Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.347
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sosiohumaniora Jurnal Selat Jurnal Bina Mulia Hukum Kemudi International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Jurnal Kolaboratif Sains Indonesian Community Journal Sisi Lain Realita Bhakti Nagori (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Jurnal Ilmu Hukum ISCO Kanun: Jurnal Ilmu Hukum
Yudi Krismen
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Penyuluhan Hukum Pencegahan Penggunaan Narkotika di Desa Sungai Pinang Kabupaten Kampar Krismen, Yudi; Zulkarnain S; Rahmad, Riadi Asra; Al-Hafis, Raden Imam; Elvina, Elsi; Nugroho, Nando Tri
I-Com: Indonesian Community Journal Vol 5 No 2 (2025): I-Com: Indonesian Community Journal (Juni 2025)
Publisher : Fakultas Sains Dan Teknologi, Universitas Raden Rahmat Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70609/i-com.v5i2.6999

Abstract

Narcotics are not a new problem in Indonesia. The number of cases of drug abuse in Indonesia is increasingly worrying. Drug users are currently not only among adults but also among children. As a result of the rampant news and the high number of drug cases, the Sungai Pinang Village Community in Kampar Regency are worried that drug use will appear in Sungai Pinang Village. Based on these problems, the community service team provided legal counseling on preventing drug use in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The legal counseling method used was a lecture method accompanied by PPT. The results of the community service in the form of legal counseling, the community service team succeeded in providing knowledge to the Sungai Pinang Village Community in Kampar Regency about narcotics and the legal regulations that govern them. This counseling is very useful for educating the community about narcotics and the legal regulations that govern them so that drug abuse does not occur in Sungai Pinang Village, Kampar Regency.
Collaborative Governance in The Management of Waste Bank in Pekanbaru City Raden Imam Al Hafis; Yudi Krismen; Sen Aly
Kemudi Vol 9 No 2 (2025): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31629/kemudi.v9i2.7045

Abstract

Waste banks are developing as a response to the worsening waste problem due to rapid urbanization and population growth. The development of waste banks is part of an effort to overcome the problem of urban waste. By reducing the amount of waste that pollutes the environment and helping to protect local ecosystems such as groundwater, rivers, and seas, from contamination and environmental degradation. Because waste management is complex, waste banks need to involve various parties, including the government, non-governmental organizations, the private sector, and the general public. The main problems in this study are the weak marketing of recycled products, the weak involvement of various parties in proper waste management to maximize recycling value and the lack of understanding of the benefits of recycled products among consumers. The main objective of this activity is to construct a collaborative governance model in the management of waste banks in Pekanbaru City. The method used is a qualitative approach. The results of the study show that the management of waste banks in Pekanbaru City has involved many parties from the Government, Industry, Society, and Universities, but the involvement that occurs does not yet describe the collaborative governance process in each stage, activities tend to run alone without any initiation by the government in the management of waste banks in Pekanbaru City. Therefore, the government, through the legitimacy it has, should start by identifying which stakeholders can be involved and be involved and co-opted so that they can move together through one command in a collaborative path so that the management of waste banks in Pekanbaru City can run optimally and waste problems can be resolved.
Tindak Pidana Gratifikasi Dalam Jabatan Publik: Studi Perbandingan Antara Kuhp Dan Uu Tipikor: The Crime of Gratification in Public Office: A Comparative Study Between the Criminal Code and the Corruption Law Karolus Charlaes Bego; Johari; Yudi Krismen; Zulkarnain S; Muchamad Taufiq
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 8: Agustus 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i8.8429

Abstract

Gratifikasi merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang berkaitan erat dengan praktik korupsi di Indonesia. Dalam hukum nasional, gratifikasi dimaknai sebagai pemberian dalam arti luas yang diterima oleh pejabat atau penyelenggara negara, baik berupa uang, barang, fasilitas, maupun bentuk keuntungan lain yang berhubungan dengan jabatannya. Penelitian ini membandingkan pengaturan gratifikasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). UU Tipikor, khususnya Pasal 12B dan 12C, menetapkan bahwa gratifikasi dianggap sebagai suap apabila berkaitan dengan jabatan serta bertentangan dengan kewajiban penerimanya, kecuali apabila dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam waktu 30 hari. Sebaliknya, KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) mengatur delik gratifikasi dalam sistem kodifikasi nasional, namun tidak menyediakan mekanisme pelaporan khusus yang dapat memberi perlindungan hukum bagi penerima. Dengan pendekatan penelitian hukum normatif, tulisan ini mengulas perbedaan substansi antara kedua regulasi tersebut dari segi perumusan, sanksi, hingga penerapan prinsip pembalikan beban pembuktian. Hasil kajian menegaskan bahwa meskipun KUHP telah memperluas cakupan tindak pidana korupsi, UU Tipikor tetap lebih komprehensif dalam aspek pencegahan maupun penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi agar tidak terjadi tumpang tindih norma dalam praktik hukum di Indonesia.
PENGABDIAN DALAM PENINGKATAN KUALITAS SARANA DAN PRASARANA TAMAN PENDIDIKAN QURAN DESA PANGKALAN BATANG KABUPATEN BENGKALIS Al Hafis, Raden Imam; Krismen, Yudi; Nurman, Nurman; Aly, Sen; Yeni, Fatma Dwi
BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Vol. 5 No. 1 (2025): BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Juni 2025
Publisher : LPPM UNIKS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36378/bhakti_nagori.v5i1.4142

Abstract

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana di Taman Pendidikan Qur’an (TPQ) Desa Pangkalan Batang, Kabupaten Bengkalis. Berdasarkan hasil observasi, ditemukan bahwa TPQ masih mengalami keterbatasan dalam ketersediaan teknologi serta minimnya sarana pendidikan, khususnya meja belajar. Kondisi ini menjadi kendala dalam menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan efektif bagi para santri. Sebagai upaya solusi, tim pengabdian memberikan bantuan berupa 40 meja belajar siswa. Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan efektivitas pembelajaran, sehingga para santri dapat mengikuti kegiatan belajar dengan lebih baik. Dengan adanya sarana yang memadai, proses pembelajaran di TPQ dapat berjalan lebih optimal, meningkatkan motivasi santri, serta mendukung pencapaian hasil belajar yang lebih baik. Ke depannya, diperlukan upaya berkelanjutan dalam peningkatan fasilitas, termasuk penyediaan teknologi pendidikan yang dapat menunjang metode pembelajaran yang lebih interaktif. Selain itu, kerja sama dengan pihak terkait, seperti pemerintah daerah dan donatur, sangat diperlukan guna mendukung pengembangan sarana dan prasarana TPQ secara lebih komprehensif.
Co-Authors Al-Hafis, Raden Imam Aly, Sen Arief Fahmi Lubis Elvina, Elsi Falah, Muhammad Hamzah, Zulfadli Herniwati Johari Karolus Charlaes Bego Maulana, Ag Muchamad Taufiq Muhammad Arif Nugroho, Nando Tri Nurman Nurman Puti Mayang Seruni Raden Imam Al Hafis Raden Imam Al Hafis Rahmad, Riadi Asra Riadi Asra Rahmad Satrio Abdillah Sen Aly Umar, Zulkarnaini Yeni, Fatma Dwi Zulkarnain S