Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.233
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pandecta Jurnal Dinamika Hukum Kosmik Hukum Jurnal Idea Hukum Soedirman Law Review
Weda Kupita
Universitas Jenderal Soedirman
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL MASYARAKAT ASLI/TRADISIONAL DI KABUPATEN PURBALINGGA Mardiyanto, Agus; Kupita, Weda; Asyik, Noor; Bintoro, Rahadi Wasi
Jurnal Dinamika Hukum Vol 13, No 1 (2013)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2013.13.1.153

Abstract

The regulating of  intellectual property rights until now has not accommodate intellectual property of traditional/native societies. In Purbalingga, there are 9 traditional commodity cluster, with a number of industry as much as 150 UKM and from that number only 4 which has been registered as intellectual property rights. The research will discuss to implementation of protection of intellectual property rights and factors that tend to influence the protection of intellectual property rights in Purbalingga regency. The method that applicated in this research was juridical sociological. Based on the study, local government has made protection to intellectual property rights through socialization to the public. However, there were factors that tend to hamper the protection of intellectual property rights, including law enforcer/officer factors, media and facilities factors, community and cultural factors. In the research, researcher suggested that the local government made a cooperation with central of intellectual property rights in college, considering human resources still relatively didn't understand technical drafting of intellectual property rights registration. Keywords: legal protection, intellectual property rights, intellectual property of traditional / native societies
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ZONASI PASAR TRADISIONAL DAN PASAR MODERN (STUDI DI KABUPATEN PURBALINGGA) Kupita, Weda; Bintoro, Rahadi Wasi
Jurnal Dinamika Hukum Vol 12, No 1 (2012)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2012.12.1.201

Abstract

Regency area that investment  increased  more  relatively  is  Purbalingga. One of the Increased  industrial sector is retail, whether traditional market and modern market formats such as alfamart and Indomart.  Today almost every district in Purbalingga have more than one retail market  in a modern format, such as in Kalimanah District, Padamara District, Bobotsari District and Bojongsari District. Therefore, researchers are interested to discuss about the implementation of zo-ning policies of traditional markets and modern markets in Purbalingga and what factors are likely to affect the implementation of zoning policies of tradisional market and a modern market in Purbalingga.Based on the results there are un synchronized legislation in zonation of traditi onal market and modern market. The factors that affect in policy of zoning traditional market and modern market are the law, law enforcement, facilities and infrastructure, community, and cultural factors. Keywords : policy, traditional market, modern market
Determination of The Authority To Adjudicate Child Adoption For Muslims in Indonesia Bintoro, Rahadi Wasi; Maryono, Antonius Sidik; Sanyoto, Sanyoto; Kupita, Weda; Prasetyo, Muhammad Bagus Tri
Jurnal Dinamika Hukum Vol 21, No 3 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2021.21.3.3150

Abstract

This article seeks to raise legal issues regarding child adoption, because adoption of children in the customary law system and Islamic law in Indonesia brings different legal consequences in family law. The focus of this study is to discuss the implications of the adoption of children in district courts and religious courts and the determination of the competence of the court in the adoption of children. This study uses normative research with a conceptual approach and legislation with the main data in the form of laws and regulations and the law of adoption. Based on the analysis, The Religious Judiciary uses the concept and legal basis of Islamic Law, while the General Judiciary uses the concept and legal basis in the form of Customary Law. Customary Law, adopted children have the same position, including in bequeathing, with the biological child, while in Islamic law does not know the concept of adopted children, but nevertheless for the benefit of the Compilation of Islamic Law gives the opportunity to the community to perform the adoption of the child.Keywords: adoption, customary law, Islamic law 
Doktrin Misbruik van Omstandigheden dalam Sistem Hukum Perjanjian di Indonesia Asti Inayah; Nain Deo Novebra Simanjuntak; Fheren Nirandra Saputra; Weda Kupita; Salman Paris Harahap
Soedirman Law Review Vol 7, No 4 (2025)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2025.7.4.16122

Abstract

Prinsip kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas fundamental dalam sistem hukum perjanjian di Indonesia sebagaimana tercermin dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun, penerapan asas tersebut secara absolut berpotensi menimbulkan ketidakadilan, khususnya dalam situasi kontraktual yang ditandai oleh ketidakseimbangan posisi tawar para pihak. Dalam praktik, kondisi ini kerap dimanfaatkan oleh pihak yang lebih kuat untuk mengeksploitasi pihak yang berada dalam keadaan lemah, sehingga kebebasan berkontrak kehilangan makna keadilannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum, unsur-unsur, serta akibat hukum doktrin misbruik van omstandigheden dalam sistem hukum perjanjian di Indonesia sebagai mekanisme pembatas asas kebebasan berkontrak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi pustaka, dengan bahan hukum berupa KUHPerdata, doktrin, yurisprudensi, serta literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun doktrin misbruik van omstandigheden tidak diatur secara eksplisit dalam KUHPerdata, keberadaannya diakui secara doktrinal dan yurisprudensial melalui penafsiran asas itikad baik dan kausa yang halal. Doktrin ini memiliki tiga unsur utama, yaitu adanya kondisi lemah pada salah satu pihak, adanya penyalahgunaan kondisi tersebut oleh pihak lawan, serta timbulnya kerugian yang signifikan. Perjanjian yang terbukti mengandung penyalahgunaan keadaan menimbulkan akibat hukum berupa dapat dibatalkannya perjanjian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa doktrin misbruik van omstandigheden merupakan instrumen penting untuk mewujudkan keadilan kontraktual. Oleh karena itu, disarankan agar doktrin ini memperoleh penguatan normatif yang lebih tegas dalam pembaruan hukum perjanjian di Indonesia.Kata Kunci: Misbruik van Omstandigheden; Kebebasan Berkontrak; Cacat Kehendak; Hukum Perjanjian; Keadilan Kontraktual.
Anak Sebagai Pengedar Dalam Pusaran Peredaran Gelap Narkotika (Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rkb) Nadia Radhwa; Nurani Ajeng Tri Utami; Weda Kupita
Soedirman Law Review Vol 8, No 1 (2026)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2026.8.1.16139

Abstract

Penjatuhan pidana penjara terhadap anak dalam perkara narkotika seringkali memicu dilema hukum antara pendekatan punitif Undang-Undang Narkotika dan pendekatan restoratif Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Hal ini terefleksi pada kasus anak yang berperan sebagai perantara/kurir atas perintah orang lain namun tetap dijatuhi vonis penjara dengan alasan kebutuhan akan pembinaan yang lebih baik di lembaga negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak sebagai perantara jual beli narkotika pada Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rkb serta menguji kesesuaiannya dengan asas kepentingan terbaik bagi anak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konsep, dengan teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan. Bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara normatif-kualitatif dengan menafsirkan serta mengonstruksikan pernyataan dari bahan hukum primer dan sekunder, yang kemudian disajikan secara naratif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 10 bulan berdasarkan pertimbangan holistik yang mencakup aspek yuridis (terbuktinya unsur permufakatan jahat perantara narkotika Golongan I >5 gram), aspek sosiologis (adanya disfungsi pengawasan keluarga dan krisis identitas anak), serta aspek filosofis (penerapan teori tujuan/rehabilitatif). Penjatuhan pidana penjara dalam putusan ini telah sesuai dengan asas kepentingan terbaik bagi anak karena diposisikan sebagai ultimum remedium guna memberikan perlindungan substantif dan pembinaan terstruktur bagi anak yang berada dalam lingkungan kriminogenik.Kata Kunci: Anak yang Berkonflik dengan Hukum; Kepentingan Terbaik bagi Anak; Narkotika; Perantara Narkotika; Pidana Penjara.
Kedudukan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/Hk.04/III/2020 dan Implikasinya terhadap Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja dan Keberlangsungan Usaha dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 Siti Kunarti; Kartono Kartono; Budiyono Budiyono; Supriyanto Supriyanto; Sri Hartini; Weda Kupita
Kosmik Hukum Vol. 22 No. 1 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v22i1.12262

Abstract

AbstrakPandemi Covid-19 yang di alami berbagai negara termasuk Indonesia telah menyebabkan permasalahan serius yang berdampak pada sektor ketenagakerjaan. Banyak perusahaan mengeluarkan keputusan yang ekstrim seperti mem-PHK pegawainya, mengurangi gaji dan menghentikan perjanjian kerja. Masalah tersebut diakibatkan dari ketidakmampuan perusahaan untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya, bahkan sebagian perusahaan harus mengalami kebangkrutan dan menutup usahanya.Kehadiran pemerintah di tengah pandemi melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 menuai kontroversi, dengan menyerahkan sepenuhnya tanggungjawab pemutusan hubungan kerja  dan penggajian kepada pengusaha dan pekerja. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahu kedudukan Surat Edaran dalam sistem hukum dan implikasi hukumnya sebagai instrument negara terhadap perlindungan hukum bagi pekerja serta keberlangsungan usaha di tengah Pandemi Covid-19.Surat Edaran menteri tidak termasuk dalam hirarki perundang-undangan, namun demikian menjadi petunjuk pelaksanaan selama sejalan dengan undang-undang yang berwenang. Implikasi dari Surat Edaran terhadap perlindungan pekerja dan pengusaha adalah munculnya negosiasi antara pekerja dan pengusaha sebagai jalan keluar utama untuk mencegah PHK di tengah Pandemi Covid-19 ini.Kata kunci: Kedudukan Surat Edaran, Perlindungan Tenaga Kerja.
Co-Authors Abdul Aziz Nasihuddin Agus Mardiyanto Aminuyati Anggitariani Rayi Larasati Siswanta Antonius Sidik Maryono Antonius Sidik Maryono Arista Jehan Sandy Asti Inayah Bintang Parashtheo Budiman Setyo Haryanto Budiyono Budiyono Budiyono Budiyono Diego Zinedine Dwi Hapsari Retnaningrum Farizadi Ilham Wirachmanto Fheren Nirandra Saputra Haedah Faradz Kartono , Lintang Ario Pambudi Muhammad Taufiq Mukhsinun Mukhsinun Nadia Radhwa Nain Deo Novebra Simanjuntak Noor Asyik Noor Dzuhaidah Dzuhaidah Nur Wakhid Nur Wakhid Pambudi, Lintang Ario Pramono Suko Legowo Prasetyo, Muhammad Bagus Tri Rahadi Wasi Bintoro Rahadi Wasi Bintoro Salman Paris Harahap Sanyoto Sanyoto Sanyoto Sanyoto Siti Kunarti Sri Hartini Sri Hartini Supriyanto Supriyanto Tedi Sudrajat Tenang Haryanto Utami, Nurani Ajeng Tri