Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.285
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sosiohumaniora Jurnal Selat Jurnal Bina Mulia Hukum Kemudi Jurnal Sosial Humaniora Sigli Journal Ilmiah Rinjani : Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Jurnal Kolaboratif Sains Sisi Lain Realita Bhakti Nagori (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Jurnal Ilmu Hukum ISCO Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Kanun: Jurnal Ilmu Hukum
Yudi Krismen
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 31 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 31 Documents
Search

 1   2   3   4 
Collaborative Governance in The Management of Waste Bank in Pekanbaru City Raden Imam Al Hafis; Yudi Krismen; Sen Aly
Kemudi Vol 9 No 2 (2025): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31629/kemudi.v9i2.7045

Abstract

Waste banks are developing as a response to the worsening waste problem due to rapid urbanization and population growth. The development of waste banks is part of an effort to overcome the problem of urban waste. By reducing the amount of waste that pollutes the environment and helping to protect local ecosystems such as groundwater, rivers, and seas, from contamination and environmental degradation. Because waste management is complex, waste banks need to involve various parties, including the government, non-governmental organizations, the private sector, and the general public. The main problems in this study are the weak marketing of recycled products, the weak involvement of various parties in proper waste management to maximize recycling value and the lack of understanding of the benefits of recycled products among consumers. The main objective of this activity is to construct a collaborative governance model in the management of waste banks in Pekanbaru City. The method used is a qualitative approach. The results of the study show that the management of waste banks in Pekanbaru City has involved many parties from the Government, Industry, Society, and Universities, but the involvement that occurs does not yet describe the collaborative governance process in each stage, activities tend to run alone without any initiation by the government in the management of waste banks in Pekanbaru City. Therefore, the government, through the legitimacy it has, should start by identifying which stakeholders can be involved and be involved and co-opted so that they can move together through one command in a collaborative path so that the management of waste banks in Pekanbaru City can run optimally and waste problems can be resolved.
Tindak Pidana Gratifikasi Dalam Jabatan Publik: Studi Perbandingan Antara Kuhp Dan Uu Tipikor: The Crime of Gratification in Public Office: A Comparative Study Between the Criminal Code and the Corruption Law Karolus Charlaes Bego; Johari; Yudi Krismen; Zulkarnain S; Muchamad Taufiq
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 8: Agustus 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i8.8429

Abstract

Gratifikasi merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang berkaitan erat dengan praktik korupsi di Indonesia. Dalam hukum nasional, gratifikasi dimaknai sebagai pemberian dalam arti luas yang diterima oleh pejabat atau penyelenggara negara, baik berupa uang, barang, fasilitas, maupun bentuk keuntungan lain yang berhubungan dengan jabatannya. Penelitian ini membandingkan pengaturan gratifikasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). UU Tipikor, khususnya Pasal 12B dan 12C, menetapkan bahwa gratifikasi dianggap sebagai suap apabila berkaitan dengan jabatan serta bertentangan dengan kewajiban penerimanya, kecuali apabila dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam waktu 30 hari. Sebaliknya, KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) mengatur delik gratifikasi dalam sistem kodifikasi nasional, namun tidak menyediakan mekanisme pelaporan khusus yang dapat memberi perlindungan hukum bagi penerima. Dengan pendekatan penelitian hukum normatif, tulisan ini mengulas perbedaan substansi antara kedua regulasi tersebut dari segi perumusan, sanksi, hingga penerapan prinsip pembalikan beban pembuktian. Hasil kajian menegaskan bahwa meskipun KUHP telah memperluas cakupan tindak pidana korupsi, UU Tipikor tetap lebih komprehensif dalam aspek pencegahan maupun penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi agar tidak terjadi tumpang tindih norma dalam praktik hukum di Indonesia.
JENIS DAN KARAKTERISTIK HUKUM PIDANA DI INDONESIA Krismen, Yudi; Fatimah, Aisyah; Oktavia, Intan; Al Rasyid, Franzee
Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang Vol. 12 No. 02 (2026): Volume 12 No. 2, Juni 2026 Publish
Publisher : STKIP Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36989/didaktik.v12i02.13159

Abstract

Criminal law in Indonesia has undergone significant development in response to the increasing complexity of modern crimes, which can no longer be effectively addressed by the provisions of the Criminal Code (KUHP). This study aims to analyze the types of criminal law in force in Indonesia, identify the characteristics of special criminal law as a response to extraordinary crimes, and examine corporate liability within the framework of special criminal law. The research method employed is normative legal research using a legislative and conceptual approach. The results indicate that Indonesian criminal law is divided into general criminal law and special criminal law, where special criminal law serves as an adaptive criminal policy instrument against transnational crimes such as corruption, narcotics, money laundering, human trafficking, terrorism, and cybercrime. The characteristics of special criminal law are marked by deviations from general criminal procedure law, a reversal of the burden of proof, and the ability to hold corporations liable as perpetrators of criminal acts. This study concludes that special criminal law is not merely a supplement to the Criminal Code (KUHP), but a main pillar of contemporary Indonesian criminal law policy.
Kebijakan Penal Dan Non Penal Dalam Tindak Pidana Khusus Di indonesia Tary Rizki Erfandi; Lamria Indah Sitanggang; Yudi Krismen
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6540

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan penal dan non penal dalam penanggulangan tindak pidana khusus di Indonesia. Tindak pidana khusus seperti korupsi, narkotika, dan terorisme memerlukan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum pidana (penal), tetapi juga langkah-langkah pencegahan (non penal). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penal masih menjadi instrumen utama dalam penegakan hukum, namun belum sepenuhnya efektif tanpa didukung kebijakan non penal seperti pendidikan hukum, penguatan institusi, dan perbaikan sistem sosial. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara kedua pendekatan tersebut untuk mencapai efektivitas dalam penanggulangan tindak pidana khusus.
Tantangan Global Dan Arah Masa Depan Kebijakan Kriminal Diindonesia Muhammad Haikal Muqsith; Jecklin M Dhewana; Yudi Krismen
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6759

Abstract

Perkembangan globalisasi telah membawa perubahan signifikan terhadap pola kriminalitas di berbagai negara, termasuk Indonesia. Kemajuan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi menyebabkan munculnya berbagai bentuk kejahatan modern dan transnasional seperti cyber crime, perdagangan narkotika, pencucian uang, perdagangan manusia, dan terorisme. Kondisi tersebut menjadi tantangan serius bagi kebijakan kriminal di Indonesia dalam mewujudkan sistem penegakan hukum yang efektif, adaptif, dan berkeadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan global terhadap perkembangan kebijakan kriminal di Indonesia serta mengetahui arah masa depan kebijakan kriminal dalam menghadapi perkembangan kejahatan modern di era globalisasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan kejahatan modern menuntut adanya pembaruan hukum pidana, penguatan sistem penegakan hukum, pemanfaatan teknologi digital, serta peningkatan kerja sama internasional. Selain itu, penerapan restorative justice menjadi salah satu arah baru kebijakan kriminal Indonesia yang lebih menekankan pada pemulihan dan perlindungan hak masyarakat. Dengan demikian, kebijakan kriminal di Indonesia harus mampu berkembang secara progresif dan responsif terhadap tantangan globalisasi.
REVITALISASI KEGIATAN MAGHRIB MENGAJI MELALUI PENYEDIAAN SARANA PEMBELAJARAN DI RUMAH TAHFIZ DESA PANGKALAN BATANG Raden Imam Al Hafis; Yudi Krismen; Nurman; I Gatra Annisa Abiyyi; Haikal Riyan Anas
BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Vol. 6 No. 1 (2026): BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Juni 2026
Publisher : LPPM UNIKS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36378/bhakti_nagori.v6i1.5483

Abstract

Maghrib Mengaji merupakan tradisi pendidikan Islam berbasis masyarakat yang berperan penting dalam pembinaan karakter religius anak. Namun, perubahan pola hidup keluarga, meningkatnya penggunaan gawai, serta keterbatasan sarana pembelajaran menyebabkan menurunnya partisipasi anak dalam kegiatan mengaji setelah Maghrib. Program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mendukung revitalisasi Maghrib Mengaji melalui penyediaan sarana pembelajaran serta pelaksanaan kegiatan mengaji bersama di Rumah Tahfiz Desa Pangkalan Batang, Kabupaten Bengkalis. Metode pelaksanaan dilakukan melalui koordinasi dengan mitra, penyerahan bantuan sarana pendukung, serta pendampingan kegiatan mengaji bersama. Kegiatan dilaksanakan pada 16 Oktober 2025 dengan melibatkan 8 anak peserta dan 2 guru ngaji. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa bantuan sarana berupa lemari penyimpanan Al-Qur’an mampu meningkatkan keteraturan fasilitas pembelajaran serta menciptakan lingkungan belajar yang lebih nyaman. Selain itu, kegiatan mengaji bersama menjadi langkah awal dalam membangun kembali partisipasi anak dan dukungan sosial masyarakat terhadap keberlanjutan tradisi Maghrib Mengaji. Program ini direkomendasikan untuk dilanjutkan melalui pendampingan rutin serta pelatihan guru ngaji agar dampak program meningkat secara berkelanjutan.
TRANSFORMASI KEWENANGAN PENYIDIK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP NASIONAL: ANTARA DISKRESI DAN KEPASTIAN HUKUM Donny Arman; Yudi Krismen
Jurnal Sosial Humaniora Sigli Vol 9, No 1 (2026): Juni 2026
Publisher : Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47647/jsh.v9i1.4343

Abstract

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) secara efektif sejak 2 Januari 2026 membawa pergeseran paradigmatik yang fundamental dalam sistem peradilan pidana Indonesia, terutama dalam ranah penyidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi kewenangan penyidik pasca berlakunya KUHP Nasional, khususnya mengenai implikasi pengakuan asas legalitas materiil dan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) terhadap praktik penyidikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan komparatif (comparative approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP Nasional telah memperluas ruang diskresi penyidik melalui pengakuan living law dalam Pasal 2 ayat (2), namun di sisi lain menimbulkan ketegangan normatif dengan prinsip kepastian hukum yang dijamin oleh asas legalitas formal. Ketegangan ini berpotensi melahirkan inkonsistensi dalam praktik penyidikan apabila tidak disertai pedoman operasional yang memadai. Penelitian ini merekomendasikan perlunya regulasi teknis berupa Peraturan Pemerintah atau Peraturan Kapolri yang secara khusus mengatur mekanisme diskresi penyidik dalam mengintegrasikan living law ke dalam proses penyidikan, guna menjamin akuntabilitas penyidik sekaligus kepastian hukum bagi tersangka dan masyarakat.
PENGABDIAN DALAM PENINGKATAN KUALITAS SARANA DAN PRASARANA TAMAN PENDIDIKAN QURAN DESA PANGKALAN BATANG KABUPATEN BENGKALIS Raden Imam Al Hafis; Yudi Krismen; Nurman Nurman; Sen Aly; Fatma Dwi Yeni
BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Vol. 5 No. 1 (2025): BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Juni 2025
Publisher : LPPM UNIKS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36378/bhakti_nagori.v5i1.4142

Abstract

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana di Taman Pendidikan Qur’an (TPQ) Desa Pangkalan Batang, Kabupaten Bengkalis. Berdasarkan hasil observasi, ditemukan bahwa TPQ masih mengalami keterbatasan dalam ketersediaan teknologi serta minimnya sarana pendidikan, khususnya meja belajar. Kondisi ini menjadi kendala dalam menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan efektif bagi para santri. Sebagai upaya solusi, tim pengabdian memberikan bantuan berupa 40 meja belajar siswa. Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan efektivitas pembelajaran, sehingga para santri dapat mengikuti kegiatan belajar dengan lebih baik. Dengan adanya sarana yang memadai, proses pembelajaran di TPQ dapat berjalan lebih optimal, meningkatkan motivasi santri, serta mendukung pencapaian hasil belajar yang lebih baik. Ke depannya, diperlukan upaya berkelanjutan dalam peningkatan fasilitas, termasuk penyediaan teknologi pendidikan yang dapat menunjang metode pembelajaran yang lebih interaktif. Selain itu, kerja sama dengan pihak terkait, seperti pemerintah daerah dan donatur, sangat diperlukan guna mendukung pengembangan sarana dan prasarana TPQ secara lebih komprehensif.
VALIDITAS PEMBUKTIAN MENGGUNAKAN CIRCUMSTANTIAL EVIDENCE DALAM PERKARA PIDANA MENURUT PEMBAHARUAN KUHAP TAHUN 2025 DAN ASAS KEPASTIAN HUKUM (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 777/PID.B/2016/PN JKT.PST) Agung Pramono; Atan Darham; Yudi Krismen
Journal Ilmiah Rinjani : Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani Vol. 14 No. 1 (2026): Journal Ilmiah Rinjani: Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani
Publisher : LPPM Universitas Gunung Rinjani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53952/jir.v14i1.668

Abstract

Hukum Acara Pidana di Indonesia berfungsi sebagai landasan dalam mengatur proses peradilan, termasuk dalam menetapkan status terdakwa dalam kasus pidana. Salah satu kasus yang menarik perhatian publik dan menimbulkan perdebatan hukum adalah perkara Jessica Kumala Wongso atas dugaan pembunuhan terhadap I Wayan Mirna Shalihin menggunakan racun sianida yang dicampurkan ke dalam kopi. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana bukti tidak langsung atau circumstantial evidence dapat digunakan dalam proses peradilan untuk membentuk keyakinan hakim, meskipun tidak tertulis secara eksplisit dalam KUHAP. Metode yang digunakan bersifat deskriptif-kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan perbandingan normatif terhadap hukum pidana terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 sebagai bentuk bukti pendukung. Dalam kasus Jessica, meskipun tidak ditemukan saksi langsung atau alat bukti yang secara eksplisit menunjukkan keterlibatannya, hakim membangun keyakinan dari rangkaian bukti tidak langsung yang saling mendukung dan konsisten. Pembentukan keyakinan ini menjadi dasar yang sah untuk menetapkan status terdakwa. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan, kekuatan keyakinan hakim yang lahir dari bukti-bukti berkesinambungan dapat menggantikan keterbatasan bukti langsung tanpa melanggar prinsip hukum acara pidana yang berlaku.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYANDANG DISABILITAS DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 DAN PRINSIP HAK ASASI MANUSIA Naia Novrista Syahfitri; Anggita Putri Wulandari Hasman; Yudi Krismen
Journal Ilmiah Rinjani : Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani Vol. 14 No. 1 (2026): Journal Ilmiah Rinjani: Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani
Publisher : LPPM Universitas Gunung Rinjani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53952/jir.v14i1.669

Abstract

Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penyandang disabilitas menimbulkan persoalan serius dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia. Korban tindak pidana berhak memperoleh keadilan, kepastian, dan pemulihan. Pelaku yang menyandang disabilitas juga memiliki hak yang dijamin undang-undang, termasuk hak atas perlakuan adil serta aksesibilitas dalam seluruh proses hukum. Latar belakang inilah yang menjadikan perdebatan mengenai pemidanaan pelaku disabilitas sebagai isu penting untuk ditelaah lebih mendalam. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bagaimana pengadilan seharusnya menjatuhkan pidana terhadap pelaku penyandang disabilitas dengan tetap memenuhi hak korban dan menghormati hak pelaku. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif, yakni menelaah ketentuan hukum yang berlaku, hasil wawancara, dan temuan dari studi terdahulu. Pembahasan menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap pelaku disabilitas harus memperhatikan prinsip non-diskriminasi dan keadilan substantif. Hakim tidak hanya berorientasi pada pembalasan, melainkan juga memilih model pemidanaan yang adaptif seperti rehabilitasi, pidana bersyarat, atau pembinaan sosial. Upaya tersebut menjaga rasa keadilan bagi korban karena pelaku tetap bertanggung jawab, sekaligus melindungi hak pelaku agar tidak mengalami perlakuan diskriminatif. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa pemidanaan terhadap penyandang disabilitas tidak boleh mengabaikan hak korban maupun hak pelaku. Keseimbangan antara keduanya mencerminkan komitmen pengadilan dalam menegakkan hukum yang adil, proporsional, dan humanis.
Co-Authors Abdul Rahman Ag Maulana Agung Pramono Aida Dewi Agustina Al Rasyid, Franzee Amsal Flemmig Arwana Tampubolon Anggita Putri Wulandari Hasman Arief Fahmi Lubis Arini Syafitri Atan Darham Azizah Ghafur Silalahi Devi Masita Sari Dhea Natalie Simarmata Donny Arman Falah, Muhammad Fatimah, Aisyah Fatma Dwi Yeni Fauzan Muhammad Akram Haikal Riyan Anas Hamzah, Zulfadli Herniwati I Gatra Annisa Abiyyi Jecklin M Dhewana Jenny Juan Johari Karolus Charlaes Bego Laila Fauziah Lamria Indah Sitanggang Martina Gracia Maulana Syaifurrasyid Melsi Arosty Muchamad Taufiq Muhammad Arif Muhammad Haikal Muqsith Muhammad Wildan Awaljon Putra Naia Novrista Syahfitri Nurman Oktavia, Intan Puti Mayang Seruni Raden Imam Al Hafis Rafni Narti Rezky Agung Hidayat Riadi Asra Rahmad Riri Syafitri Roja Nur Adillah Satrio Abdillah Sen Aly Sen Aly Tary Rizki Erfandi Umar, Zulkarnaini Zulkarnain S