Claim Missing Document
Check
Articles

Efektivitas Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis terhadap Daftar Merek Usaha Dagang Industri Kecil dan Menengah Irene Svinarky; Ukas Ukas; Padrisan Jamba
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 7 No 1 (2018)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (360.711 KB) | DOI: 10.24843/JMHU.2018.v07.i01.p06

Abstract

There are not easy for new companies to build a reputation or brand image. The company still needs trust first from the community that used their products. Trademark have a very important role, especially in maintaining fair business competition, because the brand can be a differentiating force for one company with another company. The purpose of this study to know the awareness of communities concerning the importance of registering the Trademark based on Law No. 20 of 2016 on Trademark and Geographical Indications. This study uses the method of empirical legal research with sociological jurisprudence approach, as well as data analysis using qualitative analysis. The study shows that the lack of company awareness in understanding the importance of trademark registration, they do not understand the benefits of registering trademark. Communities who set up businesses tend do not registering their trademark, one of the reason is caused by highly cost. As a result, the implementation of the Trademark Law becomes less effective in practice. Perusahaan yang baru berkembang tidak tidak mudah membangun reputasi atau brand image. Perusahaan masih membutuhkan kepercayaan terlebih dahulu dari masyarakat pengguna mereknya. Merek memiliki peran yang sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, karena merek dapat menjadi daya pembeda bagi satu perusahaan dengan perusahaan lain. Tujuan tulisan ini untuk mengetahui kesadaran masyarakat akan pentingnya mendaftarkan merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum empris dengan pendekatan sociological jurisprudence, serta analisa data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih kurangnya/kesadaran masyarakat dalam memahami penting pendaftaran merek, mereka tidak memahami manfaat pendaftaran merek. Masyarakat cenderung mendirikan usaha dengan tidak mendaftarkan mereknya, salah satu faktornya adalah biaya yang sangat mahal, sehingga menyebabkan implementasi ketentuan merek menjadi kurang efektif di dalam prakteknya.
Peran Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kepulauan Riau Dalam Melakukan Pengawasan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3). Verawaty Verawaty; Irene Svinarky; Zulkifli Zulkifli; Sudianto Sudianto
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 9 No 4 (2020)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2020.v09.i04.p13

Abstract

After out Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja then in it after set inside done supervision to safety work. Many still run other connect with safety work but supervision match with rule out Republic Of Indonesia Minister Of Manpower regulation Number: Per. 04 / Men / 1987 about safety Builder Committees And Penujukan's job and Procedure health An Old Hand At working safety, therefore about observation to K3 more assisted be. Mark sense this order is made that belonging of citizen can be accomplished, as to get work and subsistence that reasonably accords Section mandate 27 sentences (2) UUD 1945. That Besides to the effect marks sense this observation that a company places fires an employee to work gets to give rights belonging of that employ. According is aiming even appointed research this in writing which is: First, What that as evoked disease causal factor effect job. Both of, How forms observation that did by on duty Labour And Resettlement in do observation to the firm at archipelagic Riau. The observational method that is utilized in writing is an empirical judicial formality, by use of kualitatif's research type. The observational result is First, a factor that regards job effect disease for example a. Physical factor, b. Chemical factor, c. Biological factor, d. Ergonomics factor / Physiology, e. Psychology factor. Both of, Observation that did by the archipelagic Province Government Riau on duty Labour and Resettlement which is observation performing did by PPNS by sees, assess and another to the firm. Setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja kemudian di dalamnya setelah di atur dalam pengawasan terhadap keselamatan kerja. Sebenarnya masih banyak aturan lain yang berhubungan dengan keselamatan kerja tetapi berjalannya pengawasan sesuai dengan aturan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor: Per.04/Men/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Serta Tata Cara Penujukan Ahli Keselamatan Kerja, maka mengenai pengawasan terhadap K3 lebih terbantu lagi. Adanya aturan ini dibuat agar hak dari warga negara dapat terpenuhi, seperti mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai amanat Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Selain itu, tujuan adanya pengawasan ini agar prusahaan tempat karyawan bekerja dapat memberikan hak-hak dari pekerja tersebut. Berdasarkan tujuan penelitian yang diangkat dalam tulisan ini yaitu: Pertama, Apakah yang menjadi faktor-faktor penyebab penyakit yang timbul akibat kerja. Kedua, Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan di Kepulauan Riau. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah yuridis empiris, dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian adalah Pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi penyakit akibat kerja antara lain: a. Faktor fisik, b. Faktor Kimia, c. Faktor Biologi, d. Faktor Ergonomi/Fisiologi, e. Faktor Psikologi. Kedua, Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yaitu pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh PPNS dengan cara melihat, menilai dan lainnya ke perusahaan.
POLA KOMUNIKASI PERKAWINAN MENGGUNAKAN SURAT TAUKIL DILIHAT DARI PRESPEKTIF HUKUM Irene Svinarky; Angel Purwanti; Ukas Ukas; I Made Budi Arsika
JURNAL DIMENSI Vol 11, No 1 (2022): JURNAL DIMENSI (MARET 2022)
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukum tanpa adanya komunikasi yang baik tidak akan berjalan, sebaliknya komunikasi tanpa adanya hukum yang mengatur maka dapat saja keluar dari jalur yang telah ditetapkan, karena di Indonesia semua kegiatan selalu terkait dengan hukum tertulis ataupun hukum tidak tertulis. Di Indonesia hukum berlaku beberapa hukum yang mengatur mengenai perkawinan, seperti hukum adat, hukum islam dan hukum negara. Di dalam Kompilasi Hukum Islam Wali hakim juga dapat menikahkan mepelai laki-laki dan mempelai wanita. Hal ini terdapat di dalam Buku I KHI. Namun perkawinan dapat diwakil wali oleh Wali Hakim apabila telah mendapatkan Surat Taukil yang berjudul (Iqrar Taukil Wali Bil Kitabah). Dalam surat itu dimana dibutuhkan persiapan untuk memahami tahapan-tahapan dari persiapan perkawinan. Tujuan penelitian dalam tulisan ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan dan penerapan pola komunikasi yang digunakan dalam perkawinan di dalam agama islam. Metode penelitian yang digunakan disini adalah metode penelitian normatif hukum islam yang mana norma-norma dalam hukum islam dijadikan sebagai objek penelitian. Hasil Penelitian Dan Pembahasannya dapat di uraikan berikut ini : Mengenai Iqrar Taukil Wali Bil Kitabah merupakan surat yang digunakan oleh calon pengantin perempuan yang akan menikah jika wali nikah tidak dapat menghadiri pernikahan tersebut. Surat ini tidak tidak terlalu dikenal di masyarakat, namun dalam prakteknya surat tersebut dirujuk pada Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan
JAMINAN FIDUSIA YANG DIJADIKAN JAMINAN KEMBALI DENGAN TIDAK MELAKUKAN PENGHAPUSAN FIDUSIA MENURUT PRESPEKTIF HUKUM DI INDONESIA Rinal Efries Situmeang; Irene Svinarky; Lisa Simamora
UNES Law Review Vol 2 No 3 (2020): UNES LAW REVIEW (Maret 2020)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v2i3.122

Abstract

Fiduciary is shift that did by fiduciary owner to fiduciary receiver, while for up object ability that present on object owner. Number law 42 Years 1999 about Fiduciary Surety or more recognized with UUJF is attributed to make and gives protection of the parties so fiduciary transactions to the fore also expected to qualify law on fiduciary. Fiduciary will erase if object that made by indemnity being paid off by its loan, while is fiduciary was placed to an object really being prohibited for fiduciary giver for vouch in as indemnity is back but a long cry intention of Section 17 UUJF with Section 23 sentences (2) UU JF . In Section 23 sentences (2 ) bear out one of rule it that object that becomes fiduciary indemnity can be shifted if get agreement in writing of fiduciary receiver but variably its thing with what does he meant on Section 25 sentences (1) UUJH. Section 25 sentences (1) UUJH where terminological its formulation that fiduciary indemnity delete because of that fiduciary indemnity is alone was demolish; then indemnity that is used for fiduciary was end its book debt; then fiduciary giver to fiduciary receiver; rights release on fiduciary indemnity by fiduciary receiver; and if goods that becomes fiduciary indemnity disappear therefore fiduciary will erase. Observational type that is used in this research is jurisdictional observational type normative. Fiduciary indemnity terminological UUJF bases Section 17 be borne out that: Information hits indemnity object as object that stills in fiduciary indemnity and still enrolled therefore fiduciary giver is prohibited to do fiduciary and Section 17 not if fiduciary receiver accept therefore get to make that indemnity as back indemnity without ask for fiduciary indemnity deletions as royal. To the effect to list that fiduciary back as surety of giving afters fiduciary fiduciary pays off that goods is subject to be not remove prefentif's rights divides fiduciary receiver.
TINJAUAN HUKUM MENGENAI HAK CIPTA SEBAGAI HAK MORAL YANG MERUPAKAN HAK EKSKLUSIF TERHADAP PENCIPTA LAGU: LEGAL REVIEW ON COPYRIGHTS AS A MORAL RIGHT THAT IS AN EXCLUSIVE RIGHT AGAINST THE SONG CREATORS Irene Svinarky; Padrisan Jamba
eScience Humanity Journal Vol 2 No 2 (2022): eScience Humanity Journal Volume 2 Number 2 Mei 2022
Publisher : Asosiasi Ide Bahasa Kepri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37296/esci.v2i2.43

Abstract

Copyright is one of the Intellectual Property Rights (IPR) that aims to provide protection to the creator. When discussed about the ownership of a copyright song is different from other rights in IPR, especially regarding moral rights that actually need to be obtained by the songwriter. Therefore, the author is interested in taking the title of Legal Review regarding Copyright Regarding Moral Rights as One of the Exclusive Rights To Songwriters.  Based on the title, the purpose of the research raised is: To find out the moral rights obtained by songwriters based on laws and regulations. This research is used Qualitative method. The nature of this research is descriptive, namely by studying, explaining the rules related to the problems raised. In addition, in the writing taken secondary data by collecting data from the library, then using data materials such as: First, primary data materials are regulations related to Copyright; Second, secondary data materials are books, papers, thesis, journals related to Copyright; Third, tertiary data material is an English dictionary.
PEMBINAAN ANCAMAN HUKUMAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI MADRASAH ALIYAH DARUL IHSAN TANJUNG SENGKUANG KOTA BATAM Zuhdi Arman; Michael Jibrael Rorong; Irene Svinarky
PUAN INDONESIA Vol. 3 No. 1 (2021): Jurnal Puan Indonesia
Publisher : ASOSIASI IDEBAHASA KEPRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (268.628 KB) | DOI: 10.37296/jpi.v3i1.44

Abstract

The spread of drugs in Indonesia, which is increasing every year, is increasing by the large population of Indonesia's population. Indonesia is one of the extraordinary markets for drug mafia to bring these illegal goods into the archipelago. The largest number of drug users in Indonesia from year to year are still dominated by students, in this case students and school children, especially high school and junior high school levels. In the medical world, drugs can be medicinal properties for healing. Drug use in the medical world is legal. So what becomes a policeman is when someone consumes drugs without the supervision of a health professional or doctor. If someone uses drugs without the supervision of a doctor, they think it will be very dangerous because drug users are because drugs are poisonous substances that can cause drug users to always depend or be addicted to these drugs, damage organs, affect a person's decline or make thoughts do not become irrational and damage the brain permanently. The result is even more terrible, which leads to death. The abuse of narcotics and illicit drugs among the younger generation is increasing. The proliferation of deviant behavior of the young generation can endanger the survival of this nation in the future. Because youth, as the generation expected to become the nation's successor, are increasingly vulnerable to being eaten away by nerve-destroying addictive substances. So that the young man could not think clearly. As a result, the generation of hope for a nation that is strong and intelligent will only be a memory. The target for the spread of these drugs is young people or teenagers.
Peningkatan Kemampuan Orang Tua Dalam Mengendalikan Anak-Anak Untuk Mengakses Konten Pornografi Saut Pintubipar Saragih; Irene Svinarky; Mesri Silalahi
PUAN INDONESIA Vol. 3 No. 1 (2021): Jurnal Puan Indonesia
Publisher : ASOSIASI IDEBAHASA KEPRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (281.558 KB) | DOI: 10.37296/jpi.v3i1.56

Abstract

Smartphone and computer are commonly tool that people used in any stage of age including children who needs very strict and tight controlling. These technological devices are used for education, business, or social media purposes. In this community service we concern for the children that could lead them to illegal action during using their smartphones or computers such as visiting pornography websites, visiting piracy or dark websites, and lastly surfing illegal websites. Besides positives useful things of the internet technology, Accessing internet without control and supervision has negative risk too, users will have high possibility chances to access or viewing an adult content or pornography websites by their own purpose or just in coincidence moments. The objective of this program is to bring awareness and transfer the knowledge to all participant (parents) technically about setting up smartphones and computer’s features to optimize the parent controlling. Parents will be teaching how to set up the parental feature in their children account, tracing the websites had visited by their teenage children, activate feture to block application, and limits their access to overused application. At the end of this community service will be able to perform their parental control of their teenagers’ children and avoid them to access the pornography or adult content.
PEMBINAAN IBU RUMAH TANGGA MELALUI JUAL BELI SECARA E-COMMERCE DI PERUMAHAN CITRA LAGUNA Tiurniari Purba; Irene Svinarky
PUAN INDONESIA Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Puan Indonesia Vol 3 No 2 Januari 2022
Publisher : ASOSIASI IDEBAHASA KEPRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (310.105 KB) | DOI: 10.37296/jpi.v3i2.74

Abstract

Community Service (PKM) aims to foster housewives in Citra Laguna Housing, Batam. More than 50 percent of the housewives in this housing simply carry out the profession as a housewife without any other activities. Meanwhile, complaints about the inadequacy of household needs are very high. They want extra money to make ends meet. Through this PKM, the implementation method forms direct training and practice on making homemade ice cream products and selling them online or e-commerce. Implementation is carried out twice per meeting. First, fostering participants and practice on how to make ice cream, which was represented by 15 participants. Second, teach and practice buying and selling online through internet media such as through Facebook, Instagram, and others (e-commerce which is familiar among housewives). The results during the two meetings are as follows: 1. Housewives mastered how to make ice cream products with satisfactory results. 2. Housewives know how to download images of products they want to sell in common marketing languages.
PELATIHAN MICROSOFT WORD DAN EXCEL UNTUK ANAK-ANAK SMA SEDERAJAT MASYARAKAT KAMPUNG BARU INDOSAT NO.24 SEI HARAPAN SEKUPANG-BATAM Mesri Silalahi; Irene Svinarky; Saut Pintubipar Saragih
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Ungu( ABDI KE UNGU) Vol. 2 No. 3 (2020): Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Ungu ( ABDI KE UNGU)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Aisyah Pringsewu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penguasaan teknologi komputer di kalangan sekolah menengah atas masih beragam, sebagian sudah memiliki kemampuan yang baik namun sebagian lagi belum mampu menguasai serta tidak mengetahui bagaimana cara mengaplikasikannya dalam keseharian di lingkungan masyarakat. Hal ini dirasakan oleh warga di Kampung Baru Indosat No.24 Sei Harapan Sekupang Batam dimana beberapa orangtua mengungkapkan bahwa masih banyak anak-anak mereka yang duduk di bangku sekolah khususnya mulai dari SMA sederajat kurang paham dengan pemanfaatan komputer, begitu juga dengan berbagai aplikasi yang digunakan secara umum seperti Ms. Word, Power Point, E-mail dan Excel. Banyak hal yang menjadi alasan mengapa anak-anak mereka mengalami ketertinggalan dalam bidang TIK salah satunya yaitu pendidikan TIK di sekolah masig kurang, hal ini juga disebabkan karena keadaaan orangtua yang kurang mampu dalam memberikan pendidikan non formal untuk pelatihan-pelatihan komputer kepada anak mereka. Kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan pengabdi di Kampung Baru Indosat No.24 Sei Harapan Sekupang Batam merupakan salah satu bentuk kepedulian civitas Putera Batam dalam bidang IT kepada masyarakat sekitar. Dengan diadaknnya pembinaan ini diharapkan anak-anak warga nantinya siap kerja ketika sudah lulus sekolah, dan bagi peserta dengan status pencari kerja dengan diadakannya pelatihan ini maka mereka mempunyai skill dalam mencari pekerjaan.
PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERSEROAN KOMANDITER DALAM MEMBAYAR PAJAK PERUSAHAAN serli diovani tezal, Irene Svinarky
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 5 No 2 (2017): Jurnal Cahaya Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (316.729 KB)

Abstract

Salah satu badan usaha yang tergolong taat pajak yaitu perusahaan yang terdaftar dan membayar pajak tepat waktu. Pendaftaran badan usaha baik itu berbadan hukum maupun badan usaha yang tidak berbadan hukum wajib membayar pajak. Pajak yang akan dibahas di dalam tulisan ini yaitu pajak perusahaan berupa Perseroan Komanditer (CV). Tujuan masalah dari tulisan ini adalah pelaksanaan pajak yang dilakukan pemilik perusahaan perseroan komanditer dalam membayar pajak perusahaan. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif yakni penelitian yang memfokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan atau kaedah-kaedah atau norma-norma dalam hukum positif. Hasil penelitian dari tulisan ini adalah untuk pajak Perseroan Komanditer (CV) harus terpisah dengan pajak PPh. Pembayarannya harus disesuaikan dengan aturan yang ada di Peaturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Dimiliki oleh Peredaran Bruto Tertentu.