Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

3.957

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Pembaharuan Hukum Sriwijaya Law Review DE'RECHTSSTAAT JURNAL ILMIAH LIVING LAW Jurnal Pemberdayaan: Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Selisik : Jurnal Hukum dan Bisnis JURNAL ILMIAH MIMBAR DEMOKRASI Veritas: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafiiyah IBLAM Law Review Jurnal Hukum Jurisdictie BHIRAWA LAW JOURNAL Ius Positum: Journal of Journal Of Law Theory And Law Enforcement El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah Akademika Jurnal Teknologi Pendidikan

Efridani Lubis

Universitas Islam As-Syafi'iyah

Author-ID : 309028

Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 35 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4

THE EFFECTIVENESS ARRANGEMENTS OF THE GENETIC ENGINEERING USE ON CORN FOOD PRODUCTS EVENT MON 87427 Ajeng Famela; Efridani Lubis
JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT Vol. 4 No. 2 (2018): JURNAL HUKUM "DE'RECHTSSTAAT"
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor

The development of science and technology has triggered the use of genetic engineering in food, one of them is in the corn event MON 87427 which is tolerant to glyphosate herbicide. However, it makes ambivalence because on one side the use of genetic engineering offers many advantages but on the other hand the genetic engineering potentially keeping concerns about its safety for human health as well as the environment. The aim of this study is to protect consumers from insecurities of genetically modified food products. The method used in this research is Juridical Normative, data collection techniques used is by through literature research methods, interviews and comparative approaches.Based on the results of the research, the measurement of the safety level of genetically engineered products (PRG) includes the assessment of genetic information, substantial equivalence, allergenicity and toxicity. The regulation on the use of genetic engineering in PRG does not accommodate the halal status of the product in terms of the MUI fatwa that the results of corn PRG event MON 87427 are not halal, so that the lack of effective regulation has an impact on the protection of Muslim consumers in particular. Preventive legal protection focuses on the assessment of food and labeling which in reality there is no product labeled by the PRG, so legal repressive protection is accommodated by Article 79 of Law Number 18 of 2012 concerning Food that will be given administrative sanctions.

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP UPAH KARYAWAN PEMETIK TEH DI PERKEBUNAN PT GUNUNG MAS PUNCAK BOGOR Nopian Pasla; Efridani Lubis
JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT Vol. 5 No. 2 (2019): JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda

Tujuan penelitian ini yaitu: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis alasan menjadi karyawan pemetik teh di Perkebunan Gunung Mas, 2) Untuk mengetahui dan menganalisis kepastian hukum terhadap upah pemetik teh di Perkebunan Gunung Mas Puncak Bogor. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang melakukan pendekatan kualitatif yang melihat dan menganalisis norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Hasil dari penelitian ini yaitu: 1) Alasan menjadi karyawan pemetik teh di Perkebunan Gunung Mas yaitu buruh di perkebunan secara tidak langsung diisolasi dari sumber informasi sehingga masyarakat perkebunan tidak memiliki pilihan, dan besarnya ketergantungan mereka terhadap perkebunan sehingga mereka memilih untuk tetap bekerja sebagai buruh. Sebagian besar dari pemetik umumnya tidak memiliki alternatif pekerjaan lain dengan tingkat pendidikan dan kemampuan yang mereka miliki sehingga bekerja sebagai pemetik merupakan satu-satunya jalan keluar untuk mencukupi kebutuhan mereka. Selain itu fasilitas yang diberikan oleh perkebunan membuat mereka bergantung pada perkebunan karena fasilitas yang diberikan perkebunan merupakan alternatif untuk mengatasi persoalan hidup saat ini. 2) Kepastian hukum terhadap upah pemetik teh di Perkebunan PT Gunung Mas Puncak Bogor yaitu dengan adanya Perjanjian Kerja Bersama Perkebunan Gunung Mas yang dibuat melibatkan 3 lembaga yaitu serikat pekerja, perusahaan dan dinas ketenaga kerjaan yang didalamnya memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban perusahaan dan karyawan/pekerja, upah, jam kerja, jaminan sosial dan lain-lain

PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PENCIPTA E-BOOK PADA SITUS BUKU GRATIS MERESPON PERKEMBANGAN HUKUM INFORMATIKA DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Arif Rahman; Efridani Lubis; Agus Surachman
JURNAL ILMIAH LIVING LAW Vol. 12 No. 2 (2020): Jurnal Ilmiah Living Law
Publisher : Magister Hukum Sekolah Pascasarjana Unida

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jill.v12i2.2624

The purpose of this research is: 1) To find out and analyze the protection of the economic rights of the creators of e-books on free book sites in response to the development of informatics law and electronic transactions. 2) To find out and analyze dispute resolution violations of the economic rights of e-book creators on free book sites in response to developments in informatics law and electronic transactions. The research method used in this study is normative juridical research that takes a qualitative approach that looks at and analyzes the legal norms in existing laws and regulations and sociological research is complementary data as primary data. The results of this study are: 1) Protection of the economic rights of e-book creators on free book sites in response to the development of informatics law and electronic transactions, related to the protection of creators' economic rights in accordance with the Copyright Law that an e-book is a copyrighted work produced by the creator, so in this case the creator has a part of the exclusive rights in the form of economic rights from the results of the e-book, the economic rights are protected by Article 8 and Article 9 of the Copyright Law on Economic Rights. While the ITE Law provides the protection of the creator's economic rights in terms of electronic transactions, because of the nature of the distribution of e-books using electronic media, where the legal electronic media is included in the realm of the ITE Law. 2) Settlement of disputes on economic violations of e-book creators on free book sites in response to developments in informatics law and electronic transactions, namely through voluntary mediation carried out by parties outside the court in settling disputes over copyright infringement e-books in the realm of civil law.

Yudicial Review Omnibus Law Dalam Melindungi Pekerja dan Mengembangkan Investasi di Indonesia Muhammad Eko Purwanto; Efridani Lubis
VERITAS Vol 8 No 1 (2022): VERITAS
Publisher : Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/veritas.v8i1.1757

The urgency of the Omnibus Law as a solution to investment regulation in Indonesia is because Indonesia is a legal state that has the role of a welfare state. In addition, omnibus law is also a concept of a legal product that functions to consolidate various themes, materials, subjects, and laws and regulations in each sector to become one extensive and holistic legal product. With the establishment and promulgation of the omnibus, it is hoped that it will facilitate investment for investors, which will impact increasing the economy as people's prosperity. Omnibus law as the rule of law will embody the rule of law in the economic aspect as legal certainty, benefit, and justice. In addition, the Omnibus Law is also expected to protect the Indonesian workforce in the future, such as regulations regarding worker status, wages, working hours, compensation for layoffs, and the use of foreign workers. Directly or indirectly.

OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENCABULAN ANAK DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM (STUDI PUTUSAN NOMOR 3/PID.SUS-ANAK/2020/PN.BDG) Elbinel Sindabuke; Efridani Lubis; Nanang Solihin
VERITAS Vol 8 No 2 (2022): VERITAS
Publisher : Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/veritas.v8i2.2062

Anak adalah karunia yang terbesar bagi keluarga, agama, bangsa dan negara. Anak merupakan cikal bakal lahirnya generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, banyak anak yang menjadi korban kekerasan dan mengalami perlakuan salah seperti halnya penganiayaan terhadap anak serta perbuatan cabul terhadap anak. Bukan hanya korban kekerasan yang terjadi terhadap anak, yang paling memperihatinkan sekarang bahwa ketika anak itu sendiri yang menjadi pelaku tindak pidana. Permasalahan yang diteliti adalah: 1) bagaimana pengaturan mengenai anak yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur, 2) apa yang menjadi kendala Majelis Hakim dalam memutus perkara pencabulan yang dilakukan oleh anak dibawah umur pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bdg, 3) bagaimana kebijakan hukum pidana bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif yang mengkaji data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 KUHP. Kendala Majelis Hakim dalam memutus perkara pencabulan yang dilakukan oleh anak dibawah umur pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bdg. yaitu harus melihat tiga (3) asas yang terdapat dalam hukum yaitu: asas keadilan, asas kemanfaatan, asas kepastian hukum. Sedangkan terhadap anak yang menjadi pelaku pencabulan dilindungi menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Selain itu Majelis Hakim harus memperhatikan masa depan anak walaupun anak tersebut melakukan tindak pidana, hakim tidak bisa menjatuhkan hukuman maksimal yang di tuntutkan oleh jaksa penuntut umum. Kebijakan hukum dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan, hakim wajib memperhatikan kebutuhan-kebutuhan si anak terutama hak-haknya sebagai seorang anak.

OPTIMALISASI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN BUKTI DI PERSIDANGAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 240/PID.SUS/2021/PN.TNG) Benny Fremmy; Efridani Lubis; Mulyono Mulyono
VERITAS Vol 8 No 2 (2022): VERITAS
Publisher : Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/veritas.v8i2.2067

Putusan Hakim sebagai proses akhir dalam penegakan hukum merupakan kegiatan yang paling problematis, dilematis dan mempunyai tingkat kontroversi yang tinggi. Upaya untuk mencari, menemukan, dan menerapkan hukum inilah yang kerapkali menimbulkan rasa tidak puas terhadap para pihak hingga di kalangan masyarakat. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana, akan sangat menentukan apakah putusan seorang hakim dianggap adil, atau menentukan apakah putusannya dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Putusan hakim seringkali dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan karena melampau kewenangannya (ultra petita). Permasalahan yang diteliti adalah: 1) Apa yang dimaksud dengan asas ultra petitum dalam sistem pidana Indonesia, 2) bagaimana penerapan asas ultra petitum di Indonesia, 3) bagaimana penerapan ultra petita hakim dalam tindak pidana narkotika pada putusan pengadilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif, penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu keadaan yang menjadi objek penelitian dengan mendasarkan penelitian pada ketentuan hukum normatif. Hasil penelitian menggambarkan bahwa asas ultra petitum dalam sistem pidana Indonesia adalah suatu putusan atas perkara yang melebihi yang dituntut atau diminta Jaksa Penuntut Umum. Penerapan asas ultra petitum bahwa seorang hakim dalam memvonis tidak boleh melebihi aturan yang didalamnya mengatur ancaman hukuman atas sebuah tindak pidana. Penerapan ultra petita hakim dalam tindak pidana narkotika pada Putusan Pengadilan Nomor: 240/PID.SUS/2021/PN.Tng telah sejalan dengan teori kepastian hukum dan asas legalitas yang dimana kepastian hukum mengandung arti bahwa seorang hakim dalam memvonis tidak boleh melebihi aturan yang di dalamnya mengatur ancaman hukuman atas sebuah tindak pidana. Sedangkan asas legalitas bertujuan untuk mengetahui ketika majelis hakim menjatuhkan vonis mengacu pada undang-undang dan pasal-pasal yang sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. Putusan pengadilan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan kepada surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum yang berisi fakta-fakta yang terjadi dalam suatu tindak pidana (delik), beserta aturan-aturan hukum yang dilanggar oleh terdakwa. Penuntut Umum harus teliti dan cermat dalam membuat isi daripada surat dakwaan, dimana harus memenuhi baik syarat formil maupun materil surat dakwaan tersebut seperti yang disebutkan di dalam Pasal 184 ayat (2) KUHAP. Surat dakwaan akan menjadi dasar bagi pemeriksaan di persidangan dan pengambilan keputusan oleh hakim.. Namun dalam prakteknya ditemukan banyak putusan perkara pidana yang diputus oleh hakim, dimana dalam proses hukumnya tidak mengindahkan azas-azas dan hukum acara pidana serta dakwaan JPU berbeda pula dengan fakta-fakta persidangan.

TELAAH PENGATURAN EFEKTIF PEMANFAATAN ZISWA UNTUK BANTUAN SERTIFIKASI HALAL BAGI UMKM Efridani Lubis; Bambang Haryanto; Muhajir Muhajir; Sinta Elviyanti; Nurul Alfiyani Hidayah
VERITAS Vol 8 No 2 (2022): VERITAS
Publisher : Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/veritas.v8i2.2088

Pemanfaatan zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf (ZISWA) selama ini ditujukan untuk memastikan kaum mustahik terpenuhi kebutuhan dasarnya. Pemikiran bahwa kaum mustahik dimaksud juga perlu diberdayakan secara produktif sehingga lingkaran kemiskinan bisa diputus dengan memberikan sumber pendapatan yang jelas dan terukur, mengembangkan pemikiran pemanfaatan ZISWA untuk sektor produktif namun tetap sasarannya adalah mustahik yang telah melakukan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang masih terbatas pada aspek bantuan manajemen bisnisnya. Tulisan ini bermaksud mengkaji potensi ZISWA untuk dimanfaatkan bagi bantuan pembiayaan sertifikasi halal bagi UMKM. Pertimbangan utamanya adalah halal merupakan syarat Syariah untuk konsumsi ummat muslim yang tidak bisa ditawar karena merupakan kewajiban yang ditetapkan dalam Al Qur’an. Menggunakan metode penelitian normatif yuridis didukung oleh kuesioner kepada UMKM, hasil penelitian menunjukkan bahwa ZISWA dimungkinkan untuk dimanfaatkan untuk bantuan pembiayaan sertifikasi halal apabila ZISWA telah didayagunakan untuk mustahiq yang memerlukannya dan sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan. Untuk itu, perlu dengan hati-hati dan terukur untuk memastikan keterpenuhan dimaksud. Selain itu dilakukan seleksi sektor produktif yang akan memanfaatkan ZISWA adalah sektor yang menjanjikan keuntungan. Oleh karena itu masih perlu peraturan teknis untuk mengukur dan memastikan keterpenuhan syarat-syarat dimaksud.

Regulasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Bantuan Dana Keolahragaan Kemenpora Kepada Organisasi Keolahragaan Samsudin UIA; Efridani Lubis; Slamet Riyanto
VERITAS Vol 9 No 2 (2023): VERITAS
Publisher : Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/veritas.v9i2.3099

Sports development is one of the pillars for maintaining health and fitness that can support the productivity of human resources. Law Number 11 of 2022 concerning Sports mandates that Sports has the function of developing physical, spiritual and social abilities as well as forming dignified national character and personality. Sports activities are essentially a miniature of life. It is said so because in sports activities there are many values, in addition to people who carry out sports activities have goals such as for health, pleasure and free time, it is also universally embedded in sports values of struggle, pioneering, cooperation, competition, respect, communication and integration, physical endurance and mental endurance, togetherness, responsiveness, leadership and decision making, honesty and sportsmanship, and others. Sports have become a necessity of life for people of all nations and countries. Therefore, in almost all societies in this world, including in Indonesia, sports activities are a way to balance their spiritual and physical life. Considering that the universal values of sport have positive implications for the formation of an advanced and cultured society, it is only fitting that sport is placed as one of the important priorities in national development. Success in achievement is not obtained suddenly or in an instant way, but through a long process, from achievement to a higher level of achievement, all of which require the involvement of other sports actors as reinforcement. The series of recreational sports activities that form the basis of KORMI's work program can be said to be a form of process. Thus, the activities of many sports organizations are assisted with funds from the Ministry of Youth and Sports. Sports grant funds are actually a form of government support both at the central and regional levels in supporting sports coaching programs implemented by KONI together with the main sports branch organizations. Referring to the findings of the Supreme Audit Agency (BPK) on audit reports both at the central and regional levels on the use of sports grants, corruption as perpetrated by the top leadership, the ministries above, is one of the many major problems we are currently facing. . Corruption is clearly an act that is not commendable that is carried out individually or in groups in an effort to enrich themselves or groups from sources of opinion that are legally illegal. In addition, acts of corruption also harm the noble values of Pancasila as the basis of the state. With the many findings and cases of corruption in sports grant funds above, the government should take firm steps. It is suspected that the problem lies in the lax regulation that is used as the basis for providing these sports grants.

POLICY DIRECTIONS FOR OPTIMIZING REGIONAL OWNED BUSINESS ENTITIES MANAGEMENT FOR INCREASING REGIONAL INCOME BASED ON GOOD CORPORATE GOVERNANCE Bambang Heryanto; Efridani l Lubis; Muhajir MM; slamet riyanto; fauziah fh
El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah Vol 6 No 1 (2022): AL ARBAH JURNAL EKONOMI, BISNIS DAN PERBANKAN SYARIAH
Publisher : Program Studi Perbankan Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/elarbah.v6i1.1871

Badan Usaha Milik Daerah (Local Government Enterprise/LGE) is appointed to increase locally generated revenue (PAD) refer to Government Regulation No. 54/2017. However, some of those enterprises did not contribute significantly, for example LGE in Kota Bekasi. The root cause of the failure according to Financial Supervisory Agency (BPK) at least due to six factors: (1) governance system, (2) LGE Development Planning has not been well elaborated so that clear to everyone; (3) No clear vision and mission of LGE; (4) no transperancy in staffing recruitment especially for directors and commissioners; (5) low respond for business permit; and (6) lack of capital. Using qualitative method, the study focus on what the key policy for optimalize LGE management to meet statutory order. Using study document supporting with interview, observation, and documentation, the result of the study shows that the key policy is in four aspect, i.e.: (1) good corporate governance arrangement; (2) clear staff recruitment arrangement; (3) clear evaluation procedur; and (4) profit use arrangement. The recommendation based on the study is further study in different local government could be drawing the picture of the problem comprehensively.

Legal Politics Of Higher Education Creative Media To Support The Creative Industry In The Era Of The Industrial Revolution 5.0 H, RR. Ella Evrita; Rahayu, Mella Ismelina Farma; Asrun, Andi Muhammad; Lubis, Efridani
Bhirawa Law Journal Vol 4, No 2 (2023): November 2023
Publisher : University of Merdeka Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26905/blj.v4i2.10686

This article discusses that the current legal politics have regulated higher education and creative industries but have not accommodated all the needs for their implementation, especially now when the industrial revolution 5.0 will occur. Through the right legal political policies, creative media higher education can be the key in supporting the development of the creative industry in the era of the Industrial Revolution 5.0, to create a favorable and innovative environment for creative industry players. The type or type of research chosen, namely normative juridical. The point of view of this research will be focused on "The ideal conception of law both in terms of norms, institutions and legal culture. The limitations used by researchers are: Legal adjustment of Creative Media Higher Education to support the creative industry in the era of the industrial revolution 5.0. The originality of this research is how to create an ideal Legal Conception for Creative Media higher education that will support the development of the Creative Industries in the face of the current 5.0 revolution.

Co-Authors Agus Surachman Ajeng Famela Alizaldi, Annisa Nadialifuzana Andreas Eno Arif Rahman Aryanti Aryanti Asrun, Andi Muhammad Astriana Sinaga Awaliyah, Natasya Bambang Haryanto Bambang Heryanto Benny Fremmy Dhea Tunggadewi Dr. Mulyono S.H., S.Ip. M.H. Eddy Angkawijaya Elbinel Sindabuke Famela, Ajeng Fauziah Fauziah Fauziah fauziah fh Fawziyah, Salwa fh, Arifudin Gunawan, Yusuf Haryogis Susanto Hermanto Hermanto Iffah Budiningsih Intihani, Siti Nur Martini Martini Martini Martini Martini Martini Martini Maryana, Eny Mawadi, Habloel Mella Ismelina Farma Rahayu Muhajir MM Muhajir Muhajir Muhammad Eko Purwanto Muhammad Fahruddin Muhammad Japar Mulyono Mulyono Mulyono Nanang Solihin Nopian Pasla Nurul Alfiyani Hidayah Permana, David Rohaini, Maudy Rohmad Adi Yulianto RR. ELLA EVRITA H Safira, Ishma Salamah, Ade Samsudin UIA Sinta Elviyanti Siti Nur Intihani slamet riyanto Slamet Riyanto Soebijoso, Soeprapto Syarif Fadillah Wahyu, Alrafi Yoesuf, Juliani Paramitha Zipan Zipan, Zipan

Title

Found 35 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 35 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 35 Documents
Search