Claim Missing Document
Check
Articles

Found 68 Documents
Search
Journal : Publika

EVALUASI PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH ORGANIK MENGGUNAKAN BLACK SOLDIER FLY (BSF) DI PUSAT DAUR ULANG JAMBANGAN KOTA SURABAYA WINDIANY PUTRI EFFENDY; INDAH PRABAWATI
Publika Vol 8 No 1 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v8n1.p%p

Abstract

Program pengelolaan sampah organik menggunakan Black Soldier Fly (BSF) adalah salah satu upaya pemerintah dalam mengurangi jumlah sampah organik di Kota Surabaya menggunakan bantuan BSF yang mampu mereduksi sampah organik dengan waktu yang lebih cepat dibandingkan teknik pengomposan. BSF merupakan spesies lalat yang memanfaatkan sampah organik sebagai sumber makanannya. Sampah organik yang digunakan dalam program ini adalah sampah rumah tangga yang diangkut dari RT 7 dan RT 8 RW 3 Jambangan dengan jumlah 260 rumah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan evaluasi program pengelolaan sampah organik menggunakan BSF di pusat daur ulang Jambangan Kota Surabaya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Fokus penelitian berdasarkan 5 indikator evaluasi kebijakan menurut Agustino yang meliputi: sumber daya aparatur, kelembagaan, sarana, prasarana, dan teknologi, finansial, dan regulasi. Teknik analisis data dilakukan berdasarkan teknik menurut Miles dan Huberman. Hasil penelitian evaluasi program pengelolaan sampah organik menggunakan BSF di pusat daur ulang Jambangan, yaitu: 1) sumber daya aparatur, tidak terdapat uraian tugas untuk masing – masing petugas, 2) kelembagaan, koordinasi lancar, diskresi yang fleksibel, pola kepemimpinan yang demokratis, dan sinergitas telah berjalan baik, 3) sarana, prasarana, dan teknologi, ketiga aspek tersebut telah cukup dan mampu menunjang pelaksanaan program, 4) finansial, dukungan finansial dari DKRTH Kota Surabaya dapat memenuhi biaya dalam pelaksanaan program, 5) regulasi, program ini tidak memiliki peraturan spesifik, hanya memiliki SOP sebagai panduan melaksanakan program. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program pengelolaan sampah organik menggunakan Black Soldier Fly (BSF) di pusat daur ulang Jambangan masih terdapat beberapa kelemahan, perlunya peninjauan kembali uraian pekerjaan dan membuat uraian pekerjaan masing – masing petugas. Dibutuhkan konsistensi dalam pelaksanaan program dengan melaksanakan program secara rutin untuk mengurangi jumlah penimbunan sampah organik, serta menginventarisasi sarana dan prasarana yang dimiliki untuk memudahkan dalam pemeliharaan. Meninjau kembali dan melakukan perbaikan SOP untuk menghindari kesalahan dalam pelaksanaan program. Kata kunci: Black Soldier Fly (BSF), Evaluasi, Pengelolaan, Sampah Organik.The organic waste management program using Black Soldier Fly (BSF) is one of the governments efforts to reduce the amount of organic waste in the city of Surabaya using BSF assistance that is able to reduce organic waste with a faster time compared to composting techniques. BSF is a species of fly that utilizes organic waste as food source. The organic waste used in this program is household waste transported from RT 7 and RT 8 RW 3 Jambangan with 260 houses. This study aims to describe the evaluation of organic waste management program using BSF in the pusat daur ulang Jambangan Kota Surabaya. This type of research is a qualitative descriptive study. The focus of the study is based on 5 indicators of policy evaluation according to Agustino which include: apparatus resources, institutions, facilities, infrastructure, and technology, financial, and regulation. Data analysis techniques are based on techniques according to Miles and Huberman. The results of the evaluation of the organic waste management program using the BSF in the pusat daur ulang Jambangan, namely: 1) apparatus resources, there is no job description for each officer, 2) institutional, fluent coordination, flexible discretion, democratic leadership patterns, and synergy has gone well, 3) facilities, infrastructure, and technology, all three aspects have been sufficient and able to support the implementation of the program, 4) financial, financial support from the DKRTH Surabaya can meet the costs of implementing the program, 5) regulation, this program does not have specific regulations, only have SOP as a guide to implementing the program. Thus it can be concluded that in the implementation of the organic waste management program using Black Soldier Fly (BSF) in the pusat daur ulang Jambangan there are still some weaknesses, the need for a review of job descriptions and making job descriptions of each officer. Consistency is needed in implementing the program by carrying out the program routinely to reduce the amount of organic waste accumulation, and to inventory the facilities and infrastructure that are owned to facilitate maintenance. Review and revise SOP to avoid mistakes in program implementation. Keywords: Black Soldier Fly (BSF), Evaluation, Management, Organic Waste.
EVALUASI PROGRAM BANTUAN BERAS MISKIN DAERAH (RASKINDA) DENGAN MODEL E-VOUCHER DI DESA JEMUNDO KECAMATAN TAMAN KABUPATEN SIDOARJO AINUN KUSUDUR; INDAH PRABAWATI
Publika Vol 8 No 1 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v8n1.p%p

Abstract

Program bantuan Raskinda dengan model e-voucher berpedoman pada Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2017 tentang Strategi Pengelolaan Raskinda Melalui Kerjasama Pihak Perbankan dengan Model E-voucher yang berfungsi untuk mengoptimalkan penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat miskin dan mengurangi beban pengeluaran rumah tangga melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pokok dalam bentuk beras. Program ini menggunakan kartu e-voucher akan ditukarkan dengan agen penyalur yang diinginkan dan telah tersebar diberbagai wilayah di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Evaluasi Program Bantuan Beras Miskin Daerah (Raskinda) dengan Model E-voucher di Desa Jemundo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Jenis penelitian yang digunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian berdasarkan 6 (enam) kriteria evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn yang meliputi: Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas dan Ketepatan. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, model data, dan penarikan atau verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian Evaluasi Program Bantuan Beras Miskin Daerah (Raskinda) dengan Model E-voucher di Desa Jemundo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, yaitu: 1) Efektivitas telah berjalan sesuai dengan tujuan yaitu penyaluran bantuan beras kepada masyarakat namun masih terkendala belum semua pembagian kartu e-voucher dapat dilakukan. 2) Efisiensi terhambat dari proses pencairan bantuan yang terlambat. 3) Perataan belum terpenuhi karena tidak adanya agen penyalur di Desa Jemundo. 4) Ketepatan ditemukan masyarakat yang telah sejahtera namun masih menerima bantuan. 5) Kecukupan sudah berjalan secara baik dengan melihat kualitas dan kuantitas beras yang ditukarkan. 6) Responsivitas telah berjalan baik dengan sosialisasi dan respons masyarakat. Sedangkan Saran yang dapat diberikan, sebagai berikut Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo diharapkan menyelesaikan pendataan dan verifikasi pada sebagian penerima bantuan supaya segera mendapatkan kartu e-voucher dan agar tidak terjadi lagi keterlambatan pencairan, selain itu juga perlu menambah agen penyalur di desa-desa yang belum memiliki serta meningkatkan intensitas kunjungan di lapangan dalam hal pelaksanaan pengawasan. Kata kunci: Evaluasi, Program Bantuan, Beras Miskin Daerah (Raskinda), E-voucher The Raskinda assistance program using the e-voucher model is guided by Sidoarjo Regents Regulation Number 40 Year 2017 concerning Raskinda Management Strategy Through Banking Collaboration with the E-voucher Model which functions to optimize the distribution of food aid to the poor and reduce the burden of household expenditure through meeting part of the needs staple in the form of rice. This program uses an e-voucher card to be exchanged with the desired distribution agents and has been spread in various regions in Sidoarjo District. This study aims to describe the Evaluation of the Regional Poor Rice Assistance Program (Raskinda) with the E-voucher Model in Jemundo Village, Taman Sub-district, Sidoarjo District. This type of research used descriptive research with a qualitative approach. The focus of the study is based on 6 (six) policy evaluation criteria according to William N. Dunn which include: Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Flattening, Responsiveness and Accuracy. Data analysis techniques are performed by data reduction, data models, and drawing conclusions or verification. The results of the evaluation of the Regional Poor Rice Assistance Program (Raskinda) with the E-voucher Model in Jemundo Village, Taman Sub-district Sidoarjo District, namely: 1) Effectiveness has been running in accordance with the objectives of distributing rice aid to the public but is still constrained. Not all e-voucher cards can be distributed. done. 2) Efficiency is hampered by the late disbursement process. 3) Leveling has not been fulfilled due to the absence of channeling agents in Jemundo Village. 4) Accuracy is found in people who are already prosperous but are still receiving assistance. 5) Adequacy has been going well by looking at the quality and quantity of rice exchanged. 6) Responsiveness has gone well with socialization and community response. While suggestions can be given, as follows the Sidoarjo District Social Service is expected to complete the data collection and verification of some beneficiaries to immediately get an e-voucher card and in order to avoid disbursement delays, in addition it is also necessary to add distribution agents in villages that do not yet have and increasing the intensity of field visits in terms of conducting supervision. Keywords: Evaluation, Assisteance Program, Regional Poor Rice (Raskinda), E-voucher.
Implementasi Program Kesejahteraan Lansia di UPTD Pesanggrahan PMKS Mojopahit Kabupaten Mojokerto SHERYN WIJAYANTI; INDAH PRABAWATI
Publika Vol 8 No 2 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v8n2.p%p

Abstract

Abstrak Program Kesejahteraan Lansia merupakan program pemberian bantuan sosial kepada lanjut usia penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), yang dilakukan baik di dalam panti maupun di luar panti dengan batas usia 55 tahun ke atas. Salah satu daerah yang melaksanakan Program Kesejahteraan Lansia adalah Kabupaten Mojokerto. Program Kesejahteraan Lansia dilaksanakan di luar panti berupa pemberian bantuan sosial dan di dalam panti dalam bentuk pemberian pelayanan dan rehabilitasi, salah satunya adalah di UPTD Pesanggrahan PMKS Mojopahit dengan cara menampung dan memberi pelayanan serta rehabilitasi kepada para lansia di Kabupaten Mojokerto. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Program Kesejahteraan Lansia di UPTD Pesanggrahan PMKS Mojopahit Kabupaten Mojokerto. Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian berdasarkan 4 (empat) indikator dalam implementasi kebijakan menurut George C. Edward III antara lain: Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Strktur Birokrasi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang dilakukan yaitu dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil Penelitian Implementasi Program Kesejahteraan Lansia Di UPTD Pesanggrahan PMKS Mojopahit Kabupaten Mojokerto, yaitu: 1) Komunikasi, masih belum konsisten karena dalam pelaksanaan kegiatan masih ada kegiatan yang tidak terlaksanan, komunikasi yang diberikan dalam setiap kegiatan pun sudah baik karena pelaksana selalu melakukan komunikasi dan koordinasi di setiap kegiatan, selain itu pesanggrahan juga menjalin kerjasama dengan instansi lain untuk menjalankan program kesejahteraan lansia, 2) Sumberdaya, masih kurang karena masih banyak fasilitas sarana prasarana yang perlu di ganti dan di perbaiki untuk kenyamanan keberlangsungan program kesejahteraan lansia, selain itu pesanggrahan juga masih bergantung pada sumber dana pihak ke 3 (tiga), 3) Disposisi, masih belum memenuhi karena masih ada kelompok sasaran yang merasa kurang puas atas sikap yang ditunjukan oleh para pelaksana dan membuat ketidak puasan kelompok sasaran, 4) Struktur Birokrasi, sudah menunjukan sturktur organisasi yang tidak terfragmentasi yaitu jelas, tidak berbelit-belit dan mudah dalam pengawasan. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Kesejahteraan Lansia di UPTD Pesanggrahan PMKS Mojopahit Kabupaten Mojokerto belum berjalan dengan baik. Saran dari peneliti adalah lebih konsisten lagi dalam melayani lansia Program Kesejahteraan lansia, dan perlu adanya penambahan anggaran untuk meningkatkan sarana prasarana serta pengadaan kembali kegiatan yang sudah tidak terlaksana. Kata kunci: Implementasi, Kebijakan Sosial, Program Kesejahteraan Lansia Abstract The Elderly Welfare Program is a program that provides social assistance to the elderly with social welfare problems, this program conducted inside or outside the institution with an age limit of 55 years and over. One of the regions implementing the Elderly Welfare Program is Mojokerto Regency, The Elderly Welfare Program is implemented outside the institution in the form of providing social assistance and in the institution by providing services and rehabilitation, one of them in UPTD Pesanggrahan PMKS Mojopahit by accommodating and providing services and rehabilitation to the elderly in Mojokerto Regency. Aims to describe and analyze the Implementation of the Elderly Welfare Program in UPTD Pesanggrahan PMKS Mojopahit, Mojokerto Regency. The type of research used is descriptive with a qualitative approach. The focus of the research is based on 4 (four) policy implementation criteria according to George C. Edward III which include: Communication, Resource, Disposition, and Bureaucratic Structure. Data was collection through observation, interviews, and documentation. The data analysis is carried out by collecting data, reducing data, presenting data, and drawing conclusions. Research Results of the Implementation of the Elderly Welfare Program in UPTD Pesanggrahan PMKS Mojopahit, Mojokerto Regency, namely: (1) Communication, still not consistent because in the implementation of activities there are still activities that are not carried out, the communication provided in each activity is already good because the implementers always carry out communication and coordination in every activity, apart from that the pesanggrahan also establishes cooperation with other agencies to run the elderly welfare program, (2) Resource, still lacking because there are still a lot of infrastructure facilities that need to be replaced and repaired for the convenience of the sustainability of the elderly welfare program, besides that housing is also still dependent on third party funding sources, (3) Disposition, not satisfy because there are still target groups who are not satisfied with the attitude displayed by the implementers and make the target group dissatisfied (4) Bureaucratic Structure, has shown a fragmented organizational structure that is clear, straightforward and easy to supervise. Accuracy, the implementation of the Elderly Welfare Program in UPTD Pesanggrahan Mojopahit PMKS Mojokerto Regency has not been going well. Suggestions from researchers are more consistent in serving the elderly in the elderly Welfare Program, and the need for additional budgets to improve infrastructure and re-procure activities that have not been carried out. Keyword: Implementation, Social Policy, Elderly Welfare Policy
IMPLEMENTASI PROGRAM INKUBASI USAHA MANDIRI DI KELURAHAN BULAK KECAMATAN BULAK KOTA SURABAYA HENDRO ADI WIBOWO; INDAH PRABAWATI
Publika Vol 8 No 3 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v8n3.p%p

Abstract

Program Inkubasi Usaha Mandiri adalah salah satu upaya dari Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak kota Surabaya guna menekan dan menanggulangi angka kemiskinan di kota Surabaya. Program Inkubasi Usaha Mandiri adalah sebuah program berupa fasilitasi dan pendampingan pemberdayaan ekonomi berbasis usaha mandiri yang ditujukan khusus kepada para ibu rumah tangga dari keluarga miskin. Pada tahun 2019 program ini dilaksanakan di tiga kecamatan dan Kelurahan Bulak dipilih sebagai lokus penelitian karena Kelurahan Bulak memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak diantara kelurahan lainnya. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi program inkubasi usaha mandiri di Kelurahan Bulak, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualtitatif. Penelitian ini dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan publik dari Van Meter dan Van Horn yang terdiri dari enam indikator yakni tujuan dan ukuran kebijakan, sumber daya, karakteristik dari agen pelaksana atau implementor, kecenderungan dan sikap dari para pelaksana, komunikasi antarorganisasi pelaksana, dan lingkungan politik, ekonomi, dan sosial. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program telah berjalan dengan cukup baik. Selama pelaksanaan program para ibu rumah tangga diberikan pelatihan yang mencukupi mulai dari pelatihan pembuatan berbagai jenis produk yang memiliki nilai jual sampai dengan dibantu untuk memasarkan produk yang dihasilkan. Akan tetapi program belum bisa berjalan secara maksimal karena terdapat beberapa kendala yang masih terjadi seperti tingkat partisipasi yang cenderung menurun di pertengahan pelaksanaan program dan masih rendahnya komitmen dari para peserta program, sehingga banyak peserta yang tidak melanjutkan mengikuti program sampai tuntas.
IMPLEMENTASI PROGRAM SENTRA PELAYANAN KEPOLISAN TERPADU (SPKT) DOOR TO DOOR OLEH KEPOLISIAN RESOR PELABUHAN TANJUNG PERAK KOTA SURABAYA YULI YANA WULANSARI; INDAH PRABAWATI
Publika Vol 8 No 3 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v8n3.p%p

Abstract

Abstrak Pelayanan publik dalam lingkup kepolisian dapat direalisasikan melalui pelayanan SPKT yang merupakan cara strategis untuk lebih mendekatkan hubungan antara Polisi dengan masyarakat. Seperti halnya Polres Pelabuhan Tanjung Perak yang menciptakan terobosan baru yaitu program SPKT door to door yang merupakan wujud dari Surat Perintah Kepala Polres Nomor: Sprin/84/I/REN.1.3./2019. Melalui program tersebut, masyarakat tidak perlu datang ke kantor polisi untuk mengurus surat kehilangan, melainkan petugas yang akan mendatangi rumah masyarakat untuk membuatkan surat kehilangan. Tujuan dari penelitian ini yaitu mendiskripsikan implementasi Program SPKT door to door oleh Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini yaitu analisis berdasarkan model implementasi yang dikemukakan oleh George C. Edward III yang terdiri dari 4 variabel diantaranya, komunikasi; sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Proses pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 3 cara antara lain, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapaun hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu: (1) proses komunikasi dalam menyalurkan informasi mengenai program SPKT door to door dengan melaksanakan sosialisasi yang dilakukan secara berkelanjutan; (2) sumber daya terdiri dari, sumber daya manusia yang terdapat 4 personil untuk menjalankan program SPKT door to door, sumber daya anggaran yang didapat sebagian besar dari Dipa Polres Pelabuhan Tanjung Perak, fasilitas berupa alat transportasi dan alat yang dibutuhkan untuk membuat surat laporan kehilangan; (3) disposisi, perekrutan petugas pelaksana dipilih melalui seleksi ketat yang diikuti oleh anggota Polres maupun Polsek; (4) penyebaran tanggung jawab terdiri dari penanggung jawab tertinggi yaitu Kepala Polres, Kepala SPKT, hingga petugas pelaksana program SPKT door to door. Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Program SPKT door to door Abstract Public services within the scope of the police can be realized through SPKT services which is also a strategic way to get closer to the relationship between the police and the community. Like the Pelabuhan Tanjung Perak Regional Police that created a new breakthrough, namely the SPKT door to door program which is a manifestation of a warrant from the Police Chief Number: Sprin / 84 / I / REN.1.3. / 2019. Through this program, people do not need to come to the Police Station to take care of the loss letter, but the officer who will come on the people home to make the lost letter. The purpose of this study is to describe the implementation of the SPKT door to door program by the Pelabuhan Tanjung Perak Police. This research uses descriptive qualitative research type. The focus of this research is the analysis based on the implementation model proposed by George C. Edward III which consists of 4 variables including, communication; resources, disposition, and bureaucratic Structure. the process of collecting data in this study using 3 ways, among others, interviews, observation, and documentation. The results obtained in this study are: (1) the communication process in distributing information about the SPKT door to door program by conducting ongoing socialization; (2) resources consist of, human resources with 4 personnel to run the SPKT door to door program, budget resources obtained mostly from the Tanjung Perak Port Police Dipa, facilities in the form of transportation equipment and tools needed to make a lost report; (3) disposition, recruitment of executive officers is selected through a strict selection followed by members of the Polres and Polsek; (4) the distribution of responsibilities consists of the highest person in charge, namely the Head of the Police Station, the Head of SPKT, and the door to door implementing officers. Keywords: Policy Implementation, SPKT door to door
IMPLEMENTASI KLINIK LAYANAN KONSULTASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DAN DANA DESA (KLINIK LAKON PENGGODA) DI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN MOJOKERTO (STUDI PADA DESA KENANTEN) DIAZ ASTIZA; INDAH PRABAWATI
Publika Vol 8 No 3 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v8n3.p%p

Abstract

Klinik Layanan Konsultasi Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa (Klinik Lakon Penggoda) dibentuk oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Nomor 118/110/416-112/2017 tentang Pembentukan Klinik Layanan Konsultasi Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa (Klinik Lakon Penggoda). Program ini dibentuk tahun 2017 dengan tujuan melayani konsultasi penggunaan ADD dan DD oleh 299 kepala desa dan perangkat desa di Kabupaten Mojokerto dengan harapan dapat mendorong peningkatan kapasitas kepala desa dan perangkat desa untuk membangun kapasitas desa yang berkelanjutan dan mewujudkan kemandirian desa dalam pengelolaan tata kelola pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Fokus penelitian yaitu implementasi Klinik Lakon Penggoda, menggunakan teori George Edward III dengan 4 indikator yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian yaitu Kepala dan Staf Pelaksana Klinik Lakon Penggoda, Kepala Desa Kenantem, Perangkat Desa Kenanten dan Pendamping Desa Kenanten. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data dan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah sudah cukup baik dalam pelaksanaannya. Komunikasi yang dilakukan sudah baik dengan dilakukannya sosialisasi program melalui kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis. Komunikasi dilakukan secara langsung dan melalui media sosial. Sumberdaya pelaksana program berjumlah tiga konsultan. Namun terjadi ketimpangan antara jumlah kepala desa dan perangkat desa dengan jumlah pelaksana program. Untuk meningkatkan kualitas pelaksana program dilakukan kegiatan pelatihan secara rutin. Kesimpulannya adalah program berjalan dengan baik, namun terkendala dengan belum tercukupinya sumberdaya pelaksana program yang menghambat pelayanan konsultasi.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN DI DESA WEDI KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO Oktavia Putri Mandasari; Indah Prabawati
Publika Vol 8 No 4 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v8n4.p%p

Abstract

Desa Wedi Kecamatan Kapas merupakan salah satu kawasan pelaksanaan kebijakan Pengembangan KawasanAgropolitan di Kabupaten Bojonegoro dengan komoditi unggulan buah salak. Kebijakan ini dilaksanakan untukmendukung peningkatan potensi kawasan pedesaan berbasis tanaman holtikultura dan upaya untuk memperkecilkesenjangan pembangunan perkotaan dan pedesaan. Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan dan menganalisisimplementasi kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan di Desa Wedi Kecamatan Kapas KabupatenBojonegoro. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitianini dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan publik oleh Van Meter dan Van Horn yang meliputienam indikator yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, sikap ataukecenderungan para pelaksana, komunikasi antarorganisasi, dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Teknikpengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi yaitu melalui observasi, wawancaradan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman dalam yaitu reduksidata, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama pelaksanaankebijakan terdapat beberapa kendala yang mengarah pada satu masalah krusial yaitu penurunan jumlah produksibuah salak. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun telah dilaksanakan sesuai rencana tetapi masih diperlukanperbaikan di beberapa aspek agar tujuan dari kebijakan bisa tercapai secara maksimal. Saran yang bisadimunculkan adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu mengelola kebun salak denganideal, meningkatkan manajemen produksi dan teknologi budidaya salak, perbaikan sistem irigasi kebun salak,memperkuat usaha agribisnis dengan membentuk badan usaha resmi dan mengoptimalkan agrowisata dengankonsep Community Based Tourism.Kata Kunci: Implementasi, Pengembangan, AgropolitanWedi Village in Kapas Subdistrict is one of the implementation areas of the Agropolitan Area Development policyin Bojonegoro Regency with superior commodity of salak fruit. This policy was implemented to support theincrease in the potential of horticultural-based rural areas and efforts to reduce the urban and rural developmentgap. The purpose of this research is to describe and analyze the implementation of the Agropolitan AreaDevelopment policy in Wedi Village, Kapas District, Bojonegoro Regency. This type of research is a descriptivestudy with a qualitative approach. This study was analyzed using the theory of public policy implementation byVan Meter and Van Horn which included six indicators namely the size and objectives of the policy, resources,characteristics of implementing agents, attitudes or tendencies of implementers, communication betweenorganizations, and the economic, social, and political environment. Data collection techniques are used to obtaindata and information through observation, interviews and documentation. While the data analysis technique usesthe model of Miles and Huberman in that is data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The resultsshowed that during the implementation of the policy there were several obstacles that led to one crucial problem,namely the decrease in the production of salak fruit. This indicates that even though it has been implementedaccording to plan, improvements are still needed in several aspects so that the objectives of the policy can be achieved optimally. Suggestions that can be raised are improving the quality of human resources in order to beable to manage the salak farms in an ideal manner, improve production management and technology for salakcultivation, improve the salak farm irrigation systems, strengthen agribusiness efforts by forming official businessentities and optimize agro-tourism by Community Based Tourism approach.Keywords: Implementation, Development, Agropolitan
EVALUASI PROGRAM PEMBERIAN PERMAKANAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS MISKIN DI KELURAHAN TEMBOK DUKUH KECAMATAN BUBUTAN KOTA SURABAYA Intan Ismariana; Indah Prabawati
Publika Vol 8 No 4 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v8n4.p%p

Abstract

Program Pemberian Permakanan bagi Penyandang Disabilitas Miskin merupakan upaya Pemerintah Kotapenyandang disabilitas yang miskin/terlantar. Program diberikan berupa makanan siap makan yang dikelola dimasing-masing kelurahan dan didistribusikan ke penerima program setiap hari oleh petugas kirim. Lokasi penelitianini adalah Kelurahan Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan Kota Surabaya dengan penerima manfaaat sebanyak 56jiwa. Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan evaluasi program pemberian permakanan bagi penyandangdisabilitas miskin di Kelurahan Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan Kota Surabaya. Jenis penelitian ini yaitupenelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian berdasarkan enam indikator evaluasi kebijakanmenurut Dunn yang meliputi : efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, ketepatan. Teknik analisisdata menggunakan teknik menurut Miles and Huberman. Hasil penelitian yaitu program ini telah berjalan sesuaidengan pedoman pelaksanaannya dalam mencapai tujuan yaitu sebagai upaya perlindungan dan jaminan sosialberupa pemenuhan kebutuhan pangan. Beberapa hambatan muncul dalam pelaksanaan yaitu pencairan dana yangmundur dari tanggal semestinya yaitu tanggal 1 sehingga perlu adanya perencanaan lebih awal supaya dana cairtepat waktu. Petugas kirim yang hanya satu orang menjadi tidak efisien karena harus mengantar makanan ke 56alamat penerima manfaat sehingga dibutuhkan adanya penambahan petugas kirim supaya lebih cepat. Belum adaperaturan yang mengatur terkait detail porsi makanan sehingga diperlukan adanya pedoman yang mengatur.Pemberian permakanan sebaiknya diiringi dengan adanya tes kesehatan secara berkala setidaknya enam bulan sekaliuntuk mengetahui bagaimana kesehatan para penyandang disabilitas dan apakah makanan yang diberikan masihsesuai dengan kebutuhan gizi atau perlu adanya perubahan.Kata kunci: Evaluasi, Program permakanan, Penyandang disabilitas. The Feeding Program for poor-disable citizen is an effort of the City Government of persons with disabilities whoare poor / neglected. The program is given in the form of ready-to-eat food which is managed in each village anddistributed to the recipient of the program every day by the sending officer. The location of this study is the TembokDukuh Village, Bubutan Sub-District, Surabaya City with 56 beneficiaries. The purpose of this study was todescribe the evaluation of the program providing food for poor people with disabilities in the Tembok DukuhVillage, Bubutan Sub-District, Surabaya. This type of research is descriptive research with a qualitative approach.The focus of the study is based on six indicators of policy evaluation according to Dunn which include:effectiveness, efficiency, adequacy, leveling, responsiveness, accuracy. Data analysis techniques using techniquesaccording to Miles and Huberman. The result of this research is that this program has been running in accordancewith the guidelines for its implementation in achieving its goals, namely as an effort to protect and protect socialsecurity in the form of meeting food needs. Some obstacles arise in the implementation of the disbursement of fundsthat are backward from the proper date, which is the 1st so there needs to be early planning so that the funds aredisbursed on time. The sending staff, which was only one person, was inefficient because it had to deliver food to 56beneficiary addresses so that additional officers were needed to make it faster. There are no regulations governing the details of food portions, so there is a need for regulating guidelines. The provision of food should beaccompanied by regular medical tests at least every six months to find out how the health of persons with disabilitiesand whether the food provided is still in accordance with nutritional needs or needs to be changed.Keywords : Evaluation, Feeding Program, Disabilities
EVALUASI PELAKSANAAN SUROBOYO BUS DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA Firda Aprilian Putri; Indah Prabawati
Publika Vol 8 No 4 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v8n4.p%p

Abstract

Kota – kota besar di Indonesia kerap menjadi sasaran kemacetan. Masalah tersebut membuat masyarakat engganuntuk menaiki transportasi umum. DISHUB yang berkerjasama dengan DKRTH Kota Surabaya pada 7 April 2018meluncurkan sarana transportasi baru Suroboyo Bus. Alat bayar Suroboyo Bus memberikan kesan unik, karenamenggunakan limbah botol plastik sesuai dengan Perwali Surabaya No. 67 tahun 2018. Pelaksanaan yang telahberjalan ini masih menjadi kontroversi & kekecewaan yang dirasakan masyarakat sebagai objek dari kebijakan.Masyarakat mengeluhkan antara lain jam operasional yang tidak sesuai, keterlambatan jarak kedatangan bus(headway), jumlah penumpang melebihi batas tampung, helper kurang ramah dalam melayani, halte kurang nyaman,& cara pembayaran dirasa kurang fleksibel. Analisis Evaluasi Pelaksanaan Surabaya Bus di Dinas Perhubunganmenggunakan teori evaluasi CIPP yang dikembangkan oleh Stufflebeam, diantaranya yakni evaluasi konteks,masukan, proses dan produk. Jenis penelitian yang digunakan yakni deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjekpenelitian ini terdiri dari Kepala Unit Suroboyo Bus, Koordinator Badan Pengelolaan Transportasi Umum, CrewSuroboyo Bus, serta penumpang Suroboyo Bus. Teknik pengumpulan data yang digunakan wawancara, observasidan dokumentasi. Teknik analisis data yang dilakukan dengan pegumpulan data, reduksi data dan penarikankesimpulan. Hasil penelitian evaluasi Suroboyo Bus berjalan cukup baik dengan adanya peningkatan jumlahpenumpang setiap tahunnya, meski masih ditemukan beberapa hambatan seperti halte yang belum dilengkapi atappelindung & tempat duduk, kurangnya jumlah bus & belum adanya jalur khusus sehingga headway antar bus cukuppanjang. Saran yang diajukan adalah adanya lajur khusus agar waktu tunggu penumpang akan lebih cepat, laludibangunnya halte yang lebih menunjang agar penumpang nyaman saat menunggu.Kata Kunci: Evaluasi, Suroboyo Bus Major cities in Indonesia are often subjected to congestion. The issue makes people reluctant to ride public transport.DISHUB in cooperation with DKRTH Kota Surabaya on 7 April 2018 launches new means of transport SuroboyoBus. Suroboyo Bus Pay tool gives a unique impression, because it uses waste plastic bottles in accordance withPerwali Surabaya No. 67 year 2018. The implementation that has been running is still a controversy & the perceiveddisappointment of the community as an object of policy. The community complained about the operational hours areinappropriate, the delay of the bus arrival distance (headway), the number of passengers exceeded the Tampunglimit, the helper is less friendly in serving, less convenient stop, & payment method is less flexible. Analysis ofevaluation of the implementation of Surabaya Bus in Dinas Transportation using CIPP evaluation theory developedby Stufflebeam, among which is the evaluation of context, input, process and product. The type of research used isdescriptive with a qualitative approach. The subject of this study consists of the head of Unit Suroboyo Bus,Coordinator of Public Transport Management Board, Crew Suroboyo Bus, as well as passengers of Suroboyo Bus.Data collection techniques used interviews, observations and documentation. Data analysis techniques conductedwith data production, data reduction and withdrawal of conclusions. The results of the evaluation of Suroboyo Busgoes quite well with the increase in the number of passengers each year, although still found some obstacles such asa stop that has not been equipped with a protective roof & seating, lack of the number of buses & there is no specialline so the headway between buses is quite long. The proposed suggestion is that there is a special column so thatthe waiting time for passengers will be faster, then the building of a more supporting stop for passengers to becomfortable.Keywords: evaluation, Suroboyo Bus
IMPLEMENTASI PROGRAM KEGIATAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN KECAMATAN SAMPANG KABUPATEN SAMPANG (Studi pada RT 02 RW 04 dan RT 02 RW 02 Kelurahan Dalpenang) Rizki Wahyu Amanta; Indah Prabawati
Publika Vol 8 No 5 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v8n5.p%p

Abstract

Upaya strategis Pemerintah Kabupaten Sampang dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu dengan proses pemberdayaan masyarakat, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sampang mengeluarkan kebijakan Program Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Lingkungan Sehat Perumahan Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang Tahun 2018. Program tersebut dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan bagi masyarakat di tingkat RT untuk mengajukan kegiatan berbasis pemberdayaan masyarakat. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan mendeskripsikan Implementasi Program Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Lingkungan Sehat Perumahan pada RT 02 RW 04 dan RT 02 RW 02 Kelurahan Dalpenang, ditinjau berdasarkan teori implementasi Bottom Up yaitu identifikasi jaringan aktor yang terlibat, jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya atau masih melibatkan pejabat pemerintah di level bawah, kebijakan yang dibuat sesuai dengan harapan keinginan publik yang menjadi target, prakarsa masyarakat secara langsung atau melalui lembaga swadaya masyarakat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan, implementasi program tersebut telah dilaksanakan dengan jaringan aktor yang terlibat yaitu Tim Fasilitasi Kegiatan, Lurah Dalpenang, Ketua RT, dan tokoh masyarakat setempat. Jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya ditunjukkan dengan pekerja yang dapat diambil dari lingkungan RT setempat sedangkan birokrat level bawah yaitu Lurah Dalpenang hanya sebagai fungsi koordinasi. Adanya Musrembang di RT 02 RW 04 terkait program pemasangan penerangan jalan umum dan RT 02 RW 02 terkait program rehab jalan rabat beton menunjukkan program tersebut disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat setempat. Saran peneliti dalam penelitian ini yaitu diharapkan kedepan Pemerintah Kabupaten Sampang dapat mengalokasikan anggaran kegiatan yang lebih besar, memperkuat tugas, tanggung jawab serta koordinasi pelaksana kegiatan dengan Tim Fasilitasi kegiatan, sehingga kebijakan program ini dapat dilaksanakan secara masif di tahun-tahun selanjutnya. Kata Kunci: Implementasi, Program Peningkatan Sarana Prasarana Strategic effort of Sampang Regency Givernment in improving the quality of Human Resources (HR) is through the process of community empowerment, in this case Sampang district givernment issued a program of Activities to Increase Facilities and Infrastructure Supporting the Healthy Environment for Housing in Sampang District, Sampang Regency in 2018. The program was intended to provide flexibility for the community at the RT level to propose community empowerment based activities. The purpose of this study is to analyze and describe the Implementation of the Program for the Improvement of Facilities and Infrastructure of Supporting Healthy Environments for Housing in RT 02 RW 04 and RT 02 RW 02 Dalpenang, reviewed based on Bottom Up implementation theory, namely identification of the network of actors involved, types of public policies that encourage people do their own policy implementation by themselves or still involve government officials at lower levels, policies made in accordance with the expectations of target public, community initiatives directly or through nongovernmental organizations. This research uses descriptive research with a qualitative approach. Data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The results shows that the implementation of the program had been carried out with a network of actors involved, namely the Activity Facilitation Team, Dalpenang Village Chief, RT Chairperson, and local community leaders. The type of public policy that encourages the community to carry out its own policy implementation is shown by workers who can be taken from the local RT environment while the lower level bureaucrats namely the Dalpenang urban village leaders are only a function of coordination. The existence of Musrembang in RT 02 RW 04 related to the public street lighting installation program and RT 02 RW 02 related to the concrete rebate road rehabilitation programs show that the program is adjusted to the real needs of the local community. Researcher's suggestion in this research is that in the future the Sampang Regency Government can allocate a larger budget for activities, strengthen its tasks, responsibilities and coordinate the implementation of activities with the Facilitation Team of activities, so that this program's policies can be carried out massively in the following years. Keywords: Implementation, Infrastructure Facility Improvement Program.
Co-Authors ACHMAD IRGI RIZA ARTANDI Achmad Nabil Nurul Haq Aditya Ramadhani, Bayu Ahmad Nizar Hilmi AIMATUSH SHOLIHAH AINUN KUSUDUR Alfian Fauzi Ardiyanto ALJARREAU MAHMUD SUTRISNO ANIS NUR FADHILAH ANUGRAH ARY KURNIAWAN Arik Susanti BERIL ISDITYO NADIS Christina Yovanka Cindy Dwi Antika DELDHA EQY ARTAMALIA DIAN ARLUPI UTAMI DIAZ ASTIZA DINA HARDIYANTI DINA SRI ANITA DINDA PLAWINDRI NOVIANTARI ELYSA PUSPITA SARI Eny Sulistyowati Eva Hany Fanida FANDI EKA SETYAWAN PUTRA FINA ANGGRAENI Firda Aprilian Putri firdanada ristriannisa FITRI NILAM SARI FITROTUN NISWAH FLORIDA SYAKILA SEPTIANTI HENDRO ADI WIBOWO HIMMA FARIDATUL HUSNA IKE PENILITA Imelda Melina Sari Intan Ismariana KHANIN KHOLID MABRURI Linda Wahyuni M AINUDIN AL AFGHONI M.Noer Falaq Al Amin MAHENDRA GITA NILASARI Mariana Irbach Khonsa R Mariya Ulfa Meirinawati MOHAMMAD ANDRE DJORGHY Mohammad Rizqi Haji Ega Firnanda Muhammad Akbar Muhammad Rizky Hidayat Nafa Nabilla Dwi Eriana Nindia Ananta Zalfa Wijaya NOVIA MUQTI YUNISIA AINUR HAQIQI NUR AHMED NUR ENGGAR IRIANI NUR MUFIDAH Oktavia Putri Mandasari Paulina Binti Achmad Putri Ayu Lailatun Nafi’ah Rahmawati, Novika RAKA AMYRUL SURYA RASHIF GHANI HARVIANTO REZA RAHMAD KURNIAWAN RIA PITRIANI RISKHA LAILA FITRIANA Rizki Wahyu Amanta Ruli Ani Siregar RUNGKY LECESNAWATI Salsa Izza Shafinaz Sukardi SATRIA BUDI SETIAWAN SHERYN WIJAYANTI Shofiyatun Nuzuliyah SILVIA AYU ARIYANTI Siska Wulandari SUCI NURUL ALLIFAH TAURAN Tauran, T. Tjitjik Rahaju Tjitjik Rahayu Trenda Aktiva Oktariyanda Via Mega Arista WINDIANY PUTRI EFFENDY Yazid Dwi Kurniawan Yeni Wulansari YULI YANA WULANSARI YUNITA EKA RIZKI LESTARI Zafrul Dedy Setyawan ZULIA SAIDAH