Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.412
P-Index
This Author published in this journals
All Journal USU LAW JOURNAL JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Jurnal Sains dan Teknologi NOMOI Law Review Unri Conference Series: Community Engagement Jurnal Hukum Lex Generalis POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Literacy : International Scientific Journals of Social, Education, Humanities al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Innovative: Journal Of Social Science Research Algebra
Yati Sharfina Desiandri
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Religion Arts Humanities Astronomy Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
Integrasi Nilai Hak Asasi Manusia dalam Proses Pemilihan Umum di Indonesia Dasyah, Faisal; Desiandri, Yati Sharfina
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 7 No. 3 (2023): Desember 2023
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v7i3.11663

Abstract

Artikel ini membahas pentingnya integrasi nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) dalam proses pemilihan umum (Pemilu) sebagai fondasi utama bagi keadilan, kesetaraan, dan integritas dalam sistem demokrasi. Fokus utama pembahasan adalah bagaimana nilai-nilai HAM, seperti kebebasan, kemanusiaan, dan keadilan, diintegrasikan dalam seluruh tahapan proses pemilihan, memastikan hak-hak dasar individu terlindungi dan terpenuhi. Dengan menganalisis berbagai instrumen hukum, baik nasional maupun internasional, artikel ini menggambarkan kaitan erat antara prinsip-prinsip HAM dengan proses demokratisasi dalam konteks pemilu. Menegaskan bahwa HAM bukan sekadar hak individu, tetapi juga fondasi untuk menciptakan masyarakat yang inklusif, demokratis, dan berkeadilan. Dalam konteks ini, Standar Norma dan Pengaturan Hak Asasi Manusia (SNP HAM) menjadi penting sebagai pedoman dalam merumuskan aturan perundang-undangan yang menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar individu, terutama terkait dengan penyelenggaraan pemilu. Implementasi SNP HAM diharapkan dapat menyelaraskan interpretasi dan tindakan antara lembaga-lembaga terkait, menjadikan landasan yang diperlukan untuk mencegah potensi pelanggaran HAM dalam pelaksanaan pemilihan umum. Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai HAM dalam setiap langkah pemilu, kita dapat memastikan terciptanya proses pemilihan yang demokratis, adil, dan inklusif bagi seluruh warga negara. Integrasi nilai-nilai HAM dalam proses pemilu bukan hanya tentang menciptakan proses yang demokratis, tetapi juga tentang menciptakan masyarakat yang lebih adil, aman, dan berkeadilan.
Pemenuhan Hak-Hak Politik Penyandang Disabilitas Terhadap Masalah HAM Di Indonesia Amin Sinaga, Harun; Sharfina Desiandri, Yati
Jurnal Sains dan Teknologi Vol. 5 No. 3 (2024): Jurnal Sains Dan Teknologi
Publisher : CV. Utility Project Solution

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/saintek.v5i3.2387

Abstract

Indonesia merupakan negara hukum yang sangat menjunjung tinggi keadilan masyarakatnya, setiap peraturan berpedoman pada pancasila dan UUD 1945. Dalam proses berkembang dan majunya demokrasi negara indonesia terletak pada kesejahteraan dan ketentraman rakyat Indonesia. Termasuk dalam hal kesetaraan rakyat dimata hukum yang terdapat dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa ”Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. [1]Penegasan ketentuan konstitusi ini bermakna, bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum dan demokrasi. Pasal 7 dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa "Semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun." Untuk mewujudkan negara hukum salah satunya diperlukan perangkat hukum yang digunakan untuk mengatur keseimbangan dan keadilan di segala bidang kehidupan dan penghidupan rakyat melalui peraturan perundang-undangan dengan tidak mengesampingkan fungsi yurisprudensi.
Hak Asasi Manusia (HAM) Pada Kebebasan Berpendapat/Bereksperesi dalam Negara Demokrasi di Indonesia Wahyuni, Rizki; Sharfina Desiandri, Yati
Jurnal Sains dan Teknologi Vol. 5 No. 3 (2024): Jurnal Sains Dan Teknologi
Publisher : CV. Utility Project Solution

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/saintek.v5i3.2422

Abstract

Hak Asasi Manusia adalah Hak Manusia yang melekat, ada sejak lahir, menjadi hak milik pribadi, dan dijamin oleh negara untuk perlindungannya untuk seluruh warga negara Indonesia, sehingga tidak ada seorangpun yang dapat diganggu gugat. Hal ini mencakup kebebasan berpendapat  lisan dan verbal. Hal itu tertuang didalam  UUD 1945 mengenai Hak Asasi Manusia. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperjelas hak dan kedudukan Hak Asasi Manusia dan kebebasan berpendapat dalam UUD 1945 Terhadap Negara Demokrasi di Indonesia. Metode penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library study),yang merupakan metode pendekatan Yuridis normatif dalam penelitian hukum atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu pendekatan yang menetapkan aturan-aturan hukum sebagai  ketentuan dan berlandaskan pada hukum dasar. Hasil penelitian ini adalah  mengenai kebebasan berpendapat dalam Negara Demokrasi di Indonesia  yang diatur dalam undang-undang UUD 1945, yaitu hak untuk berpendapat, menyatakan pendapat, dan membuat serikat(UUD 1945 Pasal 28 E, F), yang menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat adalah hak untuk berpendapat dan menyatakan pendapat. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tertuang dalam Pasal 14, 23, 24 dan 25. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 menegaskan bahwa kebebasan  berpendapat merupakan hak dasar dalam kehidupan yang dijamin dan dilindungi oleh Negara. Saat ini, kebebasan berpendapat  terkadang hanya diberikan sebagai respons terhadap kritik membangun dari masyarakat umum, namun kebebasan berpendapat, baik lisan maupun tulisan, seringkali dibatasi di ruang publik.
Hak Asasi Manusia (Ham) pada Kebebasan Berpendapat/Bereksperesi dalam Negara Demokrasi di Indonesia Wahyuni, Rizki; Yati Sharfina Desiandri
DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Vol. 7 No. 1 (2024): Doktrina:Juornal of Law April 2024
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/doktrina.v7i1.11070

Abstract

The aim of this research is to clarify the rights and position of human rights and freedom of opinion in the 1945 Constitution towards a democratic state in Indonesia. This research method is library research, which is a normative juridical approach method in legal research or library legal research, namely an approach that establishes legal rules as provisions and is based on basic law. The results of this research are regarding freedom of opinion in a democratic country in Indonesia which is regulated in the 1945 Constitution, namely the right to hold opinions, express opinions and form associations (1945 Constitution Article 28 E, F), which shows that freedom of opinion is the right to think and express opinions. Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights is contained in Articles 14, 23, 24 and 25. Law Number 9 of 1998 confirms that freedom of opinion is a basic right in life which is guaranteed and protected by the State. Currently, freedom of opinion is sometimes only granted in response to constructive criticism from the general public, but freedom of opinion, both oral and written, is often restricted in the public sphere.
Hak Asasi Manusia dan Keadilan Sosial: Analisis Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Peradilan Manalu, Iwandi Agung; Lubis, Usman Usman; Desiandri, Yati Sharfina
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 6 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i6.17117

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara hak asasi manusia (HAM) dan keadilan sosial dalam konteks implementasi nilai-nilai Pancasila melalui sistem peradilan di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini menitikberatkan pada pendekatan perundang-undangan, analisis konseptual, dan studi kasus terhadap putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua dan kelima, berperan sebagai pedoman filosofis dalam menafsirkan dan menerapkan prinsip-prinsip HAM di Indonesia. Sistem peradilan, khususnya Mahkamah Konstitusi, memiliki peran strategis sebagai penjaga konstitusi dan keadilan sosial dalam memastikan perlindungan HAM melalui tafsir progresif terhadap undang-undang. Namun, penelitian ini juga menemukan adanya tantangan, seperti ketidakkonsistenan dalam pengadilan tingkat bawah dan kurangnya sinkronisasi antara aturan hukum dengan kebutuhan masyarakat yang dinamis. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pendidikan hukum berbasis nilai-nilai Pancasila, harmonisasi kebijakan legislasi, serta peningkatan kapasitas hakim dalam mengintegrasikan HAM dan keadilan sosial secara lebih substantif. Dengan demikian, sistem peradilan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan keadilan sosial yang berlandaskan Pancasila dan konstitusi.
DISPARITY OF JUDGEMENTS TOWARD DRUG-RELATED CRIME (STUDY OF DECISION NUMBER 47/PID.SUS/2024/PN TBT AND DECISION NUMBER 48/PID.SUS/2024/PN TBT) Mikha Gusta, Yohana Serevina; Marlina; Desiandri, Yati Sharfina
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 5 No 7 (2024): Tema Hukum Pidana
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v5i7.546

Abstract

Narcotics crimes in Indonesia have caused many victims, especially among the young generation of the nation, which is very dangerous for the lives of society, the nation, and the state. In enforcing criminal law against narcotics crimes, it is a concern in connection with the rampant disparity in sentencing. The court decisions in Case Number 47/Pid.Sus/2024/PN.Tbt and Case Number 48/Pid.Sus/2024/PN. Tbt imposed sentences with very different differences, so that the considerations and implications need to be studied in depth. The results of this study indicate that there is no legal regulation that prohibits disparity in sentencing. The occurrence of disparity in sentencing for narcotics crimes in the verdict of narcotics crimes Case Number 47/Pid.Sus/2024/PN.Tbt and Case Number 48/Pid.Sus/2024/PN. Tbt refers to the principle of judges' freedom in carrying out their judicial functions. The judge's considerations in the verdict of narcotics crimes Case Number 47/Pid.Sus/2024/PN.Tbt with defendant Jefri and Case Number 48/Pid.Sus/2024/PN. Tbt with defendant Supriadi are an integral and inseparable unit, but there was an error in the judge's considerations so that the sentences were imposed with very different differences. The implications of the disparity in sentencing in the two decisions are that there is injustice, uncertainty and uselessness in law enforcement against narcotics crimes.
FULFILLMENT OF RESTITUTION RIGHTS TO TRAFFICKING VICTIMS CRIMINAL ACT (Study of Decision Number 322/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel and Decision Number 667/Pid.Sus/2023/PN Sembiring, Petricia Br; Marlina; Desiandri, Yati Sharfina
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 5 No 7 (2024): Tema Hukum Pidana
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The crime of human trafficking has been regulated by Law Number 21 of 2007 concerning the eradication of the crime of trafficking. When the victims have experienced material and immaterial losses, restitution is one of the forms of assistance to victims of the crime of human trafficking. The research method used in this study is descriptive-analytical with a normative legal research type. Furthermore, the research data consists of primary and secondary data. Law Number 21 of 2007 regulates restitution for victims of human trafficking. Decision 322/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Sel does not provide restitution, while Decision 667/Pid. Sus/2023/PN Kis does. Judges need to be consistent and objective in handling human trafficking cases so that justice is achieved. Decision 322/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Sel is considered to have paid less attention to the facts of the trial, while Decision 667/Pid. Sus/2023/PN Kis is appropriate because the judge creates legal certainty. Legal certainty in a judge's decision must be based on relevant facts.
ANALISIS TERHADAP KEWAJIBAN HUKUM DALAM MEMELUK AGAMA DI INDONESIA PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Saragih, Geofani Milthree; Pasaribu, Davin Hansel; Desiandri, Yati Sharfina
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 12, No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v12i2.16954

Abstract

Beragama di Indonesia merupakan hak yang diakui dan dilindungi oleh hukum, namun juga muncul perdebatan mengenai apakah beragama merupakan suatu hak atau suatu keharusan. Penelitian ini berangkat dari perkara yang teregister dengan nomor 146/PUU-XXII/2024 mengajukan gugatan terhadap aturan yang membatasi kebebasan untuk hidup tanpa beragama di Mahkamah Konstitusi. Muncul permasalahan utama, apakah memeluk agama dan kepercayaan di Indonesia hanya sebatas hak atau merupakan suatu keharusan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan studi undang-undang dan analisis putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Hasil penelitian menegaskan bahwa memeluk agama di Indonesia merupakan suatu keharusan yang berakar pada amanat filosofis dari Pancasila, khususnya dalam sila pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa," dan secara normatif tercantum dalam dasar hukum tertinggi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Putusan MK Nomor 140/PUU-VII/2009 dan Nomor 97/PUU-XI/2013 juga memperkuat pandangan ini dengan menegaskan pentingnya pengakuan dan perlindungan terhadap hak beragama serta tanggung jawab negara untuk menjamin kebebasan beragama. Maka, kajian ini berkontribusi pada pemahaman mengenai posisi kewajiban beragama dalam konteks hak asasi manusia di Indonesia.
Perspektif Socio-Legal: Adaptasi Berkehidupan Warga Desa & Pengungsi Rohingya di Indonesia Rosmalinda, Rosmalinda; Desiandri, Yati Sharfina; Khairunnissa, Siti; Syam, Farhans Mahendra
Unri Conference Series: Community Engagement Vol 6 (2024): Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/unricsce.6.316-232

Abstract

Living in a village with Refugees could develop various conflicts neither from refugees nor villagers. The research question arises on the adaptation strategies of villagers to live with the refugees in their village in regard to achieve SDGs Number 16,3,4 & 5. The approach used in this service is socio-legal. The findings show that there are challenges faced by the villagers; (a) incomprehension of villagers living near to Emergency Refugee Camp; (b) tendency of social jealousy from villagers to refugees; and (c) uncertain time for refugee leaving to third country. There were two activities to achieve the results; Conducting pre-post test and legal lecture which involved the village/sub district/district/provincial Government and villagers concerning Law and Refugees. The findings showed that the objectives were achieved due to (a) Increased knowledge of participants about refugees; (b) The presence of village / sub-district / district and provincial officials, IDCs, UNHCR and IOM as participants and resource persons; In conclusion, these two factors provide the ability of villagers to adapt and mitigate conflicts in living side by side with refugees. However, local government and IDC support is needed to UNHCR and IOM to immediately place refugees in temporary camps with access to clean water.
OPTIMIZATION OF THE AUTHORITY OF THE NATIONAL HAM COMMISSION IN FULFILLING HUMAN RIGHTS IN INDONESIA Berutu, Riski Pardinata; Darmawansyah Sihombing, Rizky; Sharfina Desiandri, Yati
NOMOI Law Review Vol 5, No 2 (2024): November Edition
Publisher : NOMOI Law Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/nomoi.v5i2.21740

Abstract

Problems related to Human Rights still often occur in Indonesia. Based on historical records, gross human rights violations occurred during the New Order government. The many human rights violations that occurred have not been resolved until now. In fact, in terms of authority, Komnas HAM is given the authority to conduct investigations into allegations of gross human rights violations. Not only that, the functions and duties of Komnas HAM can also be concluded as preventive duties and functions so that human rights violations do not occur. However, the authority of these duties and functions has not been optimally implemented by Komnas HAM. This can be seen from the conflict related to allegations of gross human rights violations in the past that have not been resolved. This research is a normative legal research with a statute approach. In the end, it can be seen that the existence of Komnas HAM began in 1993 through Keppers No. 50 of 1993 which has developed and regulated Komnas HAM into Law No. 39 of 1999 concerning human rights. Normatively, Komnas HAM has the function of studying, researching, providing information, monitoring, and mediating human rights. However, this function is considered not to have been implemented optimally considering the many human rights violations that still occur in the community.
Co-Authors Amin Sinaga, Harun Arifiyanto, Joiverdia Berutu, Riski Pardinata Darmawansyah Sihombing, Rizky Dasyah, Faisal Devi Azwar, T. Keizerina Edi Yunara Edy Ikhsan Feni, Evita indriani, dice Lidya Pratiwi Lubis, Usman Usman M. Wau, Hilbertus Sumplisius Madiasa Ablisar Manalu, Iwandi Agung Marlina Marlina Marlina Marlina, Marlina Maulida Rahmah Mikha Gusta, Yohana Serevina Muhammad Khoir Simamora Pane, Anggina Putri Pasaribu, Davin Hansel Prayudati, Yulia Martha Putri Rumondang Siagian Rosmalinda, Rosmalinda Sahida Ayu Fajjari Saragih, Geofani Milthree Sari, Tika Puspita Sembiring, Petricia Br Siagian, Putri Rumondang Simanjuntak, Novita Sari Ayu Siti Khairunnissa Solly Aryza Syam, Farhans Mahendra T. Keizerina Devi Azwar Trisna, Wessy Utari Maharany Barus Very Irawan Wahyuni, Rizki