Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.547
P-Index
This Author published in this journals
All Journal USU LAW JOURNAL Nagari Law Review JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Unes Law Review Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Jurnal Sains dan Teknologi NOMOI Law Review Unri Conference Series: Community Engagement Jurnal Hukum Lex Generalis POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Literacy : International Scientific Journals of Social, Education, Humanities al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Innovative: Journal Of Social Science Research Algebra ULJLS
Yati Sharfina Desiandri
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Religion Arts Humanities Astronomy Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 45 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 45 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PENGGUNAAN NARKOTIKA JENIS GANJA UNTUK KEPERLUAN MEDIS DI INDONESIA (Studi Putusan: No.111/Pid.Sus/2017/PN.Sag) Widayanti, Yuyun; Yunara, Edi; Desiandri, Yati Sharfina
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 8, No 3 (2025): August 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i3.4239

Abstract

Abstrack: Marijuana is a class I narcotic, which according to several expert studies is a type of narcotic that can be used for medical purposes in Indonesia. Medical purposes using marijuana can be useful in treating several diseases that are classified as dangerous. The benefits of marijuana for medical purposes still cannot be used as a basis for licensing the use of marijuana for medical purposes. Based on Article 8 of the Republic of Indonesia Law Number 35 of 2009 concerning narcotics, the use of marijuana has been clearly prohibited in Indonesia. The prohibition on the use of marijuana for medical purposes can be seen from a decision, namely Decision Number: 111 / Pid.Sus / 2017 / PN.Sag which sentenced a defendant who had used marijuana as an alternative treatment for the defendant's wife who suffered from syringomylia. Based on this, the formulation of the problem in this study is how the legal regulations related to the use of marijuana as a medical substance in Indonesia, how the process of obtaining a permit for the use of marijuana as a medical need in Indonesia, and how the judge's considerations in applying criminal sanctions to the defendant in Decision Number: 111 / Pid.Sus / 2017PN.Sag. The method used in writing this thesis is a normative juridical research method, namely analyzing legal principles carried out by literature studies. This research is descriptive, and the data analysis method used is qualitative descriptive research. The judge considered the defendant's humanitarian goals who used marijuana to treat his wife, then sentenced him to 8 months in prison and a fine of Rp1 billion, lighter than the minimum threat, as a means of education and development. This decision reflects an effort to balance the values of justice, certainty, and legal benefits as Gustav Radbruch's theory, by considering juridical, philosophical, and sociological aspects. Keyword: Judge's Ruling, Marijuana, Medical Purposes Abstrak: Narkotika jenis ganja ialah narkotika golongan I, yang menurut beberapa penelitian oleh ahli merupakan jenis narkotika yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan medis di Indonesia. Keperluan medis dengan menggunakan narkotika jenis ganja, dapat bermanfaat dalam mengatasi beberapa penyakit yang tergolong berbahaya. Adanya manfaat narkotika jenis ganja untuk keperluan medis masih tidak dapat dijadikan dasar perizinan pengunaan narkotika jenis ganja untuk keperluan medis. Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, penggunaan narkotika jenis ganja telah dengan jelas dilarang penggunaannya di Indonesia. Larangan penggunaan narkotika jenis ganja dalam hal keperluan kesehatan, dapat dilihat dari adanya suatu putusan yaitu Putusan Nomor: 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag yang menjatuhkan hukuman terhadap seorang terdakwa yang telah menggunakan narkotika jenis ganja sebagai alternatif penyembuhan terhadap istri terdakwa yang mengalami penyakit syringomylia. Berdasarkan hal tersebut maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah pengaturan hukum terkait penggunaan narkotika jenis ganja sebagai bahan medis di Indonesia, bagaimana proses untuk memperoleh izin penggunaan narkotika jenis ganja sebagai kebutuhan medis di Indonesia, serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor: 111/Pid.Sus/2017PN.Sag. Metode yang digunakan di dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu menganalisis asas hukum yang dilakukan dengan studi pustaka. Penelitian ini bersifat deskriptif, dan metode analisa data yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. hakim mempertimbangkan tujuan kemanusiaan terdakwa yang menggunakan ganja untuk mengobati istrinya, lalu menjatuhkan pidana 8 bulan penjara dan denda Rp1 miliar, lebih ringan dari ancaman minimal, sebagai sarana edukasi dan pembinaan. Putusan ini mencerminkan upaya menyeimbangkan nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum sebagaimana teori Gustav Radbruch, dengan mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Kata Kunci:     Putusan Hakim, Narkotika Jenis Ganja, Keperluan Medis
PERAN PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERHADAP WARTAWAN STUDI KASUS DI WILAYAH DKI JAKARTA Marpaung, Mitasari Febyanti; Marlina, Marlina; Desiandri, Yati Sharfina
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 9, No 1 (2026): February 2026
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v9i1.5863

Abstract

Abstract: The high number of cases of violence, criminalization, and impunity demonstrates the weak legal protection for journalists. On the other hand, the emergence of unprofessional journalists and media has exacerbated the situation by triggering professional abuse and legal conflicts. The Indonesian Journalists Association (PWI) strives to provide protection through legal assistance, mediation with the Press Council, and ethical guidance, but structural and regulatory challenges have made the effectiveness of protection less than optimal. This condition emphasizes the need for regulatory harmonization, strengthening the role of PWI, and increasing the understanding of officials so that press freedom and journalist security are truly guaranteed. The research method used is normative legal research supported by empirical data. The normative-empirical legal research method examines how people apply normative legal rules (statutes) in their actions in each specific legal event in a society. Legal protection for journalists in DKI Jakarta already has a strong basis through the Press Law, but has not been implemented effectively due to overlaps with the Criminal Code and the ITE Law which trigger the criminalization of journalists. The Indonesian Journalists Association (PWI)'s efforts through advocacy, code of ethics dissemination, and cross-sector collaboration have helped improve protection, but their reach remains limited. Internal barriers within the organization and a lack of understanding among law enforcement officials regarding the application of the Press Law as lex specialis are key factors weakening its effectiveness. Therefore, regulatory harmonization and increased commitment by law enforcement officials are needed to ensure journalists receive legal certainty when carrying out their duties. Keywords: PWI (Indonesian Journalists Association), Journalist Protection, Press Criminalization Abstrak: Tingginya kasus kekerasan, kriminalisasi, dan impunitas memperlihatkan lemahnya perlindungan hukum bagi wartawan. Di sisi lain, munculnya oknum wartawan dan media tidak profesional turut memperburuk situasi karena memicu penyalahgunaan profesi dan konflik hukum. PWI berupaya memberikan perlindungan melalui pendampingan hukum, mediasi dengan Dewan Pers, dan pembinaan etik, namun tantangan struktural dan regulatif membuat efektivitas perlindungan belum optimal. Kondisi ini menegaskan perlunya harmonisasi regulasi, penguatan peran PWI, serta peningkatan pemahaman aparat agar kebebasan pers dan keamanan wartawan benar-benar terjamin. metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang didukung data empiris. Metode penelitian hukum normatif-empiris yang melihat bagaimana orang menerapkan aturan-aturan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu dalam suatu masyarakat Perlindungan hukum bagi wartawan di DKI Jakarta sudah memiliki dasar yang kuat melalui UU Pers, tetapi belum berjalan efektif karena tumpang tindih dengan KUHP dan UU ITE yang memicu kriminalisasi wartawan. Upaya PWI melalui advokasi, sosialisasi kode etik, dan kerja sama lintas sektor sudah membantu meningkatkan perlindungan, namun jangkauannya masih terbatas. Hambatan internal dalam organisasi serta rendahnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai penerapan UU Pers sebagai lex specialis menjadi faktor utama yang melemahkan efektivitas perlindungan. Karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan peningkatan komitmen aparat agar wartawan memperoleh kepastian hukum saat menjalankan tugasnya. Kata kunci: PWI (Persatuan Wartawan Indonesia), Perlindungan Wartawan, Kriminalisasi Pers
Economic Globalization and Legal Sovereignty: Who Owns Copyright in Indonesia? T. Keizerina Devi Azwar; Yati Sharfina Desiandri; Putri Rumondang Siagian
LITERACY : International Scientific Journals of Social, Education, Humanities Vol. 3 No. 2 (2024): August : International Scientific Journals of Social, Education, Humanities 
Publisher : Badan Penerbit STIEPARI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56910/literacy.v3i2.3310

Abstract

Economic globalization has increasingly shaped the field of intellectual property rights (IPR), transforming copyright protection from a domestic matter into a strategic tool of global trade. Through international instruments such as the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) and the Berne Convention of 1886, universal copyright standards are enforced across jurisdictions. Yet this harmonization generates tension between international obligations and national legal sovereignty. This article employs a juridical-normative method with doctrinal, case study, and comparative approaches to examine these dynamics. The case of Auld Lang Syne illustrates how public domain works evolve into shared cultural heritage, while the dispute of Ahmad Dhani v. Once Mekel reveals persistent enforcement challenges in Indonesia. Comparative analysis of the United States, United Kingdom, Japan, and Indonesia demonstrates divergences in copyright duration, derivative work protection, and exceptions such as parody. The article argues that Indonesia must ground its response to globalization of IPR in Pancasila and the 1945 Constitution, thereby ensuring that national copyright law is not merely a passive rule taker within the global system but an active framework that safeguards cultural identity and national interests.
Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Yang Berusia di Bawah 14 Tahun: Studi Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Psp Rifka Candela Sihombing; Marlina; Yati Sharfina Desiandri
UNES Law Review Vol. 8 No. 4 (2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/5c140191

Abstract

Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan subjek hukum yang harus memperoleh perlindungan khusus dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa penjatuhan pidana terhadap anak harus mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, keadilan restoratif, dan menjadikan pidana penjara sebagai upaya terakhir. Penelitian ini mengkaji tiga permasalahan utama, yaitu pengaturan hukum mengenai tindak pidana persetubuhan dan pencabulan bagi anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia, pengaturan penjatuhan pidana penjara terhadap anak yang berusia di bawah 14 tahun dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak di bawah 14 tahun dalam putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap anak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sedangkan mekanisme penjatuhan pidana terhadap anak pelaku diatur secara khusus dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang tersebut pada prinsipnya membatasi penjatuhan pidana penjara terhadap anak di bawah 14 tahun dan mengutamakan sanksi tindakan. Namun demikian, dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Psp, hakim tetap menjatuhkan pidana penjara dengan pertimbangan beratnya perbuatan, dampak psikologis terhadap korban, serta kebutuhan perlindungan masyarakat dan efek jera. Kesimpulan dari penelitian ini mengungkapkan bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan yang berusia di bawah 14 tahun menunjukkan adanya ketegangan antara prinsip perlindungan anak dan tuntutan keadilan substantif. Pertimbangan hakim dalam putusan yang dikaji cenderung menitikberatkan aspek represif, sehingga diperlukan penegasan batasan pemidanaan serta penguatan pendekatan pembinaan agar tujuan sistem peradilan pidana anak dapat terwujud secara adil, proporsional, dan berorientasi pada masa depan anak.
Keterangan Saksi Verbalisan Sebagai Alat Bukti Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Telaah Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 177/Pid.Sus/2023/Pn Kis Dan Putusan Mahkamah Agung No. 5645 K/Pid.Sus/2023 Rotua Nauli Br Panjaitan; Marlina; Yati Sharfina Desiandri
UNES Law Review Vol. 8 No. 4 (2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/10c2z362

Abstract

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang memiliki kedudukan sentral dalam sistem pembuktian perkara pidana di Indonesia. Dalam praktik peradilan, dikenal istilah saksi verbalisan, yakni penyidik yang memberikan keterangan di persidangan untuk menjelaskan proses pembuatan berita acara pemeriksaan atau menanggapi bantahan terdakwa atas keterangan yang termuat dalam berkas perkara. Keberadaan dan penggunaan keterangan saksi verbalisan menimbulkan perdebatan yuridis, khususnya terkait dasar hukum pengaturannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), implikasinya terhadap perlindungan hak terdakwa, serta kesesuaiannya dengan prinsip peradilan yang adil (fair trial). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum keterangan saksi verbalisan sebagai alat bukti, mengkaji implikasi yuridis penggunaannya terhadap hak terdakwa dan prinsip keadilan, serta menelaah pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Kis dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5645 K/Pid.Sus/2023, khususnya ketika saksi verbalisan tidak dihadirkan dalam persidangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterangan saksi verbalisan tidak diatur secara eksplisit sebagai alat bukti dalam KUHAP, melainkan berkembang melalui praktik peradilan dan doktrin. Penggunaan keterangan saksi verbalisan berpotensi menimbulkan persoalan perlindungan hak terdakwa apabila dijadikan dasar pembuktian utama tanpa dihadirkan dan diuji secara langsung di persidangan. Pertimbangan hakim dalam kedua putusan menunjukkan kecenderungan untuk tetap menilai keterangan saksi verbalisan secara terbatas dan tidak berdiri sendiri, serta harus didukung oleh alat bukti lain yang sah. diperlukan penegasan batasan yuridis penggunaan keterangan saksi verbalisan guna menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam proses peradilan pidana.
LEGAL ANALYSIS OF FOREST BURNING BY PT HERMES SUGAR INDONESIA FROM A HUMAN RIGHTS PERSPECTIVE Rizky Pani Hamonangan Silitonga; Christina Gracef Hutahuruk; Mauris Muyassar; Yati Sharfina Desiandri
Ultimate Journal of Legal Studies Vol. 2 No. 2 (2024): Law and Society
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Environmental protection is a fundamental component of human rights, particularly the right to a clean and healthy environment. In Indonesia, forest fires whether due to natural factors or human activity pose serious threats to environmental sustainability and violate the constitutional rights of affected communities. This journal article examines the legal framework regulating forest burning under Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management and analyzes the liability of PT Hermes Sugar Indonesia (PT HIS) for forest fires that occurred in Central Kalimantan. Furthermore, it evaluates the case from the perspective of human rights as guaranteed in the 1945 Constitution and Law No. 39 of 1999 on Human Rights.
Fulfilment Children's Rights in the Digital Age: Between Protection and Privacy Ahmad Putra Syahpitri Rambe; Sammuel Putra; M. Saad Ramadhani; Chairul Bariah; Yati Sharfina Desiandri
Ultimate Journal of Legal Studies Vol. 3 No. 2 (2025): Development of Legal Science
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/uljls.v3i2.23577

Abstract

The rapid development of digital technology has significantly transformed patterns of social interaction, particularly among children, who are increasingly active users of digital platforms such as YouTube, TikTok, and online gaming applications. While these platforms provide opportunities for creativity and educational development, they also expose children to substantial risks concerning privacy rights and personal data protection. This study aims to analyze the legal protection of children’s privacy rights in the digital era from the perspectives of human rights and constitutional law. The research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and comparative approaches by examining child data protection practices in several countries. The findings reveal that Indonesia’s legal framework, including Child Protection Law of Indonesia and Personal Data Protection Law of Indonesia, has not specifically regulated the protection of children’s personal data in a comprehensive manner. In addition, institutional coordination among KPAI, Kominfo, and Kemendikbudristek remains ineffective, resulting in suboptimal supervision of children’s digital activities and content exposure. Therefore, the study emphasizes the urgency of establishing implementing regulations specifically oriented toward child data protection, strengthening digital literacy programs, and developing child-friendly algorithmic monitoring systems. The protection of children’s rights in the digital environment constitutes not only a legal obligation of the state but also a constitutional and moral commitment to safeguarding human dignity in the technological era.
Dispute Resolution in Mixed Marriages Under the Perspective of Private International Law in Indonesia Said Muhammad Nadhif Said; Yati Sharfina Desiandri; Hilbertus Sumplisius M. Wau
Ultimate Journal of Legal Studies Vol. 4 No. 1 (2026): Contemporary Challenges in Law, Technology, and Society
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/uljls.v4i1.26001

Abstract

Mixed marriage is a legal phenomenon that continues to increase along with globalization, international mobility, and interactions between citizens of different countries. Such marriages often give rise to legal issues related to citizenship, marital property, child custody, inheritance, and the determination of applicable law. This study aims to analyze the settlement of disputes arising from mixed marriages within the framework of Private International Law in Indonesia. The research uses a normative juridical method through the examination of legislation, legal doctrines, and relevant literature. The findings indicate that Indonesia applies several connecting factors, including nationality, domicile, and legal principles recognized in Private International Law to determine the applicable law in mixed marriage disputes. However, legal uncertainty remains due to the absence of a comprehensive codification of Private International Law in Indonesia. Therefore, legal reform is necessary to provide certainty, justice, and legal protection for parties involved in mixed marriages. The study concludes that strengthening regulations and harmonizing legal principles are essential to effectively address cross-border family law disputes
PERSPEKTIF HAK ATAS RASA AMAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA Lidya Pratiwi; Yati Sharfina Desiandri
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 7 No. 1 (2024): February 2024
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v7i1.1677

Abstract

Abstract: Human Rights are a set of rights that are inherent in the nature and existence of humans as creatures of God Almighty and are His gift which must be respected, upheld and protected by the legal state, the Government, and every person for the sake of honor and protection of human dignity. The right to a sense of security is regulated in Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights from Articles 28-35. The research method used in this article is normative, namely legal research carried out by examining library materials, with a focus on the legislative approach, namely by examining all statutory regulations. This article is descriptive with the main data source being secondary data. The data obtained is sorted into one pattern, category and basic description. So conclusions can be drawn using qualitative analysis. A series of laws that regulate many things regarding the importance of security which emphasizes that guaranteed protection from the threat of fear of doing or not doing something which is a human right, guaranteed protection from torture or treatment that degrades human dignity, and guaranteed safety to be free from treatment discriminatory on any basis. Keywords: Human Rights, Right to Feeling Safe Abstrak: Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak atas rasa aman diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia dari Pasal 28-35. Metode penelitian dalam artikel ini yang digunakan adalah normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan, dengan fokus pada pendekatan perundang-undangan yaitu dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan. Artikel ini adalah deskriptip dengan sumber data utama berupa data sekunder. Data yang diperoleh diurutkan dalam satu pola, kategori dan uraian dasar. Sehingga dapat diambil kesimpulannya dengan menggunakan analisis kualitatif. Serangkaian Undang-Undang yang mengatur banyak hal akan pentingnnya sebuah keamanan yang menegaskan bahwa terjaminnya perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, terjaminnya perlindungan dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, serta terjaminnya keselamatan untuk bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun. Kata kunci: Hak Asasi Manusia, Hak Rasa Aman 
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN DALAM KONSEP HAK ASASI MANUSIA Maulida Rahmah; Yati Sharfina Desiandri
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 7 No. 1 (2024): February 2024
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v7i1.1678

Abstract

Abstract: In the command of the Prelude of the 1945 Constitution, the Public authority has a commitment to propel the overall government assistance, teach the country's life. For this situation, the arrangement of wellbeing administrations is one type of government assistance that can be delighted in by the local area. Besides the fact that it spins around the commitments of the public authority, the arrangement of wellbeing administrations is one type of the idea of Common freedoms, all the more unequivocally the Second Era Basic liberties that arose in the nineteenth century which around then neediness and double-dealing were limitless, as an agreement the right to wellbeing was remembered for one of the Basic freedoms that should be safeguarded. Providing health services is a form of facilitating human rights in a country. Providing health services for the community is an obligation for a country which is a mandate from the opening of the 1945 Constitution and the national goals of the Indonesian state. keywords: health services, social security, HAM. Abstrak: Dalam amanat Pendahuluan UUD 1945, Kekuasaan Umum mempunyai komitmen untuk menggerakkan bantuan pemerintah secara menyeluruh, mencerdaskan kehidupan negara. Untuk itu, penyediaan layanan kesejahteraan merupakan salah satu bentuk bantuan pemerintah yang dapat dinikmati oleh daerah setempat. Selain berputar di sekitar komitmen otoritas publik, pengaturan administrasi kesejahteraan adalah salah satu jenis gagasan Kebebasan Umum, terlebih lagi Kebebasan Dasar Era Kedua yang muncul pada abad ke-19 yang pada saat itu merupakan kebutuhan dan kemelaratan ganda, transaksi tidak terbatas, karena perjanjian hak atas kesejahteraan dikenang sebagai salah satu kebebasan Dasar yang harus dijaga. penyediaan pelayanan kesehatan merupakan bentuk terwujudnya fasilitasi dalam hal Hak Asasi Manusia dalam suatu negara. penyediaan layanan kesehatan untuk masyarakat merupakan kewajiban bagi suatu negara yang merupakan amanat dari pembukaan UUD 1945 serta tujuan nasional negara Indonesia. Kata kunci: pelayanan kesehatan, jaminan sosial, HAM
Co-Authors Ahmad Putra Syahpitri Rambe Amin Sinaga, Harun Arifiyanto, Joiverdia Berutu, Riski Pardinata Chairul Bariah Christina Gracef Hutahuruk Darmawansyah Sihombing, Rizky Dasyah, Faisal Devi Azwar, T. Keizerina Edi Yunara Edy Ikhsan Feni, Evita Hilbertus Sumplisius M. Wau indriani, dice Lidya Pratiwi Lubis, Usman Usman M. Saad Ramadhani M. Wau, Hilbertus Sumplisius Madiasa Ablisar Manalu, Iwandi Agung Marlina Marlina Marlina Marlina Marlina, Marlina Marpaung, Mitasari Febyanti Maulida Rahmah Mauris Muyassar Mitasari Febyanti Marpaung Muhammad Khoir Simamora Novita Sari Ayu Simanjuntak Pane, Anggina Putri Pasaribu, Davin Hansel Petricia Br Sembiring Prayudati, Yulia Martha Putri Rumondang Siagian Rifka Candela Sihombing Rizky Pani Hamonangan Silitonga Rosmalinda, Rosmalinda Rotua Nauli Br Panjaitan Sahida Ayu Fajjari Said Muhammad Nadhif Said saidin, saidin Sammuel Putra Saragih, Geofani Milthree Shauqi, Saddam Siagian, Putri Rumondang Simanjuntak, Novita Sari Ayu Siti Khairunnissa Susi Indriani Syam, Farhans Mahendra T. Keizerina Devi Azwar T. Keizerina Devi Azwar Tika Puspita Sari Tika Puspita Sari Trisna, Wessy Utari Maharany Barus Very Irawan Wahyuni, Rizki Wau, Hilbertus Sumplisius M. Widayanti, Yuyun Yohana Serevina Mikha Gusta Yuyun Widayanti