Articles
<![CDATA[PERLINDUNGAN PEMEGANG HAK CIPTA TERHADAP PEMBAJAKAN FILM YANG DIAKSES PADA APLIKASI LOKLOK ]]>
<![CDATA[Yogatama, Firmansyah]]>;
<![CDATA[Atsar, Abdul]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 4 No. 2 (2024): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v4i2.5523
<![CDATA[Tujuan studi ini adalah mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta film yang dibajak melalui aplikasi Loklok dan dijual di Shopee menurut hukum positif Indonesia, serta upaya hukum yang dilakukan oleh pemegang hak cipta. Metode yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang- undangan dan konseptual. Sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil studi menunjukkan bahwa perlindungan hak cipta dapat dilakukan melalui upaya preventif untuk mengurangi pembajakan di aplikasi Loklok, serta upaya represif untuk menyelesaikan sengketa akibat pelanggaran. Penyelesaian pelanggaran bisa dilakukan melalui jalur litigasi, baik perdata maupun pidana, dan jalur non-litigasi, seperti arbitrase dan mediasi oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CALON NASABAH BANK ATAS PENOLAKAN KREDIT PADA SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) DALAM APLIKASI SHOPEE ]]>
<![CDATA[Salsabilah, Nanda]]>;
<![CDATA[Abdul Atsar]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 4 No. 2 (2024): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v4i2.5566
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana pengaturan pemeriksaan SLIK terhadap nasabah bank oleh OJK dan bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah bank atas penolakan kredit akibat SLIK pada aplikasi shopee. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneltiian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa SLIK digunakan sebagai alat untuk mengecek riwayat gagal bayar atau kredit macet terhadap seorang calon nasabah pada lembaga keuangan, baik lembaga keuangan bank maupun non bank. SLIK juga masuk sebagai alat pengecekan dalam pembayaran menggunakan aplikasi shopee, nasabah yang pernah memiliki riwayat gagal bayar pada aplikasi shopee dianggap memiliki riwayat gagal bayar yang menyebabkan calon nasabah ditolak ketika mengajukan kredit pada bank padahal tagihannya sudah lunas, ketiadaan kepastian jangka pembersihan nama nasabah tersebut harus diperjelas agar nasabah ketika mengajukan kredit pada lembaga keuangan lain tidak terkendala. Keywords: Customers, Credit, Legal Protection ]]>
<![CDATA[(Studi Di Desa Poto, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa): (Studi Di Desa Poto, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa) ]]>
<![CDATA[Ruhu Zuhdi Ibnu Jauzi]]>;
<![CDATA[Abdul Atsar]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 5 No. 1 (2025): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v5i1.2905
<![CDATA[Perlindungan Hak Cipta pada motif tertuang dalam Pasal 40 ayat (1) huruf (j) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji mekanisme serta perlindungan hukum terhadap kain tenun sesek kre’ alang di Desa Poto, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan konseptual, pendekatan perundangan-undangan dan pendekatan sosiologis. Perlindungan hukum yang dilakukan pemerintah adalah perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif, sehingga perlindungan hukum yang dilakukan pemerintah kabupaten Sumbawa masih cenderung pasif, yakni hanya melakukan penganggaran pembiayaan permohonan pencatatan ciptaan atas hak cipta tanpa melakukan pendampingan atau memfasilitasi prosesnya.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Ketidaksesuaian Iklan Perumahan Bersubsidi ]]>
<![CDATA[Octari, Febby]]>;
<![CDATA[Atsar, Abdul]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 5 No. 1 (2025): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v5i1.3235
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam hal ketidak sesuaian iklan perumahan bersubsidi. Dan pertanggung jawaban developer dalam memenuhi hak konsumen yang membeli rumah tidak sesuai promosi iklan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum konsumen dapat dibagi menjadi 2 yakni perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif dan represif tercantum dalam beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya UUPK, Undang-Undang Penyiaran, Permendag No 50 Tahun 2020 tentang ketentuan perizinana usaha, periklanan, pembinaan dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik dan Undang-Undang Nomor No 1 Tahun 2011 perumahan dan kawasan permukiman. Bentuk tanggungjawab yang dapat diberikan oleh pelaku usaha atau developer kepada konsumen atas ketidaksesuaian atau iklan yang menyesatkan adalah dibagi menjadi 2 yakni ganti kerugian berdasarkan wanprestasi dan ganti kerugian berdasarkan melawan hukum. dan pidana penjara. Ganti kerugian berdasarkan wanprestasi adalah ganti kerugian karena adanya pelanggaran terhadap isi perjanjian. Sedangkan sanksi pidana dapat dijatuhkan apabila developer tidak bertanggungjawab dan melarikan diri. pengaturan saksi pidana telah diatur dalam UUPK, UU Penyiaran, Permandag No 50 tahun 2020 dan UU perumahan dan permukiman.]]>
<![CDATA[(Studi Di Desa Poto, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa): (Studi Di Desa Poto, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa) ]]>
<![CDATA[Ruhu Zuhdi Ibnu Jauzi]]>;
<![CDATA[Abdul Atsar]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 5 No. 1 (2025): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v5i1.2905
<![CDATA[Perlindungan Hak Cipta pada motif tertuang dalam Pasal 40 ayat (1) huruf (j) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji mekanisme serta perlindungan hukum terhadap kain tenun sesek kre’ alang di Desa Poto, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan konseptual, pendekatan perundangan-undangan dan pendekatan sosiologis. Perlindungan hukum yang dilakukan pemerintah adalah perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif, sehingga perlindungan hukum yang dilakukan pemerintah kabupaten Sumbawa masih cenderung pasif, yakni hanya melakukan penganggaran pembiayaan permohonan pencatatan ciptaan atas hak cipta tanpa melakukan pendampingan atau memfasilitasi prosesnya.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Ketidaksesuaian Iklan Perumahan Bersubsidi ]]>
<![CDATA[Octari, Febby]]>;
<![CDATA[Atsar, Abdul]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 5 No. 1 (2025): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v5i1.3235
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam hal ketidak sesuaian iklan perumahan bersubsidi. Dan pertanggung jawaban developer dalam memenuhi hak konsumen yang membeli rumah tidak sesuai promosi iklan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum konsumen dapat dibagi menjadi 2 yakni perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif dan represif tercantum dalam beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya UUPK, Undang-Undang Penyiaran, Permendag No 50 Tahun 2020 tentang ketentuan perizinana usaha, periklanan, pembinaan dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik dan Undang-Undang Nomor No 1 Tahun 2011 perumahan dan kawasan permukiman. Bentuk tanggungjawab yang dapat diberikan oleh pelaku usaha atau developer kepada konsumen atas ketidaksesuaian atau iklan yang menyesatkan adalah dibagi menjadi 2 yakni ganti kerugian berdasarkan wanprestasi dan ganti kerugian berdasarkan melawan hukum. dan pidana penjara. Ganti kerugian berdasarkan wanprestasi adalah ganti kerugian karena adanya pelanggaran terhadap isi perjanjian. Sedangkan sanksi pidana dapat dijatuhkan apabila developer tidak bertanggungjawab dan melarikan diri. pengaturan saksi pidana telah diatur dalam UUPK, UU Penyiaran, Permandag No 50 tahun 2020 dan UU perumahan dan permukiman.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Kreator Tiktok Sebagai Karya Sinematografi MenuruT UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ]]>
<![CDATA[Rinjani, Lydia]]>;
<![CDATA[Atsar, Abdul]]>;
<![CDATA[Mulada , Diman Ade]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 3 No. 2 (2023): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v3i2.3524
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hak cipta kreator tiktok atas kontenciptaannya dan untuk mengetahui Bagaimana penyelesaian sengketa atas hak cipta kreator tiktoksebagai karya sinematografi.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif,dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasilpenelitian menyatakan bahwa pengaturan perlindungan hak cipta terhadap konten dalam aplikasitiktok diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan ketentuanlayanan aplikasi tiktok yang melarang seseorang untuk mendistribusikan dan memperbanyakkonten tiktok untuk tujuan komersil. Adapun pertanggung jawaban terhadap pemilik kontentiktok yang disebarluaskan tanpa izin yaitu sanksi bagi penyebar vidio tiktok sesuai Pasal 113ayat 3 Undang-undang Hak Cipta.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN PEMEGANG HAK CIPTA TERHADAP PEMBAJAKAN FILM YANG DIAKSES PADA APLIKASI LOKLOK ]]>
<![CDATA[Yogatama, Firmansyah]]>;
<![CDATA[Atsar, Abdul]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 4 No. 2 (2024): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v4i2.5523
<![CDATA[Tujuan studi ini adalah mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta film yang dibajak melalui aplikasi Loklok dan dijual di Shopee menurut hukum positif Indonesia, serta upaya hukum yang dilakukan oleh pemegang hak cipta. Metode yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang- undangan dan konseptual. Sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil studi menunjukkan bahwa perlindungan hak cipta dapat dilakukan melalui upaya preventif untuk mengurangi pembajakan di aplikasi Loklok, serta upaya represif untuk menyelesaikan sengketa akibat pelanggaran. Penyelesaian pelanggaran bisa dilakukan melalui jalur litigasi, baik perdata maupun pidana, dan jalur non-litigasi, seperti arbitrase dan mediasi oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.]]>
