima yang belum tertib dan teratur. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengeluarkan Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2016 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan dampak penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini adalah dampak individual, dampak organisasional, dampak terhadap masyarakat, dan dampak terhadap lembaga sosial atau sistem sosial. Teknik pengumpulan data melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui empat tahap yaitu reduksi data, menampilkan data, verifikasi dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian tersebut berdasarkan teori Finsterbusch dan Motz sebagai berikut : dampak individual adanya relokasi berdampak pada psikis, biologis, lingkungan, ekonomi dan sosial pedagang kaki lima. Dampak organisasional yakni adanya interaksi antar pedagang lebih mudah dan terciptanya rasa persaudaraan dan kerukunan antar pedagang semakin tinggi. Dampak terhadap masyarakat adanya relokasi memudahkan masyarakat dalam mengakses kebutuhan sehari-hari. Dampak terhadap lembaga sosial adanya relokasi ini menjadikan Pasar Krian Baru menjadi aman dari tindak kejahatan kriminal, selain itu Jl. Setiabudi dan Jl. Basuki Rahmat semakin bersih, dan tertata. Pemberdayaan yang didapatkan oleh pedagang yakni peningkatan kepampuan berusaha, fasilitas bantuan sarana dagang, kelembagaan, promosi, pembinaan dan bimbingan teknis, namun pedagang tidak mendapatkan bantuan terkait fasilitas askes permodalan dan fasilitas peningkatan produksi dari pemerintah. Pemberdayaan hanya berlangsung selama dua tahun saja dan tidak berlangsung hingga saat ini.Kata Kunci: Kebijakan Publik, Relokasi, Pedagang Kaki Lima
Evaluasi Aplikasi e-Health di Puskesmas Jagir Kota Surabaya FANDI EKA SETYAWAN PUTRA; INDAH PRABAWATI
Publika Vol 7 No 8 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v7n8.p%p

Abstract

ABSTRAKE-Government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. Salah satu Pemerintah Daerah yang terkenal dengan berbagai inovasi e-Governement adalah Pemerintah Kota Surabaya. Pengembangan e-Government di Surabaya ini didukung dengan Peraturan Walikota Surabaya No. 5 Tahun 2013 tentang pedoman pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Puskesmas Jagir sendiri memiliki sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang kebutuhan e-health, yaitu e-Kios, monitor, dan juga petugas pembantu dalam pengoperasian e-Kios di Puskesmas Jagir. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus dari penelitian ini adalah kriteria evaluasi berdasarkan William N. Dunn, (2003:21) yaitu efektifitas (effectiveness), efisiensi (efficiency), kecukupan (adequacy), perataan (equity), responsivitas (responsiviness), dan ketepatan (appropriateness). Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah pengumpulan data, penyajian data, dan verifikasi atau kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil evaluasi aplikasi e-Health di Puskesmas Jagir Kota Surabaya sudah berjalan secara baik, tetapi masih terdapat bebrapa kekurangan yang masih dapat di maksimalkan seperti kurangnya sosialasisai yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya, Dinas Kesehatan maupun Puskesmas Jagir. Sosialisasi selama ini hanya melalui Puskesmas Jagir melalui program Posyandu, tidak hanya itu saja koneksi yang masih mengalami trouble, aplikasi yang hanya diguakan oleh masyarakat pengguna smartphone berbasis android saja, dan juga sarana prasarana yang masih kurang. Dalam hal ini peneliti memberikan saran agar Pemerintah Kota Surabaya, Dinas Kesehatan Kota Surabaya, maupun Puskesmas Jagir agar lebih mensosialisasikan aplikasi e-Health kepada masyarakat, mengembangakan aplikasi yang berbasis IOS, dan juga memperbaruhi sarana dan prasaran yang sudah lama. Kata Kunci: Evaluasi, Kebijakan Publik, Puskesmas, E-Health. Abstract E-Government is the use of information technology by the government to provide information and services for its citizens, business affairs, and other matters relating to government. One of the Regional Government which is famous for various e-Governement innovations is the Surabaya City Government. The development of e-Government in Surabaya is supported by Surabaya Mayor Regulation No. 5 of 2013 concerning guidelines for the use of information and communication technology in the administration of local governments. This type of research is descriptive with a qualitative approach. The focus of this research is evaluation criteria based on William N. Dunn, (2003: 21), namely effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. Data analysis techniques in this study are data collection, data presentation, and verification or conclusions. The results showed that the results of the evaluation of e-Health applications at the Surabaya City Jagir Puskesmas had run well, but there were still some shortcomings that could still be maximized such as the lack of socialization by the Surabaya City Government, the Health Office and Jagir Health Center. The socialization so far is only through the Jagir Health Center through the Posyandu program, not only is the connection still having trouble, the application is only used by the Android-based smartphone user community, and also the infrastructure is still lacking. In this case, the researcher gave a suggestion that the Surabaya City Government, Surabaya City Health Office, and Jagir Health Center should better socialize e-Health applications to the public, develop IOS-based applications, and also renew the facilities and infrastructure that has been long. Keywords: Evaluation, Public Policy, Health Center, E-Health
EVALUASI PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) di SMP NEGERI 1 DAWARBLANDONG KABUPATEN MOJOKERTO NOVIA MUQTI YUNISIA AINUR HAQIQI; INDAH PRABAWATI
Publika Vol 7 No 8 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v7n8.p%p

Abstract

Program Indonesia Pintar (PIP) adalah suatu program pemberian bantuan pendidikan kepada anak usia sekolah (usia 6-21 tahun) yang berasal dari keluarga miskin, rentan miskin (pemilik Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), peserta Program Keluarga Harapan (PKH), yatim piatu, penyandang disabilitas, dan korban bencana alam/musibah. Salah satu wilayah yang melaksanakan Program Indonesia Pintar (PIP) adalah Kabupaten Mojokerto. Program Indonesia Pintar (PIP) dilaksanakan diseluruh satuan pendidikan di Kabupaten Mojokerto, salah satunya adalah SMP Negeri 1 Dawarblandong. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Evaluasi Program Indonesia Pintar (PIP) di SMP Negeri 1 Dawarblandong Kabupaten Mojokerto. Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian berdasarkan 6 (enam) criteria evaluasi kebijakan menurut William N Dunn yang meliputi: Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, dan Ketepatan. Teknik analisis data dilakukan berdasarkan teknik oleh Miles dan Huberman. Hasil Penelitian Evaluasi Program Indonesia Pintar (PIP) di SMP Negeri 1 Dawarblandong Kabupaten Mojokerto, yaitu: 1) Efektivitas, dapat dikatakan sudah efektif karena tidak pernah terdapat kasus siswa putus sekolah di SMP Negeri 1 Dawarblandong dan sudah berjalan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan, 2) Efisiensi, masih kurang efisien karena proses pencairan yang tidak tepat waktu dan pihak sekolah kesulitan untuk memantau penggunaan dana bantuan, 3) Kecukupan, masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sekolah siswa yang kurang mampu, 4) Perataan, masih belum merata diberikan terhadap kelompok sasaran, 5) Responsivitas, yaitu respon yang diberikan pihak pelaksana dan kelompok sasaran sangat baik dan positif, 6) Ketepatan, Program Indonesia Pintar (PIP) masih belum tepat sasaran. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) di SMP Negeri 1 Dawarblandong belum berjalan dengan baik. Saran dari peneliti adalah lebih selektif dalam menentukan kelompok sasaran dan konsisten lagi dalam melakukan pengontrolan kepada peserta penerima Program Indonesia Pintar (PIP) dalam menggunakan dana bantuan. Kata kunci: Evaluasi, Kebijakan Pendidikan, Program Indonesia Pintar (PIP)
Co-Authors ACHMAD IRGI RIZA ARTANDI Achmad Nabil Nurul Haq Aditya Ramadhani, Bayu Ahmad Nizar Hilmi AIMATUSH SHOLIHAH AINUN KUSUDUR Alfian Fauzi Ardiyanto ALJARREAU MAHMUD SUTRISNO ANIS NUR FADHILAH ANUGRAH ARY KURNIAWAN Arik Susanti BERIL ISDITYO NADIS Christina Yovanka Cindy Dwi Antika DELDHA EQY ARTAMALIA DIAN ARLUPI UTAMI DIAZ ASTIZA DINA HARDIYANTI DINA SRI ANITA DINDA PLAWINDRI NOVIANTARI ELYSA PUSPITA SARI Eny Sulistyowati Eva Hany Fanida FANDI EKA SETYAWAN PUTRA FINA ANGGRAENI Firda Aprilian Putri firdanada ristriannisa FITRI NILAM SARI FITROTUN NISWAH FLORIDA SYAKILA SEPTIANTI HENDRO ADI WIBOWO HIMMA FARIDATUL HUSNA IKE PENILITA Imelda Melina Sari Intan Ismariana KHANIN KHOLID MABRURI Linda Wahyuni M AINUDIN AL AFGHONI M.Noer Falaq Al Amin MAHENDRA GITA NILASARI Mariana Irbach Khonsa R Mariya Ulfa Meirinawati MOHAMMAD ANDRE DJORGHY Mohammad Rizqi Haji Ega Firnanda Muhammad Akbar Muhammad Rizky Hidayat Nafa Nabilla Dwi Eriana Nindia Ananta Zalfa Wijaya NOVIA MUQTI YUNISIA AINUR HAQIQI NUR AHMED NUR ENGGAR IRIANI NUR MUFIDAH Oktavia Putri Mandasari Paulina Binti Achmad Putri Ayu Lailatun Nafi’ah Rahmawati, Novika RAKA AMYRUL SURYA RASHIF GHANI HARVIANTO REZA RAHMAD KURNIAWAN RIA PITRIANI RISKHA LAILA FITRIANA Rizki Wahyu Amanta Ruli Ani Siregar RUNGKY LECESNAWATI Salsa Izza Shafinaz Sukardi SATRIA BUDI SETIAWAN SHERYN WIJAYANTI Shofiyatun Nuzuliyah SILVIA AYU ARIYANTI Siska Wulandari SUCI NURUL ALLIFAH TAURAN Tauran, T. Tjitjik Rahaju Tjitjik Rahayu Trenda Aktiva Oktariyanda Via Mega Arista WINDIANY PUTRI EFFENDY Yazid Dwi Kurniawan Yeni Wulansari YULI YANA WULANSARI YUNITA EKA RIZKI LESTARI Zafrul Dedy Setyawan ZULIA SAIDAH