Articles
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS AKIBAT PERUBAHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DARI PAJAK PUSAT MENJADI PAJAK DAERAH TERHADAP DAERAH TERTINGGAL (STUDI DI KABUPATEN SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR) ]]>
<![CDATA[Aprilianita Khusnul A’in]]>;
<![CDATA[Budi Ispriyarso]]>
<![CDATA[ LAW REFORM Vol 11, No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (73.26 KB)
|
DOI: 10.14710/lr.v11i1.15754
<![CDATA[PBB merupakan pajak pusat yang hasil penerimaannya 90% untuk daerah, 10% untuk pusat kemudian dibagi ke daerah secara merata. Berlakunya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD, maka PBB P2 menjadi pajak daerah dengan hasil penerimaan PBB P2 100% sebagai penerimaan daerah, dimana semua daerah diharuskan mandiri. Perubahan PBB P2 memudarkan semangat gotong-royong sebagai falsafah negara Indonesia sehingga terjadi kesenjangan antar daerah.Kemudian, perubahan PBB P2 pada Kabupaten Situbondo sebagai daerah tertinggal mengakibatkan meningkatnya penerimaan PBB P2, namun pemerintah Kabupaten Situbondo perlu merevisi Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah agar klausul PBB P2 dimasukan dalam jenis pajak daerah.]]>
<![CDATA[PEMENUHAN HAK-HAK TENAGA KERJA MELALUI PENERAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PADA SUATU PERUSAHAAN (Studi Penerapan CSR Di PT. Great Giant Pineapple, Provinsi Lampung) ]]>
<![CDATA[Dani Amran Hakim]]>;
<![CDATA[Budi Ispriyarso]]>
<![CDATA[ LAW REFORM Vol 12, No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (90.769 KB)
|
DOI: 10.14710/lr.v12i2.15874
<![CDATA[Berdasarkan UUPT Pasal 74 mewajibkan setiap perusahaan untuk melaksanakan CSR. Kebijakan CSR di PT. GGP adalah berperan aktif dalam upaya memberdayakan ekonomi, sosial dan lingkungan, terutama di wilayah sekitar operasional perusahaan. Upaya PT. GGP terhadap pemenuhan hak-hak pekerjanya adalah dengan membentuk Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT. GGP dan SPSI. PKB ini memuat tentang hak-hak normatif/dasar pekerja yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu PT. GGP juga memahami bahwa selain yang diatur PKB, perusahaan juga wajib memenuhi hak-hak tenaga kerja yang tidak diatur di PKB maupun peraturan perundang-undangan dengan tujuan mensejahterakan pekerjanya. Bentuk-bentuk CSR untuk pekerja di PT. GGP adalah program pendidikan dan bea siswa untuk anak pekerja, program fasilitas tempat tinggal untuk pekerja, program sosial di Balai Pengobatan, penghargaan masa kerja, rekreasi dan keakraban antar pekerja, program pelatihan dan keterampilan pekerja, program pensiun sehat.]]>
<![CDATA[Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Menjaga Rahasia Dagang Franchise ]]>
<![CDATA[Alkautsar Raga Trenggono]]>;
<![CDATA[Budi Ispriyarso]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 15, No 2 (2022): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v15i2.26892
<![CDATA[AbstractThere are many franchise businesses, one of which was researched in this writing is the "Choco Latte" beverage franchise. In this study try to see whether the franchise agreement "Choco Latte" including Franchise as stipulated in Government Regulation Number 42 of 2007 concerning Franchising and how the rights and obligations of the parties referred to in the franchise contract. The approach method used in this study is socio legal. Based on the results of this study, the rights and obligations of the parties referred to in the Choco Latte franchise contract as the franchisor give rights to the franchisee everything needed such as providing products, training services, network development and marketing and other rights stipulated in the agreement. While the franchisee's obligations to the franchisor include paying royalties, helping to develop the company in accordance with its vision and mission, carrying out business activities in accordance with the specified Standard Operating Procedures.Keywords: liability rights; franchise; trade secretsAbstrakAda banyak usaha waralaba, salah satu yang diteliti dalam penulisan ini yaitu franchise minuman “Choco Latte”. Dalam penelitian ini mencoba melihat apakah perjanjian waralaba “Choco Latte” termasuk Franchise sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba dan bagaimana hak dan kewajiban para pihak yang ditujukan dalam kontrak franchise. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah socio legal. Berdasarkan hasil penelitian ini, hak dan kewajiban para pihak yang ditujukan dalam kontrak franchise pihak Choco Latte sebagai franchisor memberikan haknya kepada franchisee segala sesuatu yang diperlukan seperti memberikan produk, pelayanan training, pengembangan jaringan maupun pemasaran dan hak-hak lain yang diatur dalam perjanjian. Sedangkan kewajiban franchisee terhadap franchisor diantaranya membayar royalti, membantu mengembangkan perusahaan sesuai dengan visi misinya, menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ditentukan.Kata kunci: hak kewajiban; franchise; rahasia dagang]]>
<![CDATA[Peran Badan Pengawasan Obat dan Makanan Terhadap Pelaku Usaha di Yogyakarta ]]>
<![CDATA[Reza Pramasta Gegana]]>;
<![CDATA[Aminah Aminah]]>;
<![CDATA[Budi Ispriyarso]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v14i2.43797
<![CDATA[BPOM as the agency has the authority and responsibility in carrying out supervision of food and medicinal products that are circulated by business actors. The issues that will be discussed in this article are regarding the Role of the Food and Drug Administration for Business Actors in Special Region of Yogyakarta Yogyakarta. The method used in this article is juridical empirical. The result of the research in this article is that the BPOM of the Special Region of Yogyakarta supervises food and medicinal products that contain hazardous materials. Supervision is carried out by going directly to the market, especially the Bringharjo market, to find out what food products are being sold by traders. The results of the supervision show that there are still many food product sellers who mix their food products with hazardous materials, so they take firm action by asking the sellers to make a statement not to sell anymore and to socialize to the public about the dangers of mixing food products with dangerous ingredients.Keywords : BPOM; businessmen; hazardous materials.AbstrakBPOM selaku instansi yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan terhadap produk makanan dan obat-obatan yang diedarkan oleh pelaku usaha. Permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini mengenai Peran Badan Pengawasan Obat dan Makanan terhadap pelaku usaha di Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis empiris. Hasil penelitian dalam artikel ini adalah BPOM Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan pengawasan produk makanan dan obat-obatan yang mengandung bahan berbahaya. Pengawasan dilakukan dengan terjun langsung ke pasar khusunya pasar Bringharjo untuk mengetahui produk makanan yang dijual pedagang. Hasil pengawasan menunjukkan bahwa masih ditemukan banyak penjual produk makanan yang mencampuri produk makannya dengan bahan berbahaya, sehingga dilakukan tindakan tegas dengan meminta penjual untuk membuat pernyataan tidak berjualan lagi dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahayanya mencampur produk makanan dengan bahan yang berbahaya.Kata kunci: BPOM; pelaku usaha; bahan berbahaya.]]>
<![CDATA[Peran PPAT Terhadap Aspek Perpajakan Dalam Transaksi Jual Beli Tanah Dan Bangunan ]]>
<![CDATA[Muhamad Fadli Maghribi]]>;
<![CDATA[Budi Ispriyarso]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 15, No 1 (2022): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v15i1.46027
<![CDATA[Taxes defined by significant source of state income in economic development, one of which is land and building taxes. Land Deed Making Official is public official who is given the authority to make authentic deeds regarding certain legal actions regarding land rights or ownership rights over apartment units. In certain legal acts whose deeds are made by the PPAT, there are conditions, one of which is that the PBB of the last year has been paid. This provision has major effect in increasing orderly tax payments. Based on these things, the problems in this study are: What is the role of the Land Deed Making Official (PPAT) in taxation aspect in the sale and purchase of land and buildings. The purpose of this research is to determine how the role of PPAT in collecting tax aspects in buying and selling land and buildings. The methods in this research is normative juridical approach with statutory approach and conceptual approach. The research are reesulting; The role of PPAT in tax collection is very large for the state in order to increase the source of state revenue which is not the main authority of a PPAT itself.Keywords: Tax; Land and building tax; Land deed making official. AbstrakPajak didefinisikan sebagai sumber pemasukan negara yang cukup penting dalam pembangunan ekonomi, salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan . Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. Di dalam perbuatan hukum tertentu yang aktanya dibuat oleh PPAT terdapat syarat salah satunya bahwa PBB tahun terakhir sudah lunas. Ketentuan tersebut berpengaruh besar dalam meningkatkan tertib bayar pajak. Berdasarkan hal-hal tersebut maka permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah : Bagaimana peran dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam aspek perpajakan dalam transaksi jual beli tanah dan bangunan. Tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran dari PPAT dalam pemungutan aspek perpajakan dalam transaksi jual beli tanah dan bangunan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Penelitian ini menghasilkan; Peran PPAT dalam pemungutan pajak sangatlah besar kepada negara dalam rangka meningkatkan sumber penerimaan negara yang sebenarnya bukan merupakan kewenangan seorang PPAT itu sendiri.Kata kunci: Pajak; PBB; PPAT.]]>
<![CDATA[Balik Nama Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Dalam Jual Beli Tanah Di Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Batang ]]>
<![CDATA[Muchamad Satria Endriana]]>;
<![CDATA[Budi Ispriyarso]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 15, No 1 (2022): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v15i1.46035
<![CDATA[The issue of ownership of land rights became a concern of the government, so that the Basic Agrarian Law was created to regulate the hierarchy of land tenure rights. Ownership of land rights through sale and purchase must be carried out over the name followed by making certificates in the name of the new owner. This article discusses the implementation of reversing the title of title to land title in buying and selling and the obstacles encountered. The method used is normative juridical. The results of this research show that in the process of buying and selling land there are 3 (three) stages, namely preparation before carrying out the process of buying and selling land, making a Sale and Purchase Deed, and reversing the name of the land certificate being traded. The obstacles in the process of changing the name, namely; Standard Operating Procedure (SOP), the process of transferring the name of a certificate whose proof of ownership is still in the form of Letter C Kelurahan, sale and purchase of land rights from inheritance proceeds, unpaid PBB payments, and length of time in processing a certificate at the "Batang Regency National Land Agency Office".Key words: ownership rights; name transfer process; land certificateAbstrakPermasalahan kepemilikan hak atas tanah menjadi perhatian pemerintah, sehingga dibuat Undang-Undang Pokok Agraria untuk mengatur mengenai hierarki hak-hak penguasaan atas tanah. Kepemilikan hak atas tanah melalui jual beli harus dilakukan balik nama dilanjutkan pembuatan sertifikat atas nama pemilik baru. Artikel ini membahas mengenai pelaksanaan balik nama sertipikat hak milik atas tanah dalam jual beli dan hambatan yang ditemukan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa dalam proses transaksi jual beli tanah terdapat 3 (tiga) tahapan yaitu persiapan sebelum melakukan proses jual beli tanah, pembuatan Akta Jual Beli, dan balik nama sertifikat tanah yang diperjual-belikan. Hambatan dalam proses balik nama yaitu; Standar Operasional Prosedur (SOP), proses balik nama sertifikat yang bukti kepemilikannya masih berupa Letter C Kelurahan, jual beli hak atas tanah dari hasil warisan, tunggakan pembayaran PBB, dan lamanya waktu dalam mengurus sertipikat di “Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Batang”.Kata kunci : kepemilikan hak; proses balik nama; sertipikat tanah]]>
<![CDATA[Kebijakan Validasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ]]>
<![CDATA[Koko Sandro Okto Maulana]]>;
<![CDATA[Budi Ispriyarso]]>;
<![CDATA[Mujiono Hafidh Prasetyo]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v14i2.43757
<![CDATA[The object of the transfer of land and building rights is taxed from the side of the seller and the buyer. With regional autonomy, the authority to collect BPHTB is now in the hands of the regional government. This article examines the policy of the Tegal City Government regarding the imposition of obligations and responsibilities as well as the validation provisions of the Land and Building Rights Acquisition Fee to a notary/PPAT without hindering the land registration process. The research method used is normative juridical. The specification of the research used is descriptive-analytical. The data analysis technique used qualitative analysis. The results of the study indicate that the policy of the Tegal City Government towards the imposition of BPHTB validation obligations to a notary/PPAT is based on the Tegal City Regional Regulation. Taxpayers who do not know the tax calculation process fully entrust the notary/PPAT. The Tegal City Government has adopted a policy of imposing a validation obligation on BPHTB payments to a notary/PPAT. The responsibility of a notary/PPAT is only limited to submitting a request for validation of BPHTB that has been paid by the taxpayer before signing the deed of transfer of land rights.Keywords: Policy; Notary Public; ValidationAbstrakObyek pajak peralihan hak atas tanah dan bangunan dikenakan pajak dari sisi penjual dan pembeli. Adanya otonomi daerah maka wewenang pemungutan BPHTB kini berada di tangan pemerintah daerah. Artikel ini mengkaji kebijakan Pemda Kota Tegal terhadap pembebanan kewajiban dan tanggung jawab serta ketentuan validasi“Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan”kepada notaris/PPAT tanpa menghambat proses pendaftaran tanah.“Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative.”Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptifaanalitis.”Teknik analisis data menggunakan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Pemda Kota Tegal terhadap pembebanan kewajiban validasi BPHTB kepada notaris/PPAT didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Tegal.”Wajib pajak yang tidak mengetahui proses penghitungan pajak mempercayakan sepenuhnya kepada”notaris/PPAT. Pemda Kota Tegal mengambil kebijakan membebankan kewajiban validasi atas pembayaran BPHTB kepada notaris/PPAT. Tanggung jawab notaris/PPAT hanya sebatas menyampaikan permohonan validasi BPHTB yang telah dibayarkan wajib pajak sebelum menandatangani akta pemindahan hak atas tanah.Kata kunci: Kebijakan; Notaris; Validasi]]>
<![CDATA[Integritas Pengawasan Notaris Terhadap Calon Notaris Magang Dalam Pembuatan Akta Otentik ]]>
<![CDATA[Habibie Rahmatullah]]>;
<![CDATA[Budi Ispriyarso]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 16, No 2 (2023): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v16i2.41803
<![CDATA[AbstractA Notary Deed is a State archive that must be protected to prevent it in accordance with the provisions of the applicable legislation. The research method used in this research is doctrinal research on law. Normative-empirical law (applied law research). The contents of this discussion are about whether the Notary is responsible for the deed made by the notary apprentice candidate in carrying out the position so that it is trusted by the wider community and how the notary implementation of the apprentice Notary candidate is to prevent the Notary deed being a secret in the cyber crime notary world, the provisions in Article 15 to Article 16A Law Number 02 concerning Notary Positions of 2014 Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Positions and based on provisions in Article 12 of the Indonesian Notary Association Regulation Number: 19/Perkum/INI/2019 concerning Internships, to avoid criminal sanctions Article 322 of the Criminal Code in accordance with the provisions of the Law on Information and Electronic Transactions in Article 6 of Law no. 11 of 2008 which states that so far the written form is identical with information and/or documents.Keywords: notary; prospective notary intern; regulation.AbstrakAkta Notaris adalah arsip Negara yang harus dilindungi untuk mencegah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian doktrinal dengan pendekatan normatif-empiris (applied law research). Isi pembahasan ini mengenai apakah Notaris bertanggungjawab atas akta yang dibuat oleh calon notaris magang dalam mengemban jabatan sehingga dipercaya oleh masyarakat luas dan bagaimana implementasi notaris terhadap calon Notaris magang untuk mencegah akta Notaris yang menjadi rahasia dalam dunia cyber crime notary, ketentuan pada Pasal 15 sampai dengan Pasal 16A Undang-Undang Nomor 02 Tentang Jabatan Notaris Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan berdasarkan ketentuan pada Pasal 12 Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor : 19/Perkum/INI/2019 Tentang Magang, untuk menghindari sanksi pidana Pasal 322 KUHP sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 6 UU No. 11 Tahun 2008 yang menyatakan selama ini bentuk tertulis identik dengan informasi dan/atau dokumen.Kata kunci: notaris; calon notaris magang; peraturan.]]>
<![CDATA[Politik Hukum Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Fase Purna Bekerja ]]>
<![CDATA[Rizky Dian Bareta]]>;
<![CDATA[Budi Ispriyarso]]>
<![CDATA[ Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 20, No 1 (2018): Vol. 20, No. 1, (April 2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24815/kanun.v20i1.9828
<![CDATA[Ketimpangan antara angkatan kerja dan lapangan pekerjaan di Indonesia memaksa para pencari pekerjaan merambah lapangan pekerjaan di negara lain, namun Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri mayoritas merupakan pekerja pada sektor-sektor dengan risiko tinggi. Negara seharusnya memberikan perlindungan secara menyeluruh kepada tenaga kerja di luar negeri mulai dari fase sebelum bekerja, selama bekerja, dan fase purna bekerja. Permasalahan dari perlindungan Tenaga Kerja Indonesia adalah bagaimana politik hukum Indonesia dalam perlindungan Tenaga Kerja Indonesia fase purna bekerja. Perbaikan secara menyeluruh dari instrumen politik hukum perlindungan Tenaga Kerja Indonesia diharapkan untuk mewujudkan target Pemerintah untuk Zero Tenaga Kerja Indonesia Pembantu Rumah Tangga dapat terwujud. Legal Politics Protection of Indonesian Migrant Workers in Full-Phase of Work The gap between workforces and jobs in Indonesia forces job seekers to look for job opportunities in other countries, but most of Indonesian migrant workers work on the high risk sectors. The state should provide comprehensive protection to migrant workers from the pre-work phase, during the work, and the full-work phase. The problem of the protection of Indonesian migrant workes is how Indonesian political law in the protection of migrant workers on the full-phase of work. The overall improvement on the instrument of legal political of protection of Indonesian labor is expected to realize in order to achieve the government target for zero Indonesian migrant domestic workers.]]>
<![CDATA[Efektivitas Keabsahan Kontrak Elektronik Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia ]]>
<![CDATA[Salsabila, Ditiya]]>;
<![CDATA[Ispriyarso, Budi]]>
<![CDATA[ AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol 5 No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah INSURI Ponorogo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37680/almanhaj.v5i2.3085
<![CDATA[The development of the current era is very rapid along with technology. In the field of contract law, there is a term of electronic contract. The purpose of this research is the effectiveness of the implementation of legality and optimization of electronic contract arrangements based on positive law provisions. The research method used in this study includes normative juridical legal research. Also used statute approach method and conceptual approach. This study uses secondary data which consists of legal materials used in primary legal materials in the form of applicable laws and regulations, secondary legal materials, and tertiary legal materials. This study uses a descriptive qualitative analysis technique. The legal basis governing electronic contracts in Indonesia is the Electronic Information and Transaction Law, Government Regulation Number 24 of 2018, Government Regulation Number 71 of 2019, and Government Regulation Number 80 of 2019. The implementation of electronic contract has not yet been implemented to achieve legal objective for the parties and the application of the validity of electronic contracts is still lacking on several sides.]]>
