Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.713
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sosiohumaniora Jurnal Selat Jurnal Bina Mulia Hukum Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING) Kemudi Journal Ilmiah Rinjani : Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Jurnal Kolaboratif Sains Sisi Lain Realita Bhakti Nagori (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Jurnal Ilmu Hukum ISCO Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Kanun: Jurnal Ilmu Hukum
Yudi Krismen
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

 1   2   3 
Collaborative Governance in The Management of Waste Bank in Pekanbaru City Raden Imam Al Hafis; Yudi Krismen; Sen Aly
Kemudi Vol 9 No 2 (2025): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31629/kemudi.v9i2.7045

Abstract

Waste banks are developing as a response to the worsening waste problem due to rapid urbanization and population growth. The development of waste banks is part of an effort to overcome the problem of urban waste. By reducing the amount of waste that pollutes the environment and helping to protect local ecosystems such as groundwater, rivers, and seas, from contamination and environmental degradation. Because waste management is complex, waste banks need to involve various parties, including the government, non-governmental organizations, the private sector, and the general public. The main problems in this study are the weak marketing of recycled products, the weak involvement of various parties in proper waste management to maximize recycling value and the lack of understanding of the benefits of recycled products among consumers. The main objective of this activity is to construct a collaborative governance model in the management of waste banks in Pekanbaru City. The method used is a qualitative approach. The results of the study show that the management of waste banks in Pekanbaru City has involved many parties from the Government, Industry, Society, and Universities, but the involvement that occurs does not yet describe the collaborative governance process in each stage, activities tend to run alone without any initiation by the government in the management of waste banks in Pekanbaru City. Therefore, the government, through the legitimacy it has, should start by identifying which stakeholders can be involved and be involved and co-opted so that they can move together through one command in a collaborative path so that the management of waste banks in Pekanbaru City can run optimally and waste problems can be resolved.
Tindak Pidana Gratifikasi Dalam Jabatan Publik: Studi Perbandingan Antara Kuhp Dan Uu Tipikor: The Crime of Gratification in Public Office: A Comparative Study Between the Criminal Code and the Corruption Law Karolus Charlaes Bego; Johari; Yudi Krismen; Zulkarnain S; Muchamad Taufiq
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 8: Agustus 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i8.8429

Abstract

Gratifikasi merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang berkaitan erat dengan praktik korupsi di Indonesia. Dalam hukum nasional, gratifikasi dimaknai sebagai pemberian dalam arti luas yang diterima oleh pejabat atau penyelenggara negara, baik berupa uang, barang, fasilitas, maupun bentuk keuntungan lain yang berhubungan dengan jabatannya. Penelitian ini membandingkan pengaturan gratifikasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). UU Tipikor, khususnya Pasal 12B dan 12C, menetapkan bahwa gratifikasi dianggap sebagai suap apabila berkaitan dengan jabatan serta bertentangan dengan kewajiban penerimanya, kecuali apabila dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam waktu 30 hari. Sebaliknya, KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) mengatur delik gratifikasi dalam sistem kodifikasi nasional, namun tidak menyediakan mekanisme pelaporan khusus yang dapat memberi perlindungan hukum bagi penerima. Dengan pendekatan penelitian hukum normatif, tulisan ini mengulas perbedaan substansi antara kedua regulasi tersebut dari segi perumusan, sanksi, hingga penerapan prinsip pembalikan beban pembuktian. Hasil kajian menegaskan bahwa meskipun KUHP telah memperluas cakupan tindak pidana korupsi, UU Tipikor tetap lebih komprehensif dalam aspek pencegahan maupun penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi agar tidak terjadi tumpang tindih norma dalam praktik hukum di Indonesia.
PENGABDIAN DALAM PENINGKATAN KUALITAS SARANA DAN PRASARANA TAMAN PENDIDIKAN QURAN DESA PANGKALAN BATANG KABUPATEN BENGKALIS Al Hafis, Raden Imam; Krismen, Yudi; Nurman, Nurman; Aly, Sen; Yeni, Fatma Dwi
BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Vol. 5 No. 1 (2025): BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Juni 2025
Publisher : LPPM UNIKS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36378/bhakti_nagori.v5i1.4142

Abstract

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana di Taman Pendidikan Qur’an (TPQ) Desa Pangkalan Batang, Kabupaten Bengkalis. Berdasarkan hasil observasi, ditemukan bahwa TPQ masih mengalami keterbatasan dalam ketersediaan teknologi serta minimnya sarana pendidikan, khususnya meja belajar. Kondisi ini menjadi kendala dalam menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan efektif bagi para santri. Sebagai upaya solusi, tim pengabdian memberikan bantuan berupa 40 meja belajar siswa. Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan efektivitas pembelajaran, sehingga para santri dapat mengikuti kegiatan belajar dengan lebih baik. Dengan adanya sarana yang memadai, proses pembelajaran di TPQ dapat berjalan lebih optimal, meningkatkan motivasi santri, serta mendukung pencapaian hasil belajar yang lebih baik. Ke depannya, diperlukan upaya berkelanjutan dalam peningkatan fasilitas, termasuk penyediaan teknologi pendidikan yang dapat menunjang metode pembelajaran yang lebih interaktif. Selain itu, kerja sama dengan pihak terkait, seperti pemerintah daerah dan donatur, sangat diperlukan guna mendukung pengembangan sarana dan prasarana TPQ secara lebih komprehensif.
PENGARUH REPUTASI ORGANISASI, AKSESIBILITAS LAYANAN, KUALITAS KOMUNIKASI PEMASARAN TERHADAP KEPERCAYAAN DAN MINAT BERGABUNG KE ORGANISASI ADVOKAT DI PEKANBARU Krismen, Yudi; Zulkarnain, Zulkarnain; Samsir, Samsir
Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING) Vol. 8 No. 6 (2025): COSTING : Journal of Economic, Bussines and Accounting
Publisher : Institut Penelitian Matematika, Komputer, Keperawatan, Pendidikan dan Ekonomi (IPM2KPE)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31539/v6d5td31

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh reputasi organisasi, aksesibilitas layanan, dan kualitas komunikasi pemasaran terhadap kepercayaan serta minat bergabung ke Organisasi Advokat di Pekanbaru, dengan kepercayaan sebagai variabel mediasi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya jumlah lulusan Fakultas Hukum di Pekanbaru dan kebutuhan organisasi advokat untuk memahami faktor-faktor yang membentuk minat calon anggotanya, khususnya mahasiswa hukum tingkat akhir di Universitas Riau dan Universitas Islam Riau. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap 120 responden. Analisis data dilakukan menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) berbasis Partial Least Square (PLS) melalui software SmartPLS 4. Instrumen penelitian meliputi lima variabel utama: reputasi organisasi (X1), aksesibilitas layanan (X2), kualitas komunikasi pemasaran (X3), kepercayaan (Z), dan minat bergabung (Y). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel independen, yaitu reputasi organisasi, aksesibilitas layanan, dan kualitas komunikasi pemasaran, berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan dan minat bergabung. Selain itu, kepercayaan terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat bergabung serta memediasi pengaruh seluruh variabel independen terhadap minat bergabung. Temuan ini menegaskan bahwa reputasi yang kuat, layanan yang mudah diakses, dan komunikasi pemasaran yang efektif merupakan faktor kunci untuk membangun kepercayaan dan meningkatkan minat mahasiswa hukum untuk bergabung dengan organisasi advokat.
VALIDITAS PEMBUKTIAN MENGGUNAKAN CIRCUMSTANTIAL EVIDENCE DALAM PERKARA PIDANA MENURUT PEMBAHARUAN KUHAP TAHUN 2025 DAN ASAS KEPASTIAN HUKUM (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 777/PID.B/2016/PN JKT.PST) Pramono, Agung; Darham, Atan; Krismen, Yudi
Journal Ilmiah Rinjani : Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani Vol. 14 No. 1 (2026): Journal Ilmiah Rinjani: Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani
Publisher : LPPM Universitas Gunung Rinjani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53952/jir.v14i1.668

Abstract

Hukum Acara Pidana di Indonesia berfungsi sebagai landasan dalam mengatur proses peradilan, termasuk dalam menetapkan status terdakwa dalam kasus pidana. Salah satu kasus yang menarik perhatian publik dan menimbulkan perdebatan hukum adalah perkara Jessica Kumala Wongso atas dugaan pembunuhan terhadap I Wayan Mirna Shalihin menggunakan racun sianida yang dicampurkan ke dalam kopi. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana bukti tidak langsung atau circumstantial evidence dapat digunakan dalam proses peradilan untuk membentuk keyakinan hakim, meskipun tidak tertulis secara eksplisit dalam KUHAP. Metode yang digunakan bersifat deskriptif-kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan perbandingan normatif terhadap hukum pidana terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 sebagai bentuk bukti pendukung. Dalam kasus Jessica, meskipun tidak ditemukan saksi langsung atau alat bukti yang secara eksplisit menunjukkan keterlibatannya, hakim membangun keyakinan dari rangkaian bukti tidak langsung yang saling mendukung dan konsisten. Pembentukan keyakinan ini menjadi dasar yang sah untuk menetapkan status terdakwa. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan, kekuatan keyakinan hakim yang lahir dari bukti-bukti berkesinambungan dapat menggantikan keterbatasan bukti langsung tanpa melanggar prinsip hukum acara pidana yang berlaku.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYANDANG DISABILITAS DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 DAN PRINSIP HAK ASASI MANUSIA Syahfitri, Naia Novrista; Hasman, Anggita Putri Wulandari; Krismen, Yudi
Journal Ilmiah Rinjani : Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani Vol. 14 No. 1 (2026): Journal Ilmiah Rinjani: Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani
Publisher : LPPM Universitas Gunung Rinjani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53952/jir.v14i1.669

Abstract

Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penyandang disabilitas menimbulkan persoalan serius dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia. Korban tindak pidana berhak memperoleh keadilan, kepastian, dan pemulihan. Pelaku yang menyandang disabilitas juga memiliki hak yang dijamin undang-undang, termasuk hak atas perlakuan adil serta aksesibilitas dalam seluruh proses hukum. Latar belakang inilah yang menjadikan perdebatan mengenai pemidanaan pelaku disabilitas sebagai isu penting untuk ditelaah lebih mendalam. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bagaimana pengadilan seharusnya menjatuhkan pidana terhadap pelaku penyandang disabilitas dengan tetap memenuhi hak korban dan menghormati hak pelaku. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif, yakni menelaah ketentuan hukum yang berlaku, hasil wawancara, dan temuan dari studi terdahulu. Pembahasan menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap pelaku disabilitas harus memperhatikan prinsip non-diskriminasi dan keadilan substantif. Hakim tidak hanya berorientasi pada pembalasan, melainkan juga memilih model pemidanaan yang adaptif seperti rehabilitasi, pidana bersyarat, atau pembinaan sosial. Upaya tersebut menjaga rasa keadilan bagi korban karena pelaku tetap bertanggung jawab, sekaligus melindungi hak pelaku agar tidak mengalami perlakuan diskriminatif. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa pemidanaan terhadap penyandang disabilitas tidak boleh mengabaikan hak korban maupun hak pelaku. Keseimbangan antara keduanya mencerminkan komitmen pengadilan dalam menegakkan hukum yang adil, proporsional, dan humanis.
PROBLEMATIKA PEMBUKTIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA Gracia, Martina; Juan, Jenny; Krismen, Yudi
Journal Ilmiah Rinjani : Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani Vol. 14 No. 1 (2026): Journal Ilmiah Rinjani: Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani
Publisher : LPPM Universitas Gunung Rinjani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53952/jir.v14i1.673

Abstract

Korupsi Indonesia terus berkembang menjadi persoalan serius yang memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum serta proses peradilan pidana. Lemahnya pembuktian kerugian keuangan negara sering memunculkan perdebatan akibat penanganan perkara korupsi masih bertumpu kepada tafsir hukum, asumsi, maupun pendekatan administratif tanpa didukung pembuktian ilmiah yang kuat. Penelitian ini bertujuan menganalisis problematika pembuktian kerugian keuangan negara dalam sistem peradilan Indonesia serta mengkaji solusi penguatan pembuktian korupsi melalui reformasi hukum dan pengawasan digital. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus melalui pengkajian bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap jurnal, peraturan perundang-undangan, berita hukum nasional, serta dokumen perkara korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya penerapan pembuktian terbalik, belum optimalnya pelacakan aset hasil korupsi, serta besarnya pengaruh politik terhadap penegakan hukum menjadi faktor utama lemahnya pembuktian perkara korupsi Indonesia. Jepang sebagai negara penganut civil law mampu menjaga tingkat korupsi rendah akibat pengawasan birokrasi ketat, budaya integritas tinggi, serta sistem pembuktian berbasis investigasi mendalam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia membutuhkan penguatan digital forensik, integrasi data kekayaan pejabat negara, pengawasan independen aparat penegak hukum, serta reformasi budaya hukum guna menciptakan sistem pembuktian korupsi yang objektif dan adil.
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN DAN ANAK PELAKU PADA KEJAHATAN INTRAFAMILIAL DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Akram, Fauzan Muhammad; Syaifurrasyid, Maulana; Krismen, Yudi
Journal Ilmiah Rinjani : Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani Vol. 14 No. 1 (2026): Journal Ilmiah Rinjani: Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani
Publisher : LPPM Universitas Gunung Rinjani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53952/jir.v14i1.674

Abstract

Kejahatan intrafamilial yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana menjadi persoalan serius akibat keluarga yang seharusnya menjadi ruang perlindungan justru berubah menjadi lokasi terjadinya kekerasan dan tindak pidana berat. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap korban dan anak pelaku kejahatan intrafamilial berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta mengkaji hambatan penerapannya Indonesia. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus dengan mengkaji bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, berita nasional, dan dokumen hukum terkait kasus anak berusia 12 tahun yang diduga membunuh ibu kandungnya di Kota Medan tahun 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak Indonesia telah memberikan perlindungan hukum melalui pendekatan diversi, rehabilitasi, dan kepentingan terbaik bagi anak. Akan tetapi, penerapan perlindungan tersebut masih menghadapi hambatan berupa lemahnya kesiapan aparat penegak hukum, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, minimnya pendampingan psikologis, serta kuatnya stigma sosial masyarakat terhadap anak pelaku tindak pidana berat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban dan anak pelaku kejahatan intrafamilial membutuhkan penguatan rehabilitasi psikologis, pendidikan keluarga, serta peningkatan kualitas sistem peradilan pidana anak agar mampu berjalan lebih efektif dan manusiawi.
JENIS DAN KARAKTERISTIK HUKUM PIDANA DI INDONESIA Krismen, Yudi; Fatimah, Aisyah; Oktavia, Intan; Al Rasyid, Franzee
Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang Vol. 12 No. 02 (2026): Volume 12 No. 2, Juni 2026 Publish
Publisher : STKIP Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36989/didaktik.v12i02.13159

Abstract

Criminal law in Indonesia has undergone significant development in response to the increasing complexity of modern crimes, which can no longer be effectively addressed by the provisions of the Criminal Code (KUHP). This study aims to analyze the types of criminal law in force in Indonesia, identify the characteristics of special criminal law as a response to extraordinary crimes, and examine corporate liability within the framework of special criminal law. The research method employed is normative legal research using a legislative and conceptual approach. The results indicate that Indonesian criminal law is divided into general criminal law and special criminal law, where special criminal law serves as an adaptive criminal policy instrument against transnational crimes such as corruption, narcotics, money laundering, human trafficking, terrorism, and cybercrime. The characteristics of special criminal law are marked by deviations from general criminal procedure law, a reversal of the burden of proof, and the ability to hold corporations liable as perpetrators of criminal acts. This study concludes that special criminal law is not merely a supplement to the Criminal Code (KUHP), but a main pillar of contemporary Indonesian criminal law policy.
KEDUDUKAN HUKUM KORBAN SEBAGAI SUBJEK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA: ANTARA VIKTIMOLOGI DAN PEMBARUAN KEBIJAKAN PIDANA Nur Adillah, Roja; Masita Sari, Devi; Krismen, Yudi
Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang Vol. 12 No. 02 (2026): Volume 12 No. 2, Juni 2026 Public
Publisher : STKIP Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36989/didaktik.v12i02.13684

Abstract

Indonesia's criminal justice system has historically marginalized victims, treating them merely as witnesses serving the state's interest in proving offenders' guilt. Yet victims are the parties most directly harmed by criminal acts. This study examines the legal standing of victims as independent subjects within Indonesia's criminal justice system from the perspective of victimology and criminal law reform policy. Using normative legal research with statutory, conceptual, and comparative approaches, the findings reveal that normative provisions on victims' rights remain scattered, unsystematic, and have not positioned victims as autonomous legal subjects at every stage of criminal proceedings. A significant normative gap exists between modern victimological concepts and Indonesia's positive law construction. Reforms through the 2023 Penal Code and the 2022 Correctional Law have not adequately addressed the need for comprehensive integration of victims' legal standing. Normative reconstruction within the draft Criminal Procedure Code is needed to provide victims with concrete procedural rights at every sub-system of the criminal justice process.
Co-Authors Ag Maulana Agung Hidayat, Rezky Agung Pramono, Agung Akram, Fauzan Muhammad Al Rasyid, Franzee Aly, Sen Arief Fahmi Lubis Darham, Atan Falah, Muhammad Fatimah, Aisyah Flemmig Arwana Tampubolon, Amsal Gracia, Martina Haikal Riyan Anas Hamzah, Zulfadli Hasman, Anggita Putri Wulandari Herniwati I Gatra Annisa Abiyyi Jecklin M Dhewana Johari Juan, Jenny Karolus Charlaes Bego Lamria Indah Sitanggang Masita Sari, Devi Muchamad Taufiq Muhammad Arif Muhammad Haikal Muqsith Natalie Simarmata, Dhea Nur Adillah, Roja Nurman Nurman Nurman Oktavia, Intan Puti Mayang Seruni Raden Imam Al Hafis Raden Imam Al Hafis Riadi Asra Rahmad Samsir Samsir, Samsir Satrio Abdillah Sen Aly Syahfitri, Naia Novrista Syaifurrasyid, Maulana Tary Rizki Erfandi Umar, Zulkarnaini Wildan Awaljon Putra, Muhammad Yeni, Fatma Dwi Zulkarnain S Zulkarnain Zulkarnain