Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.22
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Patrika Jurnal Hukum Volkgeist Vyavahara Duta Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Jurnal Media Akademik (JMA) Focus Journal Law Review Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan
Ayu Putu Laksmi Danyathi
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

 1   2   3 
PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI INTERNET (E-COMMERCE) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Komang Novia Widyastuti; Ayu Putu Laksmi Danyathi
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 8 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Agustus
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/3czdnr96

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah guna mengkaji kepastian hukum di dalam perjanjian jual beli melalui media online jika terjadinya suatu konflik hukum di antara para pihak penjual dengan pihak pembeli yang melakukan perjanian, di mana para pihak yang menjalankan perjanjian tersebut diwajibkan untuk menepati serta bertransaksi secara online dengan jujur. Dalam hal ini jika terbukti diantara para pihak yang melanggar perjanjian jual beli secara online dengan tidak memberi barang yang diperdagangkan sesuai dengan yang ditampilkan dalam perjanjian maka dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Penelitian ini memakai metode penelitian hukum normatif dan melalui pendekatan perundang-undangan, analisis serta konsep hukum. Hasil studi ini menujukan bahwasanya perjanjian jual beli secara E-commerce memiliki syarat untuk keabsahan dari sebuah perjanjian yang dilakasanan secara online tanpa harus bertemu langsung dan dapat terhindar dari wamprestasi yang dapat merugikan para pihak pembeli juga pihak penjual dengan mengacu pada pasal 1 angka 2 UU No. 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik.
Socialization of the Role of Paralegals in Meeting Legal Aid and Sustainable Development Goals (SDGs) in the field of Education I Wayan Parsa; Ayu Putu Laksmi Danyathi; I Gusti Ngurah Nangga Jaya Dininggrat; I Gede Janitra Rad Winatha; Thomas John Kenevan
Focus Journal : Law Review Vol 5 No 1 (2025): Focus Journal Law Review Vol. 5 No. 1
Publisher : Universitas Bali Dwipa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62795/fjl.v5i1.370

Abstract

The socialization related to the role of paralegals in fulfilling legal assistance is very important to be applied, especially in rural areas, so that the community in the village can know and understand the role of paralegals in fulfilling legal assistance, and subsequently, the community in the village can access legal assistance from paralegals. In addition, the importance of socialization regarding the Sustainable Development Goals (SDGs) in the field of Education is that it will provide knowledge to the community in the village about the access to education that can be obtained. The research method used in this study is a research method that utilizes references from books and journals related to the socialization regarding the role of paralegals in fulfilling legal assistance and the socialization about the Sustainable Development Goals (SDGs) in the field of Education. The research findings indicate that the issues faced by the community in the village regarding access to Paralegals in fulfilling Legal Aid include the need for socialization of regulations related to the Role of Paralegals in fulfilling Legal Aid as stipulated in Law No. 16 of 2011 on Legal Aid & Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. 3 of 2021 on Paralegals in Providing Legal Aid. Furthermore, the Sustainable Development Goals (SDGs) in the field of Education is quality education, aimed at ensuring equitable distribution of quality education and increasing learning opportunities for all. Thus, with knowledge and higher education, individuals will directly understand the regulations related to access to legal aid.
PERAN HUKUM PERDATA DALAM MENJAMIN PRIVASI PENGGUNA PLATFROM  DIGITAL DI INDONESIA Dewa Ayu Mayla Saras Kinanti; Ayu Putu Laksmi Danyathi
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 9 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi September
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/30sbpp28

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran hukum perdata dalam menjamin privasi pengguna platform digital di Indonesia, khususnya dalam konteks perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat. Era digital membawa banyak kemudahan bagi masyarakat dalam bertransaksi, berinteraksi, maupun memperoleh layanan publik. Namun, kemudahan tersebut juga dibarengi dengan risiko kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi, yang kerap dimanfaatkan secara ilegal oleh pihak ketiga. Oleh karena itu, kajian mengenai perlindungan privasi melalui instrumen hukum perdata menjadi semakin relevan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif. Sumber hukum primer yang digunakan meliputi KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), sedangkan sumber sekunder berupa literatur, jurnal, dan hasil penelitian sebelumnya. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk menghubungkan norma hukum yang berlaku dengan praktik perlindungan privasi di ranah digital. Hasil studi menunjukkan bahwa instrumen hukum perdata dapat berfungsi sebagai dasar perlindungan privasi pengguna melalui konsep perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata) dan wanprestasi (Pasal 1243 KUH Perdata). Penyalahgunaan atau kebocoran data pribadi tanpa izin dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, sedangkan kegagalan platform digital memenuhi kewajiban menjaga kerahasiaan data pengguna dapat dianggap sebagai wanprestasi. UU PDP kemudian memperkuat dasar hukum perlindungan privasi dengan mengatur hak-hak individu, kewajiban pengendali data, serta sanksi terhadap pelanggaran. Meskipun regulasi telah tersedia, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya adalah rendahnya kesadaran masyarakat akan hak privasi, lemahnya penegakan hukum, serta kurangnya transparansi dari penyelenggara platform digital dalam mengelola data pengguna. Selain itu, perbedaan yurisdiksi hukum dengan platform global dan kesenjangan antara perkembangan teknologi dengan regulasi juga menjadi hambatan serius. Dengan demikian, diperlukan penguatan mekanisme hukum perdata yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Hal ini dapat dilakukan melalui pembaruan regulasi, peningkatan literasi hukum masyarakat, serta penegakan hukum yang konsisten. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan wacana akademik sekaligus menjadi masukan praktis dalam merumuskan kebijakan perlindungan privasi di Indonesia.
EKSISTENSI DAN IMPLEMENTASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM SISTEM HUKUM PERDATA DI INDONESIA Ketut Dhira Candra Laksmi; Ayu Putu Laksmi Danyathi
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 9 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi September
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/prk0gx74

Abstract

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki peran penting dalam mendorong inovasi dan perlindungan terhadap hasil karya individu maupun badan hukum. Dalam sistem hukum perdata, implementasi HKI bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pemilik hak serta mengatur mekanisme perlindungannya dalam negara hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi dan implementasi HKI dalam sistem hukum perdata serta meninjau efektivitas regulasi yang diterapkan. Dengan mengangkat rumusan masalah terkait eksistensi, implementasi, dan faktor penghambat HKI di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta terkait pelaksanaan HKI di Indonesia serta pendekatan konsep. Teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat berbagai instrumen hukum yang mengatur HKI, masih terdapat tantangan dalam penegakan hukum, seperti lemahnya kesadaran hukum masyarakat, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta tantangan dalam menghadapi pelanggaran HKI di era digital. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan penegakan hukum, serta kolaborasi antara pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat untuk mengoptimalkan perlindungan HKI dalam sistem hukum perdata di Indonesia.
PENERAPAN PRINSIP ULTIMUM REMEDIUM DALAM KEBIJAKAN KRIMINALISASI DI INDONESIA: TINJAUAN TEORITIS DAN PRAKTIS Pande Komang Surya Mahesa; Ayu Putu Laksmi Danyathi
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 9 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi September
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/ax2d1f19

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip ultimum remedium dalam kebijakan kriminalisasi di Indonesia dari perspektif teoretis dan praktis. Prinsip ultimum remedium menyatakan bahwa hukum pidana harus menjadi pilihan terakhir dalam menangani suatu permasalahan sosial setelah upaya-upaya non-penal lainnya tidak lagi memadai. Penelitian ini mengkaji konsep teoretis dan landasan filosofis prinsip ultimum remedium, mengevaluasi penerapannya dalam kebijakan kriminalisasi di Indonesia saat ini, mengidentifikasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi, serta merumuskan upaya dan strategi untuk mengoptimalkan penerapannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip ultimum remedium telah diadopsi dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun penerapannya masih menghadapi tantangan seperti over-kriminalisasi, kurangnya pemahaman dan sosialisasi, keterbatasan sarana dan prasarana non-penal, serta tekanan politik dan kepentingan kelompok. Upaya yang dapat dilakukan antara lain peningkatan pemahaman dan sosialisasi, penguatan sarana dan prasarana non-penal, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses kriminalisasi, serta peninjauan dan reformasi kebijakan kriminalisasi yang sudah ada.
Kekuatan Hukum Akta Otentik sebagai Bukti Sah Pelepasan Hak atas Tanah Ayahan Desa di Bali Ida Ayu Nanda Parameswari; Ayu Putu Laksmi Danyathi
Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan Vol. 10 No. 03 (2025)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2025.v10.i03.p11

Abstract

This study aims to determine the strength of authentic deeds of release of land rights over village land in Bali. The research method used is empirical legal research based on field research or field observations. The results of the study indicate that the function of authentic deeds of release of land rights before a notary is as a basis for the transfer of land rights from one party to another. Legal protection for land rights holders who have had their rights released is in the form of compensation that must be paid to the holders of the rights to the land that has been released. On the other hand, the party who obtains the rights to the land resulting from the release is protected by their right to own the land resulting from the release to ensure legal certainty regarding the acquisition of rights to the land resulting from the release. The legal strength of authentic deeds of release of rights is as a valid document in providing legal protection for land rights holders resulting from the release of rights in terms of providing compensation and clarity of land ownership status as regulated in the Agrarian Law.
Co-Authors Ahmad Rosidi & Edy Nurcahyo ROSIDI Darmayanti, Ni Komang Putu Sri Desak Made Chyntia Dewi Dewa Ayu Mayla Saras Kinanti Dwijaya, Ketut Dinda Aldhea Adjani Edy Nurcahyo Hermanto, Bagus Hudali Mukti I Dewa Gede Agung Putra Diatmika I Gede Janitra Rad Winatha I Gusti Agung Bagus Cahya Kartika Nugraha I Gusti Ngurah Nangga Jaya Dininggrat I Made Adiguna Majuarsa I Made Walesa Putra I Nyoman Wisnu Murti I Wayan Parsa Ida Ayu Nanda Parameswari Ida Bagus Putu Gede Widya Adnyana Kadek Chandra Novita Kadek Melia Febryanti Kartika Sari, Uswatun Siwi Ketut Dhira Candra Laksmi Kiana Shadya Rahman Komang Novia Widyastuti Komang Tri Krisna Yana Made Yuly Riantini Ni Ketut Eka Patni Ni Ketut Esa Savitri Mahawyahrty Ni Komang Wijiatmawati Ni Made Purnami Ni Nyoman Ratna Dewi Ni Putu Risna Daryani Ni Wayan Ella Apryani Ni Wayan Mujiati NYOMAN MAS ARYANI Pande Komang Surya Mahesa Pradnyanta Wijaya, Ida Bagus Rama Pradwi, Made Raysally Augustine Prihatini Putri Utami Puteri Mawarni, Komang Sanjiwani Putri Darmadi, Desak Komang Dea Marcellina Putri, I Dewa Ayu Oka Suwasthiari Putu Endra Yuda Sudarsa, I Kadek Edy Suryantari, Ni Putu Pebi Chanda Thomas John Kenevan Tiominar Octavia Trijatha, Ida Ayu Tara Yogi Yasa Wedha