Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.779
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Sawala : Jurnal Administrasi Negara Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi Jurnal Politikom Indonesiana Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik (JDKP) Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin IPSSJ Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik
Dede Sri Kartini
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
Kualitas Pelayanan Publik Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi Melalui Layanan Arsip Keluarga “LARSIGA” Tahun 2024-2025 Tiara Sukmana Putri; Dede Sri Kartini; Ivan Darmawan
Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi Vol. 6 No. 5 (2025): Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi (Mei - Juni 2025)
Publisher : Dinasti Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jemsi.v6i5.4931

Abstract

Penelitian ini berjudul ”Kualitas Pelayanan Publik Dinas Arsip Dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi Melalui Layanan Arsip Keluarga ’Larsiga’ Tahun 2024 -2025”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan dalam pelayanan Layanan Arsip Keluarga yang merupakan program layanan enkapsulasi dokumen dengan tujuan menjaga keaslian dan keamanan arsip masyarakat Kota Bekasi. Dalam penelitian ini menggunakan Teori Kualitas Pelayanan yang mencakup lima dimensi, yaitu tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dimensi tangible, fasilitas fisik sudah cukup baik, namun masih terdapat kekurangan dalam penggunaan teknologi administrasi. Pada dimensi reliability, pegawai sudah kompeten, namun ketepatan waktu pelayanan belum optimal karena keterbatasan jumlah pegawai. Dimensi responsiveness menunjukkan bahwa sosialisasi layanan masih terbatas pada media sosial Instagram. Dimensi assurance, peningkatan kompetensi pegawai telah dilakukan melalui pelatihan arsiparis, namun pemanfaatan teknologi informasi masih perlu ditingkatkan. Dimensi empathy, pegawai menunjukkan kepedulian dan bimbingan kepada masyarakat. Faktor pendukung pelayanan meliputi fasilitas memadai dan SDM yang kompeten, sedangkan faktor penghambat meliputi keterbatasan jangkauan layanan, kurangnya pemanfaatan teknologi, dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya arsip. Penelitian menunjukkan kualitas pelayanan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi belum sepenuhnya optimal.
PENGELOLAAN JALAN TRANS - KALIMANTAN SEBAGAI BARANG PUBLIK DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT Hartatik Efendi; Dede Sri Kartini
AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin Vol. 2 No. 6 (2025): At-Taklim: Jurnal Pendidikan Multidisiplin (Edisi Juni)
Publisher : PT. Hasba Edukasi Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71282/at-taklim.v2i6.544

Abstract

Jalan Trans-Kalimantan merupakan salah satu infrastruktur strategis nasional yang memiliki peran vital sebagai barang publik, khususnya dalam mendukung konektivitas dan mobilitas masyarakat di wilayah Kalimantan Barat. Jalan ini tidak hanya berfungsi sebagai jalur utama transportasi antarwilayah, tetapi juga menjadi tulang punggung bagi aktivitas ekonomi, distribusi logistik, serta aksesibilitas masyarakat terhadap layanan publik dan sosial. Keberadaannya sangat penting dalam memperkuat integrasi wilayah dan mendorong pembangunan ekonomi yang merata, terutama di daerah-daerah perbatasan dan terpencil. Dalam konteks manajemen sektor publik, Jalan Trans-Kalimantan menjadi contoh nyata bagaimana infrastruktur publik harus dikelola dengan pendekatan tata kelola yang baik (good governance), mencakup transparansi, akuntabilitas, efisiensi, serta partisipasi masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran strategis Jalan Trans-Kalimantan dari sudut pandang pelayanan publik dan pembangunan wilayah, serta mengidentifikasi berbagai tantangan dalam pengelolaannya. Kajian penelitian ini menggunakan jenis deskriptif kualitatif. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif dan analisis dokumen sekunder, ditemukan sejumlah permasalahan utama, seperti tingginya tingkat kerusakan jalan akibat kendaraan over dimension and over load (ODOL), keterbatasan anggaran pemeliharaan, serta lemahnya koordinasi antar instansi dan level pemerintahan. Hasil kajian menunjukkan bahwa upaya perbaikan tata kelola yang berbasis prinsip good governance sangat diperlukan untuk mengoptimalkan fungsi jalan ini sebagai infrastruktur publik yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan pemerataan wilayah.
PENDEKATAN NEW PUBLIC MANAGEMENT DALAM PENATAAN LALU LINTAS DAN ESTETIKA DI KOTA CIMAHI Lukman Hakim; Dede Sri Kartini
Integrative Perspectives of Social and Science Journal Vol. 2 No. 03 Juni (2025): Integrative Perspectives of Social and Science Journal
Publisher : PT Wahana Global Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kemacetan lalu lintas merupakan salah satu tantangan krusial dalam tata kelola kota, khususnya di kawasan urban seperti Cimahi. Studi ini mengkaji implementasi pendekatan New Public Management (NPM) dalam kebijakan pembongkaran median jalan di kawasan Alun-Alun Cimahi sebagai respons terhadap permasalahan kemacetan dan disintegrasi estetika kota. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus, yang berfokus pada proses kebijakan, partisipasi aktor, serta dampak kebijakan terhadap efektivitas lalu lintas dan kualitas ruang kota. Temuan menunjukkan bahwa kebijakan ini mencerminkan prinsip-prinsip inti NPM, seperti efisiensi pelayanan publik, orientasi pada hasil, dan kepemimpinan publik yang proaktif. Pembongkaran median jalan terbukti mampu memperlancar arus lalu lintas, meningkatkan aksesibilitas antar sisi jalan, serta memperkuat konektivitas ekonomi mikro. Selain itu, kebijakan ini juga menunjukkan perhatian terhadap aspek estetika dan kenyamanan pengguna ruang kota. Meski demikian, efektivitas kebijakan ini memerlukan dukungan sistemik seperti penataan parkir, pengamanan pejalan kaki, dan pemantauan berkelanjutan. Studi ini menyimpulkan bahwa pendekatan NPM dapat diadaptasi dalam konteks tata kelola lokal, asalkan didukung oleh kepemimpinan yang solutif, koordinasi lintas sektor, dan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan warga.
Kapabilitas Pemerintah Desa Ponggok Terhadap Perubahan UU Desa No. 6 Tahun 2014 dengan Pendekatan Teori Dynamic Governance Neo and Chen Aditya Ramdhani; Anggita Puspa Nirwana; Denissa Angela Sihombing; Gandina Suciyani Fitria H; Dede Sri Kartini
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 3 (2025): JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v4i3.5879

Abstract

This research analyzes the adaptive capabilities of Ponggok Village Government in responding to the changes brought by Law No. 6 of 2014 concerning Villages, using the Dynamic Governance framework developed by Neo and Chen. Employing a qualitative method through focus group discussions, interviews, and document analysis, the study investigates the village government’s capacity in thinking ahead, thinking again, and thinking across. Findings show that Ponggok Village successfully adapted to legal reforms by implementing participatory planning, institutional innovation through BUMDes, human resource development, and digital governance. These adaptive efforts demonstrate a responsive and future-oriented local governance model supported by competent actors and agile processes. The case of Ponggok Village illustrates how dynamic capabilities can transform regulatory changes into opportunities for sustainable development.
Fungsional Struktural Parson dalam Perubahan Sosial Desa Ponggok: Telaah Linimasa 2009 – 2023 Iqmal Maulana Z; Zahran Fauzi H; Yilmaz Omar S; Ahsan Syamil R; Dede Sri Kartini
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 3 (2025): JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v4i2.6051

Abstract

This study analyzes social change in Ponggok Village, Klaten, Central Java, from an impoverished village to a self-sufficient one, utilizing Talcott Parsons' structural functionalist framework and the AGIL model (Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latency). Prior to 2006, Ponggok Village faced poverty, inadequate infrastructure, and limited employment opportunities, despite its significant potential for spring water. The transformation began in 2009-2013 with collaboration between the village head and academics for potential mapping and the establishment of the Village-Owned Enterprise (BUMDes) Tirta Mandiri. The period from 2014 to 2018 marked a "golden era" with the implementation of the Village Law of 2014, increased village funds, and peak revenues from Umbul Ponggok. However, from 2019-2023, the village experienced a significant decline due to the COVID-19 pandemic. A descriptive qualitative research method with a case study approach was employed, dividing the timeline into three periods (2009-2013, 2014-2018, 2019-2023). Data were collected through Focus Group Discussions, interviews, and literature reviews. The research findings demonstrate how Ponggok Village systematically fulfills the AGIL functional prerequisites by examining socio-economic policies through policies implemented by the Village Government, Village Consultative Body (BPD), and Village-Owned Enterprise (BUMDes) in efforts to improve quality of life, foster social integration among stakeholders, and maintain values through sustainable programs aimed at achieving and sustaining the success of its transformation. These findings provide a holistic understanding of the village’s resilience and adaptability in facing social and economic challenges.
Retrospeksi Konsepsi Demokrasi Pancasila Dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi Dede Sri Kartini
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 14, No 1 (2011)
Publisher : Center fo State Civil Apparatus Training and Development and Competency Mapping

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v14i1.304

Abstract

If the wave of globalization may inspire democratic understanding and its implementation in Indonesia, then the Pancasila Democracy which has similar meaning with the broad definition of democracy will bring advantages for political, economic, and social condition. In the contemporary era, democracy that has been always elaborated was the democracy that originally came from the West. It has also been socialized only in its narrow definition; therefore, democracy is only commonly understood as political democracy. However, in broad definition of democracy – called by Held as democracy autonomy - the State has an obligation to guarantee that people have easy access not only to political affairs but also to social and economic ones. For that reason, it is necessary to examine several regional elections that have been held successfully. Democracy was not violated when provincial election budget was used for facilitating people to access their neglected economic and social rights. It is difficult to establish democracy in the midst of extreme poverty. New order had made its own interpretation to Pancasila Democracy, and nowadays a more suitable interpretation needs to be made through normative and pragmatic studies.
Strategy for Implementing the New Bandung Integrated Manpower Management Application (New Bimma) in Increasing Employment Opportunities in the City of Bandung Suci Azizah Febriyani; Utang Suwaryo; Dede Sri Kartini
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 6 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i6.2090

Abstract

Quality public services are related to continuous innovation. For public sector organizations, innovation is a demand amidst changes in people's lives. In fact, local governments need to innovate to improve the quality of their public services. In Indonesia, the city of Bandung has one of the innovations in overcoming the number of unemployed in the form of the New Bandung Integrated Manpower Management Application or New Bimma. This study aims to examine and analyze the strategies carried out by the Bandung City Manpower Office in implementing New Bimma in increasing employment opportunities. This study applies a descriptive qualitative approach with data collected through observation, interviews, and document studies. The analysis focuses on Mulgan's (2009) strategy theory which contains the stages of purpose, environment, direction, action, and learning. The results of the study show that in general the existing stages show an increase or development even though there are some shortcomings and obstacles.
Kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya terhadap Program Pusat Pengembangan Industri Kerajinan (PPIK) Tahun 2021-2023 Farida Hanifah; Utang Suwaryo; Dede Sri Kartini
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i1.3034

Abstract

Kota Tasikmalaya memiliki potensi yang cukup besar pada bidang industri usaha mikro kecil menengah, khususnya kerajinan tangan menjadi komoditas unggulan dalam meningkatkan perekonomian. Kota Tasikmalaya memiliki sembilan komoditas unggulan diantaranya: payung geulis, bordir, batik, anyaman bambu, anyaman mendong, mebel, konveksi, alas kaki dan makanan olahan. Untuk mengembangkan komoditas tersebut diperlukan fasilitasi sarana prasarana dalam menunjang dan meningkatkan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Adapaun fasilitas yang dimiliki Kota Tasikmalaya dalam menunjang kegiatan UMKM yaitu program Pusat Pengembangan Industri dan Kerajinan (PPIK). Penelitian dilatarbelakangi oleh manajemen kinerja yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya terhadap program Pusat Pengembangan Industri Kerajinan. Peneliti menggunakan teori manajemen kinerja balanced scorecard yang terdiri dari empat dimensi, namun pada penelitian ini akan menggunakan dua dimensi dikarenakan keterbatasan data yang dimiliki oleh peneliti. Metode yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Hasilnya pada perspektif pelanggan, secara keseluruhan pembinaan dan pelayanan yang diselenggarakan Diskumkm Perindag Kota Tasikmalaya sudah baik meskipun belum ada penilaian dinas dengan PPIK belum dibuat secara terpisah.  Sedangkan pada perspektif proses bisnis internal, Diskumkm Perindag Kota Tasikmalaya memiliki keterbatasan dalam sumber daya manusia dan anggaran sehingga ada beberapa fasilitas di PPIK yang kesulitan dipelihara karena keterbatasan tersebut. Diskumkm Perindag Kota Tasikmalaya memiliki opsi agar PPIK diberi kewenangan yang mandiri maka PPIK harus berdiri mandiri menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Kesimpulan menunjukkan bahwa pelaksanaan manajemen kinerja pemerintahan balanced scorecard sudah terlaksana namun belum optimal dalam beberapa perspektif.
Collaborative Governance dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting di Kabuparen Garut Atika, Sitti Nurmahida; Samugyo Ibnu Redjo; Dede Sri Kartini
Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Vol. 8 No. 2: Desember 2025
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31334/transparansi.v8i2.5306

Abstract

(Collaborative Governance in Efforts to Accelerate Stunting Reduction in Garut Regency) Tingginya angka stunting di Kabupaten Garut mendorong pemerintah daerah melakukan kolaborasi lintas sektor sebagaimana amanat Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Namun, angka stunting di Kabupaten Garut kembali mengalami peningkatan pada tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tahapan-tahapan collaborative governance dalam proses kolaborasi penanganan stunting di Kabupaten Garut. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis studi kasus, dengan pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara, dengan teknik penentuan informan dilakukakn secara purposive,  Teori yang digunakan adalah teori collaborative governance yang dikembangkan oleh Morse dan Stephens (2012) yang terdiri atas empat tahapan: assessment, initiation, deliberation, dan implementation. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kolaborasi belum berjalan dengan optimal dengan adanya berbagai kendala di setiap tahapannya, seperti ketidaksesuaian pemangku kepentingan, keterbatasan sumber daya, kurangnya aturan dasar kolaborasi, dan hambatan dalam tata kelola serta keberlanjutan program. Abstract The high rate of stunting in Garut Regency has prompted the local government to engage in cross-sector collaboration as mandated by Presidential Regulation Number 72 of 2021 concerning the Acceleration of Stunting Reduction. However, the stunting rate in Garut Regency has increased again in 2023. This study aims to analyze the stages of collaborative governance in the process of collaboration in handling stunting in Garut Regency. The method used is qualitative with a case study type, with data collection through documentation and interviews, using purposive informant selection techniques. The theory used is Morse and Stephens' (2012) collaborative governance, which consists of four stages: assessment, initiation, deliberation, and implementation. The results of the study show that the collaboration process has not been optimal, with various obstacles at each stage, such as stakeholder incompatibility, limited resources, lack of basic collaboration rules, and obstacles in governance and program sustainability. These findings provide recommendations for improving collaboration governance so that efforts to reduce stunting can be more effective and sustainable.
Co-Authors Aditya Ramdhani Agus Satriawan Ahsan Syamil R Anggita Puspa Nirwana Antik Bintari Atika, Sitti Nurmahida Denissa Angela Sihombing Farida Hanifah Gandina Suciyani Fitria H Hartatik Efendi Iqmal Maulana Z Ivan Darmawan Iyep Saefulrahman Lukman Hakim Maghfiroh, Hani Maman Maman Mochamad Fattahidayah Dinata Muradi - Neneng Yani Yuningsih Octofianus Karubaba Rahman Mulyawan Regina Argianti Samugyo Ibnu Redjo Suci Azizah Febriyani Tiara Sukmana Putri Utang Suwaryo Widya Setiabudi Sumadinata Yilmaz Omar S Zahran Fauzi H