Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.104
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pembaharuan Hukum Sriwijaya Law Review DE'RECHTSSTAAT JURNAL ILMIAH LIVING LAW Jurnal Pemberdayaan: Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Selisik : Jurnal Hukum dan Bisnis JURNAL ILMIAH MIMBAR DEMOKRASI Veritas: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafiiyah IBLAM Law Review Jurnal Hukum Jurisdictie BHIRAWA LAW JOURNAL Ius Positum: Journal of Journal Of Law Theory And Law Enforcement Journal Of Law Sciences (Legisci) El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah Akademika Jurnal Teknologi Pendidikan
Efridani Lubis
Universitas Islam As-Syafi'iyah
Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 38 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 38 Documents
Search

 1   2   3   4 
Legal Framework for Optimizing Nazhir’s Role in Waqf Asset Management for Economic and Social Development Fauziah, Fauziah; Salamah, Ade; Lubis, Efridani; Intihani, Siti Nur; Fadillah, Syarif
Jurnal Pembaharuan Hukum Vol 12, No 2 (2025): Jurnal Pembaharuan Hukum
Publisher : UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jph.v12i2.47125

Abstract

Waqf is a recommended form of worship for Muslims because its rewards continue even after the donor (wakif) has passed away, as long as the donated assets provide ongoing benefits. In Indonesia, waqf is regulated by Law Number 41 of 2004, which emphasizes that waqf functions to realize economic potential for worship and public welfare. This highlights the importance of strengthening nadzir’s role and capacity in managing waqf assets productively. This research aims to examine nadzir’s role in managing waqf assets in Bekasi City and to identify strategies for optimizing their skills to support social and economic development. The study uses a combination of normative juridical methods, by analyzing laws and regulations, and empirical juridical methods, by collecting primary data through interviews with nadzir, wakif, the Indonesian Waqf Board (Badan Waqaf Indonesia/BWI), and the local community. The findings show that nadzir has a strategic but challenging role, as many lack adequate training and support from relevant institutions. Therefore, optimizing nadzir’s capacity through structured training and government-backed guidance is crucial. The study concludes by recommending sustainable skill development programs for nadzir to ensure waqf assets can truly contribute to community welfare.
Mengukur Persamaan Pada Pokoknya Pada Sengketa Merek Dari Perspektif Kepastian Hukum Awaliyah, Natasya; Lubis, Efridani
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol 7 No 2 (2025): Dinamika Penerapan Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/jhj.v7i2.191

Abstract

Persaingan usaha semakin kuat dan ketat, dan pelaku usaha lain nekat meniru sebuah logo atau nama dari usaha lain, guna menguntungkan usahanya sendiri. Seperti sengketa merek dagang antara BANADOZ vs BENATOZ dan Sensi Convex MASK vs CONVEX MASK, tindakan tersebut dapat merugikan pelaku usaha yang sudah mendaftarkan merek dagangnya terlebih dahulu pada Ditjen HKI, sehingga hal tersebut dapat memicu sebuah sengketa hukum yang berfokus pada sengketa merek dagang. Penelitian ini menggunakan metode campuran (mixed methods) adalah suatu metode penelitian antara metode kuantitatif dengan metode kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliable dan objektif. Hasil dari penelitian dapat diketahui terdapat persamaan dari hasil putusan pengadilan yang menyatakan tidak ada persamaan produk dengan hasil kuesioner yang menjawab bahwa BANADOZ dan BENATOZ merupakan produk yang berbeda serta tidak memiliki kesamaan. Selain itu juga terdapat dari hasil putusan pengadilan yang menyatakan terdapat persamaan produk SENSI CONVEX MASK dan CONVEX MASK dengan hasil kuesioner yang menjawab bahwa SENSI CONVEX MASK dan CONVEX MASK merupakan produk yang memiliki kesamaan dan sulit untuk dibedakan.
Telaah Implementasi Penyelesaian Harta Pailit Pada Lembaga Asuransi Syariah (Studi Kasus PT Asuransi Syariah Mubarakah) Soebijoso, Soeprapto; Lubis, Efridani; Fauziah, Fauziah; fh, Arifudin
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol 6 No 2 (2024): Telaah Penerapan Hukum Merespon Peluang Investasi
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/jhj.v6i2.204

Abstract

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan putusan Nomor 1016/Pdt.Sus-Pailit/PN Niaga Jkt.Pst tanggal 6 September 2016 menyatakan PT Asuransi Syariah Mubarakah pailit. Akibatnya debitor pailit tidak lagi berwenang atas kekayaannya sebagaimana bunyi Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Tujuan penelitian ini adalah i. untuk menjelaskan pengurusan dan pemberesan harta pailit menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU); ii. Untuk menjelaskan implementasi pengurusan dan pemberesan harta pailit PT Asuransi Syariah Mubarakah yang dilakukan oleh Kurator yang ditunjuk pengadilan.Metode penelitian ini dilakukan melalui serangkaian langkah ilmiah yang sistematis dan terukur, yang tergolong kedalam penelitian perpustakaan, penelitian kualitatif, dan penelitian deskriptif. Sesuai bidang penelitiannya, pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan normative karena penelitian ini mendasarkan pada perundang-undangan dan doktrin. Adapun jenis penelitian ini adalah yuridis normative yang berdasarkan data sekunder, dan wawancara dengan kurator. Hasil penelitian: i. pada dasarnya UUK-PKPU mengatur pelaksanaan pengurusan dan pemberesan harta pailit secara lengkap untuk lembaga konvensional. Tahapan pengurusan dan pemberesan harta pailit yang diatur UUK-PKPU dan harus ditaati oleh Kurator meliputi tahapan pengumuman dan Rapat Kreditor, tahap Verifikasi Piutang, tahap On Going Concern, tahap Rapat Perdamaian, dan tahap insolven. Tetapi pengaturan penyelesaian sengketa kepailitan bagi lembaga asuransi syariah belum tercakup, sehingga perlu direvisi; ii.Terjadi inkonsistensi di dalam implementasi peraturan perundang-undangan tentang penyelesaian kepailitan lembaga asuransi syariah. Untuk penegakannya perlu membuat Kitab Undang-Undang Hukum Ekonomi Syariah yang mengatur kepailitan bagi lembaga yang diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, termasuk bagi lembaga asuransi syariah, atau membentuk pengadilan arbitrase syariah.
KEPASTIAN HUKUM TERHADAP UPAH KARYAWAN PEMETIK TEH DI PERKEBUNAN PT GUNUNG MAS PUNCAK BOGOR Pasla, Nopian; Lubis, Efridani
DE'RECHTSSTAAT Vol. 5 No. 2 (2019): JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (72.567 KB) | DOI: 10.30997/jhd.v5i2.2047

Abstract

Tujuan penelitian ini yaitu: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis alasan menjadi karyawan pemetik teh di Perkebunan Gunung Mas, 2) Untuk mengetahui dan menganalisis kepastian hukum terhadap upah pemetik teh di Perkebunan Gunung Mas Puncak Bogor. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang melakukan pendekatan kualitatif yang melihat dan menganalisis norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Hasil dari penelitian ini yaitu: 1) Alasan menjadi karyawan pemetik teh di Perkebunan Gunung Mas yaitu buruh di perkebunan secara tidak langsung diisolasi dari sumber informasi sehingga masyarakat perkebunan tidak memiliki pilihan, dan besarnya ketergantungan mereka terhadap perkebunan sehingga mereka memilih untuk tetap bekerja sebagai buruh. Sebagian besar dari pemetik umumnya tidak memiliki alternatif pekerjaan lain dengan tingkat pendidikan dan kemampuan yang mereka miliki sehingga bekerja sebagai pemetik merupakan satu-satunya jalan keluar untuk mencukupi kebutuhan mereka. Selain itu fasilitas yang diberikan oleh perkebunan membuat mereka bergantung pada perkebunan karena fasilitas yang diberikan perkebunan merupakan alternatif untuk mengatasi persoalan hidup saat ini. 2) Kepastian hukum terhadap upah pemetik teh di Perkebunan PT Gunung Mas Puncak Bogor yaitu dengan adanya Perjanjian Kerja Bersama Perkebunan Gunung Mas yang dibuat melibatkan 3 lembaga yaitu serikat pekerja, perusahaan dan dinas ketenaga kerjaan yang didalamnya memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban perusahaan dan karyawan/pekerja, upah, jam kerja, jaminan sosial dan lain-lain
The The Impact Of Business Crimes Due To Abandoned Land Under The Right To Cultivate (HGU) In Indonesia: An Economic Analysis Of Law Approach Maarif, Rizal Syamsul; Nuraeny, Henny; Martin, Abraham Yazdi; Aminulloh, Muhammad; Lubis, Efridani
Jurnal Legisci Vol 3 No 1 (2025): Vol 3 No 1 August 2025
Publisher : Ann Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62885/legisci.v3i1.984

Abstract

Background. Richard Posner, in his Economic Analysis of Law, argues that business crimes involving the abandonment of concession lands (Hak Guna Usaha/HGU) reflect the existence of externalities and market failures, where corporate concession holders who neglect their lands cause substantial losses to both the State and society. Aims. This study aims to evaluate the economic and legal impacts of business crimes arising from the abandonment of plantation concession lands (HGU) in Indonesia and to provide alternative policy solutions for resolving this issue. Methods. The research employs a normative legal method with an evaluative approach, examining the phenomenon of abandoned plantation HGU lands from both regulatory and economic perspectives. The analysis seeks to produce concrete recommendations for optimizing the management of abandoned plantation lands through an integration of legal and economic principles. Result. The findings reveal that, as of 2024, the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning (ATR/BPN) recorded approximately 1,347,099 hectares of abandoned HGU lands across Indonesia, accumulated between 2020 and 2024. Under existing fiscal regulations, HGU concession holders are required to pay Non-Tax State Revenue (PNBP) of IDR 26,500 per 100 hectares annually. Based on this rate, the total potential State revenue loss due to abandoned HGU lands is estimated at IDR 356,981,235 (three hundred fifty-six million nine hundred eighty-one thousand two hundred thirty-five rupiahs). Conclusion. The study concludes that the widespread abandonment of HGU lands represents a significant economic loss and legal inefficiency. Lands that should generate income for the State instead become sources of conflict, inefficiency, and administrative burden, illustrating the failure of both corporate governance and legal enforcement mechanisms. Implication. The implications of this research emphasize the necessity of developing criminal, civil, and administrative law instruments to prevent and sanction corporate violations that cause State losses. The study proposes the formulation of a criminal law–based regulatory framework as a deterrent mechanism to ensure corporate accountability in land management and to restore the economic and social function of land in accordance with Indonesia’s constitutional mandate
Kerugian Terhadap Pemilik Merek Terkenal Yang Mengalami Trademark Squatting Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Gojek Tokopedia Melawan PT. Terbit Financial) Alizaldi, Annisa; Lubis, Efridani; Riyanto, Slamet
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol 8 No 1 (2026): Hukum Indonesia
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/jhj.v8i1.235

Abstract

Perlindungan hukum di indonesia terhadap pengusaha yang terkena praktik trademark squatting yang menyebabkan kerugian materiil dan non-materiil, terutama dalam kasus GOTO, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Hasil penelitian menunjukkan pendaftaran merek dengan itikad buruk untuk mengeksploitasi ketenaran merek lain, pengaturan dalam UU Nomor 20 Tahun 2016 yakni pasal 21 Ayat (1), (2), dan Ayat (3) yang kemudian dilanjutkan dengan pasal Pasal 76 Ayat (1), (2), dan (3) hingga pada pasal Pasal 83 Ayat (1), hukum internasional seperti Paris Convention pada Pasal 6 bis, dan Pasal 10 bis. Serta TRIPS Agreement juga mengatur dalam pasal 16 Ayat (2) dan (3) dan pasal 15 Ayat (1). Implementasi perlindungan hukum dengan membatalkan pendaftaran merek yang dilakukan dengan itikad buruk serta upaya hukum lainnya bagi pemegang hak yang dirugikan. Pengadilan Niaga menyatakan menolak gugatan PT TFT. Dalam putusan tersebut, pengadilan menyatakan mengabulkan eksepsi mengenai kewenangan mengadili yang diajukan oleh Gojek dan Tokopedia. Adapun upaya hukum pengajuan gugatan pembatalan merek terdaftar yang melanggar hak dari pemilik merek tidak terdaftar dengan ketentuan terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Menteri yakni DJKI dimana DJKI memberikan keputusan bahwa Gojek dan Tokopedia telah memiliki hak untuk menggunakan merek GOTO untuk kelas barang dan jasa Nomor 9,36, dan 39 sedangkan Sebagian lainnya yakni pada kelas 42 merupakan hak bagi PT. TFT. Berdasarkan keputusa diatas, sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis pada Pasal 20 dan 21 dalam hal ini khususnya Pasal 21 Ayat 1 Huruf A.
Analisis Yuridis Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Atas Pencemaran Sungai Ciliwung Di Jakarta Akibat Sampah Limbah Industri Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengolaan Lingkungan Hidup Iskandar, Joan Haris; Riyanto, Slamet; Lubis, Efridani
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol 8 No 1 (2026): Hukum Indonesia
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/jhj.v8i1.236

Abstract

Pengaturan tanggung jawab Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Pertama, proses perizinan yang ketat memastikan industri memenuhi standar pengelolaan limbah dengan mengharuskan dokumen AMDAL atau UKL-UPL serta pemantauan rutin. Kedua, pengawasan dan inspeksi dilakukan secara berkala dan mendadak untuk memastikan kepatuhan, dengan sanksi tegas bagi pelanggar. Ketiga, pembangunan dan perbaikan IPAL serta rehabilitasi ekosistem menjadi bagian integral dari upaya pengelolaan. Keempat, edukasi dan sosialisasi kepada industri dan masyarakat. 1. Beberapa hal yang dilakukan oleh DLH DKI Jakarta sesuai dengan pasal 63 UUPPLH dan Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta yang mengatur tentang perencanaan tata ruang yang berkelanjutan dan memperhatikan aspek lingkungan.Penegakan hukum terhadap industri yang melakukan pencemaran Sungai Ciliwung oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta melibatkan serangkaian Langkah yakni Pemantauan dan Identifikasi. Inspeksi Rutin dan Mendadak, Penerbitan Teguran dan Surat Peringatan, Penegakan Sanksi Administratif, Proses Penegakan Hukum yang Transparan, dan Tindakan Pemulihan. Disarankan agar pemerintah daerah memperkuat implementasi pengawasan dan penegakan hukum dengan melakukan inspeksi yang lebih rutin dan mendalam terhadap industri di sepanjang sungai. Penerapan sanksi yang lebih tegas dan berbobot, serta pencabutan izin bagi pelanggar berat, perlu diperkuat untuk memberikan efek jera. Selain itu, pengembangan dan optimalisasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) harus diprioritaskan, memastikan semua industri mematuhi standar pengolahan limbah yang ketat. Serta kolaborasi erat dengan lembaga penegak hukum dan sektor swasta untuk mendukung upaya ini akan memastikan kepatuhan yang lebih baik dan pengurangan pencemaran sungai secara signifikan.
COPY RIGHT PROTECTION FOR NETFLIX STREAMING VIDEO CIRCULATED IN TELEGRAM Ishma Safira; Efridani Lubis; Fauziah Fauziah
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol. 4 No. 1 (2022): Penerapan Hukum Pada Masa Covid-19
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/jhj.v4i1.84

Abstract

This study discusses copyright protection for Netflix streaming videos circulating on Telegram, where technological developments, especially in the field of information (internet) are widely used by irresponsible people by circulating Netflix streaming videos on Telegram which can be watched by the general public without subscribing. The author examines the forms of copyright infringement on the circulation of Netflix streaming videos on Telegram and how the copyright protection of Netflix streaming videos circulating on Telegram is based on the laws and regulations in force in Indonesia. The research method used is normative juridical with a law approach and a conceptual approach. The results of the study conclude that the form of copyright protection for Netflix streaming videos circulating on Telegram is regulated in Indonesian laws and regulations, namely UUHC Number 28 of 2014, ITE Law Number 19 of 2016, and Law Number 33 of 2009 concerning Film. Copyright protection that can be done on Netflix streaming videos circulating on Telegram is preventive and repressive protection. Thus, it can be seen that the government's efforts as a form of preventive protection are urgently needed with socialization to the public not to use pirated products and repressive efforts by becoming a forum for following up on reports of copyright infringement in order to reduce piracy in Indonesia.
Co-Authors Abraham Yazdi Martin Agus Surachman Ajeng Famela Alizaldi, Annisa Alizaldi, Annisa Nadialifuzana Aminulloh, Muhammad Andreas Eno Arif Rahman Aryanti Aryanti Asrun, Andi Muhammad Astriana Sinaga Awaliyah, Natasya Bambang Haryanto Bambang Heryanto Benny Fremmy Budiningsih, Iffah Dhea Tunggadewi Dr. Mulyono S.H., S.Ip. M.H. Eddy Angkawijaya Elbinel Sindabuke Famela, Ajeng Fauziah Fauziah Fauziah fauziah fauziah fauziah fh Fawziyah, Salwa fh, Arifudin Gunawan, Yusuf Haryogis Susanto Henny Nuraeny Hermanto Hermanto Intihani, Siti Nur Ishma Safira Iskandar, Joan Haris Martini Martini Martini Martini Martini Martini Martini Maryana, Eny Mawadi, Habloel Mega Fatimah Rosana Mella Ismelina Farma Rahayu Muhajir MM Muhajir Muhajir Muhammad Eko Purwanto Muhammad Fahruddin Muhammad Japar Mulyono Mulyono Mulyono Nanang Solihin Nurul Alfiyani Hidayah Pasla, Nopian Permana, David Rizal Syamsul Maarif Rohaini, Maudy Rohmad Adi Yulianto RR. ELLA EVRITA H Salamah, Ade Samsudin UIA Sinta Elviyanti Siti Nur Intihani slamet riyanto Soebijoso, Soeprapto Syamsiar, Syamsiar Syarif Fadillah Wahyu, Alrafi Yoesuf, Juliani Paramitha Zipan Zipan, Zipan