Claim Missing Document
Check
Articles

TINJAUAN HUKUM PERSEPSI KONSUMEN TERHADAP LOGO HALAL YANG DITAMPILKAN PADA PRODUK MAKANAN BERMEREK Svinarky, Irene; Mashdurohatun, Anis; Endah Wahyuningsih, Sri; Latifah, Latifah
ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 1 (2025): JUNI 2025
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v4i1.68

Abstract

Penelitian ini memberikan gambaran pencantuman logo halal pada produk makanan terutama pada produk makanan yang telah terkenal mereknya. Presepsi masayarakat mengenai logo halal masih kurang, sehingga kedepannya juga memberikan pencerahan bagi pengusaha yang belum memahami mengenai aturan yang berkaitan pencantuman logo halal ini semakin tahu tujuannya untuk mendaftarkan produknya ke BPJPH. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang melibatkan analisis terhadap peraturan-peraturan hukum dan konseptual. Sifat penelitian yang digunakan adalah Deskriptif yang mana mendeskripsikan aturan hukum yang diikuti dalam logo halal yang dicantumkan pada produk makanan bermerek. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bermaksud untuk membahas mengenai yaitu Pertama, Di Indonesia karena mayoritas penduduk beragama Islam, maka diperlukan pendaftaran produk yang mau diedarkan ke masyarakat, tetapi produk yang mau didaftarkan memang tidak ada kandungan non halal di dalam produk tersebut maka si pengusaha silahkan mendaftarkan produknya ke BPJPH. Sebaliknya jika produk yang dijual pengusaha mengandung salah satu bahan atau semua bahan non halal, maka tidak perlu mendaftarkan makanannya ke BPJPH, tetapi cantumkan logo non halal di produknya. Kedua, Implikasi strategi pemasaran produk makanan di Indonesia diharapkan agar Prosedur pendaftaran logo halal di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di Indonesia pada tahun 2024 bagi produsen makanan melibatkan dapat memberikan kesadaran bagi para produsen atas kebutuhan konsumen terhadap kehalalan suatu produk yang mayoritas masyarakatnya beragama islam.
JAMINAN FIDUSIA YANG DIJADIKAN JAMINAN KEMBALI DENGAN TIDAK MELAKUKAN PENGHAPUSAN FIDUSIA MENURUT PRESPEKTIF HUKUM DI INDONESIA Situmeang, Rinal Efries; Svinarky, Irene; Simamora, Lisa
UNES Law Review Vol. 2 No. 3 (2020)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v2i3.122

Abstract

Fiduciary is shift that did by fiduciary owner to fiduciary receiver, while for up object ability that present on object owner. Number law 42 Years 1999 about Fiduciary Surety or more recognized with UUJF is attributed to make and gives protection of the parties so fiduciary transactions to the fore also expected to qualify law on fiduciary. Fiduciary will erase if object that made by indemnity being paid off by its loan, while is fiduciary was placed to an object really being prohibited for fiduciary giver for vouch in as indemnity is back but a long cry intention of Section 17 UUJF with Section 23 sentences (2) UU JF . In Section 23 sentences (2 ) bear out one of rule it that object that becomes fiduciary indemnity can be shifted if get agreement in writing of fiduciary receiver but variably its thing with what does he meant on Section 25 sentences (1) UUJH. Section 25 sentences (1) UUJH where terminological its formulation that fiduciary indemnity delete because of that fiduciary indemnity is alone was demolish; then indemnity that is used for fiduciary was end its book debt; then fiduciary giver to fiduciary receiver; rights release on fiduciary indemnity by fiduciary receiver; and if goods that becomes fiduciary indemnity disappear therefore fiduciary will erase. Observational type that is used in this research is jurisdictional observational type normative. Fiduciary indemnity terminological UUJF bases Section 17 be borne out that: Information hits indemnity object as object that stills in fiduciary indemnity and still enrolled therefore fiduciary giver is prohibited to do fiduciary and Section 17 not if fiduciary receiver accept therefore get to make that indemnity as back indemnity without ask for fiduciary indemnity deletions as royal. To the effect to list that fiduciary back as surety of giving afters fiduciary fiduciary pays off that goods is subject to be not remove prefentif's rights divides fiduciary receiver.
PENINGKATAN TECHNOPRENEURSHIP SKILL PELAKU UMKM DAN PELATIHAN OPTIMALISASI TEKNOLOGI SISTEM VIRTUAL BANKING DALAM E-COMMERCE Saragih, Saut Pintubipar; Svinarky, Irene; Purba, Tiur Niari
PUAN INDONESIA Vol. 7 No. 2 (2026): Jurnal Puan Indonesia Vol 7 No 2 januari 2026
Publisher : ASOSIASI IDEBAHASA KEPRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37296/jpi.v7i2.482

Abstract

The development of the digital economy requires MSME actors, including PKK community groups, to possess technopreneurship skills and the ability to utilize digital payment systems. However, limited technological literacy and digital banking competence remain major challenges. This community service program aims to enhance technopreneurship understanding and skills, as well as to optimize the use of digital banking through Virtual Account (VA) features in e-commerce transactions among the PKK group of Puri Rhabayu, Batam City. The program was implemented using a participatory and practical approach through face-to-face training sessions, conceptual material delivery, technical skill training, e-commerce transaction simulations, and hands-on practice mentoring. The training materials covered technopreneurship concepts and types, the utilization of e-commerce platforms, basic digital marketing strategies, and the use of Virtual Accounts in online buying and selling transactions. The results indicate a significant improvement in participants’ technopreneurship understanding, digital banking literacy, and ability to independently conduct e-commerce transactions using Virtual Accounts. In addition, the program increased entrepreneurial motivation, production creativity, and awareness of legal aspects related to digital transactions. Overall, this program was considered successful and has strong potential for sustainable development in technology-based community economic empowerment.
TINJAUAN HUKUM PENEMPATAN NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN SETELAH PUTUSAN MEMILIKI KEKUATAN HUKUM TETAP Svinarky, Irene
ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v4i2.127

Abstract

Pembinaan yang dilakukan di rutan terhadap tersangka, dan atau terdakwa (yang disebut dengan tahanan) pada saat mengikuti proses hukum baik pada penyidikan, penuntutan ataupun persidangan di pengadilan, maka perubahan tempat dan juga nama dari tahanan akan berganti setelah putusannya memiliki kekuatan hukum tetap (incrach). Incrachnya suatu putusan kemudian diikuti dengan keluarnya relass dan salinan putusan. Kejaksaan meksanakan tugasnya setelah menerima BA17 berdasarkan relass dari Pengadilan Negeri tergantung tingkatan upaya hukum yang dilaluinya kemudian perubahan nama tahanan berubah menjadi narapidana sehingga penempatannya juga berubah dari rutan ke lapas. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran atas hak konstitusonal warga binaan dan pertanggunjawaban hukumnya sehingga menambah ilmu pengetahuan dalam melakukan tindakan hukum kepada seorang terpidana. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan menganalisis peraturan-peraturan hukum secara konseptual. Sifat penelitian yang digunakan adalah Deskriptif yang mana mendeskripsikan aturan hukum yang diikuti dalam melakukan pemindahan narapidana sebagai penghuni Lapas. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bermaksud untuk membahas mengenai yaitu Pertama, Jalannya persidangan yang begitu panjang, penempatan tahanan masih berada di rutan dan sampai nantinya keluar putusan yang berkekuatan hukum tetap (incrach) tahanan yang menjadi narapidana masih berada dalam rutan bukan di lapas. Kedua, Pertimbangan hukum penempatan tahanan dan narapidana di bawah Kementerian Hukum Dan HAM.