Articles
<![CDATA[Legal Responsibility of Hootsuite in the Crime of MIS-Use Personal Data ]]>
<![CDATA[Inna Ayu Romadhona]]>;
<![CDATA[Sekaring Ayumeida Kusnadi]]>
<![CDATA[ Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Vol 6, No 1 (2023): Budapest International Research and Critics Institute February ]]>
Publisher : <![CDATA[Budapest International Research and Critics University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33258/birci.v6i1.7459
<![CDATA[Data protection can basically relate specifically to privacy to determine whether information about them will be communicated or not to other parties (information privacy) regarding personal information. There are many crimes that use personal data, but this is not comparable to the understanding of the public who understand that personal data is prone to misuse by irresponsible parties. This research aims to examine the protection of personal data according to Law Number 27 of 2022 concerning Protection of Personal Data (hereinafter referred to as the PDP Law). The research uses normative legal research methods with a literature review, and the approach used is a statutory and conceptual approach with primary and secondary legal materials. Based on the results of this study, personal data protection is an overall effort to protect personal data in a series of personal data processing in order to guarantee the constitutional rights of personal data subjects. The urgency of the need for protection of personal data considering that personal data is still prone to misuse in society. Thus, in an effort to maximize the protection of personal data, a "Digital Revolution" is needed as an innovation effort to be able to develop various options in the realm of personal data protection such as storing, manipulating, transmitting volumes of data in real time , extensive and complex. A digital revolution characterized by a blend of technologies that blur the lines between the physical, digital and biological fields which has enabled the birth of various emerging technological breakthroughs in the fields of Information and Electronic Transactions consisting of newly discovered data and super-sophisticated computing power.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN PENGETAHUAN TRADISIONAL DI INDONESIA DENGAN HUKUM SUI GENERIS ]]>
<![CDATA[Andy Usmina Wijaya]]>;
<![CDATA[Sekaring Ayumeida Kusnadi]]>;
<![CDATA[Fifin Dwi Purwaningtyas]]>;
<![CDATA[Dwiki Arief Darmawan]]>
<![CDATA[ Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 6, No 2 (2022): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Janabadra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (554.718 KB)
|
DOI: 10.37159/jmih.v6i2.2383
<![CDATA[Tidak dapat dipungkiri rezim hak kekayaan intelektual, pada beberapa aspek dapat memberikan perlindungan terhadap pengetahuan tradisional suatu negara. Seiring dengan kuatnya dorongan dunia internasional, mayoritas negara-negara berkembang, agar pemanfaatan pengetahuan tradisional, sepatutnya memiliki regulasi akses dan bagi hasil yang jelas, dan kesadaran belum optimalnya peraturan-peraturan yang ada untuk melindungi pengetahuan tradisional, maka berkembang pula wacana pengembangan peraturan sui generis di luar hukum hak kekayaan intelektual. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam upaya pengembangan peraturan sui generis bagi pengetahuan tradisional di Indonesia, setidak-tidaknya terdapat beberapa unsur-unsur minimum yang harus terkandung dalam sebuah ketentuan sui generis, meliputi tujuan pemberian perlindungan; lingkup perlindungan; kriteria-kriteria dari objek perlindungan; keuntungan dari perlindungan: pemegang/pemilik pengetahuan tradisional; jenis hak yang diberikan; Bagaimanakah hak tersebut diperoleh?; Bagaimanakah melaksanakan dan menegakan hak-hak tersebut; Bagaimana hak tersebut hilang atau kapan hak tersebut menjadi kadaluwarsa; dan Penyelesaian sengketa.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEJAHATAN LOVE SCAM ]]>
<![CDATA[Nindi Bimantari]]>;
<![CDATA[Sekaring Ayumeida Kusnadi]]>;
<![CDATA[Fifin Dwi Purwaningtyas]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra Vol 1 No 2 (2023): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38156/jihwp.v1i2.130
<![CDATA[Teknologi dan informasi dalam waktu yang sangat singkat dapat berkembang dengan cepat. Dengan kemajuan teknologi yang saat ini terjadi sehingga dapat menciptakan suatu tindak kejahatan yang menggunakan atau memanfaatkan kecanggihan teknologi yang dikenal dengan cybercrime. Salah satu modus kejahatan cybercrime adalah kejahatan love scam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Sumber penelitian yang digunakan yaitu menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder, tersier. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana love scam merupakan modus penipuan berkedok asmara melalui situs online. Pelaku love scam hanya berpura-pura mencintai korban, karena tujuan utama pelaku hanya untuk menguntungkan diri sendiri dan menyebabkan kerugian bagi korban. Setiap tahunnya kejahatan love scam mengalami peningkatan karena kejahatan love scam tidak banyak dilaporkan oleh korbannya. Tidak hanya peraturan perundang-undangan tetapi pemerintah juga harus memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya pemahaman tentang penipuan yang berkedok asmara agar masyarakat lebih berhati-hati dan tidak mudah percaya dengan orang baru dikenalnya apalagi melalui media sosial.]]>
<![CDATA[PERANAN JAKSA PENGACARA NEGARA SEBAGAI CAOUNTERPART BUMN (BADAN USAHA MILIK NEGARA) DI BIDANG NON LITIGASI ]]>
<![CDATA[Moch Faisal Dwi Alfian]]>;
<![CDATA[Andy Usmina Wijaya]]>;
<![CDATA[Sekaring Ayumeida Kusnadi]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra Vol 1 No 2 (2023): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38156/jihwp.v1i2.132
<![CDATA[Badan Usaha Milik Negara selanjutnya disebut BUMN, menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyetaraan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang di pisahkan. Apakah dapat memperoleh bantuan hukum dari Jaksa Pengacara Negara (JPN). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku guna mengetahui kewenangan Jaksa Pengacara Negara (JPN) bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA ]]>
<![CDATA[Iqbal Firmansyah Yudianto]]>;
<![CDATA[Sekaring Ayumeida Kusnadi]]>;
<![CDATA[Nuryanto A. Daim]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra Vol 1 No 2 (2023): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38156/jihwp.v1i2.150
<![CDATA[Anak sebagai penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, hanyalah korban. Sehingga tidak sepatutnya, negara memberikan hukuman dangan memandang sama antara anak penyalahgunaan dengan penjahat dewasa (pengedar) yang sesungguhnya. Sebagai korban maka anak sebagai penyalahgunan narkotika wajib mendapatkan perlindungan. Perlindungan anak merupakan usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosial. Masalah penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di Indonesia sekarang ini dirasakan pada keadaan yang mengkhawatirkan. Sebagai negara kepulauan yang mempunyai letak strategis, baik ditinjau dari segi ekonomi, sosial, dan politik dalam dunia internasional, Indonesia telah ikut berpartisipasi menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA TERORISME ]]>
<![CDATA[Putri, Tasya Eka]]>;
<![CDATA[Kusnadi, Sekaring Ayumeida]]>;
<![CDATA[Fithri, Nur Hidayatul]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra Vol 2 No 1 (2024): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38156/jihwp.v2i1.134
<![CDATA[Penelitian ini mengangkat permasalahan terkait anak kaitannya dengan tindak pidana terorisme. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan Perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual). Rumusan Masalah daam penelitian ini yaitu; (1). Bagaimana pengaturan hukum terhadap anak berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana teorisme? (2). Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai pelaku terorisme?. Dari penelitian hukum yang telah dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang mengenai pertanggungjawaban pidana anak dibawah 18 tahun yang terlibat dalam tindak pidana terorisme yaitu anak yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena tidak semua syarat dalam unsur kesalahan terpenui (bersifat kumulatif) dan juga berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana, dengan tidak dapatnya anak diproses hukum dapat dimaknai sebagai bentuk perlindungan hukum, namun anak perlu mendapatkan perlindungan hukum khusus agar anak tidak lagi terpapar paham radikal terorisme karena tindak pidana terorisme identik dengan kekerasan dan merupakan kejahatan luar biasa (ekstra ordinary crime) yang bermodus sebagai pelanggaran hak asasi manusia, memiliki dampak yang luas yaitu menghilangkan nyawa, merusak fasilitas publik dan menciptakan suasana terror dan rasa takut didalam masyarakat. Sedangkan pada rumusan masalah yang kedua membahas mengenai dasar pertimbangan pemberian perlindungan ukum bagi anak dan perlindungan hukum yang relevan dan tepat untuk diberikan kepadan anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun yang terlibat dalam tindak pidana terorisme. Perlindungan Hukum dan pemenuhan Hak-Hak anak sangat penting untuk diperoleh anak agar kehidupan anak dapat pulih seperti anak-anak lainnya.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN VICTIM BLAMING DALAM ALIRAN REALISME HUKUM PADA KASUS KEKERASAN SEKSUAL ]]>
<![CDATA[Putri, Angely Lina]]>;
<![CDATA[Kusnadi, Sekaring Ayumeida]]>
<![CDATA[ Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 2 (2024): Mei-Agustus ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Ponorogo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24269/ls.v8i2.8709
<![CDATA[Victims of sexual violence do not receive justice and legal protection, but instead receive victim blaming behavior from society. Legal protection for victims and finding the role of legal realism in overcoming victim blaming behavior is very necessary. Therefore, this research aims to understand legal protection for victims of sexual violence by victim blaming based on realism. This research uses a normative juridical method. By using a statutory approach and a conceptual approach. Violence against women is a violation of human rights that must be condemned and acted upon. The Indonesian government has issued various laws and regulations to protect women from violence, discrimination and intimidation. The role of legal realism is to control social perceptions so as not to blame victims for the crimes they experience. This research provides an understanding of sexual violence which causes victim blaming, actions and explains legal protection rules and legal realism to provide direction to the public so that they no longer blame the victim for the crimes that happened to him.]]>
<![CDATA[Konsep Keadilan Sosial Dalam Regulasi Pengetahuan Tradisional Untuk Menjamin Hak Komunal Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Wijaya, Andy Usmina]]>;
<![CDATA[Kusnadi, Sekaring Ayumeida]]>;
<![CDATA[Hadi, Fikri]]>
<![CDATA[ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 6, Nomor 2, Tahun 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jphi.v6i2.281-300
<![CDATA[Regulasi Pengetahuan Tradisional seharusnya sejalan dengan konsep keadilan sosial di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengurai konsep keadilan sosial dalam regulasi pengetahuan tradisional sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masyarakat adat di Indonesia. Regulasi Pengetahuan Tradisional muncul ketika ingin melindungi kepentingan masyarakat adat di Indonesia yang sudah mengkreasikan bahan-bahan yang disediakan oleh alam untuk diubah menjadi sesuatu yang berguna bagi kehidupan masyarakat adat setempat. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan filosofis. Hasil dari penelitian ini adalah pengetahuan tradisional yang merupakan bagian dari HKI, yang dimiliki oleh masyarakat adat setempat dan harus dilindungi berdasarkan konsep keadilan sosial yang ada di Indonesia dilandasi oleh ideologi bangsa yaitu Pancasila terutama pada sila kelima. Kesimpulannya bahwa konsep keadilan sosial dari pengetahuan tradisional yang mengenal 4 (empat) prinsip untuk menyeimbangkan kepentingan dan peranan pribadi individu dengan kepentingan masyarakat yaitu prinsip keadilan, prinsip ekonomi, prinsip kebudayaan dan prinsip sosial.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Tentang Dispensasi Perkawinan di Indonesia ]]>
<![CDATA[Ariyanti, Siska]]>;
<![CDATA[Kusnadi, Sekaring Ayumeida]]>
<![CDATA[ Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 1 (2025): Januari-April ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Ponorogo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24269/ls.v9i1.10924
<![CDATA[Child marriage in Indonesia is a complex issue with socio-cultural dimensions and human rights violations. Although Law No. 16/2019 stipulates that the maximum age of marriage is 19 years old, the implementation of the child marriage recognition system still allows minors to marry due to pregnancy outside of marriage or due to social pressure. The purpose of this study is to evaluate the legal analysis of legislation related to the exclusion of the age of marriage and its implementation. The method used is normative research with a legal conceptual approach. The findings show that despite strict regulations, gaps in the exemption application process continue to create the potential for child marriage. Therefore, measures are needed to tighten the procedure, such as raising the minimum age limit, implementing additional documentation requirements, and making marriage counseling mandatory. This tightening is expected to protect children's rights, raise public awareness of the negative impacts of early marriage, and increase interest in education and mental preparation before marriage.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Hukum Orang Tua dalam Tindak Pidana Inses ]]>
<![CDATA[Putri, Dina Wanda Setiawan]]>;
<![CDATA[Kusnadi, Sekaring Ayumeida]]>
<![CDATA[ Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 1 (2025): Januari-April ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Ponorogo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24269/ls.v9i1.10941
<![CDATA[This study aims to examine the legal responsibility of parents in incest crimes in Indonesia and to evaluate the effectiveness of existing laws and regulations in preventing and handling these crimes. This study uses a normative legal approach with legislative and conceptual research methods. The main data sources are primary legal materials, such as Article 8 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Article 76D of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, as well as secondary legal materials in the form of literature, journals, and other related documents. Data collection techniques are carried out through document studies, while data analysis is carried out in a normative legal manner to understand, criticize, and interpret applicable legal regulations. This study found that although existing regulations have prohibited and criminalized incest, such as in Article 8 of the Marriage Law and Article 76D of the Child Protection Law, the sanctions applied are considered not strict enough to provide a deterrent effect. The application of castration and the installation of electronic chips, as regulated in the Child Protection Law, has also raised controversy regarding human rights. This study emphasizes the importance of strengthening the legal system through revision of laws that provide more effective sanctions and include comprehensive protection for incest victims. The originality of this study's findings lies in the critical analysis of legal loopholes in legislation and recommendations for restorative justice-based solutions that have not been widely reviewed in previous studies.]]>
