Articles
<![CDATA[ ANALISIS PELAKSANAAN PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) PERSEROAN KOMANDITER UNTUK KEWAJIBANNYA MEMBAYAR PAJAK PERUSAHAAN ]]>
<![CDATA[-, Serli Diovani Teza irene svinarky]]>
<![CDATA[ Jurnal Cahaya Keadilan Vol 5 No 2 (2017): jurnal cahaya keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Putera Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Salah satu badan usaha yang tergolong taat pajak yaitu perusahaan yang terdaftar dan membayar pajak tepat waktu. Pendaftaran badan usaha baik itu berbadan hukum maupun badan usaha yang tidak berbadan hukum wajib membayar pajak. Pajak yang akan dibahas di dalam tulisan ini yaitu pajak perusahaan berupa Perseroan Komanditer (CV). Tujuan masalah dari tulisan ini adalah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perseroan komanditer didaftarkan untuk kewajibannya membayar pajak perusahaan. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif yakni penelitian yang memfokuskan untuk menelaah penerapan-penerapan atau kaedah-kaedah atau norma-norma dalam hukum positif. Hasil penelitian dari tulisan ini adalah untuk pajak Perseroan Komanditer (CV) harus terpisah dengan pajak PPh. Pembayarannya harus disesuaikan dengan aturan yang ada di Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Dimiliki oleh Peredaran Bruto Tertentu.]]>
<![CDATA[ PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN INDOMIE (MI INSTANT) PRODUSEN INDONESIA ]]>
<![CDATA[-, Hielvita Ludya Irene Svinarky]]>
<![CDATA[ Jurnal Cahaya Keadilan Vol 4 No 1 (2016): april 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Putera Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perlindungan konsumen menjadi hal penting bagi pengguna produk maupun jasa. Produsen sebagai penghasil produk maupun layanan jasa berkompetisi dan menghadirkan berbagai macam kebutuhan konsumen untuk memuaskan para konsumennya. Para produsen menciptakan produk untuk dapat dijual kepada masyarakat sebagai alat pemuas kebutuhan. Indomie adalah merek dagang produk Mie Instan asal Indonesia yang diproduksi oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk., menjadi merek nomor satu sekaligus pemimpin pasar mie instan. Banyak orang mengkonsumsi mi instan dengan alasan praktis dan kecepatan pelayanan. Pemasaran Indomie tersebar keberbagai wilayah nusantara termasuk keluar negeri seperti Singapur, Malaysia, Hongkong, Taiwan, Eropa, Timur Tengah, Afrika dan Amerika. Konsumen sebagai pengguna produk sudah selayaknya membutuhkan sisi keamanan dalam mengkonsumsi produk-produk. Untuk produk-produk konsumsi misalnya dimana konsumen membutuhkan suatu bentuk perlindungan secara hukum melalui undang-undang perlindungan konsumen. Ketentuan undang-undang perlindungan konsumen tidak hanya perlu diketahui oleh konsumen namun juga para produsen sebagai penghasil produk maupun jasa. Produsen dalam memasarkan setiap barang dan atau jasa perlu memperhatikan hak-hak konsumen dalam rangka untuk melakukan aktivitas bisnis yang beretika dan bertanggung jawab. Undang-undang perlindungan konsumen adalah bentuk peraturan pemerintah, yang bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen. Judul penelitian ini adalah âPerlindungan Konsumen Pada Produk Makanan Indomie (mie instan) PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbkâ. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1). Bagaimana ketentuan pengaturan produk pangan untuk bahan dasar atau zat pengawet yang digunakan dan aturan standarisasi yang diberlakukan di Indonesia (dalam hal ini kasus yang diangkat untuk Produk brand Indomie yakni mie instant oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. ) dalam kaitannya memberikan perlindungan kepada konsumen ? dan (2) Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi suatu produk konsumsi terhadap konsumen untuk bahan dasar atau zat pengawet yang digunakan dan pemberlakuan aturan standarisasi di Indonesia?Penelitian ini adalah penelitian bisnis dan hukum dalam kaitannya dengan aktivitas bisnis yang dihubungkan dengan sisi hukum, dan juga terkait penelitian hukum empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan dari reponden dan nara sumber. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dan metode berpikir induktif untuk membangun kesimpulan dari bahan tertentu untuk memecahkan kasus umum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk., sebagai produsen produk makanan Indomie (mie instan) telah mengimplemetasikan bentuk tanggung jawab bisnis mereka kemasyarakat (konsumen) juga pemerintah dengan menghasilkan dan menawarkan produk mereka kepada konsumen dalam hal ini masih mengikuti dan melaksanakan peraturan pemerintah terkait masalah undang-undang perlindungan konsumen untuk produk makanan yang dihasilkannya.]]>
<![CDATA[ ANALISIS KINERJA KARYAWAN DARI DAMPAK PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) TERHADAP KEPUASAN PERUSAHAAN DI PT OSI ELECTRONICS DI KOTA BATAM PERIODE TAHUN 2013 ]]>
<![CDATA[svinarky, irene]]>
<![CDATA[ Jurnal Cahaya Keadilan Vol 3 No 1 (2015): jurnal cahaya keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Putera Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Adanya tenaga kerja di Indonesia juga merupakan salah satu faktor untuk mencapai keberhasilan pembangunan Nasional. Sebuah perusahaan tidak cukup hanya dilihat dari tingkat kualitas perusahaannya saja tetapi juga dilihat dengan kualitas tenaga kerja itu sendiri. Menurut penulis masalah akan timbul apabila tenaga kerja lebih banyak dari pada lapangan kerja itu sendiri karena nantinya akan banyaknya pengangguran yang akan menimbulkan efek negatif sehingga memberatkan perekonomian Negara. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis tertarik menulis penelitian ini dengan judul: âAnalisis Kinerja Karyawan Dari Dampak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Terhadap Kepuasan Perusahaan di PT Osi Electronics Di Kota Batam Periode Tahun 2013. Adapun rumusan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah Seberapa besar pengaruh kinerja karyawan dari dampak perjanjian kerja waktu tertentu terhadap kepuasan perusahaan PT Osi Electronics Di Kota Batam Periode tahun 2013 terhadap hasil kerja karyawan. Penulis memakai jenis penelitian verifikatif dengan menggunakan jenis data data primer dan data sekunder. Penulis juga memfokuskan objek penelitiannya di PT. Osi Electronics di Kota Batam. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang Fasilitas PMA (Penanaman Modal Asing), berkedudukan di Kepulauan Riau Batam, beralamat di Kawasan Cammo Industrial Park Blok F no 2b, Batam. Di dalam penelitian ini ingin menguji pengaruh kinerja karyawan dari dampak perjanjian kerja waktu tertentu terhadap kepuasan perusahaan di PT.Osi Electronics.]]>
<![CDATA[ EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK TERHADAP DAFTAR MEREK USAHA DAGANG INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH ]]>
<![CDATA[Padrisan Jamba, Ukas Irene Svinarky]]>
<![CDATA[ Jurnal Cahaya Keadilan Vol 5 No 1 (2017): Jurnal Cahaya Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Putera Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Peranan merek menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persainganusaha yang sehat. Merek sangat penting untuk membedakan suatu produkdari porduk yang sama lainnya. Agar ada kepastian hukum tentang merek,maka merek tersebut harus didaftarkan. Kota Batam sebagai pusat bisnis danindustri menghasilkan berbagai produk baik barang maupun jasa. Produkproduktersebut agar dikenal orang membutuhkan merek sebagai pembedadari produk lain yang sejenis dan agar ada kepastian hukum dan kepastianhak harus didaftarakan. Penelitian ini untuk melihat Efektifitas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dalam pendaftaran merekproduk bagi usaha kecil dan menengah. Adapun metode penelitian yangdigunakan adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatanyuridis sosiologis, yaitu memanfaatkan teori yang ada dan mengkaitkandengan hasil penelitian di lapangan. Untuk analisa datanya Tim Penelitimenggunakan analisa data kualitatif. Menurut hasil penelitian dapat diketahuibahwa, masih kurangnya/kesadaran masyarakat memahami pentingpendaftaran merek, mereka tidak memahami manfaat pendaftaran merek.Masyarakat cenderung membuat usaha dengan tidak mendaftarkan merekusahanya, dengan alasan biaya yang sangat mahal padahal penjualan tidakseberapa dan banyak lagi alasan lainnya, sehingga aturan yang adapunkurang efektif di dalam prakteknya.]]>
<![CDATA[ PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP PUNGUTAN LIAR (PUNGLI) ]]>
<![CDATA[Svinarky, Irene]]>
<![CDATA[ Jurnal Cahaya Keadilan Vol 4 No 2 (2016): oktober 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Putera Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pungli merupakan bagian dari korupsi hal ini dapat dilihat dari Pasal 12e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan juga dapat diancam hukuman sesuai dengan pasal yang terdapat di dalam KUHP. Pengaturan pungli yang juga dapat dikenakan pasal korupsi ini barulah terlaksana dengan sehurusnya mengikuti aturan setelah dipublikasikannya masalah pungli pada tanggal 11oktober 2016 di televise, sebelumnya telah terlaksana juga tetapi kurang efektif. Hal inilah yang membuat penulis tertarik mengambil judul pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap pungutan liar (pungli). Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan sumber data sekunder. Pembahasan bahwa tindakan tegas dari pemerintah terhadap oknum yang melakukan pungutan liar sudah sangat baik, tetapi putusan terakhir dimana tergolong perbuatan apa yang oknum lakukan yang dapat menentukan perbuatan seperti kesalahan administrasi atau pungli dan bisa saja korupsi adalah putusan hakim di pengadilan]]>
<![CDATA[ ANALISIS KEABSAHAN PENDIRIAN AKTA PT (PERSEROAN TERBATAS) TERHADAP STEMPEL KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM YANG MELALUI SISTEM ELEKTRONIK YANG DIPRINT OLEH NOTARIS ]]>
<![CDATA[Svinarky, Irene]]>
<![CDATA[ Jurnal Cahaya Keadilan Vol 3 No 2 (2015): jurnal cahaya keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Putera Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pendirian badan usaha yang berbadan hukum seperti PT, haruslah mempunyai sk dari kementrian hukum dan ham. SK tersebut diajukan oleh notaris ke kementrian hukum dan ham melalui ahu online, dimana dulunya dikenal dengan nama sismimbakum. selama ini yang kita ketahui bahwasannya stempel yang ada di dalam SK Pengesahan pendirian pt memang langsung dari kementerian hukum dan ham, tetapi pada dasarnya stempelnya berasal dari cetakan sistem elektronik. adanya sistem elektronik yang mengesahkan sebuah stempel tersebut, membuat saya tertarik mengambil judul analisis keabsahan pendirian akta PT terhadap stempel kementrian hukum dan HAM yang melalui sistem elektronik yang diprint oleh notaris. Adapun metode penelitian yang saya gunakan adalah metode kualitatif, dengan jenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan sumber data sekunder sebagai referensinya.]]>
<![CDATA[ TINJAUAN YURIDIS KAVLING SIAP BANGUN DI KOTA BATAM ]]>
<![CDATA[irene svinarky, padrisan jamba]]>
<![CDATA[ Jurnal Cahaya Keadilan Vol 6 No 2 (2018): jurnal cahaya keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Putera Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kota Batam meskipun salah satu kota yang berbeda dari kota lain tentang prosedurpermohonan administratif kepemilikan lahan, namun untuk izin pengalokasian lahan masihdipegang oleh badan pengusaha batam yang disingkat dengan BP Batam. KSB sebenarnyadiberikan kepada warga dikarenakan berbagai hal, tetapi untuk mendapatkan KSBmasyarakat juga perlu memenuhi prosedurnya terlebih dahulu. Hal inilah yang membuatpenulis tertarik mengambil judul Tinjauan Yuridis Kavling Siap Bangun di Kota Batam.Adapun tujuan penulisan adalah untuk mengetahui Kavling Siap Bangun bolehdimiliki oleh pengguna lahan sebagai (masyarakat umum) di Kota Batam. MetodePenelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.Penelitian Normatif di dalamnya juga diperbolehkan penggunaan analisis ilmiah ilmu-ilmulain (termasuk ilmu empiris) untuk menjelaskan fakta-fakta hukum yang diteliti dengancara kerja ilmiah serta cara berfikir yuridis (yuridis danken). Data yang diambil daripenelitian ini menggunakan data sekunder, dimana teknik dokumentasi dan pencatatanmelalui sistem file yang digunakan penulis. Hasil Penelitian Kavling Siap Bangun di KotaBatam boleh dimiliki oleh orang pribadi, tetapi pemberian KSB tersebut kepadamasyarakat. Masyarakat yang mendapatkannya, masih ada juga yang belum membangunkavling padahal ketentuannya Kavling Siap Bangun tersebut harus dibangun rumah.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERSEROAN KOMANDITER DALAM MEMBAYAR PAJAK PERUSAHAAN ]]>
<![CDATA[serli diovani tezal, Irene Svinarky]]>
<![CDATA[ Jurnal Cahaya Keadilan Vol 5 No 2 (2017): Jurnal Cahaya Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Putera Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (316.729 KB)
<![CDATA[Salah satu badan usaha yang tergolong taat pajak yaitu perusahaan yang terdaftar dan membayar pajak tepat waktu. Pendaftaran badan usaha baik itu berbadan hukum maupun badan usaha yang tidak berbadan hukum wajib membayar pajak. Pajak yang akan dibahas di dalam tulisan ini yaitu pajak perusahaan berupa Perseroan Komanditer (CV). Tujuan masalah dari tulisan ini adalah pelaksanaan pajak yang dilakukan pemilik perusahaan perseroan komanditer dalam membayar pajak perusahaan. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif yakni penelitian yang memfokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan atau kaedah-kaedah atau norma-norma dalam hukum positif. Hasil penelitian dari tulisan ini adalah untuk pajak Perseroan Komanditer (CV) harus terpisah dengan pajak PPh. Pembayarannya harus disesuaikan dengan aturan yang ada di Peaturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Dimiliki oleh Peredaran Bruto Tertentu.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK TERHADAP DAFTAR MEREK USAHA DAGANG INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH ]]>
<![CDATA[Ukas, Irene Svinarky, Padrisan Jamba]]>
<![CDATA[ Jurnal Cahaya Keadilan Vol 5 No 1 (2017): Jurnal Cahaya Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Putera Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (302.952 KB)
<![CDATA[Brand role to becomes momentously especially look after healthy effortemulation. Brand momentousing to differentiates a product from porduksame another. That there is rule of law about brand, therefore that brand hasto be listed. Batam's city as business center and industry results variousgoods good product and also service. That product person know that needbrand as distinguishing as of other product that a sort and that there is ruleof law and a moral certaninty rights that didaftarakan shall. This research tosee Number Law effectiveness 15 years 2001 about Brand, in product brandregistration for small enterprise and intermediate. There is method evenresearch that is utilized is observational kualitatif by use of sosiologis'sjudicial formality approaching, which is utilize aught theory and concernsdegan research result at the site. Of research result is known that, stillreducing it / society consciousness understands is of important brandregistration, they don't understand brand registration benefit. Societytendinging to make effort with doesn't list its effort brand, in considerationcost which very expensive eventually sell is not seberapa and there are manyagain another reason, so even aught order insufficiently effective at inpractice it.]]>
<![CDATA[PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP PUNGUTAN LIAR (PUNGLI) ]]>
<![CDATA[Irene Svinarky]]>
<![CDATA[ Jurnal Cahaya Keadilan Vol 4 No 2 (2016): Jurnal Cahaya Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Putera Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (519.603 KB)
<![CDATA[Pungli merupakan bagian dari korupsi hal ini dapat dilihat dari Pasal 12e Undang-Undang Nomor 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan juga dapat diancam hukuman sesuai dengan pasalyang terdapat di dalam KUHP. Pengaturan pungli yang juga dapat dikenakan pasal korupsi ini barulahterlaksana dengan sehurusnya mengikuti aturan setelah dipublikasikannya masalah pungli pada tanggal 11oktober 2016 di televise, sebelumnya telah terlaksana juga tetapi kurang efektif. Hal inilah yang membuatpenulis tertarik mengambil judul pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap pungutan liar (pungli).Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah yuridis normatif denganmenggunakan sumber data sekunder. Pembahasan bahwa tindakan tegas dari pemerintah terhadap oknumyang melakukan pungutan liar sudah sangat baik, tetapi putusan terakhir dimana tergolong perbuatan apayang oknum lakukan yang dapat menentukan perbuatan seperti kesalahan administrasi atau pungli dan bisasaja korupsi adalah putusan hakim di pengadilan.]]>
