Articles
<![CDATA[EKSISTENSI PERGURUAN TINGGI ASING DI INDONESIA PASCA PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NO.12 TAHUN 2012 TENTANG PENDIDIKAN TINGGI ]]>
<![CDATA[Ayu Putu Laksmi Danyathi]]>
<![CDATA[ Kertha Patrika Vol 38 No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KP.2016.v38.i02.p06
<![CDATA[UUD NRI Tahun 1945 telah memberikan jaminan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, wajib mengikuti pendidikan dasar, dan negara wajib membiayainya. Pemerintah juga memiliki kewajiban konstitusional untuk mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang mampu meningkatkan keimanan, ketakwaan serta akhlak mulia dengan mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN dan APBD. Esensi peraturan perundang-undangan terkait dengan pendidikan tinggi rupanya memberikan peluang eksistensi lembaga pendidikan tinggi asing di Indonesia. Hal ini tentu menjadikan menarik untuk menganalis bagaimana pemerintah mengatur perguruan tinggi asing di Indonesia serta menganalisis dampak positif dan negatif daripada keberadaan perguruan tinggi asing di Indonesia Apalagi dalam penelitian ini ditemukan beberapa implikasi negatif yang terjadi seperti komersialisasi pendidikan, lepasnya tanggung jawab pemerintah di sektor pendidikan, timbulnya kesenjangan antar perguruan tinggi asing dan lokal, degradasi kedaulatan negara, dan pudarnya nilai-nilai lokal masyarakat Indonesia. Penelitian ini didesain sebagai penelitian hukum normatif yang membatasi pembahasan pada Perguruan Tinggi Asing dalam kaitannya dengan General Agreement on Trade in Services (GATS).]]>
<![CDATA[Legal Policy Dynamics of the Foreign Workers in Indonesia: Should it be justified? ]]>
<![CDATA[Nyoman Mas Aryani]]>;
<![CDATA[Ayu Putu Laksmi Danyathi]]>;
<![CDATA[Bagus Hermanto]]>
<![CDATA[ Kertha Patrika Vol 44 No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KP.2022.v44.i01.p.01
<![CDATA[The enactment of Presidential Regulation Number 20 of 2018 concerning the Use of Foreign Workers and Job Creation Law has triggered pros and cons. On the one hand, these arrangements define as advanced approach to increase investment in Indonesia and assist transfer knowledge that can be obtained from equipped foreign workers with their skills and technologies. There are substantial arrangements to ease foreign workers access under growth investment idea, facilitating business licensing through deregulation, and scrutinize legal provisions for foreign workers to be able to work in Indonesia. This article was aimed to analyze, and finding analysis of policy dynamics regulating the use of Foreign Workers in Indonesia, as well as the gaps of the use of Foreign Workers arrangement in the Job Creation Law. This article was normative legal research using statutory approach, and conceptual approach. The study indicated that the dynamics of regulation in various legal policies on the use of Foreign Workers especially between Law on Employment and Law on Job Creation, even though there are fields and types of work that are also required to prioritize Indonesian Workers, along with the use of Foreign Workers to a certain time limit to adopt Foreign Workers skills. The prospective policy direction through this article is expected to be more selective policy in the context of utilization of foreign workers, state protection, and adequate improvement quality/standard of competence for Indonesian workers.]]>
<![CDATA[Legality And Legal Certainty Of Ulayat Land For Indigenous Law Communities (Analysis of Decision Number 1430 K/Pdt/2022) ]]>
<![CDATA[Edy Nurcahyo]]>;
<![CDATA[Hudali Mukti]]>;
<![CDATA[Ahmad Rosidi]]>;
<![CDATA[Yogi Yasa Wedha]]>;
<![CDATA[Ayu Putu Laksmi Danyathi]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Volkgeist Vol. 7 No. 1 (2022): DECEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35326/volkgeist.v7i1.2859
<![CDATA[Land disputes in Indonesia are still very high, including land disputes that occur on ulayat lands. In the settlement of land disputes in court, sometimes indigenous peoples have to lose in defending their rights due to the weakness of the legality factor of land ownership rights on ulayat land. To minimize customary land disputes, regulations are needed that guarantee legal protection and certainty for the customary lands of indigenous peoples. The research method used is normative legal research. In this study using a statutory approach. The analysis used is descriptive qualitative analysis. The ulayat land of the customary law community unit has received recognition regarding its existence as long as the fact is that it still exists. The acknowledgment of this existence has been stated in Article 3 of the Basic Agrarian Law, but in the implementing regulations there is still a legal vacuum that results in weak aspects of protection and legal certainty for the existence of ulayat land. The existence of customary law institutions that do not yet have legality becomes a barrier for customary law community units in defending their rights in ulayat land disputes. The existence of ulayat lands cannot be separated from the recognition of customary law communities who are part of the existence of ulayat lands. Legal certainty in providing protection for ulayat lands of customary law community units is very necessary to maintain the existence of ulayat lands.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN OBAT TRADISIONAL DENGAN KANDUNGAN BAHAN KIMIA OBAT YANG BEREDAR DI E-COMMERCE ]]>
<![CDATA[Desak Made Chyntia Dewi]]>;
<![CDATA[Ayu Putu Laksmi Danyathi]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 7 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAK Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih dalam perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna obat tradisional dengan kandungan bahan kimia obat yang beredar di e-commerce dan memberikan pengetahuan kepada pembaca mengenai peranan BPOM dalam pengawasan peredaran obat tradisional yang beredar di e-commerce serta mengetahui apakah sanksi yang diberikan terhadap oknum yang menjual obat tradisional dengan bahan kimia obat didalamnya. Dalam penulisan karya ilmiah ini metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan juga pendekatan konseptual. Perlindungan hukum dapat dilakukan dengan preventif yang berarti kesempatan untuk masyarakat memberikan keberatannya diharapakan lebih bisa diterapkan oleh pemerintah, selanjutnya jika tindakan preventif dirasa tidak cukup maka harus dilakukan tindakan represif yaitu penegakan hukum oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan. BPOM telah mengeluarkan produk hukum yaitu Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 mengenai pengawasan obat dan makanan yang diedarkan secara daring, sebagai upaya untuk mencegah dan mengurangi peredaran obat tradisional dengan bahan kimia obat di e-commerce. Kata kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Obat ABSTRACT The objectives to be achieved from this research are to find out more about the legal protection of consumers using traditional medicines containing medicinal chemicals circulating in e-commerce and provide knowledge to readers about the role of BPOM in controlling the circulation of traditional medicines circulating in e-commerce and find out whether the sanctions are given to individuals who sell traditional medicines with medicinal chemicals in them. In writing this scientific paper, the method used is a normative research method with a statutory approach and also a conceptual approach. Legal protection can be carried out preventively, which means that the opportunity for the public to give objections is expected to be more applicable by the government, then if preventive measures are deemed insufficient, repressive measures must be taken, namely law enforcement by the government through legislation. BPOM has issued a legal product, namely the Regulation of the Food and Drug Supervisory Agency Number 8 of 2020 regarding the supervision of drugs and food that are circulated online, as an effort to prevent and reduce the circulation of traditional medicines with medicinal chemicals in e-commerce. Keywords: Legal Protection, Consumers, Drugs]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Tiominar Octavia]]>;
<![CDATA[Ayu Putu Laksmi Danyathi]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 11 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAK Penulisan jurnal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai hak cipta dan penegakannya sebagai jaminan dalam pinjaman bank. Melalui metode penelitian normatif dengan memakai pendekatan pada peraturan perundangan-undangan, analisis serta argumentatif dengan cara mengkaji dan menganalisis guna mendapatkan informasi ataupun kebenaran akurat sesuai aturan yang ada agar memperoleh kepastian hukum yang tetap. Hasil penelitian pada jurnal ini yaitu hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dalam perjanjian kredit di Indonesia masih belum berjalan. Kriteria dan pengkualifikasian hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan menggunakan disiplin ilmu lain untuk menilai sisi ekonomisnya. Eksekusi hak cipta sebagai jaminan fidusia jika pihak kreditur terbukti melakukan wanprestasi masih dapat dilakukan selama objek jaminan kebendaan memiliki nilai ekonomi di dalamnya. Kata Kunci: probelmatika, hak cipta, jaminan fidusia ABSTRACT Writing in this journal aims to provide an understanding of copyright and its enforcement as collateral for bank loans. This analysis uses a kind of normative research methods using an approach to legislation, analysis and argumentation by reviewing and analyzing in order to obtain accurate information or truth in accordance with existing regulations in order to obtain permanent legal certainty. The results of research in this journal are that copyright as an object of fiduciary guarantees in credit agreements in Indonesia is still not operational. To be able to find out the criteria and qualifications of copyright as an object of fiduciary guarantees, it can be done by using other disciplines to assess the economic side. Execution of copyright as a fiduciary guarantee if the creditor is proven to have committed a default can still be carried out as long as the object of the material guarantee has economic value in it. Keywords: probelmatics, copyright, fiduciary guarantee]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PRAKTIK GESEK TUNAI (GESTUN) MELALUI SITUS BELANJA ONLINE SHOPEE DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Trijatha, Ida Ayu Tara]]>;
<![CDATA[Danyathi, Ayu Putu Laksmi]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAK Pendalaman mengenai studi ini dilakukan penulis untuk memperoleh persepsi perihal bagaimana praktik gesek tunai (gestun) dilakukan melalui platform belanja online Shopee, serta menganalisis bentuk perlindungan dalam hukum yang dapat diberikan untuk konsumen dalam menghadapi penyelewengan praktik gesek tunai (gestun) yang terjadi melalui situs maupun aplikasi belanja daring yang ada di Indonesia. Penelitian ini dalam penyusunannya menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan memakai pendekatan melalui perundang-undangan serta pendekatan konseptual untuk menelaah permasalahan yang disebabkan. Bahan hukum yang digunakan terdiri asal asal-sumber aturan primer yang meliputi peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi, serta bahan hukum sekunder yang meliputi buku dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan topik konflik yang dipelajari. Hasil pendalaman yang dihasilkan berdasarkan studi ini yaitu penyelewengan praktik gesek tunai (gestun), yang saat ini belum termasuk ke pada suatu tindak pidana sebagai akibatnya pelaku tak dapat di penjara. namun, praktik gesek tunai (gestun) ini termasuk salah satu tindakan ilegal yang bisa dilaporkan kepada pihak e-commerce sehingga dapat ditindaklanjuti untuk berikutnya dapat dibatasi pada aplikasi e-commerce. Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Gesek Tunai, E-commerce, Belanja Online. ABSTRACT In-depth study of this study was carried out by the author to gain perceptions of how the practice of cash swipe (gestun) is carried out through the online shopping platform Shopee, as well as to analyze the forms of protection in law that can be provided to consumers in the face of misappropriation of cash swipe practices (gestun) that occur through websites or applications. online shopping in Indonesia. This research in its preparation uses normative legal research methods by using an approach through legislation as well as a conceptual approach to examine the problems caused. The legal material used consists of sources of primary rules which include legislation and jurisprudence, as well as secondary legal materials which include books and scientific journals related to the topic of conflict being studied. The in-depth results produced based on this study are the misappropriation of cash swipe practices (gestun), which are currently not included in a criminal offense as a result of which the perpetrators cannot be jailed. however, this practice of cash swipe (gestun) is one of the illegal actions that can be reported to e-commerce parties so that it can be followed up for the next time it can be limited to e-commerce applications. Keywords: Consumer Protection, Swipe Cash, E-commerce, Online Shopping.]]>
<![CDATA[IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PRODUSEN DITINJAU DARI SEGI INDIKASI GEOGRAFIS ]]>
<![CDATA[Darmayanti, Ni Komang Putu Sri]]>;
<![CDATA[Danyathi, Ayu Putu Laksmi]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 7 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The purpose of this research is to determine the process of registering geographical indications (GI) or a number of superior products as intellectual property rights, and to find out the legal implications of geographical indications after the enactment of the work copyright law. This research uses normative legal research methods, namely research that refers to the laws and regulations that apply well in Indonesia. This research can also be said as library research. With the results of research for the certification process for Geographical Indications (GI), the Government of the Republic of Indonesia has issued Government Regulation (PP) Number 51 of 2007 concerning Geographical Indications. The Government Regulation regulates the Registration of Products or Goods that have certain characteristics so that they are eligible to be registered as Geographical Indications (GI). Judging from the substantive changes in the article between the Trademark Law and Geographical Indications and the Job Creation Act, according to the author, there is no indication of a regulation that is detrimental to the public interest regarding changes to the trademark rules because the changes tend to make it easier for people who want to apply for registration of their business marks.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PENGEMBALIAN PAKET SECARA SEPIHAK OLEH KURIR PADA MARKETPLACE SHOPEE ]]>
<![CDATA[Putri, I Dewa Ayu Oka Suwasthiari]]>;
<![CDATA[Danyathi, Ayu Putu Laksmi]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 10 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa mengenai pelanggaran asas itikad baik dan wanprestasi yang dilakukan oleh kurir atas tindakan pengembalian paket secara sepihak dan perlindungan hukum yang dapat diterima oleh konsumen yang dirugikan atas tindakan pengembalian paket secara sepihak oleh kurir. Penelitian ini menggunakan hukum normatif sebagai metode untuk mengkaji peraturan terkait perlindungan konsumen melalui pendekatan fakta dan pendekatan perundang—undangan, mengkaji bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan dengan metode studi kepustakaan, kemudian hasil penelitian dijabarkan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kurir telah melakukan pelanggaran asas itikad baik dan wanprestasi yang diatur pada Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata dan Pasal 7 huruf a UUPK, sehingga konsumen yang dirugikan dapat menuntut hak ganti rugi atas biaya pemesanan barang kepada pihak Shopee sebagai pelaku usaha penyedia layanan marketplace. Kewajiban pemberian ganti rugi tersebut diatur pada Pasal 4 huruf h UUPK. Jika tidak dilakukannya penggantian kerugian oleh pelaku usaha, konsumen dapat menuntut ganti rugi melalui BPSK atau melalui pengadilan. Kata Kunci: Itikad Baik, Wanprestasi, Perlindungan Konsumen]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM DAN KEAMANAN DALAM HAL WISATAWAN MENGALAMI KECELAKAAN DI OBJEK WISATA ]]>
<![CDATA[Suryantari, Ni Putu Pebi Chanda]]>;
<![CDATA[Laksmi Danyathi, Ayu Putu]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 03 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAK Tujuan studi ini untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum dan keamanan serta pertanggungjawaban hukum pengelola pariwisata dalam hal wisatawan mengalami kecelakaan di objek wisata. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan dengan metode kepustakaan dan dianalisis normatif kualitatif. Hasil studi menunjukkan bentuk perlindungan hukum dan keamanan pada wisatawan yang mengalami kecelakaan di objek wisata dapat diterapkan melalui hak-hak wisatawan yang tercantum pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan tidak mengatur secara jelas mengenai pertanggungjawaban hukum pengelola pariwisata terhadap wisatawan yang mengalami kecelakaan, maka sesuai pendekatan kasus yang berlaku adalah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kewajiban pengelola pariwisata diatur dalam Pasal 26 huruf d dan e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Keamanan, Wisatawan. ABSTRACT The purpose of this study is to examine the form of legal protection and security as well as the legal liability of tourism managers in the event that tourists experience accidents at tourist attractions. This study uses a normative legal research method with a statutory approach and a case approach. The legal materials used in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials were collected using the library method and analyzed normatively qualitative. The results of the study show that the form of legal protection and security for tourists who experience accidents at tourist attractions can be applied through the rights of tourists listed in Article 4 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Article 20 letter c of Law Number 10 of 2009 concerning Tourism. Law Number 10 of 2009 concerning Tourism does not clearly regulate the legal liability of tourism managers for tourists who have accidents, so according to the applicable case approach, it is adjusted to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The obligations of tourism managers are regulated in Article 26 letters d and e of Law Number 10 of 2009 concerning Tourism. Key Words: Legal Protection, Security, Tourists.]]>
<![CDATA[PENERAPAN SISTEM MATRILINEAL DALAM PEMBAGIAN WARISAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Kiana Shadya Rahman]]>;
<![CDATA[Ayu Putu Laksmi Danyathi]]>
<![CDATA[ Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Cahaya Ilmu Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.3783/causa.v10i10.11231
<![CDATA[Tujuan studi ini untuk menganalisis penerapan sistem matrilineal dalam pembagian warisan pada masyarakat adat Minangkabau. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan historis dan perundang-undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa sistem matrilineal di Minangkabau berperan penting dalam menjaga keberlanjutan harta pusaka melalui pengaturan status tanah. Tanah pusaka tinggi tidak dapat diperjualbelikan, tetapi dapat digadaikan dengan syarat tertentu, sedangkan tanah pusaka rendah dapat diperjualbelikan atau digadaikan. Sistem ini mencerminkan upaya perlindungan terhadap hak-hak perempuan, yang menjadi pewaris utama dalam struktur adat Minangkabau. Dalam perspektif hukum adat, tanah pusaka memiliki fungsi sosial yang tidak hanya bernilai ekonomis tetapi juga simbolis sebagai bagian dari identitas keluarga. Oleh karena itu, penerapan prinsip matrilineal bertujuan untuk melestarikan harta pusaka bagi generasi mendatang dan mempertahankan keseimbangan sosial dalam masyarakat. The purpose of this study is to analyze the application of the matrilineal system in inheritance distribution within the Minangkabau customary law. This study employs normative legal research methods with a historical and statutory approach. The findings reveal that the matrilineal system in Minangkabau plays a crucial role in preserving ancestral property through the regulation of land status. High inheritance land (pusaka tinggi) is prohibited from being sold but may be mortgaged under specific conditions, whereas low inheritance land (pusaka rendah) may be sold or mortgaged. This system reflects efforts to protect the rights of women, who are the primary heirs within the Minangkabau customary law structure. From the perspective of customary law, ancestral land holds not only economic but also social and symbolic value as a representation of familial identity. Accordingly, the application of the matrilineal principle aims to safeguard ancestral property for future generations and maintain social balance within the community.]]>
