Claim Missing Document
Check
Articles

KEPASTIAN HUKUM ATAS TUMPANG TINDIH (OVERLAPPING) HAK KEPEMILIKAN ATAS TANAH DI TINJAU HUKUM POSITIF DI INDONESIA Ni Gusti Ayu Devina Kumalasari; Komang Febrinayanti Dantes; Ni Luh Wayan Yasmiati
Berajah Journal Vol. 6 No. 1 (2026): Berajah Journal
Publisher : CV. Lafadz Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47353/bj.v6i1.77

Abstract

There has been little research on the regulation and resolution of land ownership rights overlap, and the general people does not have a clear understanding of their legal status when it comes to Indonesia's land tenure system. The primary objective of this research is to ascertain whether or whether there is a clear legal framework addressing the issue of overlapping land ownership rights; the secondary objective is to examine, from a positive law standpoint, how such rights are regulated and resolved under Indonesian law. The primary objective of this research is to clarify some aspects of the Main Agrarian Law, Government Regulation 24 of 1997 on Land Registration, and any other relevant implementing regulations. Normative juridical study often makes use of conceptual analysis and legislative examination as its methodology. A thorough understanding of legal texts is achieved by qualitative research that employs primary, secondary, and tertiary sources. Inadequate public legal awareness, weak inter-agency coordination, mismatches between juridical and physical data, and a lack of certainty in the Indonesian land registration system all contribute to the reality of overlapping land ownership rights, according to the study. Legal procedures or mediation at the National Land Agency are examples of conventional methods for resolving disputes; nevertheless, the success of these methods relies heavily on the precision and thoroughness of the records maintained by the parties. As a result, we need to streamline the process of registering property, consolidate data from different sources, make the publicity principle more transparent, strengthen internal oversight, standardize regulations, and increase public access to legal education.
Analisis Yuridis Mengenai Force Majeure dalam Perjanjian Sewa Menyewa (Studi Putusan Nomor 723/PDT/2021/PT DKI) Sapitri, Ni Ketut Ayu Diah; Dantes, Komang Febrinayanti; Setianto, Muhamad Jodi
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.7133

Abstract

Force majeure merupakan suatu peristiwa yang tidak terduga dan berada di luar kekuasaan debitur sehingga dapat memengaruhi pelaksanaan kewajiban dalam suatu perjanjian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan konsep force majeure dalam perjanjian sewa menyewa berdasarkan Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan studi kasus pada Putusan Nomor 723/Pdt/2021/PT DKI. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, serta menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai dasar analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peristiwa yang diklaim sebagai force majeure dalam perkara tersebut lebih tepat dikualifikasikan sebagai force majeure relatif, yaitu kondisi yang tidak menghapus kewajiban debitur secara permanen, melainkan hanya menunda pelaksanaannya. Dalam hal ini, debitur tetap memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi setelah keadaan memaksa tersebut berakhir. Penerapan force majeure juga dapat membebaskan debitur dari tanggung jawab atas ganti rugi, biaya, dan bunga, sepanjang terpenuhi unsur-unsur yang ditentukan, baik secara objektif maupun subjektif, yaitu peristiwa terjadi di luar kendali debitur, tidak dapat diperkirakan sebelumnya, serta tidak terdapat unsur kesalahan atau kelalaian. Penelitian ini menekankan pentingnya kejelasan klausul force majeure dalam perjanjian, termasuk pengaturan mengenai mekanisme penyesuaian kewajiban dan prosedur pemberitahuan. Selain itu, hakim diharapkan menerapkan prinsip proporsionalitas guna menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak, sehingga tercipta kepastian hukum, keadilan kontraktual, serta perlindungan hukum yang adil bagi semua pihak yang terlibat.
Perlindungan Harta Benda dalam Perkawinan melalui Perjanjian Perkawinan di Era Modern Ningsih, Putu Maysi Merta; Dantes, Komang Febrinayanti; Adnyani, Ni Ketut Sari
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.7235

Abstract

Perjanjian perkawinan merupakan instrumen hukum yang memiliki peran penting dalam memberikan kepastian serta perlindungan terhadap kepemilikan dan pengelolaan harta dalam hubungan perkawinan. Dalam perkembangan masyarakat modern, persoalan terkait harta kekayaan dalam rumah tangga menjadi semakin kompleks sehingga diperlukan pengaturan yang jelas untuk mencegah potensi konflik di kemudian hari. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai perjanjian perkawinan sebagai sarana perlindungan harta benda dalam perkawinan serta mengkaji urgensi dan hambatan dalam penerapannya di masyarakat Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum yang dianalisis meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta berbagai literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan berfungsi sebagai sarana untuk memberikan kepastian hukum mengenai status kepemilikan harta, baik harta bawaan maupun harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Selain itu, keberadaan perjanjian perkawinan juga dapat meminimalkan potensi sengketa yang berkaitan dengan pembagian harta apabila terjadi perceraian. Meskipun demikian, penerapannya di masyarakat masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya pemahaman hukum masyarakat, stigma sosial, serta kompleksitas prosedur administratif. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan literasi hukum masyarakat serta penyederhanaan mekanisme pembuatan dan pencatatan perjanjian perkawinan agar dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai instrumen perlindungan hukum dalam perkawinan.
Mekanisme Arbitrase Online Pada Lembaga Arbitrase Di Indonesia Dan China: Suatu Studi Perbandingan Mei Eriani Putri, Kadek; Artha Windari, Ratna; Dantes, Komang Febrinayanti
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4370

Abstract

Perkembangan transaksi digital meningkatkan potensi perdamaian bisnis lintas wilayah, sehingga diperlukan mekanisme penyelesaian penyelesaian yang cepat, efisien, dan adaptif terhadap teknologi. Artikel ini membandingkan mekanisme arbitrase online di Indonesia dan Tiongkok melalui BANI dan Shenzhen Court of International Arbitration (SCIA) dengan metode hukum normatif (pendekatan peraturan-undangan dan pengukuran) berbasis studi kepustakaan. Hasil menunjukkan SCIA menjadikan proses elektronik sebagai jalur utama dengan prosedur rinci, meliputi verifikasi identitas, pengajuan dan pembuktian dokumen secara unggahan, penyiaran melalui sidang video, serta penandatanganan dan penyampaian eksekusi secara elektronik. Sementara itu, BANI telah mengakomodasi arbitrase online melalui aturan internal, namun penerapannya masih cenderung hybrid karena aspek pembuktian dan putusan masih membuka kebutuhan formalitas fisik. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan regulasi dan standardisasi prosedur di Indonesia untuk meningkatkan kepastian hukum dan efektivitas arbitrase online.
Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Anak Korban Perceraian Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Madai, Alida; Dantes, Komang Febrinayanti; Setianto, Muhamad Jodi; Kusuma, Risky Ananda
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4622

Abstract

Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak anak korban perceraian dari perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dengan fokus pada prinsip-prinsip perlindungan seperti kepentingan terbaik anak, hak asuh, nafkah, pendidikan, dan hak keperdataan, serta kendala implementasinya di Pengadilan Agama. Penelitian yuridis normatif ini menemukan bahwa meskipun regulasi secara normatif kuat melalui mekanisme hak asuh, mediasi, dan kewajiban orang tua, praktik lapangan terkendala oleh kurangnya kesadaran masyarakat, ketidakpatuhan nafkah, minim pengawasan, serta dampak psikologis dan sosial pada anak akibat peningkatan kasus perceraian sejak 2018-2023. Kesimpulannya, perlindungan hukum belum optimal sehingga disarankan penguatan sanksi, edukasi orang tua, pelatihan mediator, dan sinergi antarlembaga untuk memastikan hak anak terpenuhi secara berkelanjutan.
Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Freelancer Jasa Desain Grafis Digital Terhadap Tindakan Wanprestasi Konsumen Dalam Transaksi Elektronik Di Kota Singaraja Yasepa, Komang Bino; Dantes, Komang Febrinayanti; Adnyani, Ni Ketut Sari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4661

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis implementasi perlindungan hukum bagi freelancer jasa desain grafis digital di Kota Singaraja dalam menghadapi tindakan wanprestasi konsumen pada transaksi elektronik, dan (2) mengetahui akibat hukum atas tindakan wanprestasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan freelancer desain grafis di Singaraja, serta didukung studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) secara yuridis, freelancer sebagai pelaku usaha memiliki landasan perlindungan yang kuat berdasarkan Pasal 6 UUPK dan Pasal 1320 KUHPerdata yang mengakui sahnya perjanjian melalui media elektronik, serta (2) akibat hukum wanprestasi menimbulkan kewajiban ganti rugi bagi konsumen. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala berupa minimnya penggunaan kontrak tertulis dan rendahnya kesadaran hukum untuk menempuh upaya litigasi maupun nonlitigasi. Oleh karena itu, diperlukan langkah perlindungan hukum preventif seperti pembuatan kontrak kerja sederhana guna mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari.
Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian Sertifikat Hak Milik Sebagai Alat Bukti Dalam Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah: Studi Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PN.Sgr Agustama, Kadek Yogi Arya; Dantes, Komang Febrinayanti; Yasmiati, Ni Luh Wayan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4683

Abstract

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) mengatur pendaftaran tanah sebagai sarana untuk mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum atas hak atas tanah melalui penerbitan sertifikat sebagai alat bukti hak. Namun, dalam praktik peradilan perdata, kekuatan sertifikat tanah kerap dihadapkan dengan fakta penguasaan fisik tanah oleh pihak lain. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan pembuktian sertifikat hak atas tanah serta penerapan asas penguasaan fisik (bezit) dalam penyelesaian sengketa tanah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi putusan pengadilan, khususnya Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 82/Pdt.G/2024/PN.Sgr. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sertifikat tanah merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, kekuatan tersebut tidak bersifat mutlak dan dapat dipatahkan dengan bukti tandingan. Majelis hakim dalam perkara a quo lebih menekankan pada fakta penguasaan fisik tanah secara nyata, terus-menerus, terbuka, dan beritikad baik oleh tergugat selama puluhan tahun. Penguasaan tersebut memenuhi unsur asas bezit serta ketentuan penguasaan berturut-turut sebagaimana diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 dan didukung yurisprudensi Mahkamah Agung. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepastian hukum hak atas tanah tidak hanya ditentukan oleh sertifikat, tetapi juga oleh pembuktian materiil dan fakta penguasaan nyata di persidangan.
Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi dan Unsur Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Dalam Hukum Perdata Indonesia Kawiswara, I Gede Adhi Suwarmas; Dantes, Komang Febrinayanti; Hadi, I Gusti Ayu Apsari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4693

Abstract

Sengketa perdata yang bersumber dari hubungan perjanjian dalam hukum perdata Indonesia sering kali menimbulkan persoalan dalam penentuan dasar gugatan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Ketidaktepatan penggunaan dasar gugatan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta inkonsistensi dalam putusan pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan konseptual dan kedudukan yuridis wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam penyelesaian sengketa perjanjian, serta menentukan dasar gugatan yang tepat dalam hubungan kontraktual. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk membangun argumentasi hukum yang sistematis dan koheren. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi dan perbuatan melawan hukum memiliki perbedaan mendasar dari segi sumber hubungan hukum, unsur-unsur yang harus dibuktikan, serta akibat hukumnya. Sengketa yang timbul akibat tidak dipenuhinya prestasi dalam perjanjian pada prinsipnya lebih tepat diselesaikan melalui wanprestasi sebagai ketentuan khusus yang tunduk pada asas pacta sunt servanda. Penggunaan perbuatan melawan hukum dalam sengketa kontraktual berpotensi memperberat beban pembuktian dan menimbulkan kekaburan gugatan. Dengan demikian, penentuan dasar gugatan yang tepat menjadi faktor penting untuk menjamin kepastian dan keadilan hukum.
Tanggung Jawab Hukum Streamer Dalam Jual Beli Produk Cacat Melalui Live Streaming Tiktok Shop Berdasarkan Hukum Positif Indonesia Nainggolan, Ido Pranata; Dantes, Komang Febrinayanti; Hadi, I Gusti Ayu Apsari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4994

Abstract

Perkembangan live streaming e-commerce melalui TikTok Shop melahirkan fenomena streamer sebagai promotor produk secara real-time. Maraknya transaksi tersebut kerap diiringi persoalan produk cacat yang menimbulkan kerugian konsumen. Permasalahan utamanya adalah belum adanya ketentuan yang secara eksplisit mengatur kedudukan dan tanggung jawab hukum streamer dalam hukum positif Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum streamer sebagai pelaku usaha serta bentuk pertanggungjawaban hukumnya dalam kasus produk cacat melalui live streaming TikTok Shop. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan dua kesimpulan. Pertama, streamer yang beroperasi secara profesional dan komersial memenuhi kualifikasi sebagai pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 3 UUPK, Pasal 1 angka 28 PP Nomor 71 Tahun 2019, dan Pasal 1 angka 6 PP Nomor 80 Tahun 2019. Kedua, streamer dapat dimintai pertanggungjawaban perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata apabila terpenuhi unsur perbuatan, sifat melanggar hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal. Pertanggungjawaban juga bersumber dari Pasal 19 UUPK serta PP Nomor 80 Tahun 2019 dan Permendag Nomor 31 Tahun 2023. Dalam praktiknya, penerapan pertanggungjawaban ini masih terhambat oleh kekaburan norma, kesulitan pembuktian, dan kompleksitas distribusi tanggung jawab antarpihak.
Implementation Of Articles 98 And 99 Of Law Number 32 Of 2009 On Environmental Protection And Management Against Deforestation Perpetrators Sudiantari, Kadek Yuni; Dantes, Komang Febrinayanti; Hadi, I Gusti Ayu Apsari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5060

Abstract

Deforestation is one of the forms of environmental damage that has a significant impact on ecosystem balance and the sustainability of natural resources. Therefore, strict legal regulations are required to address any actions that cause environmental damage. This study aims to analyze the regulation of environmental crimes in Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, examine the criminal liability of deforestation perpetrators based on Articles 98 and 99, and identify the implementation and challenges in its law enforcement. This research uses a normative legal research method with a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials used include legislation, legal literature, and relevant scientific journals. The results of the study show that Law Number 32 of 2009 has provided a clear legal basis for law enforcement against actions that cause environmental pollution and environmental damage. Criminal liability for deforestation perpetrators can be imposed when the act is committed intentionally or due to negligence, and it can be applied not only to individuals but also to corporations. However, law enforcement against deforestation perpetrators still faces several challenges, such as difficulties in the process of proof, the complexity of corporate structures, and limited supervision. Therefore, strengthening environmental law enforcement in a more effective manner is necessary.
Co-Authors Abidin, Ahmad Zainul Agus David Trsitan Ananta Agus Wibawa, Komang Pendi Agustama, Kadek Yogi Arya Alifia Devi Erfamiati Ananda Kusuma, Putu Riski Ardhya, Si Ngurah Ariyuda, I Made Arta, I Gede Ary Sutha, M. Berita Astary, Komang Trisma Berlianthi Astuti, Ni Putu Winda Ayu Apsari Hadi, I Gusti Ayu Dewi Rachmawati Ayu Indirakirana Beatrix Hutasoit Beny, I Kadek Cindy Marito Sihombing Darmaputra, Gusti Ngurah Dedy Satrawan, Made Dewa Ayu Eka Agustini Dewa Bagus Sanjaya Dewa Gede Swamitra Mahottama dewi, Ni Ketut Dessy Fitri yanti Dewi, Ni Nyoman Ayu Pulasari Dimas Putu Passadena Vialli Efrilius Kantriburi Feryantini, Ni Kadek Diah Gede Bagus Prema Cahya Sani Putra Gede Pupung Januartika Gede Rediastika Guntur Frans Gerri Hadi, I Gusti Apsari Hadi, I Gusti Ayu Apsari Hasibuan, Zettrho Huizhao, Zhuo Hutasoit, Beatrix I Dewa Gede Herman Yudiawan I Gede Agus Deva Arthamahendra I Gede Hendrawan Saputra I Gede Wisnu Darma Suta I Gusti Apsari Hadi I Gusti Ayu Apsari Hadi I Kadek Beny I Kadek Darmana Adi Putra I Kadek Krisna Pradipta I Kadek Partayasa I Kadek Puji Astawa I Komang Andi Antara Putra I Komang Angga Adi Setiawan I Made Juliawan Wisnu Nugraha I Nengah Suastika I Putu Aditya Darma Putra I Wayan Lasmawan I Wayan Pardi Ida Bagus Ariadi Rahadita Jawak, Agripa Videlia Johanes Maruli Burju K. Hendra Mahesa Kadek Esa Pratiwi Ngurah Putri Kadek Reza Ayuning Pranindya Kadek Wijak Widyatama Kawiswara, I Gede Adhi Suwarmas Ketut Jodi Mahendra Ketut Krisna Hari Bagaskara P. Komang Ayu Tri Aryani Komang Deva Jayadi Putra Komang Kembar Suardani Yasmi Komang Pendi Agus Wibawa Komang Putrayasa Komang Srishti Pranisa Komang Trisma Berlianthi Astary komangvena Krisna Pradipta, I Kadek Kusuma, Putu Riski Ananda Kusuma, Risky Ananda Livia Annisa Chintyauti Lucky Rahul Ferdian M. Berita Ary Sutha M.Si Drs. Ketut Sudiatmaka . Madai, Alida Made Bagas Ari Kusuma D Made Dedy Satrawan Made Sugi Hartono Made Wijaya Kusuma Maria Avelina Abon Mei Eriani Putri, Kadek Meilin Loviana Dewi Muhammad Kemal Fasya Muhammad Reza Saputra Nainggolan, Ido Pranata Nanakarani Priatma Nastiti Lestari Ni Desak Kadek Arianti Ni Gusti Ayu Devina Kumalasari Ni Kadek Diah Feryantini Ni Kadek Dian Yunita Adi Wardani Ni Ketut Sari Adnyani Ni Ketut Sari Adnyani Ni Komang Arie Suwastini Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih Ni Luh Eniasih Ni Luh Wayan Yasmiati Ni Made Risma Damayanthi Ni Nyoman Ayu Pulasari Dewi Ni Nyoman Rini Permatasari Ni Putu Dewi Laurina Ni Putu Krisna Dewi Ni Putu Nita Sutrisna Dewi Ni Putu Rai Yuliartini Ni Wayan Surya Mahayanti Ningsih, Putu Maysi Merta Nugraha, I Made Juliawan Wisnu Nurlisa Putri Sawaki, Andini Ocnineteen Louisito Vernando Oktha Wardi Purba Paulus Revel Gian Raditya Dheasaputra Pelawi, Mesikel Perwira Negara, Putu Bhaskara Pradnyamita, Ni Made Sulistia Dwi Purwanti, Ni Komang Ratna Putra, I Komang Tri Mega Rastika Putra, I Putu Aditya Darma Putrayasa, Komang Putri, Ketut Putri Maharani Putri, Made Kharisma Putu Bhaskara Perwira Negara Putu Dipa Satria Dana Putu Riski Ananda Kusuma Putu Zeva Angelina Rachmawati, Ayu Dewi Rajuniper Manurung Ratna Artha Windari Riski Ananda Kusuma, Putu Saifur Rauf Sapitri, Ni Ketut Ayu Diah Satria Dana, Putu Dipa Setianto, Muhammad Jodi Siregar, Anil Refalzey Sitorus, Pangeran M S Srishti Pranisa, Komang Sudiantari, Kadek Yuni Sukmaningsi, Ni Komang Irma Adi Varda Oktavia Ramdani Vernando, Ocnineteen Louisito Wardani, Ni Kadek Dian Yunita Adi Yasepa, Komang Bino Yasmiati, Ni Luh Wayan Zettrho Hasibuan