Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.923
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Dinamika Hukum Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Jurnal Komunikasi Hukum Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan Jurnal Meta-Yuridis YUSTISI WAJAH HUKUM Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmu Hukum The Juris Awang Long Law Review Unes Law Review Jurnal Ilmiah Galuh Justisi JURNAL ILMIAH ADVOKASI JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA Transparansi Hukum As-Syar'i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga LEGAL BRIEF Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Hukum Responsif : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Collegium Studiosum Journal Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Reformasi Hukum Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Arikha Saputra
Universitas Stikubank (Unisbank)
Religion Humanities Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 58 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 58 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
KEABSAHAN TANDATANGAN ELEKTRONIK (DIGITAL SIGNATURE) YANG TIDAK TERSERTIFIKASI BERDASARKAN PP NOMOR 71 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK M. Rizal Fachruddin; Arikha Saputra
YUSTISI Vol 12 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i1.18888

Abstract

Dalam penelitian ini penulis ingin mengemukakan perihal keabsahan tanda tangan yang tidak tersertifikasi dengan menggunakan indikator Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Digital signature adalah jenis kriptografi asimetrik. Digital signature ini digunakan untuk memastikan bahwa penerima menerima pesan yang diterima sungguh berasal dari pengirim yang dimaksudkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa keabsahan digital signature yang tidak tersertifikasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik serta perbedaan digital signature tersertifikasi dan tidak tersertifikasi. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal/normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Berdasarkan Pasal 59 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, bahwa digital signature harus dibuat di Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PsrE) untuk dapat dikatakan tersertifikasi, dan apabila tandatangan digital tidak melalui PsrE maka dikatakan tidak tersertifikasi, yang mana tandatangan digital tidak tersertifikasi tetap dapat digunakan namun dalam pembuktian di persidangan tidak dianggap sah karena tidak memenuhi unsur otentikasi pemilik tandatangan digital dan unsur otentikasi dokumen. Perbedaan antara digital signature tersertifikasi dengan digital signature tidak tersertifikasi yang sangat mendasar, yakni dari aspek bentuk, validitas identitas, kekuatan hukum, proses pembuatan, serta fungsi dan kegunaannya. Yang paling penting perbedaan digital signature tersertifikasi dengan digital signature tidak tersertifikasi adalah pada kekuatan hukumnya, yang mana tandatangan digital tidak tersertifikasi tidak dilindungi oleh undang-undang. Kata Kunci: digital signature, keabsahan, tandatangan elektronik.
ANALISIS PEMAHAMAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KABUPATEN SEMARANG MENGENAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2022 TENTANG PENYESUAIAN PENGATURAN DI BIDANG PAJAK PENGHASILAN UNTUK WAJIB PAJAK UMKM Yohanes Setyo Budi Gunawan; Arikha Saputra
YUSTISI Vol 12 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i1.18889

Abstract

Sebagai respons terhadap dampak ekonomi dari pandemi, pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan, dimana aturan tersebut membawa dampak positif bagi Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM, dimana pada peraturan sebelumnya Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM diwajibkan untuk membayar pajak penghasilannya setiap bulan sebanyak 0,5% dari omzet bruto tanpa adanya batasan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak). Akan tetapi banyak Wajib Pajak yang tidak mengetahui aturan terbaru mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan ini. Tujuan penelitian ini adalah meneliti Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Semarang Mengenai Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2022 dan upaya KP2KP Ungaran dalam meningkatkan pemahaman wajib pajak Orang Pribadi UMKM di Kabupaten Semarang. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis adalah suatu pendekatan secara empiris atau lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Semarang relatif tinggi, mencerminkan efektivitas kebijakan perpajakan dan upaya edukasi yang dilakukan oleh otoritas pajak setempat, adapun program KP2KP Ungaran berupa Tax Goes to School and Tax Goes to Campus; Penyuluhan di Lembaga Pemerintah, Asosiasi, dan Lembaga Masyarakat; dan Asistensi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Kata Kunci: pajak, pp no 55, pk2kp.
KEABSAHAN TANDATANGAN ELEKTRONIK (DIGITAL SIGNATURE) YANG TIDAK TERSERTIFIKASI BERDASARKAN PP NOMOR 71 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK M. Rizal Fachruddin; Arikha Saputra
YUSTISI Vol 12 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i1.18888

Abstract

Dalam penelitian ini penulis ingin mengemukakan perihal keabsahan tanda tangan yang tidak tersertifikasi dengan menggunakan indikator Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Digital signature adalah jenis kriptografi asimetrik. Digital signature ini digunakan untuk memastikan bahwa penerima menerima pesan yang diterima sungguh berasal dari pengirim yang dimaksudkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa keabsahan digital signature yang tidak tersertifikasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik serta perbedaan digital signature tersertifikasi dan tidak tersertifikasi. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal/normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Berdasarkan Pasal 59 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, bahwa digital signature harus dibuat di Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PsrE) untuk dapat dikatakan tersertifikasi, dan apabila tandatangan digital tidak melalui PsrE maka dikatakan tidak tersertifikasi, yang mana tandatangan digital tidak tersertifikasi tetap dapat digunakan namun dalam pembuktian di persidangan tidak dianggap sah karena tidak memenuhi unsur otentikasi pemilik tandatangan digital dan unsur otentikasi dokumen. Perbedaan antara digital signature tersertifikasi dengan digital signature tidak tersertifikasi yang sangat mendasar, yakni dari aspek bentuk, validitas identitas, kekuatan hukum, proses pembuatan, serta fungsi dan kegunaannya. Yang paling penting perbedaan digital signature tersertifikasi dengan digital signature tidak tersertifikasi adalah pada kekuatan hukumnya, yang mana tandatangan digital tidak tersertifikasi tidak dilindungi oleh undang-undang. Kata Kunci: digital signature, keabsahan, tandatangan elektronik.
ANALISIS PEMAHAMAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KABUPATEN SEMARANG MENGENAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2022 TENTANG PENYESUAIAN PENGATURAN DI BIDANG PAJAK PENGHASILAN UNTUK WAJIB PAJAK UMKM Yohanes Setyo Budi Gunawan; Arikha Saputra
YUSTISI Vol 12 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i1.18889

Abstract

Sebagai respons terhadap dampak ekonomi dari pandemi, pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan, dimana aturan tersebut membawa dampak positif bagi Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM, dimana pada peraturan sebelumnya Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM diwajibkan untuk membayar pajak penghasilannya setiap bulan sebanyak 0,5% dari omzet bruto tanpa adanya batasan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak). Akan tetapi banyak Wajib Pajak yang tidak mengetahui aturan terbaru mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan ini. Tujuan penelitian ini adalah meneliti Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Semarang Mengenai Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2022 dan upaya KP2KP Ungaran dalam meningkatkan pemahaman wajib pajak Orang Pribadi UMKM di Kabupaten Semarang. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis adalah suatu pendekatan secara empiris atau lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Semarang relatif tinggi, mencerminkan efektivitas kebijakan perpajakan dan upaya edukasi yang dilakukan oleh otoritas pajak setempat, adapun program KP2KP Ungaran berupa Tax Goes to School and Tax Goes to Campus; Penyuluhan di Lembaga Pemerintah, Asosiasi, dan Lembaga Masyarakat; dan Asistensi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Kata Kunci: pajak, pp no 55, pk2kp.
LEGAL PROTECTION MEASURES AGAINST THE DISTRIBUTION OF EXPIRED FOOD IN SEMARANG CITY Analia, Rindu Bening; Suliantoro, Adi; Saputra, Arikha
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 13, No 1 (2025): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v13i1.6073

Abstract

Expired food refers to products that have passed their consumption date or expiry date. In Semarang, four modern retailers have been found selling expired food products, including gift packages and canned goods. This study aims to identify the legal protections and responsibilities of businesses regarding the circulation of expired food in Semarang, as well as the roles of the local government and the community in addressing this issue. The research employs a normative juridical approach, analyzing relevant regulations descriptively and qualitatively. Findings indicate that legal protection is outlined in Article 1508 and 1509 of the KUHPer; Article 3, 4(a), 8(1)(g), and 8(2) of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection; Article 3 and 9 of Minister of Health Regulation No. 180/MEN.KES/IV/1985 on Expired Food; Article 86(2), 90(1), and 99 of Law No. 18 of 2012 on Food; and Article 146(1), 147(1), and 148 of Law No. 17 of 2023 on Health. Business operators are responsible for providing compensation, while government bodies such as BPOM and LPKSM, including LP2K, are tasked with overseeing the matter.Keywords: Legal Protection; Food; Expiry.
Implementasi Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 terhadap Perlindungan Hukum dan Kendalanya pada Orang dengan Gangguan Jiwa di Kota Semarang Ibadiyah, Annisa Auwla Fil; Listyarini, Dyah; Saputra, Arikha
As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga  Vol. 6 No. 3 (2024): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/as.v6i3.2105

Abstract

The number of people with mental disorders in Semarang City continues to increase. The large number of people with mental disorders in Semarang needs to be addressed seriously to prevent causing discomfort in social activities. Therefore, the author compiled a journal titled "Implementation of Law Enforcement Law Number 18 of 2014 concerning Legal Protection and Constraints on People with Mental Disorders in Semarang City." This journal aims to uncover issues related to how the implementation of Law Number 18 of 2014 on law enforcement against legal protection for people with mental disorders in Semarang City and what factors cause people to experience mental disorders in Semarang City. The research method used in this study is a qualitative method with a socio-legal juridical approach. The data used in this study was obtained using data collection techniques through interviews conducted with Mrs. Lela Dwipayana, S.H. as the Social Rehabilitation Staff of the PMKS Guidance Service Sub-Coordinating Social Welfare Services. The results of this study found that Law Number 18 of 2014 on Mental Health has protected people with mental disorders by being handled by the Social Service in Semarang City.  
FINANCIAL SERVICES AUTHORITY IN CONSUMER AND PUBLIC PROTECTION ON ONLINE LOAN BASED ON FINANCIAL SERVICES AUTHORITY REGULATION (POJK) NUMBER 22 OF 2023 Yuli Antono, Vydo; Saputra, Arikha
Jurnal Meta-Yuridis Vol 8, No 2 (2025)
Publisher : fakultas hukum universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/m-y.v8i2.23379

Abstract

This research employs a normative juridical method, using a statutory approach and literature review related to consumer protection in the online lending industry. The analysis focuses on the Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 22/POJK.01/2023 as the legal basis for consumer protection in the financial services sector, particularly in technology-based lending services. The findings reveal that POJK Number 22/POJK.01/2023 provides a stronger legal foundation for consumer protection by emphasizing the obligations of financial service providers to deliver transparent information, uphold fair treatment principles, and offer responsive complaint handling mechanisms. Additionally, the OJK holds the authority to supervise and take action against violations committed by online lending providers.In conclusion, the Financial Services Authority plays a strategic role in protecting consumers and the public in the online lending sector through the implementation and supervision of POJK Number 22. This regulation serves as a crucial instrument to encourage ethical, transparent, and responsible business practices among service providers, while also ensuring a sense of security for the public in accessing digital financial services
TINDAKAN HUKUM PENGGUNAAN PONSEL PADA OJEK ONLINE SAAT BERKENDARA Saputra, Arikha
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 5 No 2 (2019): Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v5i2.17895

Abstract

ABSTRAKPada era saat ini transportasi merupakan sarana yang umum yang digunakan untuk mengangkut barang atau manusia dari satu tempat ke tempat lain. Transportasi dinilai dianggap telah menjadi kebutuhan yang pokok bagi setiap manusia untuk melakukan berbagai aktivitas sehari-hari misalnya bekerja atau sebagai penunjang usaha sehingga bisa dikatakan bahwa transportasi di era sekarang telah menjadi jantung dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Transportasi darat yang dahulu melakukan kegiatannya di tempat-tempat tertentu namun di era milenia sekarang telah menjamur dan mulai digemari atau digandrungi oleh masyarakat umum yaitu transportasi darat berbasis online sehingga memunculkan aktivitas penggunaan ponsel atau alat telekomunikasi yang digunakan oleh pengangkut dalam hal ini transportasi online.Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum dengan mempergunakan cara pendekatan yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, karena penelitian ini dapat memberikan gambaran serta analisis, yang menyeluruh dengan secara sistematis mengenai kenyataan yang ada di lapangan khususnya mengenai tentang pengaturan penggunaan ponsel saat berkendara yang terdapat di dalam perundang-undangan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan observasi dan wawancara serta dengan menggunakan perundang-undangan yang berlaku.Pengguna ponsel berbasis aplikasi dipermudah dengan adanya layanan cepat pemesanan moda transportasi online yang disebut ojek online yang berbasis aplikasi. Dengan melakukan pemesanan secara online maka secara otomatos akan timbul suatu perjanjian online diantara kedua belah pihak antara pengemudi dan pengguna atau penumpang.Perjanjian dalam ojek online tertera atau muncul dalam ponsel penumpang dan pengemudi sebagai transaksi perjalanan yang telah di sepakati keduanya. Transaksi elektonik dalam perjalanan ojek online merupakan perjanjian yang saling melekat kepada kedua belah pihak dalam suatu kegiatan pengangkutan. Dengan melakukan pemesanan secara online maka secara otomatis akan timbul suatu perjanjian online diantara kedua belah pihak antara pengemudi dan pengguna atau penumpang.Perjanjian dalam ojek online tertera atau muncul dalam ponsel penumpang dan pengemudi sebagai transaksi perjalanan yang telah di sepakati keduanya. Transaksi elektonik dalam perjalanan ojek online merupakan perjanjian yang saling melekat kepada kedua belah pihak dalam suatu kegiatan pengangkutan. Pelarangan penggunaan handphone atau ponsel di jalan raya saat berkendara sebagaimana yang tercantum dalam perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang tercantum dalam pasal 106 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi” sehingga memunculkan kebijakan atau tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian ialah dengan menerapkan cara 3E yaitu : Enginering, Education dan Enforcement. Kata Kunci : Transportasi Online, Tindakan Hukum, UULAJ
PENERAPAN PERJANJIAN DALAM HUBUNGAN KERJA DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DRIVER ONLINE Saputra, Arikha; Muzayanah, Muzayanah; Andraini, Fitika
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 6 No 1 (2020): Februari, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v6i1.23529

Abstract

Transportasi dinilai sangat penting selain digunakan sebagai alat perpindahan orang maupun barang, transportasi pun berguna untuk mempercepat roda perekonomian, hal ini dikarenakan tanpa transportasi maka segala aktifitas akan terkendala sehingga mengakibatkan terkendalanya perekonomian. Ditandainya perubahan mengenai moda transportasi online, hal ini berdampak pula pada perkembangan dari sistem pekerjaan yang semula menggunakan sistem konvensional menjadi sistem aplikasi online.Penelitian hukum ini mempergunakan pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis, penelitian ini diharapkan dapat memunculkan gambaran serta analisis, yang menyeluruh dengan secara sistematis mengenai kenyataan yang ada di lapangan khususnya mengenai tentang penerapan perjanjian hubungan kerja dan perlindungan sebagaimana yang terdapat di dalam perundang-undangan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan observasi dan wawancara serta dengan menggunakan perundang-undangan yang berlaku.Perjanjian kemitraan yang memiliki bentuk perjanjian sebagai perjanjian bagi hasil, perjanjian keagenan, dan perjanjian sub-kontrak. Sehingga sesuai dengan isi dari perjanjian kemitraan bahwa perusahaan transportasi onlinememposisikan pekerja atau driver sebagai mitra kerja dalam menjalankan kegiatan transportasi. Perjanjian hubungan kerja kemitraan tidak mengenal adanya atasan (majikan) dan bawahan seperti yang dikenal di dalam perjanjian kerja namun dalam perjanjian kemitraan semua pihak berada pada posisi yang sama kedudukannya. Dalam kegiatan transportasi online ialah perjanjian kemitraan yang memilki sifat kesetaraan para pihak sehingga dalam pelaksanaan unsur-unsur hubungan kerja yang terjadi ialah tidak berdasarkan dari pihak pertama atau pengusaha saja. Sehingga mengenai hubungan kerja yang menyebutkan bahwa terdapat unsur-unsur mengenai pekerjaan, upah dan perintah, mengenai ketiga hal unsur dalam hubungan kerja tidak memenuhi unsur-unsur yang terjadi pada perjanjian kemitraan antara perusahaan transportasi online dan driver.Perlindungan yang didapati oleh pengemudi tertuang pada pasal 16 ayat 16 ayat (3) huruf h dan i yakni mendapatkan kepastian santunan jika terjadi kecelakaan, dan kepastian mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan sosial kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan walaupun dalam penerapannya pelasksaanaan perlindungan yang diberikan dengan menggunakan syarat disaat pengemudi melaksanakan kegiatan pengangkutan.
KAJIAN YURIDIS TERHADAP HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA KORUPSI UNTUK MENCALONKAN DIRI PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH Muzayanah, Muzayanah; Saputra, Arikha
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 6 No 2 (2020): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v6i2.28100

Abstract

Pemilihan Kepala Daerah merupakan kegiatan dalam rangka melaksanakan sistem pemerintahan yang berbentuk demokrasi. Dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah bertujuan untuk mendapatkan pemimpin daerah yang berkualitas, mampu bekerja dengan jujur, bersih dan berwibawa, tentu dibutuhkan calon-calon peserta pemilihan kepala daerah yang diusung oleh Partai politik maupun yang maju secara Independen yang benar-benar berkualitas. Diantara syarat seorang calon kepala daerah, baik itu untuk tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota, maka seseorang calon itu harus tidak dalam status mantan narapidana. Apabila kita mencermati ketentuan UUD 1945, maka seorang mantan narapidana juga sebagai warga negara yang memiliki hak politik yang sama dengan warga negara lainnya. Adanya ketentuan yang merupakan syarat untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah pada pemilihan kepala daerah jelas membatasi bahkan meniadakan hak seseorang untuk ikut serta dalam menggunakan hak azasinya. Hal ini jelas merupakan pelanggaran terhadap hak azasi seseorang, yang dalam hal ini hak politik yang dimiliki oleh seorang mantan narapidana khususnya pada kasus korupsi.  Permasalahan penelitian ini adalah Bagaimana Kajian Yuridis Terhadap Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Untuk mencalonkan Diri Pada Pemilihan Kepala Daerah ?. Penelitian ini memiliki spesifikasi Yuridis Normatif. Metode penelitian dengan Library research. Adapun metode pengumpulan data dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta tersier. Hasil penelitian dengan mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi  tentang Hak Politik mantan narapidana kasus korupsi yang merupakan hasil putusan uji materiel terhadap PKPU yang mengatur tentang syarat-syarat untuk calon Kepala Daerah pada Pemilihan Kepala Daerah yang  bertentangan dengan  UU nomor : 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah.  Hak Uji materiel terhadap peraturan yang  bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka kewenangan hak menguji ada pada Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan Mahkamh Konstitusui memberi kepastian hukum bahwa seorang mantan Narapidana kasus korupsi masih diperbolehkan untuk mencalonkan diri pada pemilihan kepala daerah karena mantan narapidana masih memiliki hak politik sebagai warga negara. Untuk dapat mencalonkan diri pada pemilihan kepala daerah, maka mantan narapidana setelah melewati masa 5 (lima)tahun  selesai menjalani masa hukuman dan telah kembali kepada kehidupan masyarakat sebagaimana kehidupan masyarakat lainnya. Menghormati hak politik mantan narapidan kasus korupsi sebagai pengakuan terhadap hak azasi manusia dalam negara Republik Indonesia yang merupakan hak konstitusional yang diatur dalam UUD Tahun 1945. 
Co-Authors Adi Suliantoro Adi Suliantoro Adi Suliantoro Adrian Avan Rizqy Saputra Alda Meydiyana Sagita Alfiana, Ana Analia, Rindu Bening Anisa Putri Agustin Annisa Auwla Fil Ibadiyah Antono Adhi Ardhan Ardiyanto Aris Nursetyabudi Asyifa Nasyadira Bayu Kurniawan Budi Ispiyarso Budi Santoso Choiril Ilham, Priambudi Della Cahaya Ningrum Dilaga, Daniel Dikya Dyah Listiyorini Dyah Listiyorini Dyah Listyarini Dyah Listyarini Dyah Listyarini, Dyah Dyah Listyorini Dyah Listyorini Fitika Andraini Fitika Andraini Fitika Andraini Fortuna, Arina Dewi Habibi, Khairul Hana Nur Falinda Hapsari, Herning Tyas Setyo Hermawan, M. Ibnu Ibadiyah, Annisa Auwla Fil Indra Cahyaning Widhi Siswoyo Listiyorini, Dyah Listyorini, Dyah M. Rizal Fachruddin Marshella, Evi Maulyda Zulfa Fajri A Mita Ayu Larasati Muhammad Tirta Aji Nughroho Mukti Sari Muzayanah Muzayanah Muzayanah Muzayanah Putra, Reza Adi Sanistya Ardi Lestari Septiyanto, Raskhafi Fajar Suciyaningsih Surya Darma Susanto, Albertus Fredi Syahrul R, Syahrul Teguh Wahyu Akbari Tiara Cantika Puja Ramadani Tiara Cantika Puja Ramadani Wulan Ndari, Mita Yohanes Setyo Budi Gunawan Yuli Antono, Vydo