Claim Missing Document
Check
Articles

Pola Asuh Orang Tua pada Anak Usia 10-14 Tahun di Daerah Istimewa Yogyakarta Umi Listyaningsih; Muhammad Arif Fahrudin Alfana; Resti Pujihastuti; Hilma Amrullah
Populasi Vol 27, No 2 (2019)
Publisher : Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jp.55145

Abstract

Usia 10-14 tahun merupakan masa remaja awal dimana usia tersebut merupakan usia persiapan anak saat tumbuh menjadi pribadi yang matang. Oleh sebab itu, pola asuh orang tua yang tepat pada usia ini akan menjadi hal yang penting bagi tahap perkembangan selanjutnya. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan pola asuh orang tua pada anak usia 10-14 tahun di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode surveidengan sampel sebanyak 150 rumah tangga yang dipilih secara acak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pola asuh orang tua di Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri atas pola asuh demokratis, otoriter, permisif dan acuh. Berdasarkan keempat pola asuh tersebut, sebagian besar keluarga menyatakan telah menerapkan pola asuh demokratis untuk mendidik anak-anaknya. Children aged 10-14 years are the stages of early adolescence. It is the age of preparation when they grow into mature ones. Parenting at this age will be very important for the next stage of children development. The purpose of the present study is to describe parenting in children aged 10-14 years in Special Region of Yogyakarta. The present study used a survey method with a sample of 150 households chosen randomly. The results indicated that parenting implemented by the families in the Special Region of Yogyakarta consisted of democratic parenting, authoritarian/otoriter parenting, permissive parenting and neglectful parenting. Based on the four types of parenting, most families implemented democratic parenting to raise and care their children.
Spatial Disparity of Knowledge Levels on Reproductive Health among Indonesia’s Adolescents: Spatial Analysis of 2017 IDHS Data Muhammad Rafif; Umi Listyaningsih
Populasi Vol 29, No 1 (2021)
Publisher : Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jp.67194

Abstract

The high number and percentage of Indonesia’s adolescent population cannot be separated from the problems related to adolescent reproductive health, especially the lack of knowledge about reproductive health among Indonesia’s adolescents in. This study aims to analyze the spatial distribution of knowledge on adolescent reproductive health in Indonesia. This study is a quantitative study using secondary data of 2017 IDHS data. Adolescent reproductive health knowledge is measured in a composite index by taking into account the five indicators, including knowledge of signs of puberty, fertile period and risk of pregnancy, anemia, HIV/ AIDS, and other sexually transmitted infections. This study used a comparative spatial analysis. The results confirmed that there were differences in the spatial distribution of the adolescents’ knowledge level related to reproductive health in each province based on the adolescents’ characteristics, including sex, age, and education level.
Analisis Sebaran Spasial Pengemis Di Kawasan Sanglah Denpasar Aprilia Riszi Indah Dewi Shara; Umi Listyaningsih; Sri Rum Giyarsih
Media Komunikasi Geografi Vol. 20 No. 2 (2019)
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/mkg.v20i2.20971

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sebaran spasial pengemis di Kawasan Sanglah. Penelitian ini merupakan penelitian survei deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yang berbasis pada analisis data primer. Teknik yang dipergunakan adalah plotting menggunakan GPS pada lokasi yang menjadi objek mengemis. Pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan keruangan.Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa klaster di Kawasan Sanglah yang dijadikan sebagai lokasi mengemis. Klaster-klaster tersebut berupa kawasan permukiman, pertokoan, perdagangan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan sarana ibadah. Pada beberapa pola, beberapa pengemis memiliki cakupan wilayah yang berbeda antara satu pengemis dengan pengemis lainnya. Berdasarkan pola sebarannya, terdapat tiga bentuk pola sebaran yang diabstraksikan dalam bentuk rute perjalanan pengemis di kawasan tersebut. Masing-masing rute memiliki pusat, yaitu Pertokoan Gajah Mada, Pertokoan Diponegoro, dan Pertokoan Teuku Umar.Kata Kunci: Sebaran Spasial; Pengemis; Kawasan Sanglah
KEMISKINAN RUMAH TANGGA PETANI DI KECAMATAN MAKARTI JAYA KABUPATEN BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN Mita Baiti; M Baiquni; Umi Listyaningsih
Jurnal Kependudukan Sriwijaya Vol 2 No 1 (2014): Vol 2, No 1 (2014)
Publisher : Program Studi Kependudukan, Pascasarjana Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kemiskinan yaitu suatu kondisi dimana tidak terpenuhinya hak-hak dasar seperti kebutuhan dasar akan sandang, pangan, dan papan. Selain itu kemungkinan juga bisa diartikan sebagai rendahnya akses dalam sumber daya dan aset produktif untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan hidup antara lain ilmu pengetahuan, informasi, teknologi, dan modal. Saat ini, kemiskinan menjadi perhatian yang sangat besar dan pemecahan masalahnya menjadi agenda utama dalam pembangunan di Indonesia. Menurut Chambers (1983:109) mengemukakan lima karakteristik penyebab kemiskinan adalah kemiskinan (poverty), Masalah Kerentanan (vulnerability), Masalah ketidakberdayaan, Lemahnya ketahan fisik, dan Masalah keterisolasian. Keterisolasian wilayah yang jauh dari jangkauan membuat wilayah itu masih tertinggal dan masyarakat berada dalam kemiskinan, isolasi wilayah berhubungan dengan aksesibilitas. Sementara itu akses menjadi bagian penting dalam kegiatan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui tingkat kemiskinan rumahtangga petani miskin di Kecamatan MakartiJaya Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan. Teknik analisis data menggunakan metode tabulasi silang kemudian dianalisis dengan Independent Sampel T-test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran Kepala keluarga rumah tangga petani miskin di dua desa masih sangat rendah dapat dibuktikan dengan banyaknya pengeluaran rumah tangga di bawah Rp 1.000.000. Faktor yang dominan mempengaruhi tingkat kemiskinan rumahtangga petani miskin yaitu luas lahan yang rendah, keadaan kondisi wilayah yang pasang surut serta dikelilingi oleh lahan gambut, akses yang terbatas serat minimnya transfortasi pendistribusian hasil pertanian, dan harga jual hasil pertanian yang rendah.
Sinkronisasi Kebijakan dan Capaian Kinerja: Mana yang Didahulukan? Umi Listyaningsih; Sukamdi; Sonyaruri Satiti Ruri; Reni Pebrianti
Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning Vol. 5 No. 1 (2021): April 2021
Publisher : Ministry of National Development Planning Republic of Indonesia/Bappenas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36574/jpp.v5i1.169

Abstract

Synchronization of development policies in the field of population and family planning is an issue in the central, provincial and district/city governments as stipulated in Law No. 23/2014. Article 8 paragraph 2 of the Law states that population quantity control is carried out through synchronization of population policies at the national level and regions. Therefore, work programs in the population control at the district/city level are highly varied according to the problem. Family planning promotion, counseling and advocacy are programs in all districts/cities targeting the couples of childbearing age and adolescents. The study of program plan and regulatory documents for the 2019-2024 fiscal year became the basis for focused discussions with various levels of government, namely the central, provincial, regency/city and sub-district level. Targets, strategies, programs and activities which include types, objectives, objectives, coverage and achievements are components to be examined for content, consistency and synchronization. Meanwhile, policy synchronization can be seen from the formulation of work programs. The results of the study show that directly, the provincial work program is linear with the national agenda.
Dinamika fertilitas dan prevalensi kontrasepsi di Indonesia Umi Listyaningsih; Sonyaruri Satiti
Jurnal Kependudukan Indonesia Vol 16, No 2 (2021)
Publisher : Research Centre for Population, National Research and Innovation Agency (BRIN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jki.v16i2.595

Abstract

The fertility dynamics are related to the direction of population policies and socio-economic conditions of the community. From the 1970s to 1990, Soeharto had succeeded in reducing fertility rates. Unfortunately, population control had weakened in 2000 when the government adopted regional autonomy. Consequently, population control was no longer a priority due to the merger of institutions with the full authority of population and family planning. In addition, improving the socio-economic conditions of society poses challenges to population control efforts. This paper aims to analyze fertility and contraceptive prevalence rate trend in Indonesia based on the 2017 Indonesia Demographic and Health Survey data. The data were analyzed using inferential statistics. The results indicate socio-economic conditions affect people’s mindset in deciding the use of contraception and pregnancy. People are aware of birth control but tend not to use modern contraception and move to traditional contraception. The socio-economic improvement of women, which causes negative child value, is sufficiently a sufficient condition to maintain or reduce fertility. Other factors such as improvement of maternal education, maternal participation in work, and increased family welfare that is important to keep fertility at a low level.
DISEMINASI PROGRAM PEMBERDAYAAN INOVASI PENGOLAHAN IKAN DAN DAYA TAWAR PEREMPUAN PESISIR DI KABUPATEN BATUBARA Anita Syafitri; Muhadjir Darwin; Umi Listyaningsih
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 13, No 2 (2021): (November) 2021
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jkpi.13.2.2021.%p

Abstract

Persoalan kemiskinan dan ketidakberdayaan menjadi gambaran umum masyarakat pesisir, terlebih yang terjadi pada perempuan pesisir. Isu rendahnya daya tawar pada perempuan pesisir hampir dirasakan di seluruh wilayah pesisir di Indonesia, dimana salah satunya di Kabupaten Batubara. Maka dari itu Dinas Perikanan Kabupaten Batubara membuat program pemberdayaan perempuan melalui pelatihan pengolahan ikan dan hasil laut yang inovatif. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana diseminasi program pemberdayaan tersebut dilaksanakan, serta melihat apakah terjadi perubahan kondisi daya tawar perempuan setelah pelaksanaan program. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi serta wawancara mendalam. Hasilnya menunjukkan bahwa program pemberdayaan ini belum berhasil mengubah kondisi daya tawar perempuan pesisir. Perubahan yang terjadi hanya pada peningkatan keterampilan dan menambah pilihan pekerjaan saja, sedangkan perempuan belum mampu berdaya mandiri secara ekonomi. Perubahan yang belum begitu terlihat diakibatkan dari struktur agensi dan struktur kesempatan yang belum memihak mereka. Terlebih perempuan harus memainkan tiga peran sekaligus yaitu peran reproduktif, produktif, dan komunitas yang membuat mereka tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengikuti arahan dari Dinas Perikanan agar mendirikan usaha sesuai yang telah dilatih. Akibatnya mereka kembali lagi memilih bekerja sebagai penyisik ikan karena pengerjaannya tidak memakan waktu seharian dan setelah selesai langsung memperoleh uang di hari yang sama.The problems of poverty and powerlessness have become a general description of coastal communities, especially those of coastal women. The issue of low bargaining power among coastal women is almost felt in all coastal areas in Indonesia, one of which is in Batubara District. Therefore, the fisheries Service makes a woman empowerment program through innovative fish processing training. This study aims to see how empowerment programs are disseminated through training based on fish and marine product innovation-based processing, as well as to see whether there has been a change in women’s bargaining power after program implementation. This research uses a qualitative approach with case studies. The data collection technique was carried out by observation and in-depth interviews. The results show that this empowerment program has not been very successful in changing the conditions of the bargaining power of coastal women. Changes that occur are only increasing skills and increasing job options, while women are not able to be economically independent, and women’s awareness has not changed. Unseen changes also result from agency structures and opportunity structures that have not taken their side. Moreover, women must play three roles at once, namely a reproductive role, a productive role, and a community role that makes them not have enough time to follow directions from the Batubara Regency Fisheries Service to set up a business according to what has been trained. As a result, they returned to choosing to work as fish scrapers because it did not take all day and after they were finished they immediately earned money on the same day.
Participation and Contraceptive Use among Women of Childbearing Age in Daerah Istimewa Yogyakarta Province: Further Analysis from IDHS 2017 Tuffahati Nadhifa Srihadini; Amiza Husna; Lisa Mustafidatul Fauziah; Heldi Yusup; Wiwik Puji Mulyani; Seri Aryati; Umi Listyaningsih; Sri Rum Giyarsih; Slamet Suprayogi
Populasi Vol 30, No 1 (2022)
Publisher : Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jp.75794

Abstract

Participation and selection of contraceptive methods may vary by region. It depends on the conditions of the region and the characteristics of the population in the region. Decision- making regarding participation and selection of contraceptive methods is influenced by various factors. Based on this description, this study aims to determine participation and selection of contraceptive use in Daerah Istimewa Yogyakarta Province based on educational level and number of living children owned by women of childbearing age. This research method uses further analysis of the 2017 Indonesian Health Demographic Survey (IDHS) data for the women of the childbearing age section. The analytical method used is a descriptive analysis by use of cross tabulation with IBM SPSS software. The results of the study indicate that higher education does not necessarily have a high percentage of contraceptive use, however, the variable number of children has an influence on the participation of contraceptives by women of childbearing age. We found that women with ≤ 2 children still want to have more children and tend to use less effective methods (short-term contraceptive method), while women with > 2 children use long-term contraceptive methods as a more effective method because they want to limit the number of children.
Implementation of Guidance and Parenting in the Mental Preparation of Military Academy Cadet Leadership Level IV in Entering the Indonesian Army Organic Unit Joko Prio Suseno; Umi Listyaningsih; Ahmad Maryudi
Populasi Vol 30, No 2 (2022)
Publisher : Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jp.80189

Abstract

The educational process at the Military Academy refers to the regulations of the Ministry of Education and Culture as well as the Ministry of Defense. Military Academy cadets are not only required to have academic abilities, but also have to have physical endurance, good attitudes, and behavior, and characters that reflect the leadership values. The Military Academy which has the task of creating the future of Indonesian Army Military Leaders is managed by combining conventional learning methods and providing guidance and parenting (Bimbingan dan Pengasuhan/Bimsuh). Bimsuh is intended to lead cadets to understand, explore, and implement the values of leadership, the character of a warrior, and the spirit of Sapta Marga by observing, examining, and imitating the Caregivers before entering the Indonesian Army Organic Unit. This study analyzes the influence of Bimsuh on the leadership mentality of Level IV cadets in entering the Indonesian Army Organic Unit. This study uses a qualitative approach with caregivers, managers, and cadets as the informants and a quick survey via google form to cadets. In addition to the primary data, the analysis also came from secondary data, such as the Military Academy roadmap, curriculum, strategic plans for the Cadets Regiment, and Military Teacher Teaching Materials. The results of the study showed that the duration of the implementation of Bimsuh was more than the Lesson Hours. This is different from the existing curriculum with 7 percent teaching hours for Bimsuh. Level IV Military Academy cadets expect to have longer hours of Bimsuh to explore the experiences of Caregivers while serving in the Army Organic Unit. Youth leadership mentality is influenced by Bimsuh which is oriented towards achievement by developing creative and innovative thinking. Guidance and parenting with pressure, sanctions, and authoritarian approaches are not effective if they are not carried out in accordance with the achievement-oriented approach. Level IV cadets feel that they have the instilled leadership values so far. However, the cadets still lack self-confidence, lack the courage to make decisions quickly, and in taking risks. This condition is also experienced by the Caregivers because they do not have experience. Knowledge, skills, and experience while in the Military Academy as capital to adapt quickly in the Indonesian Army Organic Unit.
Innovation of Utilization of Materials Research and Development Results in the Framework of Fulfilling the Defense Equipment of the Indonesian Army (Case Study of Battlefield Management System) Yudho Setiarsono; Hakimul Ikhwan; Umi Listyaningsih
Populasi Vol 30, No 2 (2022)
Publisher : Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jp.80193

Abstract

This study aims to map policy innovations downstream of material R&D results, especially the Battlefield Management System (BMS) in fulfilling the independent and modern defense equipment of the Indonesian Army. This research was conducted using a qualitative method and a case study strategy. The determination of the research location is based on the existence of phenomena in research and development activities carried out within the Indonesian Army. This study used qualitative research methods to explain the research problem in-depth. Determination of informants/resource persons based on purposive sampling resulted in six people consisting of officials who formulate the R&D policies of the Indonesian Army, officials from elements of R&D activities implementing the Battlefield Management System, elements from domestic defense industry actors in the R&D activities of the Battlefield Management System, as well as elements from researchers/teachers and military observers from non-governmental organizations. Furthermore, the data analysis was carried out based on the theories and concepts of public policy and then the data interpretation process was carried out. The result of this study is the public policy innovations in realizing downstream policies. BMS is the result of innovation which is proven to meet the 13 determinants of innovation. Downstream policies play a role in realizing BMS products in the fulfillment of the defense equipment of the Indonesian Army. BMS is a modern defense equipment of the Indonesian Army, fulfilling aspects of complexity, technological progress and speed. Although not-yet fully realized due to the not-yet optimal of the triple helix policy, BMS products based on independence still face problems that there are still conflict of interests, research funding, production costs and indications of weak political will of the Indonesian Army to use domestic products. Recommendations from this research are the need for prioritization, continuous and consistent budgeting and procurement (mass production) and budgeting for superior material R&D results as a form of reward. In addition, there is a need for policies and regulations that can protect the products of material R&D against the competitiveness of similar products from abroad.