Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.745
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Jurdimas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Royal Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat LEGAL BRIEF Jurnal Yustitia Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma PUSKAPSI Law Review
Made Sinthia Sukmayanti
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Jurnal Yustitia

 1 
DOMINUS LITIS PADA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA DALAM PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA Suardita, I Ketut; PRATAMA, I PUTU ANDIKA; Sukmayanti, Made Sinthia
Jurnal Yustitia Vol 18 No 1 (2024): JURNAL YUSTITIA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NGURAH RAI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v18i1.1190

Abstract

The national human rights commission is one of the independent institutions in Indonesia, which is responsible for the enforcement of human rights. In carrying out its functions in the enforcement of human rights, the national human rights commission collaborates with the prosecutor's office because the national human rights commission only discusses the settlement up to the investigation process, and the next process in justice (dominus litis) is carried out by the prosecutor's office. This research intend to understand the role regulation at the national human rights commission, as well as to understand the importance of regulating the role of the dominus litis. This research uses normative legal research methods, by reviewing the laws and regulations relating to the problem. Furthermore, it can be explained about the regulation of the role of dominus litis in the unregulated national commission, because the function of the dominus litis is still under approval by the prosecutor's office. The regulation of the dominant role in the national human rights commission has a very important role in emphasizing the functions and objectives and clarifying the independence of the national human rights commission.
Urgensi Pelatihan Khusus bagi Penyidik Anak dalam Penguatan Sistem Peradilan Pidana Anak SUKMAYANTI, MADE SINTHIA
Jurnal Yustitia Vol 21 No 2 (2025): JURNAL YUSTITIA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NGURAH RAI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v21i2.1678

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi pelatihan khusus bagi penyidik anak dalam memperkuat penerapan prinsip keadilan restoratif dan kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child) dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Fokus penelitian diarahkan pada kesenjangan antara pengaturan normatif UU SPPA dan praktik penyidikan di lapangan, khususnya terkait kompetensi penyidik dalam menangani Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan didukung implementasi di lapangan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui analisis terhadap UU SPPA, UU Perlindungan Anak, Peraturan Polri, serta instrumen internasional seperti CRC dan Beijing Rules. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pelatihan khusus bagi penyidik anak memiliki pengaruh strategis dalam meningkatkan kompetensi teknis dan psikologis penyidik, seperti teknik wawancara forensik ramah anak, asesmen kebutuhan anak, fasilitasi diversi, serta komunikasi empatik. Pelatihan juga berperan penting dalam mencegah viktimisasi sekunder, meningkatkan efektivitas diversi, dan memastikan penyidikan berjalan sesuai prinsip keadilan restoratif. Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa pelatihan masih minim, tidak merata, belum berbasis kebutuhan (Training Needs Assessment), dan belum mampu mengubah pola pikir legalistik-retributif aparat. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa pelatihan khusus bagi penyidik anak merupakan prasyarat fundamental bagi keberhasilan implementasi SPPA. Tanpa pelatihan yang komprehensif, berkelanjutan, dan didukung sertifikasi wajib serta SOP yang jelas, tujuan perlindungan anak tidak dapat diwujudkan secara optimal. Pelatihan bukan hanya instrumen peningkatan kapasitas teknis, tetapi juga sarana transformasi budaya hukum menuju sistem peradilan yang humanis dan berpihak pada masa depan anak
Co-Authors Anak Agung Ayu Intan Puspadewi Ari Rama, Bagus Gede I Ketut Suardita I Made Sudirga I Putu Edi Rusmana Juniarta, Ida Bagus Gede Angga Juwita Arsawati, Ni Nyoman Kadek Julia Mahadewi Made Gde Subha Karma Resen Ni Putu Sawitri Nandari Pratama, I Putu Andika Puspadewi, Anak Agung Intan Putra, Komang Satria Wibawa Rafika Amalia Rama, Bagus Gede Ari Sukadana, Dewa Ayu Putri