Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
7.64
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Dinamika Hukum Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Jurnal Komunikasi Hukum Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Jurnal Meta-Yuridis WAJAH HUKUM Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Awang Long Law Review Jurnal Ilmiah Galuh Justisi JURNAL ILMIAH ADVOKASI Transparansi Hukum As-Syar'i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga LEGAL BRIEF Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Hukum Responsif : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Collegium Studiosum Journal Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Arikha Saputra
Universitas Stikubank (Unisbank)
Religion Humanities Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 45 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 45 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PENERAPAN PENDIDIKAN HUKUM PADA SISWA SMA DALAM MEWUJUDKAN KESADARAN HUKUM DAN PENEGAKAN HUKUM DI SMA MUHAMMADIYAH 2 SEMARANG Dyah Listyorini; Arikha Saputra; Fitika Andraini
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 1 (2022): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v10i1.44373

Abstract

Indonesia adalah negara hukum, oleh karena itu hukum di Indonesia harus dipatuhi dan ditegakkan. Untuk bisa mematuhi dan menegakkan hukum, masyarakat harus paham dan mengerti apa itu hukum. banyak sekali terjadi kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh siswa Sekolah Menengah Atas karena mereka tidak memahami hukum. Penelitian ini berjudul “Penerapan Pendidikan Hukum Pada Siswa SMA Dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Dan Penegakan Hukum Di SMA Muhammadiyah 2 Semarang”. Peneliti dalam melaksanakan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu dengan menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya, yang dimaksed disini adalah peneliti melakukan wawancara langsung dengan siswa Sekolah Menengah Atas Muhamadiyah 2 Semarang tentang pentingnya penerapan pendidikan hukum dalam mewujudkan kesadaran hukum dan penegakan hukum. Penerapan pendidikan hukum dinilai sangat penting agar dapat dimasukkan kedalam mata pelajaran kurikulum sekolah maupun melalui penyuluhan hukum yang berkerjasama dengan pihak instansi terkait agar siswa memiliki kesadaran hukum yang kuat, bisa membedakan antara perbuatan yang benar dan perbuatan yang salah serta sanksi dari penegakan hukum yang ada.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Makanan Impor Tanpa Izin Edar Yang Dijual Melalui Aplikasi Shopee Alda Meydiyana Sagita; Arikha Saputra
Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 6 No. 1 (2022): Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/ajudikasi.v6i1.4670

Abstract

Imported food is a processed food originating from abroad which is widely sold through e-commerce, one of which is shopee, the needs and demands of the public, especially in Indonesia for imported food products, make business actors continue to increase the number of products and variations of imported food products traded. However, many imported foods sold through e-commerce shopee do not have a distribution permit from BPOM. Therefore, it is necessary to protect the rights of consumers of imported food as regulated by Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Writing this scientific journal aims to increase understanding of the importance of legal rules that protect consumers on imported food without a distribution permit and to know the form of supervision carried out by BPOM Semarang City on imported food sold through e-commerce shopee. This study uses a normative juridical legal research method with a statutory approach and a fact approach. The types of data and sources used in the research are primary data in the form of direct interviews with BPOM Semarang City in the field of prosecution and secondary data in the form of laws and regulations, books, journals and research results. From the results of the study, it can be concluded that the implementation of legal protection for consumers for imported food products sold through shopee e-commerce has not been effectively implemented because there are still many imported food products without a BPOM distribution permit that are sold through shopee e-commerce and do not comply with security requirements. to be consumed. The requirement for security is in the form of an obligation to have a distribution permit, which is in accordance with Article 91 paragraph (1) of Law Number 18 of 2012 concerning Food which states "In terms of supervision of safety, quality and nutrition, any processed food made domestically or imported for traded in retail packaging, food business actors are required to have a distribution permit”. This is in line with the policy contained in Shopee's e-commerce that it is not allowed to have food without a distribution permit in accordance with the policies that have been applied to the list of prohibited goods and are limited in point (iv) which reads "food and beverages that endanger the safety of its users, or not. having a distribution permit from the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) the seller is not allowed to register food and food-related goods on the shopee site", in addition to the policy given by shopee, BPOM will also carry out Cyber ​​Patrol supervision.
ANALISIS AKIBAT HUKUM PERCERAIAN TERHADAP HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 3122 TAHUN 2019) Indra Cahyaning Widhi Siswoyo; Arikha Saputra
Jurnal Meta-Yuridis Vol 5, No 2 (2022)
Publisher : fakultas hukum universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/m-y.v5i2.12760

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui akibat hukum perceratan terhadap pembagian harta bersama dan untuk mengetahui serta menganalisa  pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perceraian terhadap pembagian harta bersama. Penelitian ini menggunakan metode penulisan yuridis normatif yang bersumber dari studi kepustaakaan, Data penulisan yang disajikan dalam uraian deskriptif analisis ini selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.Akibat Hukum Perceraian Terhadap Pembagian Harta Bersama didasarkan pada ketentuan dari Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni didalam pasal 37, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tepatnya didalam pasal 126-128. Berkaitan dengan Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perceraian Terhadap Pembagian Harta Bersama didalam putusan perkara Nomor 3122/Pdt.G/2019/PA.Smg majelis Hakim telah bersikap adil dan jeli dalam melihat rentetan perkara yang ada. selain itu yang menjadi pertimbangan hakim yang menyandarkan pada pasal Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam.
ANALISIS UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE MELALUI SHOPEE Ardhan Ardiyanto; Arikha Saputra
Jurnal Meta-Yuridis Vol 5, No 2 (2022)
Publisher : fakultas hukum universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/m-y.v5i2.12796

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui Analisis Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen tentang jual beli Online melalui Shopee dan untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan yang sering terjadi dalam transaksi jual beli secara Online dan upaya penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan metode penulisan yuridis normatif yang bersumber dari studi kepustaakaan, Data penulisan yang disajikan dalam uraian deskriptif analisis ini selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen telah memberikan upaya perlindungan terhadap transaksi jual beli melalui Online yakni seperti dicantumkannya hak dan kewajiban yang dimiliki oleh penjual maupun pembeli yang harus dipenuhi. Berkaitan dengan perlindungan terhadap transaksi Online di Shopee, Selain itu dalam penyelesaian sengketa dapat dilakukan di dalam pengadilan maupun di BPSK. Hal tersebut menandakan bahwa Shopee telah melakukan kewajibannya dalam perlindungan hukum terhadap konsumen.
Covid-19 Sebagai Keadaan Memaksa (Force Majeure) Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Bayu Kurniawan; Arikha Saputra
LEGAL BRIEF Vol. 11 No. 3 (2022): August: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (234.893 KB)

Abstract

Corona Virus Disease 19 sudah banyak tersebar diberbagai negara, termasuk Indonesia. Pandemi Covid-19 ini menyebabkan banyak dampak dalam kehidupan masyarakat khususnya dibidang perekonomian. Terdapat banyak pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja karena pandemi ini. Adanya PHK ini dinilai merupakan salah satu efisiensi yang diberlakukan oleh PT Hanchen Industrial Indonesia ditengah pandemi. PT. Hanchen Industrial Indonesia tidak memiliki pemasukan yang cukup untuk dapat menjalankan aktivitas produksi. Akibat minimnya pemasukan mengakibatkan produksi yang terhenti, pada akhirnya perusahaan PT. Hanchen Industrial Indonesia memutuskan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap para pekerjanya dengan alasan Force Majure.  PT. Hanchen Industrial Indonesia terhadap pekerja yang dirumahkan berdasarkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja, pengusaha tetap membayar upah secara penuh terhadap pekerja berupa upah pokok dan tunjangan tetap selama pekerja dirumahkan, dan untuk pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja bentuk perlindungan yang diberikan oleh PT. Hanchen Industrial Indonesia yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa undang-undang mengharuskan PT. Hanchen Industrial Indonesia untuk memberikan uang pesangon, uang jasa/uang penghargaan masa kerja dan uang ganti rugi/uang penggantian hak.
Penerapan Dan Sanksi Hukum UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pelaku Usaha Pedagang Kaki Lima Di Wilayah Semarang Utara Mita Ayu Larasati; Dyah Listyarini; Arikha Saputra
LEGAL BRIEF Vol. 11 No. 3 (2022): August: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (337.872 KB)

Abstract

Penerapan dan perlindungan hukum yang mengatur terhadap perlindungan konsumen sudah diatur didalam undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Didalam skripsi ini dimana agar konsumen dapat mendapatkan jaminan atau pertanggung jawaban terhadap apa yang dibeli terhadap barang atau jasa dari para penjual pedagang kaki lima, adapun dalam skripsi ini bertujuan agar mengetahu penerapan dan Sanksi UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap pelaku usaha pedagang kaki lima di wilayah semarang Utara.Di dalam Penelitian ini agar untuk mendapatkan data serta infomasi analisa data dilakukan dari hasil mengolahan data yang telah terkumpul dan selanjutanya dianalisis.Penulis menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan cara menganalisis data-data serta studi kepustakaan dan sumber data primer berupa wawancara dengan narasumber ketua paguyuban pedagang kaki lima wilayah semarang Utara di lapangan.Berdasarkan hasil dari penelitian yang penulis lakukan dapat diperoleh hasil dan kesimpulan yaitu bahwa para pedagang kaki lima diwilayah semarang utara masih belum banyak yang mengetahui mengenai UU No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen serta sanksi apa saja yang dapat diberikan jika para pedagang kaki lima ketahuan melakukan kecurangan atau pelanggaran dalam berjualan.Namun pemerintah sudah melakukan adanya penyuluhan terhadap para penjual pedagang kaki lima, berdasarkan kesimpulan bahwa setiap para pelaku usaha pedagang kaki lima diwilayah semarang utara tetap berupaya menjual barang dagangannya dengan baik dan bertanggung jawab apabila terdapat barang atau produk yang tidak sesuai saat ditawarkan dan dibeli oleh konsumen.
HAK SUBROGRASI PERUSAHAAN ASURANSI TERHADAP KENDARAAN YANG DI ASURANSIKAN Muhammad Tirta Aji Nughroho; Arikha Saputra
LEGAL BRIEF Vol. 11 No. 3 (2022): August: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (215.792 KB)

Abstract

ABSTRAK Asuransi sebagai organisasi yang terlibat dalam pertanggungan risiko semakin hadir secara signifikan di masyarakat, yang ditunjukkan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam kenyataannya, jika pihak tertanggung menderita kerugian yang disebabkan oleh kelalaian orang lain atau pihak ketiga, dan penanggung telah menanggung kerugian tersebut, maka hak tertanggung segera beralih kepada penanggung; ini dikenal sebagai konsep subrogasi dalam hukum asuransi.permasalahan yang muncul adalah dalam pelaksanaan asuransi. Gagasan subrogasi, yang awalnya dimaksudkan sebagai perlindungan bagi perusahaan asuransi, tidak pernah digunakan. Hasil penerapan hak subrogasi perusahaan asuransi terhadap kendaraan yang diasuransikan adalah hak subrogasi langsung dialihkan dari tertanggung kepada penanggung setelah penanggung membayar ganti rugi kepada tertanggung dengan syarat-syarat polis asuransi dan mengenai upaya-upaya perusahaan asuransi jika hak subrogasi tidak dilaksanakan maka perusahaan asuransi akan berusaha. Jika tertanggung memberikan informasi palsu, perusahaan asuransi secara hukum diizinkan untuk membatalkan polis tanpa mengembalikan uang. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6 PSAKBI
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENUMPANG JASA ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM TRAYEK Hana Nur Falinda; Arikha Saputra
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 2 (2022): September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v6i2.5624

Abstract

The purpose of this research is to get a complete and clear picture of the problems that exist in society. The problem raised is how the legal protection of what factors affect Article 143 and its legal remedies. The writing method that underlies this research is a normative juridical research method with analytical descriptive nature. Legal protection for passengers from transportation as contained in Article 192 paragraph (1) of Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation (UULLAJ), that public transportation companies are responsible for losses suffered by passengers who die or are injured as a result of transportation operations. , unless caused by an unavoidable or unavoidable event or by mistake. The form of responsibility can be in the form of compensation in the form of providing assistance or care and accident compensation. Some of the factors that cause traffic violations in Semarang Regency, namely the human factor, this is the lack of public understanding in maintaining traffic safety by following the rules in (UULLAJ) such as not wearing a standard helmet, not carrying a driving license (SIM) and STNK and not on the right route. Various ways of overcoming efforts have been carried out by the Semarang Regency Government and the police by using preemptive (educational), preventive (preventive) and repressive (law enforcement) methods. Meanwhile, from the Semarang Regency Transportation Agency, which acts as the Regency government. Semarang, which has attempted to take action against traffic violations such as carrying out roadworthy controls for motorized vehicles whose targets are goods vehicles, public transport vehicles and controlling the administrative requirements of public transport agreements.
Penegakan Hukum dan Sanksi Serta Kendala pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Tiara Cantika Puja Ramadani; Dyah Listyarini; Arikha Saputra
As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Vol 6 No 2 (2024): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/as.v6i2.6534

Abstract

Smoking is the act of inhaling tobacco smoke, which has serious impacts on health and society. Even though reduction efforts have been made, Indonesia has a high smoking prevalence rate. No-Smoking Areas are regulated by Law Number 3 of 2013. Challenges in enforcing the rules arise in public places, with a lack of awareness and supervision. This research highlights the obstacles and effectiveness of law enforcement by Satpol PP in Semarang City regarding Regional Regulation Number 3 of 2013 concerning No-Smoking Areas. This research uses qualitative methods to explain the interactions between researchers and respondents. Research parameters include analysis and description. The data source is secondary data from primary and secondary legal materials. Data collection methods involve interviews, observation, literature study, and documentation. Data is presented in narrative form, and data analysis uses a qualitative normative approach. The research focuses on enforcing no-smoking area rules in the city of Semarang. Semarang, capital of Central Java, Indonesia. The research highlights the enforcement of Semarang City Regional Regulation Number 3 of 2013 concerning No-Smoking Areas. Routine Satpol PP outreach in schools, public places, offices and tourist attractions increases public awareness. Sanctions include warnings, statements that you will not smoke, and sanctions for minor crimes. The main obstacles involve societal ignorance and a lack of human resources. However, increased awareness since 2017 shows positive progress. This research concludes that the implementation of Semarang City Regional Regulation Number 3 of 2013 concerning No-Smoking Areas has succeeded in increasing public awareness through routine Satpol PP outreach. Sanctions are applied systematically and progressively, in accordance with regulations, with the potential to reduce tobacco consumption. The main obstacle involves community ignorance, requiring cooperation from the government, Satpol PP, Non-Governmental Organizations, and communities to increase understanding and compliance. Suggestions involve stronger synergies, comprehensive implementation methods, and active cooperation to achieve efficient and sustainable smoke-free areas in Semarang City.
Implementasi Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 terhadap Perlindungan Hukum dan Kendalanya pada Orang dengan Gangguan Jiwa di Kota Semarang Annisa Auwla Fil Ibadiyah; Dyah Listyarini; Arikha Saputra
As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Vol 6 No 3 (2024): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga (In Press)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/as.v6i2.6451

Abstract

The number of people with mental disorders in Semarang City continues to increase. The large number of people with mental disorders in Semarang needs to be addressed seriously to prevent causing discomfort in social activities. Therefore, the author compiled a journal titled "Implementation of Law Enforcement Law Number 18 of 2014 concerning Legal Protection and Constraints on People with Mental Disorders in Semarang City." This journal aims to uncover issues related to how the implementation of Law Number 18 of 2014 on law enforcement against legal protection for people with mental disorders in Semarang City and what factors cause people to experience mental disorders in Semarang City. The research method used in this study is a qualitative method with a socio-legal juridical approach. The data used in this study was obtained using data collection techniques through interviews conducted with Mrs. Lela Dwipayana, S.H. as the Social Rehabilitation Staff of the PMKS Guidance Service Sub-Coordinating Social Welfare Services. The results of this study found that Law Number 18 of 2014 on Mental Health has protected people with mental disorders by being handled by the Social Service in Semarang City.
Co-Authors Adi Suliantoro Adi Suliantoro Adrian Avan Rizqy Saputra Alda Meydiyana Sagita Analia, Rindu Bening Anisa Putri Agustin Annisa Auwla Fil Ibadiyah Ardhan Ardiyanto Aris Nursetyabudi Bayu Kurniawan Della Cahaya Ningrum Dilaga, Daniel Dikya Dyah Listiyorini Dyah Listyarini Dyah Listyarini Dyah Listyarini, Dyah Dyah Listyorini Dyah Listyorini Fitika Andraini Hana Nur Falinda Hapsari, Herning Tyas Setyo Ibadiyah, Annisa Auwla Fil Indra Cahyaning Widhi Siswoyo Listiyorini, Dyah Listyorini, Dyah M. Rizal Fachruddin Marshella, Evi Maulyda Zulfa Fajri A Mita Ayu Larasati Muhammad Tirta Aji Nughroho Mukti Sari Muzayanah Muzayanah Muzayanah Muzayanah Novendra, Agista Yusuf Putra, Reza Adi Sanistya Ardi Lestari Septiyanto, Raskhafi Fajar Suciyaningsih Surya Darma Susanto, Albertus Fredi Teguh Wahyu Akbari Tiara Cantika Puja Ramadani Tiara Cantika Puja Ramadani Yohanes Setyo Budi Gunawan Yuli Antono, Vydo