Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

6.835

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Masalah-Masalah Hukum NOTARIUS LAW REFORM Diponegoro Law Journal Jurnal Pranata Hukum Jurnal Cita Hukum Jurisprudence Jurnal Selat Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Recital Review Jurnal Simbur Cahaya Law, Development and Justice Review JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Jurnal Hukum dan Peradilan

Budi Santoso

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Author-ID : 2957607

Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 69 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

1 2 3 4 5

Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Merek Dagang PT. Mubarokfood Cipta Delicia Annisa Nur Asrini; Budi Santoso
Notarius Vol 16, No 1 (2023): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v16i1.39606

AbstractThe establishment of a Limited Liability Company must be proven by a Notary Deed and used as an attachment to the registration of the PT. Mubarokfood Cipta Delicia trademark as legal evidence in legal evidence. This thesis uses a normative juridical approach. The data source is in the form of secondary legal materials and data analysis is qualitative. The results of the study indicate that the legal consequences that arise for the home industry that falsify the PT. MubarokFood Cipta Delicia by the judge the defendant was found guilty and sentenced. The judge's consideration regarding the facts and constitutes a violation of the law by the defendant, namely the registration of the PT. MubarokFood Cipta Delicia at the Directorate General of Intellectual Property Rights (formerly the Directorate General of Copyright, Patents, Trademarks)-Ministry of Law and Human Rights, so that there is recognition of rights from the state on the brand. The role of the Notary in the trademark rights owner of PT. MubarokFood Cipta Delicia is the deed of establishment by a Notary.Keywords: protection; law; brand; tradeAbstrakPerseroan Terbatas pendiriannya harus dibuktikan dengan Akta Notaris dan digunakan sebagai lampiran pendaftaran merek dagang PT. Mubarokfood Cipta Delicia sebagai alat bukti sah dalam pembuktian secara hukum. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Sumber data berupa bahan hukum sekunder dan analisis data bersifat analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum yang timbul bagi home industry yang memalsukan Merek PT. MubarokFood Cipta Delicia oleh Hakim, terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman. Pertimbangan hakim tentang fakta dan merupakan pelanggaran hukum yang dilakukan terdakwa yaitu telah didaftarkannya merek PT. MubarokFood Cipta Delicia pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (dahulu Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten, Merek)-Kementerian Hukum dan HAM, sehingga ada pengakuan hak dari negara atas mereknya. Peran Notaris dalam perlindungan hukum terhadap pemegang Hak Atas Merek Dagang PT. MubarokFood Cipta Delicia adalah dengan telah dibuatnya akta pendiriannya oleh Notaris.Kata kunci: perlindungan; hukum; merek; dagang

Kelemahan Perlindungan HKI di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis Nadhila Adani; Budi Santoso
Notarius Vol 16, No 1 (2023): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v16i1.39476

AbstractIn recent years, intellectual property rights have developed prominently and have become a main topic of conversation, both nationally and internationally. So that the protection of intellectual property rights through registration becomes absolute. However, even though it has been registered in practice, there are still many counterfeits in the name of a brand, especially a well-known brand, it must be admitted that currently the illegal use of certain marks is still happening. Moreover, it is supported by the weaknesses contained in the legislation regarding, intellectual property rights itself, which tends to open a loophole for infringing intellectual property rights. The problem that will be discussed is, what are the weaknesses of the protection of intellectual property rights in Indonesia. In this study, the author uses a normative type by focusing on literature review. From the results of the study, it can be seen that the concept of the first registrant in trademark legislation creates a gap for irresponsible parties to register an international mark first in Indonesia, then there is a difference in the definition of the three-dimensional form between trademark legislation and desain legislation so that they collide with each other.Keywords: weaknesses; protection; intellectual property rightsAbstrakDalam beberapa tahun terakhir, hak kekayaan intelektual, termasuk paten mengalami perkembangan menonjol serta menjadi perbincangan hangat, baik secara nasional maupun dunia internasional. Sehingga perlindungan hak kekayaan intelektual melalui pendaftaran menjadi hal mutlak. Namun, meski telah didaftarkan dalam prakteknya masih banyak di temui berbagai tiruan yang mengatasnamakan suatu merek khususnya merek terkenal, harus diakui bahwa memang saat ini penggunaan merek tertentu secara illegal masih terus terjadi. Terlebih di dukung dengan kelemahan yang terdapat dalam peraturan perundangan mengenai HKI itu sendiri, yang cenderung membuka celah untuk melakukan pelanggaran atas hak kekayaan intelektual. Permasalahan yang akan di bahas adalah, bagaimanakah kelemahan perlindungan hak kekayaan intelektual di indonesia. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis normatif dengan memfokuskan pada kajian kepustakaan. Dari hasil penelitian terlihat bahwa konsep pendaftar pertama dalam peraturan perundangan merek, memunculkan celah bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mendaftarkan merek internasional terlebih dahulu di Indonesia, kemudian terjadi perbedaan definisi tentang bentuk tiga dimensi antara peraturan perundangan merek dan perundangan desain sehingga saling bertabrakan. Kata kunci: kelemahan; perlindungan; hak kekayaan interlektual

Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan Serta Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja Yuliana Duti Harahap; Budi Santoso; Mujiono Hafidh Prasetyo
Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v14i2.43800

he substance of Job Creation Law significantly changes law for establishment of Limited Liability Company (Ltd) in Indonesia, especially those regulated in Company Law. The legal issue in this article is the change in regulation on establishment of Ltd and legal responsibility of shareholders in an individual Ltd based on the Job Creation Law. The research method in this article is juridical normative. Changes in the arrangement for the establishment of Ltd in the Job Creation Law, namely: First, the addition of the exemption provisions that require Ltd to be established by 2 (two) or more persons, namely for Ltd that meet criteria for Micro and Small Enterprises. Second, the minimum capital arrangement for the establishment of a Ltd is removed and determined based on the founder's decision. Third, criteria for establishing Ltd for Micro and Small Enterprises are only using a statement of establishment, without going through notary deed. Fourth, founders and shareholders of Ltd for Micro and Small Enterprises are only private individuals. The responsibility of shareholders for an individual company criteria Micro and Small Enterprises based on the Job Creation Law are limited to paid-up capital.Keywords: Establishment, Limited Liability Company; Individual; Job Creation LawAbstrakSubstansi UU Cipta Kerja mengubah secara signifikan hukum pendirian PT di Indonesia khususnya yang diatur dalam UU PT. Isu hukum artikel ini adalah perubahan pengaturan pendirian PT serta tanggung jawab hukum pemegang saham dalam PT perseorangan berdasarkan UU Cipta Kerja. Metode penelitian dalam artikel ini adalah yuridis normatif. Perubahan pengaturan pendirian PT dalam UU Cipta Kerja yaitu: Pertama, penambahan ketentuan pengecualian yang mewajibkan PT didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih yaitu PT yang memenuhi kriteria untuk UMK. Kedua, pengaturan modal minimal untuk pendirian PT dihapus dan ditentukan berdasarkan keputusan pendiri PT. Ketiga, pendirian PT kriteria untuk UMK hanya menggunakan surat pernyataan pendirian, tanpa melalui akta notaris. Keempat, pendiri dan pemilik saham PT khusus untuk UMK hanyalah orang perseroangan. Tanggung jawab pemegang saham untuk perseroan perseorangan kriteria UMK berdasarkan UU Cipta Kerja hanya terbatas pada modal yang disetorkan.Kata Kunci: Pendirian; Perseroan Terbatas; Perseorangan; UU Cipta Kerja

Akibat Hukum Atas Perubahan Isi Akta Notaris Tanpa Persetujuan Para Pihak Katinka Dyah Kusumawati; Budi Santoso; Adya Paramita Prabandari
Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v14i2.43786

A notary is usually considered an official from whom reliable advice can be obtained. However, in practice in the field, there are notaries who violate the provisions. This study aims to determine the accountability of the notary regarding changes to the contents of a notary deed without the consent of the parties and the legal consequences of changing the contents of a notary deed without the consent of the parties. This study used a normative juridical approach. The results of this study state that a notary who changes the contents of a notary deed without notification to either party, then the notary must be liable by being sentenced, but in terms of the strength of evidence, the original deed is degraded into an underhand deed because it has violated several articles contained in the law. -invited the position of notary public. The legal consequence of changing the authentic deed that does not meet the requirements causes huge losses to one of the parties involved in the implementation of the contract. Loss of a party due to an act against the law. Any violation of the law that changes actual behavior without informing the parties must be held accountable for administrative law, civil law and criminal law.Keywords: change; deed; Notary AbstrakSeorang notaris biasanya dianggap sebagai pejabat dari siapa nasihat yang dapat diandalkan dapat diperoleh. Namun dalam praktek di lapangan, ada notaris yang melanggar ketentuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban notaris terkait perubahan isi akta notaris tanpa persetujuan para pihak dan akibat hukum terhadap perubahan isi akta notaris yang tanpa persetujuan para pihak. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menyatakan notaris yang mengubah isi akta notaris tanpa pemberitahuan kepada salah satu pihak maka notaris harus bertanggungjawab dengan dijatuhi hukuman, namun dari segi kekuatan pembuktiannya, yang semula akta autentik terdegradasi menjadi akta di bawah tangan karena telah melanggar beberapa pasal yang termuat dalam undang-undang jabatan notaris. Akibat hukum dari perubahan akta otentik yang tidak memenuhi persyaratan menyebabkan kerugian yang besar bagi salah satu pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kontrak. Kerugian salah satu pihak akibat daru perbuatan melawan hukum. Setiap pelanggaran hukum yang mengubah perilaku yang sebenarnya tanpa memberitahu para pihak harus dimintai pertanggungjawaban atas hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana.Kata kunci: perubahan; akta; notaris

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Bidang Pengrajin Batik dan Kuliner Adelia Dwi Anggraen; Budi Santoso; Adya Paramita Prabandari
Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v14i2.43711

AbstractUMKM as a sector that has not been handled seriously, is actually the backbone of the nation's economy today. Protection is needed, especially in the culinary sector and batik craftsmen, because it is a UMKM that many entrepreneurs cultivate. The problem in this article discusses the protection of IPR in Indonesia for MSMEs in the batik and culinary industry, and the procedures for processing their registration. The research method used is normative juridical. The research specification used is analytical descriptive. The data analysis technique used qualitative analysis. The results showed that IPR protection needs to be done for the works of batik craftsmen that have a high selling value. The government must conduct socialization and assistance to MSMEs to obtain IPR certificates, so that if a violation occurs, prosecution can be carried out. The Minister of Law and Human Rights, through the Directorate General of Intellectual Works, has made procedural arrangements for copyright registration. When the requirements submitted are complete, the Directorate of Copyright, Patents and Trademarks will enter the submitted work into the general list of works, evidenced by the issuance of 2-copy creation letter and signed by the Directorate General of Information and Information as proof of registration.Keywords: IPR; SME; batik craftsmen; culinary entrepreneursAbstrakUMKM sebagai sektor yang belum tertangani secara serius, justru menjadi penopang ekonomi bangsa saat ini. Diperlukan adanya perlindungan khususnya di bidang kuliner dan pengrajin batik, karena menjadi UMKM yang banyak digeluti pengusaha. Permasalahan dalam artikel ini membahas mengenai perlindungan HKI di Indonesia terhadap UMKM di bidang industri batik dan kuliner, dan prosedur dalam pengurusan pendaftarannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptifaanalitis. Teknik analisis data menggunakan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan perlindungan HKI perlu dilakukan terhadap karya-karya pengrajin batik yang memiliki nilai jual yang tinggi. Pemerintah harus melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada UMKM untuk mendapatkan sertifikat HKI, sehingga apabila terjadi pelanggaran dapat dilakukan penuntutan. Menteri Hukum dan HAM melalui Ditjen Karya Intelektual telah membuat prosedural dalam pengurusan pendaftaran Hak Cipta. Ketika persyaratan yang diajukan lengkap maka Direktorat Hak Cipta, Paten dan Merek memasukan karya yang diajukan ke dalam daftar umum ciptaan, dibuktikan dengan terbitnya surat penciptaan 2 rangkap dan ditandatangani Ditjen KI sebagai bukti pendaftaran.Kata kunci: HKI; UMKM; pengrajin batik; pengusaha kuliner

Pandemi Covid-19 Sebagai Justifikasi Force Majeure dalam Kontrak Bisnis Waras Putri Andrianti; Budi Santoso; Mujiono Hafidh Prasetyo
Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v14i2.43801

The most significant impact of physical distancing by government policy during Covid-19 pandemic is implementation of business contracts. The purpose of writing this article is to study Covid-19 pandemic as justification for force majeure in business contracts. The research method used in this article is normative juridical research. Based on the possible implementation of achievements in business contracts, Covid-19 pandemic can be categorized as a reason for relative force majeure. Based on the cause, Covid-19 pandemic can be categorized as a reason for force majeure due to government policies or regulations. Based on the subject, Covid-19 Pandemic can be categorized as a reason for subjective force majeure. Based on its nature, Covid-19 pandemic can be categorized as a reason for temporary force majeure. In addition, based on other criteria in contract law, Covid-19 pandemic can be categorized as force majeure due to impracticability. The Covid-19 pandemic is a relative force majeure, so it only postpones it or temporarily suspend the debtor's contractual obligations, not cancel the business contract. Therefore, the parties to a business contract should consider restructuring contract by re-scheduling related to achievement fulfillment.Keyword: Business Contracts; Covid-19 Pandemic; Force MajeureAbstrakDampak yang paling signifikan dari adanya physical distancing oleh kebijakan pemerintah pada masa pandemi covid-19 yaitu terhadap pelaksanaan kontrak bisnis. Tujuan penulisan artikel ini hendak mengkaji mengenai pandemi Covid-19 sebagai justifikasi force majeure dalam kontrak bisnis. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian yuridis normatif. Berdasarkan segi kemungkinan pelaksanaan prestasi dalam kontrak bisnis, pandemi Covid-19 dapat dikategorikan sebagai alasan force majeure relatif. Berdasarkan penyebabnya, pandemi Covid-19 dapat dikategorikan sebagai alasan force majeure karena kebijakan atau peraturan pemerintah. Berdasarkan subyeknya, pandemi Covid-19 dapat dikategorikan sebagai alasan force majeure yang bersifat subyektif. Berdasarkan sifatnya, pandemi Covid-19 dapat dikategorikan sebagai alasan force majeure sementara. Selain itu, berdasarkan kriteria lain dalam ilmu hukum kontrak, pandemi Covid-19 dapat dikategorikan sebagai force majeure karena ketidakpraktisan (impracticability). Pandemi Covid-19 merupakan force majeure bersifat relatif, sehingga hanya menunda atau menangguhkan kewajiban kontraktual debitur untuk sementara waktu, bukan membatalkan kontrak bisnis. Oleh sebab itu, para pihak dalam kontrak bisnis hendaknya mempertimbangkan upaya restrukturisasi kontrak dengan melakukan re-scheduling terkait pemenuhan prestasi.Kata Kunci: Kontrak Bisnis; Pandemi Covid-19; Force Majeure

Pemecahan Sengketa Wanprestasi Melalui Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Melonguane Bimo Satria Hutomo; Budi Santoso
Notarius Vol 15, No 1 (2022): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v15i1.46057

The agreement or contract has a relationship and relationship with the engagement, but the obligations that must be fulfilled in an engagement are not always fulfilled, resulting wanprestasi, including bad credit which can be settled using a Small Claim Court. Small Claim Court as one of the efforts to resolve bad debts were also filed at the Pengadilan Negeri Melonguane, including the Small Claim Court No. 19 / Pdt.G.S / 2020 / PN. Mgn and Small Claim Court No. 23 / Pdt.G.S / 2020 / PN. Mgn. For this reason, this article uses normative or doctrinal research methods that only use secondary data sources such as laws and regulations, court decisions, legal theories and opinions of legal experts which are then analyzed using qualitative normative analysis which ultimately results in two things, that is: First , The Small Claim Court Mechanism at the Pengadilan Negeri Melonguane is in accordance with the provisions of PERMA 2/2015. Second, the result of the two Small Claim Court against default of bad debts is that there is peace between the parties on the first day of the trial.Keywords: dispute; wanprestasi; small claim court; Pengadilan Negeri Melonguane.Abstrak Perjanjian atau kontrak memiliki hubungan dan keterkaitan dengan perikatan, namun kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dalam suatu perikatan kenyataannya tidak selalu dipenuhi sehingga mengakibatkan wanprestasi termasuk juga dalam kredit macet yang dapat diselesaikan menggunakan Gugatan Sederhana. Gugatan sederhana sebagai salah upaya penyelesaian kredit macet juga dilakukan di Pengadilan Negeri Melonguane diantaranya Gugatan Sederhana No. 19/ Pdt.G.S/ 2020/ PN. Mgn dan Gugatan Sederhana No. 23/Pdt.G.S/2020/PN. Mgn. Atas hal tersebut, artikel ini menggunakan metode penelitian normatif atau doktrinal yang hanya menggunakan sumber data sekunder seperti peraturan perundangan, putusan pengadilan, teori-teori hukum serta pendapat para ahli hukum yang kemudian dianalisis menggunakan analisa normatif kualitatif yang akhirnya menghasilkan dua hal, yaitu: Pertama, Mekanisme Pemecahan Sengketa Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Melonguane sudah sesuai sebagaimana ketentuan PERMA 2/2015. Kedua, Hasil dari kedua gugatan sederhana terhadap wanprestasi kredit macet adalah adanya perdamaian diantara para pihak pada siding hari pertama.Kata kunci: sengketa; wanprestasi; gugatan sederhana; Pengadilan Negeri Melonguane.

Urgensi Pemisahan Peraturan Perundangan Indikasi Geografis Dengan Peraturan Perundangan Merek Di Indonesia Rinda Fitria Tamara Puteri; Budi Santoso
Notarius Vol 16, No 1 (2023): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v16i1.38219

AbstractAnalyze the urgency of separating geographic indication regulations from brand regulations in Indonesia. Discusses the urgency of establishing Geographical Indication regulations that are independent of the brand legislation. This type of juridical normative research uses a statutory approach, because this research intends to examine the laws and deficiencies in them. The specification of this research is descriptive analytical. For the type of data used in this study, the type of data used in this study is secondary data. Law Number 20 of 2016 actually requires renewal and the formation of separate regulations that are specific and separate from the trademark law. registering its geographic indication, considering that currently the registration of Geographical Indication is still relatively low due to the complexity of the existing registration process. Renewal of this statutory regulation is also deemed necessary in order to renew and improve the protection of Geographical Indications through the threat of sanctions and penalties which so far still use criminal threats in the trademark law.Keywords : urgency; geographical indication; brand AbstrakAnalisa urgensi pemisahan peraturan perundangan indikasi geografis dengan peraturan merek di indonesia. Membahas mengenai urgensi pembentukan peraturan perundangan Indikasi Geografis yang terlepas dari peraturan perundangan merek. Jenis penelitian yuridis normative dengan pendekatan peraturan perundangan, sebab penelitian ini hendak mengkaji peraturan perundangan serta kekurangan di dalamnya. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Untuk jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 sejatinya memerlukan pembaharuan serta pembentukan peraturan tersendiri yang khusus dan terpisah dari undang-undang merek, perlu sebuah peraturan khusus yang memiliki birokrasi pendaftaran yang lebih sederhana, agar dapat mendukung peran aktif masyarakat dalam mendaftarkan indikasi geografisnya, mengingat saat ini pendaftaran Indikasi Geografis masih tergolong rendah akibat rumitnya proses pendaftaran yang ada. Pembaharuan peraturan perundangan ini juga dirasa perlu guna memperbaharui dan meningkatkan perlindungan Indikasi Geografis melalui ancaman sanksi dan pidana yang selama ini masih menggunakan ancaman pidana dalam undang-undang merek.Kata kunci : urgensi; indikasi geografis; merek

Analisis Yuridis Akibat Hukum Pembatalan Akta Jual Beli Tanah Oleh Hakim Dalam Putusan No. 73/Pdt.G/2013/PN.Btl Selma Azama Shibghatillah; Budi Santoso
Notarius Vol 15, No 1 (2022): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v15i1.46024

AbstractLand as one of the important objects in human life can be made transitional, one of which is traded which must be preceded by Deed. The practice of buying and selling land in fact allows for a dispute which results in Akta Jual Beli (AJB) that can be submitted for cancellation, one of which is AJB No.032 / 2012 with Decision No. 73 / Pdt.G / 2013 / PN.Btl. The research method in this article uses the normative juridical method, which is a study of the principles of positive law written in legislation with the technique of collecting literature study data from secondary data. The research results of this article include: first, the Judge's consideration of the cancellation of AJB No. 032/2012 because Defendant I was not known to exist and did not provide the remainder of the payment and fines to the Plaintiffs so that the Defendant I had broken its promise / default. Second, the legal consequences of canceling the deed of sale and purchase of land no. 73 / Pdt.G / 2013 / PN.Btl can be seen from the consequences for the parties, that is: for the Plaintiffs to get the return of SHM No.03763, for Defendant I could not own the plot of land on which the house building SHM No.03763, and for the Defendant II submission to the Plaintiffs the documents, receipts for taking SHM No. 03763. Key words: legal consequences; cancellation; deed of sale and purchase of land; judge. AbstrakTanah sebagai salah satu objek yang penting dalam kehidupan manusia dapat dilakukan peralihan, salah satunya diperjual belikan yang harus didahului dengan Akta. Praktik jual beli tanah kenyataanya memungkinkan adanya sengketa yang mengakibatkan Akta Jual Beli (AJB) bisa diajukan pembatalan, salah satunya AJB No.032/2012 dengan Putusan No. 73/Pdt.G/2013/PN.Btl. Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum positif yang tertulis dalam perundang-undangan dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dari data sekunder. Hasil penelitian dari artikel ini meliputi: pertama, Pertimbangan hakim atas pembatalan AJB No.032/2012 karena Tergugat I tidak diketahui keberadaannya dan tidak memberikan sisa pembayaran serta denda kepada Penggugat dengan demikian Tergugat I telah ingkar janji/wanprestasi. Kedua, Akibat hukum pembatalan akta jual beli tanah putusan No. 73/Pdt.G/2013/PN.Btl dapat dilihat dari akibat bagi para pihak, yaitu: bagi Penggugat berhak untuk mendapatkan pengembalian SHM No.03763, bagi Tergugat I tidak bisa memiliki tanah pekarangan diatasnya berdiri bangunan rumah SHM No.03763, dan bagi Tergugat II penyerahan kepada Penggugat surat-surat, kwitansi untuk pengambilan SHM No.03763. Kata kunci: akibat hukum; pembatalan; akta jual beli tanah; hakim.

Peran PPAT Dalam Melakukan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Pada Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Sonya Putri Oktavia M Sarno,; Budi Santoso; Adya Paramita Prabandari
Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v14i2.43802

The existence of fraud and unlawful acts committed by PPAT when carrying out its duties so that it is detrimental to various parties requesting its services is of course a special concern. The responsibility of a PPAT should be given legal protection. This research method aims to determine, study, analyze the responsibilities of PPAT in providing legal protection of land rights during the sale and purchase. When the PPAT has carried out its duties in accordance with the procedures stated in the applicable law, the PPAT cannot be sued and held accountable. The fulfillment of the rights and obligations of both parties, both the seller and the buyer, is a form of the responsibility of a PPAT since the signing of the sale and purchase deed. In addition, PPAT is also obliged to oversee the registration process of land rights transferred until after the receipt of the land title certificate according to what was agreed at the beginning, until there is no lawsuit from the two parties involved. Claims in any form regarding changes to land rights in the future should not occur so that both parties feel safe on the agreed contract.Keywords: Land Titles Registrar (PPAT); Transfer of land rights; Land sale and purchase deed; Legal protection.AbstrakAdanya kecurangan dan tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh PPAT pada saat melaksanakan tugasnnya sehingga merugikan berbagai pihak yang meminta jasa pelayanannya tentunya menjadi perhatian tersendiri. Tanggung jawab seorang PPAT seharusnya diberikan perlindungan hukum. Metode penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji, menganalisis tanggung jawab PPAT dalam memberikan perlindungan hukum hak atas tanah pada saat jual beli berlangsung. Pada saat PPAT telah melakukan tugasnya sesuai dengan prosedur yang tertera dalam undang-undang yang berlaku, maka PPAT tidak dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawabannya. Terpenuhinya hak dan kewajiban dari kedua pihak, baik penjual ataupun pembeli merupakan bentuk tanggung jawab dari seorang PPAT sejak ditandatanganinya akta jual beli. Selain itu, PPAT juga berkewajiban mengawal proses pendaftaran hak atas tanah yang dialihkan sampai pada setelah diterimanya sertifikat hak atas tanah sesuai dengan apa yang telah disepakati diawal, hingga sampai pada tidak adanya gugatan dari kedua pihak yang terkait. Tuntutan dalam bentuk apapun terhadap perubahan hak milik atas tanah dikemudian hari sepatutnya tidak terjadi agar kedua pihak merasa aman atas akad yang telah disepakati.Kata Kunci: PPAT; Peralihan hak atas tanah; Akta jual beli tanah; Perlindungan hukum.

Co-Authors Adelia Dwi Anggraen Adya Paramita Prabandari Agil Febriansyah Santoso Alam, Faris Satria Alya Nuzulul Qurniasari Anak Agung Sinta Paramisuari Anjelina Pratiwi Annisa Fita Cintani Annisa Nur Asrini Arifah Ayundari Dwitriani Arnita Febi Maharani Bagus Rahmanda Bernadete Sonia Surya Santika Bimo Satria Hutomo Cicilia Debby*, Indarja, Fifiana Wisnaeni, Cicilia Debby*, Danti Yudistiara Dewi Ajipawang Setyawati Dewi Sarah Afifah Diannita Anjar Prasomya Dinda Prostina Nukfikhasari Dita Dwinanta Garvania Tumangger Dyah Wijaningsih Edy Sismarwoto Ellena Balqis Sekti Elsya Lucia Gracella Essy Ayudyah Ningputri Fabela Rahma Monetery Fajar Ariyantono Pangestu Fajar Kusuma Pratama Felenvi Olivia Umbas Gabriela Pristya Cahyaningtyas Hari Sutra Disemadi Heni Tri Susilowati Ika Yuliyanti Imroatun Akromah Iqbal Satrio Putra Irawati Irawati Irawati Irawati Irawati Irawati Irma Cahyaningtyas Jaka Sena Prakarsa Kartika Ira Widyanti Katinka Dyah Kusumawati Kornelius Benuf Kusnandi Kusnandi Maharsidewi Kusharyani Marchananda Diva Engracia Muhammad Ilham Rysaldi Muhammad Masudi Mujiono Hafidh Prasetyo Nabella Devy Maharani Nadhila Adani Nadya Fairuz Ghassani Nila Erdiana Oren Basta Anugerah Paramita Prananingtyas Raden Mohamad Herdian Bhakti Raden Raihan Hijrian Rafli Adlana Firstanier Rayshan Mirza El Muhammady Razhez Akbar Wildan Utama Riasti Elsadira Koesnindar Rinda Fitria Tamara Puteri Rinitami Njatrijani Ruri Suci Muliasari Sarah Nabila Satya Lejar Wijaya Selma Azama Shibghatillah Shafira Inan Zahida Sifa Fauziah Sonya Putri Oktavia M Sarno, Thalib, Nur Aisyah Tharra Fariha Waras Putri Andrianti Wizna Gania Balqis Yuliana Duti Harahap Yunanto Yunanto Yurist Firdaus Muhammad Yustina Dhian Novita Yustisiana Susila Atmaja Zeehan Fuad Attamimi

Title Search

Found 42 Documents Search Journal : NOTARIUS

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 42 Documents
Search
Journal : NOTARIUS