Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.514
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Terapan Abdimas Jurnal Dimensi JURNAL PENGABDI Jurnal Cahaya Keadilan Unes Law Review Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Jurnal Ide Bahasa Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Ungu ( Abdi Ke Ungu) Jurnal Gagasan Hukum eScience Humanity Journal Jurnal Puan Indonesia Jurnal Desain dan Analisis Teknologi Jurnal Media Pengabdian Komunikasi ANDREW Law Journal SCIENTIA JOURNAL : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial dan Teknologi (SNISTEK)
Irene Svinarky
Universitas Putera Batam
Arts Humanities Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 65 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 65 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
JAMINAN FIDUSIA YANG DIJADIKAN JAMINAN KEMBALI DENGAN TIDAK MELAKUKAN PENGHAPUSAN FIDUSIA MENURUT PRESPEKTIF HUKUM DI INDONESIA Situmeang, Rinal Efries; Svinarky, Irene; Simamora, Lisa
UNES Law Review Vol. 2 No. 3 (2020)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v2i3.122

Abstract

Fiduciary is shift that did by fiduciary owner to fiduciary receiver, while for up object ability that present on object owner. Number law 42 Years 1999 about Fiduciary Surety or more recognized with UUJF is attributed to make and gives protection of the parties so fiduciary transactions to the fore also expected to qualify law on fiduciary. Fiduciary will erase if object that made by indemnity being paid off by its loan, while is fiduciary was placed to an object really being prohibited for fiduciary giver for vouch in as indemnity is back but a long cry intention of Section 17 UUJF with Section 23 sentences (2) UU JF . In Section 23 sentences (2 ) bear out one of rule it that object that becomes fiduciary indemnity can be shifted if get agreement in writing of fiduciary receiver but variably its thing with what does he meant on Section 25 sentences (1) UUJH. Section 25 sentences (1) UUJH where terminological its formulation that fiduciary indemnity delete because of that fiduciary indemnity is alone was demolish; then indemnity that is used for fiduciary was end its book debt; then fiduciary giver to fiduciary receiver; rights release on fiduciary indemnity by fiduciary receiver; and if goods that becomes fiduciary indemnity disappear therefore fiduciary will erase. Observational type that is used in this research is jurisdictional observational type normative. Fiduciary indemnity terminological UUJF bases Section 17 be borne out that: Information hits indemnity object as object that stills in fiduciary indemnity and still enrolled therefore fiduciary giver is prohibited to do fiduciary and Section 17 not if fiduciary receiver accept therefore get to make that indemnity as back indemnity without ask for fiduciary indemnity deletions as royal. To the effect to list that fiduciary back as surety of giving afters fiduciary fiduciary pays off that goods is subject to be not remove prefentif's rights divides fiduciary receiver.
TINJAUAN HUKUM PENEMPATAN NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN SETELAH PUTUSAN MEMILIKI KEKUATAN HUKUM TETAP Svinarky, Irene
ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v4i2.127

Abstract

Pembinaan yang dilakukan di rutan terhadap tersangka, dan atau terdakwa (yang disebut dengan tahanan) pada saat mengikuti proses hukum baik pada penyidikan, penuntutan ataupun persidangan di pengadilan, maka perubahan tempat dan juga nama dari tahanan akan berganti setelah putusannya memiliki kekuatan hukum tetap (incrach). Incrachnya suatu putusan kemudian diikuti dengan keluarnya relass dan salinan putusan. Kejaksaan meksanakan tugasnya setelah menerima BA17 berdasarkan relass dari Pengadilan Negeri tergantung tingkatan upaya hukum yang dilaluinya kemudian perubahan nama tahanan berubah menjadi narapidana sehingga penempatannya juga berubah dari rutan ke lapas. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran atas hak konstitusonal warga binaan dan pertanggunjawaban hukumnya sehingga menambah ilmu pengetahuan dalam melakukan tindakan hukum kepada seorang terpidana. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan menganalisis peraturan-peraturan hukum secara konseptual. Sifat penelitian yang digunakan adalah Deskriptif yang mana mendeskripsikan aturan hukum yang diikuti dalam melakukan pemindahan narapidana sebagai penghuni Lapas. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bermaksud untuk membahas mengenai yaitu Pertama, Jalannya persidangan yang begitu panjang, penempatan tahanan masih berada di rutan dan sampai nantinya keluar putusan yang berkekuatan hukum tetap (incrach) tahanan yang menjadi narapidana masih berada dalam rutan bukan di lapas. Kedua, Pertimbangan hukum penempatan tahanan dan narapidana di bawah Kementerian Hukum Dan HAM.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP STATUS HUKUM ANAK AKIBAT DARI PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH PENGADILAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 392/PDT.G/2020/PA.BATG) Diana Kurniawati; Irene Svinarky
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i5.2184-2191

Abstract

Perkawinan adalah kebutuhan hakiki manusia untuk melanjutkan keturunan dan mencapai kedamaian dan kebahagiaan hidup melalui pernikahan yang berlaku yang mana laki-laki dan wanita dipersatukan dengan hormat. Kehadiran anak adalah pemegang hak istimewa orang tua, kehadiran seorang anak haruslah dihargai, dihormati serta diakui atas terpenuhinya hak-haknya serta kepastian status garis keturunan kepada orang tuanya. Pada putusan perkara Nomor 392/PDT.G/2020/PA.BATG di Pengadilan Agama Bantaeng mengenai pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan timbul ketika pasangan suami istri memiliki satu anak dan wali nikah yang tidak memenuhi persyaratan yang ada. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Berlandaskan metode yang diterapkan, hasil penelitian tentang putusan pembatalan perkawinan tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwasanya putusan pembatalan perkawinan itu sudah memenuhi ketetapan perundang-undangan yang sah serta status anak dampak dari pembatalan perkawinan tetap anak sah dari suami-istri yang dibatalkan perkawinannya. Berdasarkan KHI Pasal 75 huruf (b) bahwasanya putusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Batalnya duatu perkawinan tidak bisa memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orangtuanya, sekalipun perkawinan telah batal, status hukum anak tetaplah anak mereka, status anak tetap anak sah, dan tanggung jawab mengasuh anak tetap menjadi tanggung jawab kedua orang tua.
ANALISIS PERSPEKTIF HUKUM PENGURUSAN SERTIFIKASI HALAL DALAM UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN Parningotan Malau; Irene Svinarky
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 3 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v7i3.547-559

Abstract

Tujuan Penulisan ini adalah untuk menganalisis perspektif hokum penulisan setifikasi halal dalam upaya perlindungan konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif betujuan meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberikan argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pokok-pokok pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Peran yang besar dari MUI untuk mengeluarkan fatwa terhadap kehalalan suatu produk sangat penting karena sebelum BPJPH belum terbentuk maka penanganan sertifikat halal dijalankan LPPOM beserta MUI. MUI saat ini tidak memiliki otoritas untuk memantau sirkulasi makanan non-halal.
PENINGKATAN TECHNOPRENEURSHIP SKILL PELAKU UMKM DAN PELATIHAN OPTIMALISASI TEKNOLOGI SISTEM VIRTUAL BANKING DALAM E-COMMERCE Saut Pintubipar Saragih; Irene Svinarky; Tiur Niari Purba
PUAN INDONESIA Vol. 7 No. 2 (2026): Jurnal Puan Indonesia Vol 7 No 2 januari 2026
Publisher : ASOSIASI IDEBAHASA KEPRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37296/jpi.v7i2.482

Abstract

The development of the digital economy requires MSME actors, including PKK community groups, to possess technopreneurship skills and the ability to utilize digital payment systems. However, limited technological literacy and digital banking competence remain major challenges. This community service program aims to enhance technopreneurship understanding and skills, as well as to optimize the use of digital banking through Virtual Account (VA) features in e-commerce transactions among the PKK group of Puri Rhabayu, Batam City. The program was implemented using a participatory and practical approach through face-to-face training sessions, conceptual material delivery, technical skill training, e-commerce transaction simulations, and hands-on practice mentoring. The training materials covered technopreneurship concepts and types, the utilization of e-commerce platforms, basic digital marketing strategies, and the use of Virtual Accounts in online buying and selling transactions. The results indicate a significant improvement in participants’ technopreneurship understanding, digital banking literacy, and ability to independently conduct e-commerce transactions using Virtual Accounts. In addition, the program increased entrepreneurial motivation, production creativity, and awareness of legal aspects related to digital transactions. Overall, this program was considered successful and has strong potential for sustainable development in technology-based community economic empowerment.
Co-Authors Andrew Shandy Utama Angel Purwanti Anis Mashdurohatun Anton Wijaya Arnomo , Sasa Ani Darmansah, Darmansah Desi Rahmadani Diana Kurniawati Endah Wahyuningsih, Sri Fitriyani, Noni Heni Pujiastuti Herina, Herina Hijratur Rahmi I Made Budi Arsika j.c.h, willy vanroly Khalik Salim, Idgham Kundori Kundori Latifah Latifah Lenny Husna Lisa Simamora Malau, Parningotan Mesri Silalahi Michael Jibrael Rorong Nurwijayanti Oktavia, Dewi Padrisan Jamba Padrisan Jamba Padrisan Jamba, Padrisan Pancarini, Tri Permana, Oki Lukas Pintubipar Saragih , Saut Raja, Raja Raditya Ferialdi Rinal Efries Situmeang Rizana Rizana Saragih, Saut Pintubipar Saut Pintubipar Saragih Septriani Septriani Sianturi, Nico Bangun Rezkyanto Silalahi, Mesri Simamora, Lisa sinambela, delvy may nita Situmeang, Rinal Efries Sudianto Tiur Niari Purba TIURNIARI PURBA Triwahyudi Pangaribuan, Rega Juliver Ukas Ukas Padrisan Jamba - Ukas Ukas Ukas Ukas Ukas, Ukas Verawaty Verawaty Yang, Roxelina Zetli, Sri Zikri Fachrul Nurhadi, Zikri Fachrul Zuhdi Arman Zulkifli Zulkifli