Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.957
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pembaharuan Hukum Sriwijaya Law Review DE'RECHTSSTAAT JURNAL ILMIAH LIVING LAW Jurnal Pemberdayaan: Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Selisik : Jurnal Hukum dan Bisnis JURNAL ILMIAH MIMBAR DEMOKRASI Veritas: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafiiyah IBLAM Law Review Jurnal Hukum Jurisdictie BHIRAWA LAW JOURNAL Ius Positum: Journal of Journal Of Law Theory And Law Enforcement El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah Akademika Jurnal Teknologi Pendidikan
Efridani Lubis
Universitas Islam As-Syafi'iyah
Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 35 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 35 Documents
Search

 1   2   3   4 
COPY RIGHT PROTECTION FOR NETFLIX STREAMING VIDEO CIRCULATED IN TELEGRAM Safira, Ishma; Lubis, Efridani; Fauziah, Fauziah
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol 4 No 1 (2022): Penerapan Hukum Pada Masa Covid-19
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/jhj.v4i1.84

Abstract

This study discusses copyright protection for Netflix streaming videos circulating on Telegram, where technological developments, especially in the field of information (internet) are widely used by irresponsible people by circulating Netflix streaming videos on Telegram which can be watched by the general public without subscribing. The author examines the forms of copyright infringement on the circulation of Netflix streaming videos on Telegram and how the copyright protection of Netflix streaming videos circulating on Telegram is based on the laws and regulations in force in Indonesia. The research method used is normative juridical with a law approach and a conceptual approach. The results of the study conclude that the form of copyright protection for Netflix streaming videos circulating on Telegram is regulated in Indonesian laws and regulations, namely UUHC Number 28 of 2014, ITE Law Number 19 of 2016, and Law Number 33 of 2009 concerning Film. Copyright protection that can be done on Netflix streaming videos circulating on Telegram is preventive and repressive protection. Thus, it can be seen that the government's efforts as a form of preventive protection are urgently needed with socialization to the public not to use pirated products and repressive efforts by becoming a forum for following up on reports of copyright infringement in order to reduce piracy in Indonesia.
LEGAL ANALYSIS OF DIVORCE DUE TO EARLY MARRIAGE Aryanti, Aryanti; Lubis, Efridani; Yulianto, Rohmad Adi
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol 5 No 1 (2023): PROTECTION OF CHILDREN AND PROHIBITION OF DRAG USE
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/jhj.v5i1.110

Abstract

The study of Juridical Analysis of Divorce Due to Early Marriage aims to determine the regulation of early marriage in positive law in Indonesia and to determine dispute resolution (divorce) due to early marriage. This study uses a normative juridical approach. The research method used in this research is descriptive analytical method, which is a research method by processing data, analyzing, researching and interpreting as well as making conclusions and providing suggestions which are then arranged in a systematic discussion so that the problem can be understood. The type of research used is normative law research. The results show that families experiencing economic difficulties will tend to marry off their children at a young age, this marriage is expected to be a solution to the economic difficulties experienced by families, marriage is expected to reduce the family's economic burden. Another influence is due to the low level of education that encourages them to get married quickly. Because they do not understand how marriage really is, the occurrence of pregnancy out of wedlock, because children have relationships that violate the norms forcing them to have early marriages in order to clarify the children conceived by this marriage force them to marry. There are still many women in Indonesia who marry underage for various reasons such as customs, economy, and other things that are not desirable. In fact, according to Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, it is stated that marriage is only permitted if the man and woman are 19 years old.
Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pornografi Anak Melalui Media Sosial (Studi Kasus Putusan Nomor:433/Pid.Sus/2020/PN/Dum) Permana, David; Lubis, Efridani; Mawadi, Habloel
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol 4 No 2 (2022): Aspek Hukum Pidana Dalam Era Digital
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/jhj.v4i2.145

Abstract

Tindak pidana cyberpornography tidak memandang gender, baik anak laki-laki maupun anak perempuan bisa saja menjadi korban kejahatan seksual yang terjadi di dunia maya ini, dan tidak dapat dipungkiri akses internet yang tidak terbatas memberi peluang kepada para pelaku kejahatan untuk melakukan perilaku jahatnya seperti transaksi seks yang menjadikan anak-anak sebagai target korban pelaku. Menurut Barda Nawawi Arief cyberporn didefenisikan sebagai penggunaan eksploitasi seksual terbukti bahwa bukan lagi hanya terjadi dalam media-media nasional, namun juga terjadi dalam ruang yang lebih intim lagi, karena teknologi yang semakin internet untuk tujuan-tujuan seksual. Kebebasan anak-anak dalam mengakses internet dan tidak adanya pengawasan dari keluarga serta kurangnya pemahaman mengenai ancaman-ancaman yang bisa didapatkan dari ruang cyber membuat anak-anak rentan menjadi korban kejahatan-kejahatan seksual melalui media sosial dengan menggunakan sarana internet. Perlindungan Anak telah memberikan pengaturan yang jelas dan komprehensif tentang perlindungan anak yang pada pokoknya bertujuan untuk memberikan jaminan dan melindungi hakhaknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Analisis Yuridis Transaksi Non-Fungible Token (NFT) Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta Zipan, Zipan; Lubis, Efridani; Fauziah, Fauziah
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol 4 No 2 (2022): Aspek Hukum Pidana Dalam Era Digital
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/jhj.v4i2.146

Abstract

Skripsi ini membahas mengenai analisis yuridis transaksi Non-Fungible Token (NFT) ditinjau dari Undang-Undang Hak Cipta. Transaksi Non-Fungible Token (NFT) telah menjadi fenomena yang semakin populer dalam beberapa tahun terakhir, terutama dalam konteks seni digital dan koleksi digital. NFT adalah bentuk aset digital yang memanfaatkan teknologi blockchain untuk memberikan keunikan dan kepemilikan digital yang dapat diverifikasi. Transaksi yang dilakukan dalam jual beli karya di NFT oleh pembuat karya dan pembeli ini menimbulkan akibat hukum karena Ketika bertransaksi dalam NFT akan terjadi pembagian hak, yaitu hak cipta dan hak milik. Dalam skripsi ini terdapat rumusan masalah yakni: 1) Bagaimana Pengaturan Hukum Transaksi Non-Fungible Token Ditinjau dari Undang-Undang Hak Cipta? 2)Bagaimana Implementasi terhadap transaksi Non-Fungible Token (NFT) dalam Hak Kekayaan Intelektual? Guna menjawab rumusan masalah diatas, data yang dibutuhkan dalam skripsi ini data sekunder berupa beberapa peraturan, buku, artikel, serta beberapa literatur lainnya yang didapatkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen terkait dengan data dan informasi yang selanjutnya akan dianalisis dengan kajian yuridis normatif. Kemudian hasil dari sumber-sumber tersebut dideskripsikan dengan secara deskriptif analitis dengan bahasa yang baku, mudah dipahami, dan mudah dimengerti. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis dari transaksi NFT, dengan fokus pada undang-undang hak cipta. Melalui pendekatan yuridis, penelitian ini akan mengeksplorasi apakah transaksi NFT melanggar atau melibatkan pelanggaran terhadap hak cipta pemegang hak asli. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pengaturan hukum terhadap Transaksi Non-Fungible Token (NFT) dalam Hak Kekayaan Intelektual suatu bentuk perlindungan hukum terhadap suatu karya, untuk melindungi kepemilikan terhadap suatu karya dalam platform NFT. Perlindungan suatu karya seni tersebut yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Sesuai dengan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pengaturan transaksi Non-Fungible Token (NFT) dalam Undang-Undang Hak Cipta belum cukup untuk mengatur secara khusus dan komprehensif. Sebagaimana kesimpulan diatas, maka disarankan perubahan terhadap isi pasal 80 ayat (1) sehingga meminimalisir terjadinya pelanggaran hak cipta. “Kecuali diperjanjikan lain, pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis dan elektronik untuk me.laksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (21, Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2)”.
Kepastian Hukum Cover Lagu di Era Digital di Platform Youtobe Tanpa Seizin Pencipta Dalam Undang-Undang Hak Cipta Wahyu, Alrafi; Lubis, Efridani; Mamang, Damrah
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol 4 No 2 (2022): Aspek Hukum Pidana Dalam Era Digital
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/jhj.v4i2.148

Abstract

Skripsi ini membahas mengenai Kepastian Hukum Cover Lagu Di Era Digital Di Platfom Youtube Tanpa Seizin Pencipta Dalam Undang-Undang Hak Cipta, Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (art and literary) yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan Undang-Undang Hak Cipta, mengingat Hak Cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional.
Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pidana Pornografi Melalui Media Sosial Rohaini, Maudy; Lubis, Efridani; fh, Arifudin
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol 4 No 2 (2022): Aspek Hukum Pidana Dalam Era Digital
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/jhj.v4i2.154

Abstract

Perkembangan teknologi di dalam mengakses A informasi menggunakan jaringan internet saat ini Ini TIDAK Bisa dihentikan atau dikendalikan oleh siapa saja dan bisa Selesai kapan dan dimana hanya . Kecepatan sebaik ketepatan informasi yang diperoleh melalui jaringan internet buat itu mudah seseorang Untuk Mengerjakan hal-hal yang dilarang dan haram hukum . satu melanggar perbuatan hukum melalui jaringan internet yang berkembang terjadi adalah kejahatan di lapangan dunia maya . mengikuti pidana pornografi adalah satu contoh kejahatan dunia maya saat ini yang paling ramai terjadi di Indonesia. Adapun rumusnya masalah adalah : bagaimana pelaksanaan hukum ke mengikuti pidana pornografi melalui media sosial dan bagaimana caranya pelaksanaan hukum efektif ke mengikuti pidana pornografi melalui media sosial . Teori yang digunakan sebagai pisau analisis adalah teori pornografi melalui media sosial . Metode Penelitian Ini itu adalah normatif kualitatif dengan menggunakan data bibliografi primer, sekunder dan tersier. Hasil dari belajar Ini menunjukkan itu pelaksanaan penegak hukum hukum di dalam menjerat pelaku penyebar mengikuti pidana pornografi menggunakan teknologi deepfake melalui media sosial berjalan Belum efektif Karena sejumlah kendala yang dihadapi pejabat penegak hukum juga. Belum penerapan sanksi dari pelaksanaan hukum ditegakkan pada tingkat tersebut berlatih.
Optimization Of E-Litigation-Based Trial Implementation As A Strategy To Prevent Bribery And Gratification (Comparatory Study Of E-Litigation Implementation In Malaysia And Singapore) Yoesuf, Juliani Paramitha; Mulyono; Siti Nur Intihani; Efridani Lubis; Muhammad Fahruddin; Sinta Elviyanti
JURNAL ILMIAH LIVING LAW Vol. 16 No. 1 (2024): Jurnal Ilmiah Living Law
Publisher : Magister Hukum Sekolah Pascasarjana Unida

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jill.v16i1.11360

Abstract

The E-Court system in Indonesia is an embodiment of the principles of simple, fast and low-cost justice, as well as technological transformation in the case administration system in court. The E-Court system has been running in all courts in Indonesia since 2018, then in 2019 the Supreme Court implemented the E-Litigation system, namely electronic-based trials and the arrangements continue to be refined, especially with the issuance of Supreme Court Regulation Number 7 of 2022 concerning Amendments to Supreme Court Regulation Number 1 2019 concerning Electronic Administration of Cases and Trials in Court. By implementing E-Litigation, apart from making trials easier and saving time, it will of course also reduce the intensity of meetings with the parties so that bribery and gratification do not occur in the judicial environment. Seeing that the implementation of the electronic trial system in Indonesia is still relatively new, it is necessary to compare with other countries such as Malaysia (2011) and Singapore (2015) which first implemented both E-Court and E-Litigation to see what things need to be optimized in implementation of an electronic trial system so that it can prevent the practice of bribery and gratification. The research methodology used in this research is normative-empirical legal research. The problems to be studied are: 1) What is the trial mechanism through the E-litigation system in Indonesia, Malaysia and Singapore? 2) How to optimize the implementation of e-litigation based trials in reducing bribery and gratification?
Responding to the need for wise use of social-media through legal counseling in the Foster Village of Cikarageman, Bekasi Village Lubis, Efridani; Intihani, Siti Nur; Fauziah; Riyanto, Slamet; Yoesuf, Juliani Paramitha; Sinta Elviyanti; Zipan; Alizaldi, Annisa Nadialifuzana
Jurnal Pemberdayaan: Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 8 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12928/jpm.v8i1.8033

Abstract

Currently, all levels of society everywhere can use social media easily. This convenience makes freedom of expression increasingly out of control, and often results in legal problems. Indonesian people who use social media or social media must be wiser in using social media to express freedom of opinion so as not to get caught in criminal cases. Community service (PKM) is carried out in 2 (two) activities, namely: 1) training on the wise use of social media, and 2) e-court socialization (e-court justice). The aim of the activity is to provide training to the community in Cikarageman Village, Bekasi in terms of wise use of social media to avoid legal entanglements and socialization of e-court implementation in court. Activities carried out face-to-face by providing material on the ITE Law, the role of the ITE Law in social media, ways and tips for using social media wisely so as to avoid legal entanglements, examples of cases of using social media which resulted in legal proceedings and providing material on the application of e -court in Court. The activity was attended by representatives from Cikarageman Village units, Bekasi, namely the PKK Unit, BPD Unit, and local residents. During this activity, discussions and consultations were also held regarding legal issues faced by the residents of Cikarageman Village, Bekasi. In this consultation activity, the material provider answers all legal issues faced by residents, both those directly related to the use of social media, the application of e-court in courts and other legal issues, for example land issues, debts, households and judicial processes.
CORPORATE OR SELLER ACCOUNTABILITY IN BLOCKCHAIN AND CRYPTOCURRENCY CORPORATE INVESTMENTS Evrita, Ella; Maryana, Eny; Lubis, Efridani
IUS POSITUM: Journal of Law Theory and Law Enforcement Vol. 1 Issue 3 (2022)
Publisher : jfpublisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (358.469 KB) | DOI: 10.56943/jlte.v1i3.113

Abstract

The utilization of Information Technology, media, and communication has changed both the behaviour of society and human civilization globally, and the role of law is to regulate social life. At the same time, the digital world provides unlimited space and time for its users; one of the digital developments is related to cryptocurrencies. Cryptocurrency is a digital currency that secured by cryptographic security system. Crypto money can generally used to buy various kinds of digital goods. One of the uses of owning a cryptocurrency is for investment. Currently, the development of cryptocurrencies in Indonesia is swift. Generally, people from upper-middle class already know about the term. The same thing happened in international market. With the background of the rapid development of this cryptocurrency in community, in terms of growth, the obstacles and constraints found, the authors conducted this research, and it is technically challenging to identify the role of each party in current digital business in Indonesia and the existence of a knowledge gap between consumers and producers. This research is descriptive research with normative juridical method, meaning that in discussing existing problems, researchers will look at legislation’s provisions.
EVALUASI KUALITAS KERJASAMA AKADEMIK UIA DENGAN MITRA Iffah Budiningsih; Efridani Lubis
Akademika Vol 7 No 01 (2018): Akademika : Jurnal Teknologi Pendidikan
Publisher : Akademika : Jurnal Teknologi Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/akademika.v7i01.307

Abstract

The aim of this cooperation is the evaluative research to know the level of effectiveness and efficiency of the implementation of UIA cooperation with partners, so that the results can be used to repair either substance and the implementation of cooperation in the future. Evaluation methods using survey with samples as many as 65 people were taken simple random from a population of 168 target fixed lecturer in UIA TA 2017/2018. Data analysis using descriptive with SPSS program. The result of this research show that opinions of the fixed lecttures about the quality of cooperation with partners from both the domestic and overseas: highly optimum = 1.5%;, Optimum = 44.7%; moderate optimum = 36.9%; less than optimum = 15.54% and very less than optimum = 1.5%. The average opinion of the respondents = 3.23 score , that means the quality of collaboration with UIA partners shows quality of "moderate optimum"; and this needs to be improve.
Co-Authors Agus Surachman Ajeng Famela Alizaldi, Annisa Nadialifuzana Andreas Eno Arif Rahman Aryanti Aryanti Asrun, Andi Muhammad Astriana Sinaga Awaliyah, Natasya Bambang Haryanto Bambang Heryanto Benny Fremmy Dhea Tunggadewi Dr. Mulyono S.H., S.Ip. M.H. Eddy Angkawijaya Elbinel Sindabuke Famela, Ajeng Fauziah Fauziah Fauziah fauziah fh Fawziyah, Salwa fh, Arifudin Gunawan, Yusuf Haryogis Susanto Hermanto Hermanto Iffah Budiningsih Intihani, Siti Nur Martini Martini Martini Martini Martini Martini Martini Maryana, Eny Mawadi, Habloel Mella Ismelina Farma Rahayu Muhajir MM Muhajir Muhajir Muhammad Eko Purwanto Muhammad Fahruddin Muhammad Japar Mulyono Mulyono Mulyono Nanang Solihin Nopian Pasla Nurul Alfiyani Hidayah Permana, David Rohaini, Maudy Rohmad Adi Yulianto RR. ELLA EVRITA H Safira, Ishma Salamah, Ade Samsudin UIA Sinta Elviyanti Siti Nur Intihani slamet riyanto Slamet Riyanto Soebijoso, Soeprapto Syarif Fadillah Wahyu, Alrafi Yoesuf, Juliani Paramitha Zipan Zipan, Zipan