Claim Missing Document
Check
Articles

PENEGAKAN E-TILANG BERDASARKAN KESALAHAN DALAM BERLALU LINTAS Saputra, Arikha; Suliantoro, Adi; Andraini, Fitika; Listyorini, Dyah
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8 No 1 (2022): Februari
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v8i1.43717

Abstract

Sebagaimana yang tertuang di dalam bunyi pasal 5 ayat (3) huruf e Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan bahwa urusan pemerintahan dibidang registrasi dan identifikasii kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penegakan peraturan lalu lintas dilakukan sebagai tindakan dalam hal merubah pola perilaku terhadap kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan pengendara. Masyarakat terkadang masih menganggap bahwa kesalahan yang dilakukan apabila terpantau oleh aparat penegak hukum, sehingga terkadang pengendara abai atau tidak mematuhi aturan keselamatan berkendara di jalan raya. Di era saat ini, penggunaan media elektronik pada bidang lalu lintas telah menjadi inovasi yang dilakukan oleh polisi lalu lintas. Kemajuan teknologi di era globalisasi ini membantu penegakan hukum sebagai langkah untuk mengatasi permasalahan terhadap pelanggaran khususnya pelanggaran yang terjadi di jalan raya. Polisi Lalu Lintas melakukan penerapan sistem penilangan terbaru yang dikenal dengan E-Tilang. E-tilang atau ETLE (Elektronic Traffic Law Enforcment) merupakan sistem proses penilangan yang dilakukan oleh polisi Lalu Lintas dengan menerapkan cara digitalisasi teknologi yakni pemanfaatan sistem CCTV sebagai pengawas. Dengan menggunakan teknologi dalam penilangan diharapkan dapat mempermudah proses penilangan terhadap pengendara yang melakukan kesalahan atau pelanggaran yang terjadi di jalan raya yang mana bukan lagi petugas yang menjadi pengawas atau penindak, namun pengendara yang kedapatan melakukan kesalahan berlalu lintas akan terekam dan tertangkap oleh kamera CCTV. Sehingga CCTV telah menjadi kamera pengawas yang nantinya akan direkam dan dicatat oleh anggota kepolisian yang bertugas memantau pada layar monitor. Kesalahan yang dilakukan oleh pengendara lah yang menjadi hal yang dapat ditangkap atau direkam oleh CCTV yang nantinya pemilik kendaraan akan diberikan surat konfirmasi ETLE yang disertai dengan foto kesalahan yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan bermotor di jalan raya. Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana yang tertuang dalam bunyi pasal 234 ayat (2) yang menyebutkan bahwa setiap pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggungjawab atas kerusakan jalan dan/atau perlengkapan jalan karena kelalaiian atau kesalahan pengemudi. Dengan adanya pasal tersebut memberikan pemahaman bahwa penindakan dengan menggunakan e-tilang didasari oleh kesalahan pengemudi. Oleh karena itu, pengendara yang melakukan kesalahan apabila terekam oleh CCTV maka pengendara akan diberikan surat konfirmasi e-tilang atau ETLE (Elektronic Traffic Law Enforcment), yang disertai dengan gambar kendaraan serta kesalahan atau pelanggaran yang dilalukan oleh pengendara. Penindakan terhadap pelanggaran menggunakan barang bukti rekaman elektronik dilakukan dengan memberikan surat tilang yang dilampiri dengan bukti rekaman alat penegakan hukum elektronik, yang sesuai dengan pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraann Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
PENERAPAN PENDIDIKAN HUKUM PADA SISWA SMA DALAM MEWUJUDKAN KESADARAN HUKUM DAN PENEGAKAN HUKUM DI SMA MUHAMMADIYAH 2 SEMARANG Dyah Listyorini; Arikha Saputra; Fitika Andraini
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8 No 2 (2022): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v8i2.48624

Abstract

Indonesia is a state of law, therefore the law in Indonesia must be obeyed and enforced. To be able to obey and enforce the law, people must understand and understand what the law is. there are so many cases of law violations committed by high school students because they do not understand the law. This research is entitled "Application of Legal Education in High School Students in Realizing Legal Awareness and Law Enforcement in SMA Muhammadiyah 2 Semarang". Researchers in carrying out this research use a sociological juridical approach, namely by emphasizing research that aims to obtain legal knowledge empirically by going directly to the object, what is meant here is that researchers conduct direct interviews with students of Muhamadiyah 2 Semarang High School about the importance of implementing legal education in create legal awareness and law enforcement. The application of legal education is considered very important so that it can be included in school curriculum subjects as well as through legal counseling in collaboration with the relevant agencies so that students have a strong legal awareness, can distinguish between right actions and wrong actions as well as sanctions from existing law enforcement.
PERAN PPNS SAT POL PP DALAM PENEGAKAN PERDA NO 8 TAHUN 2009 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL DIKOTA SEMARANG Aris Nursetyabudi; Dyah Listyarini; Arikha Saputra
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8 No 2 (2022): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v8i2.51185

Abstract

The Civil Service Police Unit (Satpol-PP) is a government apparatus at the regional level which has the function to carry out Regional Regulations and Regional Head Regulations on the basis of Law 23 of 2014 concerning Regional Government. Then this was continued in Government Regulation Number 16 of 2018 concerning the Civil Service Police Unit. Therefore, considering the importance of the role of Satpol-PP in enforcing regional regulations, this 'research' aims to find out how the 'role of the police unit' civil service in Semarang City is in enforcing regional regulations No. 8 of 2009 concerning 'Supervision' and 'Control of alcoholic beverages. in the city of Semarang. The research method used is the normative juridical method with case studies on enforcement by the Civil Service Police Unit (Satpol-PP) in Semarang City whose data includes: data on cafes, restaurants, karaoke places and/or places where alcohol drinks do not meet the requirements as regulated in Regional Regulation No. 8 of 2009, there are still many restaurants that do not meet the requirements stipulated in the legislation. Therefore, the role played by the Civil Service Police Unit is by litigation, namely the enforcement process as stipulated in the Criminal Procedure Code and Administrative Sanctions in the form of administrative termination in the form of temporary suspension.
KEDUDUKAN DAN KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN KERJASAMA MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ANTARA RSUD TUGUREJO DENGAN BPJS KESEHATAN DALAM BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DITINJAU DARI SEGI HUKUM KONTRAK Darma, Surya; Saputra, Arikha
Hukum Responsif Vol 15 No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v15i1.8904

Abstract

Kesehatan adalah hal penting bagi setiap orang. Hal ini membuat perlu diadakannya suatu lembaga pemerintah yang dapat menjamin kesejahteraan dan jaminan untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikembangkan di Indonesia merupakan bagian dari SJSN. Untuk dapat mewujudkan kerjasama yang baik antara masyarakat dan pihak penyedia pelayanan kesehatan seperti rumah sakit. Salah satu bentuk kerjasama yang terjalin adalah antara RS Tugurejo Semarang dengan BPJS Kesehatan Cabang Semarang melalui perjanjian kerjasama MoU. Kerjasama tersebut dilakukan atas dasar  pentingnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat khususnya kepada peserta program Jaminan Kesehatan melalui BPJS. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang dibuatnya perjanjian kerjasama MoU antara RSUD Tugurejo dengan BPJS Kesehatan dalam bidang pelayanan kesehatan dan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan dan kekuatan hukum perjanjian kerjasama MoU antara RSUD Tugurejo dengan BPJS Kesehatan dalam bidang pelayanan kesehatan ditinjau dari segi hukum kontrak. Karena penelitian ini bersifat noarmatif maka fokus datanya pada data sekunder yaitu melalui dengan didukung dokumen – dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini.  Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Latar belakang dibuatnya perjanjian kerjasama MoU antara RSUD Tugurejo dengan BPJS Kesehatan dalam bidang pelayanan kesehatan merupakan wujud implementasi terhadap pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Kedudukan dan kekuatan hukum perjanjian kerjasama MoU RSUD Tugurejo dengan BPJS Kesehatan Cabang Semarang dalam bidang pelayanan kesehatan ditinjau dari segi hukum kontrak telah secara sah memenuhi syarat dalam suatu Kontrak perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPerdata.
PELAKSANAAN PROGRAM ASURANSI KESEHATAN BAGI PESERTA IBADAH HAJI DAN UMROH PADA PT. ASURANSI JIWA BRINGIN JIWA SEJAHTERA CABANG SEMARANG Adrian Avan Rizqy Saputra; Arikha Saputra
Collegium Studiosum Journal Vol. 6 No. 1 (2023): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v6i1.909

Abstract

Life insurance for Umrah and Hajj services protects pilgrims and their families financially in case of unforeseen events during Hajj. This insurance product can cover medical expenses, replacement costs of lost or damaged property, and monetary compensation in the event of death or permanent disability. By having life insurance for Umrah and Hajj, pilgrims can feel comfortable and concentrate on their pilgrimage without worrying about potential financial risks. As a risk transfer institution, insurance companies are always willing to bear all risks insured to them. However, the coverage is certainly based on the type of insurance company itself. The result of the study is PT. Asuransi Bringin Jiwa Sejahtera Jiwa organizes a Health Insurance Program for Hajj and Umrah participants by ensuring compliance with Article 80 of Law Number 8 of 2019 and Article 5 of Government Regulation Number 8 of 2022. The insurance covers life, accident, and health insurance for Hajj and Umrah pilgrims, as well as coordinating protection activities for Indonesian citizens abroad, PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera can make claim payments and account deductions on behalf of PT. Life Insurance Brings a Prosperous Life if the documents are completed correctly. If the required documents are not submitted, PT. Asuransi Bringin Sejahtera Life may request the Head Office to forward the claim documents to the relevant Branch Office within 14 working days., Insurance Claim Barriers Customers are often delayed due to factors such as long filing times, incomplete requirements, premium payments, and insurance decision-making time. Insurers face obstacles such as slow resolution of problems and lengthy compensation processes, which can result in cancellation of coverage if the insurer already knows the real situation. The insurer must also address false or untrue statements or failure to disclose known information to the insured, as per Article 251 KUHD.
Kajian Yuridis Dispensasi Perkawinan Terhadap Tingkat Perceraian Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Jepara Alfiana, Ana; Saputra, Arikha
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.2309

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek yuridis terkait dispensasi perkawinan dan dampaknya terhadap tingkat perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Jepara. Penulis ingin memahami korelasi antara jumlah permohonan dispensasi perkawinan dan angka perceraian di Pengadilan Agama Jepara. Selain itu, penelitian ini juga berupaya untuk mengetahui langkah-langkah yang diambil oleh Pengadilan Agama Jepara dalam mengatasi tingginya tingkat permohonan dispensasi perkawinan dan perceraian di Kabupaten Jepara. Penelitian ini menggunakan data primer dari wawancara dengan pihak di Pengadilan Agama Jepara dan didukung oleh data sekunder serta tersier dari dokumentasi, buku, jurnal, dan arsip. Metode penelitian mencakup wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Data disajikan secara deskriptif untuk menggambarkan kenyataan di lapangan dan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Analisis ini mengelompokkan data dari permohonan dispensasi perkawinan dan perceraian di Pengadilan Agama Jepara antara 2018-2023, serta mengeksplorasi upaya pengadilan dalam menanggulangi tingginya permohonan dispensasi perkawinan dan angka perceraian. Hasil penelitian menunjukan selama 2020-2023, tidak ada korelasi konsisten antara kenaikan dispensasi perkawinan dan perceraian, kecuali pada 2022 yang dipengaruhi oleh pandemi COVID-19. Usia yang belum cukup menjadi faktor utama permohonan dispensasi, sementara perceraian sering disebabkan oleh perselisihan, masalah ekonomi, dan ketidakharmonisan. Pernikahan pada usia muda cenderung menyebabkan perceraian karena kurangnya kesiapan emosional dan ekonomi. Pengadilan Agama Jepara bekerja sama dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jepara dalam pencegahan pernikahan di bawah umur melalui konseling dan edukasi. Konseling pranikah bertujuan untuk mengurangi angka pernikahan anak dan menurunkan angka perceraian dengan memberikan nasihat dan mengoptimalkan upaya mediasi.
TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA KONSUMEN PENGGUNA APLIKASI PINJAMAN ONLINE LEGAL (STUDI KASUS PADA APLIKASI PINJAMAN ONLINE ADAKAMI) Wulan Ndari, Mita; Saputra, Arikha
Jurnal Media Justitia Nusantara Vol 13 No 2 (2023): September 2023
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/mjn.v13i2.2732

Abstract

One of the online loan applications that is being studied in this research is the AdaKami application. AdaKami is a local online peer-to-peer lending platform that provides loan (credit) facilities without collateral, this requires a study of legal protection from AdaKami for application users and must be reviewed from a positive legal perspective in Indonesia. There are two objectives of this research, namely exploring legal protection for users in the AdaKami online loan application and a positive legal review of the legal protection of users of online loan applications. This type of research is doctrinal/normative law research. Where this research is focused on examining the application of the rules or norms in positive law. The results of the study show that AdaKami does not disseminate data outside of emergency contacts and is subject to statutory regulations, then the protection that can be provided according to positive law is preventive and repressive.
Perlindungan Hukum Bagi Driver Go-Jek Terhadap Orderan Go-Food Fiktif di Kota Semarang Hermawan, M. Ibnu; Saputra, Arikha
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 3 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/.v12i3.2549

Abstract

Perkembangan teknologi dalam dunia bisnis, yaitu di bidang startup digital (perusahaan rintisan) telah menjadi salah satu magnet untuk memulai usaha di berbagai bidang, seperti jual beli online, penyedia jasa online, pemesanan tiket online dan banyak lagi yang lainnya. Dalam penelitian ini membahas tentang layanan Go-Food, khususnya driver yang mengalami orderan fiktif di Semarang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Tujuan yang ingin dicapai peneliti adalah menganalisis dan menjawab permasalahan terkait praktik orderan fiktif terhadap pengemudi Go-Jek pada layanan go-food di Kota Semarang dan perlindungan hukum terhadap driver Go-Jek yang dirugikan akibat kasus orderan Go-Food fiktif di Kota Semarang. Adapun hasil dari penelitian bahwa praktik orderan fiktif Go-Food di Semarang berdasarkan hasil wawancara adalah sebagai berikut, 1) Driver mendapatkan orderan dari konsumen; 2) Driver memesan makanan sesuai aplikasi; 3) Driver menuju lokasi; 4) Konsumen hilang kontak dan titik lokasi palsu/fiktif; 5) Driver menunggu sekitar tga puluh menit; 6) Driver lapor ke pihak Go-Jek; 7) Dalam waktu 1x24 jam driver mendapatkan ganti rugi dari Go-Jek. Kemudian untuk ganti rugi dari pihak Go-Jek kepada driver, diberikan oleh pihak Go-Jek berupa materi uang sesuai dengan besarnya pesanan yang telah dipesan oleh konsumen yang melakukan tindakan orderan fiktif.
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA KARYAWAN TERKAIT WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU Khairul Habibi; Arikha Saputra
The Juris Vol. 7 No. 2 (2023): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v7i2.1038

Abstract

The default case that occurred at PT Thania Indo Jaya against 2 (two) employees out of a total of 4 (four) employees with a Specific Time Work Agreement (PKWT) who was laid off due to the co-19 pandemic, namely not giving compensation rights to these employees. In this case, the Government is consistent in maintaining PKWT by issuing Perpu Number 2 of 2022 and Government Regulation Number 35 of 2021. The purpose of this study is to determine legal protection for PKWT employees at PT. Thania Indo Jaya Semarang and PKWT arrangements in laws and regulations, legal consequences in the event of default between the Company and employees. This study uses a type or type of normative juridical study. Data collection techniques are carried out through interviews, observation and documentation studies. The results of the study show that legal protection for PKWT employees at PT. Thania Indo Jaya Semarang is in the form of employment social security for employees, except for employees who are still apprentices, where employees who are still apprentices only get guarantees from the funeral service, provide work clothes and work tools, and form a P2K3 team. PT Thania Indo Jaya Semarang has committed a crime (default), so that it can be subject to a maximum imprisonment of 4 (four) years and/or a maximum fine of Rp. 400,000,000;- (four hundred million rupiah). Legal consequences if there is a default in the work agreement, which in the cancellation of the agreement is regulated in Articles 1451 and 1452 KUHP.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI PT APPAREL ONE INDONESIA 1 Hapsari, Herning Tyas Setyo; Saputra, Arikha
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7 No. 2 (2023): September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v7i2.5568

Abstract

Workers with Disabilities, especially those working in private companies, have rights and obligations to obtain welfare. Private companies have an obligation to employ persons with disabilities as much as 1% (one percent) of the total number of employees working in the company. As explained in Article 53 paragraph (2) of Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities which contains "Private companies are required to employ at least 1% (one percent) of Persons with Disabilities from the total number of employees or workers". Workers with disabilities also have other rights such as obtaining employment opportunities in private companies, obtaining positions according to the type and degree of disability, obtaining health, social and other benefits, and the company is obliged to provide adequate accommodation for workers with disabilities as a form of accessibility, in accordance with what is regulated in the legislation. The research method that was carried out by the researchers used normative juridical research methods and the data used primary and secondary data. The data collection technique used in this research is the interview method for employees with disabilities and HRD PT. Apparel One Indonesia 1 has complied with statutory regulations, such as providing opportunities to work. This company has also provided health insurance, social insurance, work accidents, and others. However, accommodation and accessibility within this company are not adequate, and this company has not fulfilled the quota of workers with disabilities of 1% of the total number of employees.  for workers with disabilities without discrimination and has placed positions that are in accordance with the type and degree of disability.