Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.601
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pembaharuan Hukum Sriwijaya Law Review DE'RECHTSSTAAT JURNAL ILMIAH LIVING LAW Jurnal Pemberdayaan: Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Selisik : Jurnal Hukum dan Bisnis JURNAL ILMIAH MIMBAR DEMOKRASI Veritas: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafiiyah IBLAM Law Review Jurnal Hukum Jurisdictie BHIRAWA LAW JOURNAL Ius Positum: Journal of Journal Of Law Theory And Law Enforcement El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah Akademika Jurnal Teknologi Pendidikan
Efridani Lubis
Universitas Islam As-Syafi'iyah
Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 35 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 35 Documents
Search

 1   2   3   4 
Analisis Aspek Moral dan Budaya dalam Pemajuan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia Japar, Muhammad; Lubis, Efridani; Martini, Martini; Hermanto, Hermanto; Gunawan, Yusuf
IBLAM LAW REVIEW Vol. 5 No. 2 (2025): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v5i2.606

Abstract

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki peran penting dalam melindungi hasil karya individu dan mendorong inovasi di Indonesia. Namun, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya HKI masih rendah, sehingga praktik pembajakan, plagiarisme, dan penggunaan karya tanpa izin masih sering terjadi. Studi ini menganalisis aspek moral dan budaya yang memengaruhi perlindungan HKI di Indonesia, serta bagaimana regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dapat diimplementasikan secara lebih efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor budaya berbagi dan rendahnya pemahaman tentang hak moral pencipta menjadi tantangan utama dalam pemajuan HKI. Selain itu, perkembangan teknologi semakin mempercepat penyebaran karya, tetapi juga meningkatkan potensi pelanggaran HKI. Oleh karena itu, upaya edukasi yang berkelanjutan serta sinergi antara pemerintah, akademisi, dan industri diperlukan untuk membangun kesadaran masyarakat dalam menghormati dan melindungi HKI. Dengan pendekatan yang tepat, sistem perlindungan HKI di Indonesia dapat lebih kuat dan mampu mendorong pertumbuhan kreativitas serta inovasi di berbagai sektor.
Legal Framework for Optimizing Nazhir’s Role in Waqf Asset Management for Economic and Social Development Fauziah, Fauziah; Salamah, Ade; Lubis, Efridani; Intihani, Siti Nur; Fadillah, Syarif
Jurnal Pembaharuan Hukum Vol 12, No 2 (2025): Jurnal Pembaharuan Hukum
Publisher : UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jph.v12i2.47125

Abstract

Waqf is a recommended form of worship for Muslims because its rewards continue even after the donor (wakif) has passed away, as long as the donated assets provide ongoing benefits. In Indonesia, waqf is regulated by Law Number 41 of 2004, which emphasizes that waqf functions to realize economic potential for worship and public welfare. This highlights the importance of strengthening nadzir’s role and capacity in managing waqf assets productively. This research aims to examine nadzir’s role in managing waqf assets in Bekasi City and to identify strategies for optimizing their skills to support social and economic development. The study uses a combination of normative juridical methods, by analyzing laws and regulations, and empirical juridical methods, by collecting primary data through interviews with nadzir, wakif, the Indonesian Waqf Board (Badan Waqaf Indonesia/BWI), and the local community. The findings show that nadzir has a strategic but challenging role, as many lack adequate training and support from relevant institutions. Therefore, optimizing nadzir’s capacity through structured training and government-backed guidance is crucial. The study concludes by recommending sustainable skill development programs for nadzir to ensure waqf assets can truly contribute to community welfare.
Mengukur Persamaan Pada Pokoknya Pada Sengketa Merek Dari Perspektif Kepastian Hukum Awaliyah, Natasya; Lubis, Efridani
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol 7 No 2 (2025): Dinamika Penerapan Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/jhj.v7i2.191

Abstract

Persaingan usaha semakin kuat dan ketat, dan pelaku usaha lain nekat meniru sebuah logo atau nama dari usaha lain, guna menguntungkan usahanya sendiri. Seperti sengketa merek dagang antara BANADOZ vs BENATOZ dan Sensi Convex MASK vs CONVEX MASK, tindakan tersebut dapat merugikan pelaku usaha yang sudah mendaftarkan merek dagangnya terlebih dahulu pada Ditjen HKI, sehingga hal tersebut dapat memicu sebuah sengketa hukum yang berfokus pada sengketa merek dagang. Penelitian ini menggunakan metode campuran (mixed methods) adalah suatu metode penelitian antara metode kuantitatif dengan metode kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliable dan objektif. Hasil dari penelitian dapat diketahui terdapat persamaan dari hasil putusan pengadilan yang menyatakan tidak ada persamaan produk dengan hasil kuesioner yang menjawab bahwa BANADOZ dan BENATOZ merupakan produk yang berbeda serta tidak memiliki kesamaan. Selain itu juga terdapat dari hasil putusan pengadilan yang menyatakan terdapat persamaan produk SENSI CONVEX MASK dan CONVEX MASK dengan hasil kuesioner yang menjawab bahwa SENSI CONVEX MASK dan CONVEX MASK merupakan produk yang memiliki kesamaan dan sulit untuk dibedakan.
Telaah Implementasi Penyelesaian Harta Pailit Pada Lembaga Asuransi Syariah (Studi Kasus PT Asuransi Syariah Mubarakah) Soebijoso, Soeprapto; Lubis, Efridani; Fauziah, Fauziah; fh, Arifudin
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol 6 No 2 (2024): Telaah Penerapan Hukum Merespon Peluang Investasi
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/jhj.v6i2.204

Abstract

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan putusan Nomor 1016/Pdt.Sus-Pailit/PN Niaga Jkt.Pst tanggal 6 September 2016 menyatakan PT Asuransi Syariah Mubarakah pailit. Akibatnya debitor pailit tidak lagi berwenang atas kekayaannya sebagaimana bunyi Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Tujuan penelitian ini adalah i. untuk menjelaskan pengurusan dan pemberesan harta pailit menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU); ii. Untuk menjelaskan implementasi pengurusan dan pemberesan harta pailit PT Asuransi Syariah Mubarakah yang dilakukan oleh Kurator yang ditunjuk pengadilan.Metode penelitian ini dilakukan melalui serangkaian langkah ilmiah yang sistematis dan terukur, yang tergolong kedalam penelitian perpustakaan, penelitian kualitatif, dan penelitian deskriptif. Sesuai bidang penelitiannya, pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan normative karena penelitian ini mendasarkan pada perundang-undangan dan doktrin. Adapun jenis penelitian ini adalah yuridis normative yang berdasarkan data sekunder, dan wawancara dengan kurator. Hasil penelitian: i. pada dasarnya UUK-PKPU mengatur pelaksanaan pengurusan dan pemberesan harta pailit secara lengkap untuk lembaga konvensional. Tahapan pengurusan dan pemberesan harta pailit yang diatur UUK-PKPU dan harus ditaati oleh Kurator meliputi tahapan pengumuman dan Rapat Kreditor, tahap Verifikasi Piutang, tahap On Going Concern, tahap Rapat Perdamaian, dan tahap insolven. Tetapi pengaturan penyelesaian sengketa kepailitan bagi lembaga asuransi syariah belum tercakup, sehingga perlu direvisi; ii.Terjadi inkonsistensi di dalam implementasi peraturan perundang-undangan tentang penyelesaian kepailitan lembaga asuransi syariah. Untuk penegakannya perlu membuat Kitab Undang-Undang Hukum Ekonomi Syariah yang mengatur kepailitan bagi lembaga yang diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, termasuk bagi lembaga asuransi syariah, atau membentuk pengadilan arbitrase syariah.
KEPASTIAN HUKUM TERHADAP UPAH KARYAWAN PEMETIK TEH DI PERKEBUNAN PT GUNUNG MAS PUNCAK BOGOR Pasla, Nopian; Lubis, Efridani
DE'RECHTSSTAAT Vol. 5 No. 2 (2019): JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (72.567 KB) | DOI: 10.30997/jhd.v5i2.2047

Abstract

Tujuan penelitian ini yaitu: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis alasan menjadi karyawan pemetik teh di Perkebunan Gunung Mas, 2) Untuk mengetahui dan menganalisis kepastian hukum terhadap upah pemetik teh di Perkebunan Gunung Mas Puncak Bogor. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang melakukan pendekatan kualitatif yang melihat dan menganalisis norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Hasil dari penelitian ini yaitu: 1) Alasan menjadi karyawan pemetik teh di Perkebunan Gunung Mas yaitu buruh di perkebunan secara tidak langsung diisolasi dari sumber informasi sehingga masyarakat perkebunan tidak memiliki pilihan, dan besarnya ketergantungan mereka terhadap perkebunan sehingga mereka memilih untuk tetap bekerja sebagai buruh. Sebagian besar dari pemetik umumnya tidak memiliki alternatif pekerjaan lain dengan tingkat pendidikan dan kemampuan yang mereka miliki sehingga bekerja sebagai pemetik merupakan satu-satunya jalan keluar untuk mencukupi kebutuhan mereka. Selain itu fasilitas yang diberikan oleh perkebunan membuat mereka bergantung pada perkebunan karena fasilitas yang diberikan perkebunan merupakan alternatif untuk mengatasi persoalan hidup saat ini. 2) Kepastian hukum terhadap upah pemetik teh di Perkebunan PT Gunung Mas Puncak Bogor yaitu dengan adanya Perjanjian Kerja Bersama Perkebunan Gunung Mas yang dibuat melibatkan 3 lembaga yaitu serikat pekerja, perusahaan dan dinas ketenaga kerjaan yang didalamnya memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban perusahaan dan karyawan/pekerja, upah, jam kerja, jaminan sosial dan lain-lain
Co-Authors Agus Surachman Ajeng Famela Alizaldi, Annisa Nadialifuzana Andreas Eno Arif Rahman Aryanti Aryanti Asrun, Andi Muhammad Astriana Sinaga Awaliyah, Natasya Bambang Haryanto Bambang Heryanto Benny Fremmy Dhea Tunggadewi Dr. Mulyono S.H., S.Ip. M.H. Eddy Angkawijaya Elbinel Sindabuke Famela, Ajeng Fauziah Fauziah Fauziah fauziah fh Fawziyah, Salwa fh, Arifudin Gunawan, Yusuf Haryogis Susanto Hermanto Hermanto Iffah Budiningsih Intihani, Siti Nur Martini Martini Martini Martini Martini Martini Martini Maryana, Eny Mawadi, Habloel Mella Ismelina Farma Rahayu Muhajir MM Muhajir Muhajir Muhammad Eko Purwanto Muhammad Fahruddin Muhammad Japar Mulyono Mulyono Mulyono Nanang Solihin Nurul Alfiyani Hidayah Pasla, Nopian Permana, David Rohaini, Maudy Rohmad Adi Yulianto RR. ELLA EVRITA H Safira, Ishma Salamah, Ade Samsudin UIA Sinta Elviyanti Siti Nur Intihani slamet riyanto Soebijoso, Soeprapto Syamsiar, Syamsiar Syarif Fadillah Wahyu, Alrafi Yoesuf, Juliani Paramitha Zipan Zipan, Zipan