Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.309
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan ANTHROPOS: JURNAL ANTROPOLOGI SOSIAL DAN BUDAYA (JOURNAL OF SOCIAL AND CULTURAL ANTHROPOLOGY) KOMUNITAS: INTERNATIONAL JOURNAL OF INDONESIAN SOCIETY AND CULTURE Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Mozaik Humaniora JSEH (Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora) SOSIOLOGI NUSANTARA Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurnal Ilmiah Peuradeun Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan TEMALI : Jurnal Pembangunan Sosial Jurnal Kebijakan Pemerintahan Mitra Mahajana: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Jurnal Pengabdian Dharma Wacana Jurnal Tunas Agraria Jurnal Kependudukan Indonesia Widya Bhumi Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan Kadaster: Journal of Land Information Technology
Dwi Wulan Pujiriyani
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 41 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Widya Bhumi

 1 
Reforma Agraria untuk Kedaulatan Pangan: Problem Ketidakberlanjutan dan Limitasinya Dwi Wulan Pujiriyani
Widya Bhumi Vol. 2 No. 1 (2022): Widya Bhumi
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/wb.v2i1.23

Abstract

Food sovereignty implies a comprehensive agrarian reform adapted to local conditions in each country in order to have equal access to productive resources, especially land. As the main pillar of food sovereignty and an instrument of economic democratization, agrarian reform is not an easy mechanism to protect farmers. This paper will specifically discuss the practice of agrarian reform in achieving the vision of food sovereignty. This research is included into a library research with a semi-systematic approach. Data analysis for this paper was accomplished qualitatively. The results show that there are two main prerequisites that are difficult to fulfill in order to realize the vision of food sovereignty through agrarian reform, including the lack of government political commitment and incomplete agrarian data. This situation ultimately has an impact on not achieving the vision of food sovereignty. This problem is triggered not only from internal implementing agencies but also from external implementing agencies. Internal triggers occur because of the capacity of implementing agencies and the placement of policy priorities which lead to policy overlaps. Meanwhile, externally, the trigger is the rejection of subjects outside of agrarian reform. Kedaulatan pangan mengisyaratkan dijalankannya pembaruan agraria secara komprehensif yang disesuaikan dengan kondisi-kondisi lokal di setiap negara agar memiliki akses yang sama terhadap sumber-sumber produktif terutama tanah. Sebagai pilar utama kedaulatan pangan dan instrumen demokratisasi ekonomi, reforma agraria bukanlah mekanisme melindungi petani yang mudah untuk dijalankan. Tulisan ini secara khusus akan membahas praktik reforma agraria dalam mencapai visi kedaulatan pangan. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan semi-sistematis. Analisis data untuk tulisan ini dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua prasyarat utama yang ternyata sulit terpenuhi untuk mewujudkan visi kedaulatan pangan melalui reforma agraria yaitu kurangnya komitmen politik pemerintah dan data agraria yang kurang lengkap. Situasi ini pada akhirnya berdampak pada tidak tercapainya visi kedaulatan pangan. Problem ini dipicu tidak hanya dari internal tetapi juga dari eksternal lembaga pelaksana. Pemicu internal terjadi karena kapasitas lembaga pelaksana dan penempatan prioritas kebijakan yang berujung pada terjadinya tumpang tindih kebijakan. Sementara itu dari eksternal, pemicunya adalah penolakan dari subjek di luar reforma agraria.
Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tumpang Tindih Tanah Antara Hak Guna Usaha dan Hak Milik Muhammad Rizaldi; Dian Aries Mujiburohman; Dwi Wulan Pujiriyani
Widya Bhumi Vol. 3 No. 2 (2023): Widya Bhumi
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/wb.v3i2.62

Abstract

One big problem that needs to be fixed is the growing number of land cases. It could slow down current development projects if it is not handled properly. This research aims to conduct an in-depth analysis of HGU (Hak Guna Usaha) land disputes and property rights in Mendala Village, Ogan Komering Ulu Regency, as well as identify the most appropriate and relevant alternative solutions. The research method used is qualitative research with descriptive methods. The research results show that there are various settlement models that have been proposed, but mediation appears to be the most important option. This approach has the potential to achieve a solution that benefits both parties, reduces costs, and avoids the risk of future problems. Apart from mediation, other alternative solutions such as compensation, re-determination of land boundaries, exclusion of enclaved land, or exclusion of new land are options worth considering. A company's decision to choose mediation is based on consideration of financial and time constraints that may arise in the course of litigation. Apart from that, understanding the social relations that have been established with the community is also an important factor in achieving the process of resolving disputes between the company and the community. Salah satu permasalahan besar yang perlu diperbaiki adalah meningkatnya kasus pertanahan. Hal ini dapat memperlambat proyek pembangunan yang ada jika tidak ditangani dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap sengketa tanah HGU (Hak Guna Usaha) dan hak milik di Desa Mendala, Kabupaten Ogan Komering Ulu, serta mengidentifikasi alternatif penyelesaian yang paling tepat dan relevan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menujukan bahwa terdapat berbagai model penyelesaian yang telah diajukan, namun mediasi tampak menjadi opsi yang paling diutamakan. Pendekatan ini memiliki potensi untuk mencapai solusi yang menguntungkan kedua belah pihak, mengurangi biaya, dan menghindari risiko masalah di masa depan. Selain mediasi, alternatif penyelesaian lain seperti ganti rugi, penetapan ulang batas tanah, pengeluaran lahan enklave, atau pembebasan lahan baru menjadi opsi yang layak dipertimbangkan. Keputusan perusahaan untuk memilih mediasi didasarkan pada pertimbangan kendala finansial dan waktu yang mungkin timbul dalam jalur litigasi. Selain itu, pemahaman terhadap hubungan sosial yang telah terjalin dengan masyarakat juga menjadi faktor penting dalam mengarahkan proses penyelesaian sengketa pertanahan antara Perusahaan dan masyarakat.
Perubahan Profil Kemiskinan Masyarakat Pasca Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap: Pendekatan Aset Penghidupan Augustina, Prasetya Hanif; Pujiriyani, Dwi Wulan; Farid, Abdul Haris
Widya Bhumi Vol. 4 No. 1 (2024): Widya Bhumi
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/wb.v4i1.80

Abstract

Complete Systematic Land Registration or PTSL is a program that aims to provide legal certainty and legal protection of land rights owned by the community so that it can improve the welfare and prosperity of the community. This paper aims to see the impact of PTSL through community livelihood assets. This article will answer the problem: What is the impact of the PTSL program on community asset management in Karangwangi Village? and What is the potential of the PTSL program in changing the poverty profile of the community in Karangwangi Village? This paper focuses on analyzing the livelihood assets of PTSL participating communities in Karangwangi Village, Depok District, Cirebon Regency. This research uses quantitative and qualitative methods to obtain data related to livelihood assets. The quantitative method was carried out through a survey of 94 respondents, using a questionnaire which was then analyzed using the livelihood asset pentagon. For the qualitative method, it was carried out through interviews with respondents. The results of the research show that there has been a change in the management of community assets from being productive to being both productive and consumptive. There was an increase in 3 (three) of the 5 (five) livelihood assets, namely natural assets, physical assets and financial assets. The PTSL program opens access to financial institutions. The poverty profile experiences change due to people's ability to not only meet minimum living needs (survival) but also social needs and accumulate capital. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL merupakan program yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Tulisan ini bertujuan untuk melihat dampak PTSL melalui aset penghidupan masyarakat. Tulisan ini akan menjawab permasalahan: Bagaimana dampak program PTSL pada perubahan pengelolaan aset masyarakat di Desa Karangwangi? serta Bagaimana potensi program PTSL dalam mengubah profil kemiskinan masyarakat di Desa Karangwangi?. Tulisan ini memfokuskan analisis aset penghidupan masyarakat peserta PTSL di Desa Karangwangi, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif untuk mendapatkan data terkait aset penghidupan. Metode kuantitatif dilakukan melalui survei terhadap 94 responden, menggunakan kuesioner yang selanjutnya dilakukan analisis menggunakan pentagon aset penghidupan. Untuk metode kualitatif, dilakukan melalui wawancara terhadap responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perubahan pengelolaan aset masyarakat dari yang semula produktif, menjadi produktif sekaligus konsumtif. Terdapat peningkatan pada 3 (tiga) dari 5 (lima) aset penghidupan yaitu aset alam, aset fisik dan aset finansial.  Program PTSL membuka akses terhadap lembaga keuangan. Profil kemiskinan mengalami perubahan dari kemampuan masyarakat yang tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan hidup minimum (survival) tetapi juga kebutuhan sosial dan penumpukan modalnya.
Co-Authors Andari, Dwi Titik Wulan Augustina, Prasetya Hanif Christine, Rosye Villanova Delazenitha, Regina Aura Dewi, Assyifa Khoirunnisa Dian Aries Mujiburohman DWI ANDREAS SANTOSA Endriatmo Soetarto Fajri, Isna Farid, Abdul Haris Fatimah Azzahra Gibran, Fadel Ibnul Hayat Ivanovich Agusta Kholfa Anisa Kusumo Wijoyo, Danang Lestari, Novita Dian Lili, Rasmaniful M. Nazir Salim Maharani, Vania Milati, Latifah Nur Muhammad Rizaldi Murti, Octadhea Kusuma Nanda, Reza Mega Oki Hajiansyah Wahab Priyo Katon Prasetyo Putri, Bahar Trianindha Putri, Sabrina Herlambang Qisto, Muhammad Al Baar Rahmanto, Nur Raihan, Muhammad Rizki Febrian Hamdani Rohmat Junarto Slamet Wiyono Soinbala, Maya Rahelia Sopyan, Amalia Arofah Puji Sri Suharyono Sugiasih Sugiasih, Sugiasih Sutaryono Tajali, Akief Theresia Supriyanti Utomo, Hafizh Faadhilah Westi Utami Widhiana Hestining Puri