Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.022
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE) JURNAL INTEGRASI PROSES JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Jurnal Manajemen Bisnis Krisnadwipayana Kosmik Hukum Jurnal Silva Tropika UMPurwokerto Law Review International Journal of Humanities Education and Social Sciences Formosa Journal of Social Sciences (FJSS) Jurnal Riset Ekonomi Syariah Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora Jurnal Riset Rumpun Seni, Desain dan Media (JURRSENDEM) Jurnal Kabar Masyarakat Seniman: Jurnal Publikasi Desain Komunikasi Visual Sintaksis: Publikasi Para Ahli Bahasa dan Sastra Inggris Aspirasi : Publikasi Hasil Pengabdian dan Kegiatan Masyarakat Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPMI) Jurnal Archipelago J-CEKI Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora Jurnal Inovasi Artificial Intelligence & Komputasional Nusantara Jurnal Ekonomi Syariah dan Akuntasi
BAYU SETIAWAN
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 40 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search
Journal : Kosmik Hukum

 1 
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN DI KOTA PURWOKERTO Susilo Wardani; Bayu Setiawan
Kosmik Hukum Vol 14, No 2 (2014)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v14i2.739

Abstract

Perkembangan anak jalanan di Kota Purwokerto semakin lama semakin banyak dan sering ditemui di setiap perempatan lampu merah pusat kota. Sebagian anak jalanan bertahan hidup dengan cara melakukan pekerjaan di sektor informal baik yang legal maupun illegal. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak jalanan di Kota Purwokerto sudah diamanatkan dalam berbagai peraturan perundangan antara lain Pasal 34 UUD 1945, UU No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Perda Banyumas No 31 Tahun 1980 tentang Gelandangan dan Pengemis. Namun dari berbagai perangkat hukum tersebut belum ada yang secara khusus mengatur tentang jaminan perlindungan anak jalanan dan hanya merupakan interpretasi yang mengarah pada perlindungan anak jalanan. Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Banyumas dan Organisasi Masyarakat adalah peningkatan penanganan anak jalanan dengan mengupayakan kemitraan pemerintah dalam hal ini Dinas kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak Jalanan
IMPLEMENTASI PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) SEBAGAI KEWAJIBAN HUKUM PERUSAHAAN PADA PT TELKOM PURWOKERTO Susilo Wardani; Bayu Setiawan
Kosmik Hukum Vol 13, No 1 (2013)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v13i1.766

Abstract

Sejak diaturnya Corporate Sosial Responsibility (CSR) dalam Pasal 15 UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) dan Pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), muncul banyak polemik diantara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat. Salah satu perusahaan BUMN yang melaksanakan CSR adalah PT Telkom Purwokerto Kandatel Purwokerto. Bahwa dari berbagai peraturan perundangan yang mengatur tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) menunjukan bahwa isu-isu yang terkait dengan CSR sesungguhnya telah banyak diwajibkan, sehingga cukup menjadi dasar yuridis penerapan kewajiban hukum terhadap CSR. Sebagai BUMN besar di Indonesia PT Telkom telah menerapkan kewajiban CSR dengan baik dan telah ada dana yang dianggarkan dan diputuskan melalui RUPS. Melalui tujuh pilarnya, Telkom CSR telah menanamkan kesadarannya tentang pentingnya CSR ini menjadi tren global dengan selalu memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup di sekitar kegiatan usahanya antara lain Pendidikan, kesehatan, kebudayaan, kemitraan, layanan umum, lingkungan, bantuan kemanusiaan. Konsep dan mekanisme pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan CSR dapat dilaksanakan dengan pendekatan konsep yakni pemerintah mengemban amanat konstitusi untuk menyelenggarakan Negara dan pendekatan mekanisme yaitu sistem pengawasan dengan menggunakan lembaga dan birokrasi, berdasarkan peraturan yang telah ada sebelum CSR diwajibkan oleh UUPT dan UU penanaman Modal. Peraturan yang telah ada tersebut terkait dengan isu-isu mengenai ruang lingkup CSR. Kata Kunci: Corporate Social Responsibility dan Kewajiban
MALPRAKTIK MEDIK TERHADAP ABORTUS PROVOCATUS DI TINJAU DARI ASPEK HUKUM PIDANA (KUHP) DAN UNDANG-UNDANGNOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN Bayu Setiawan
Kosmik Hukum Vol 13, No 2 (2013)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v13i2.761

Abstract

Tindakan atau perbuatan dokter sebagai subyek hukum dalam pergaulan masyarakat, dapat dibedakan antara tindakannya sehari-hari yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan profesi begitu pula dalam tanggungjawab hukum seorang dokter. Meskipun kasus-kasus pengguguran kandungan banyak ditemukan dalam masyarakat, tetapi yang sampai pada tingkat pemeriksaan di pengadilan hanya sedikit, antara lain disebabkan sulitnya para penegak hukum mengumpulkan bukti-bukti yang dapat menyeret pelaku abortus kemeja hijau. Kasus dugaan praktik abortus provocatus dr. RD di Cilacap dan Untuk mengetahui kendala-kendala pihak kepolisian Polres Cilacap dalam menangani Kasus dugaan praktik abortus provocatus dr. RD di Cilacap. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab malpraktik medik terhadap kasus dugaan praktik abortus provocatus dr. RD di Cilacap. Kendala-kendala yang dihadapi pihak kepolisian dari Polres Cilacap dalam mengungkap dugaan praktik abortus provocatus oleh dr. RD di Cilacap di antaranya adalah pihak kepolisian masih sering kesulitan mengidentifikasi barang bukti, pihak kepolisian masih kekurangan personil atau staf ahli dalam bidang abortus provocatus untuk membuktikan adanya praktik abortus provocatus, dan kekurangan peralatan pendukung untuk membuktikan adanya praktik abortus provocatus. Kata kunci: malpraktik medik, abortus provocatus.
Perlindungan Hukum Terhadap Orang Utan Dari Perdagangan Ilegal Firman Bagus Prasetyo; Rahtami Susanti; Bayu Setiawan
Kosmik Hukum Vol 19, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v19i2.8628

Abstract

Illegal trade in protected animals, including orangutans, is still rife in Indonesia, resulting in a decline in population from year to year. This study aims to analyze the legal protection of orangutans from illegal trade, based on Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Living Natural Resources and their Ecosystems and their inhibiting factors. The approach to the problem that will be used in this research is a normative juridical approach. The results of the study show that first, the number of orangutan populations has decreased due to illegal trade and there are several factors that hinder the protection of the orangutan population, such as logging, encroachment and road network expansion. The illegal trade in orangutans is something that must be considered because the punishment imposed on the perpetrators is still too light, with what they are doing. Therefore, the punishment and fines can be heavier so that the perpetrators are deterred. Stop forest hunting by tightening forest guarding and providing education about protected animals to the community. Likewise in protecting animals in the country of Indonesia.Keywords: protection, orangutans, illegal trade
ANALISIS YURIDIS DAN MALPRAKTIK MEDIS MENURUT HUKUM PERDATA, PIDANA, DAN FIQH ISLAM Bayu Setiawan
Kosmik Hukum Vol 12, No 2 (2012)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v12i2.774

Abstract

Aborsi dan permasalahan malpraktek medis merupakan topic yang sangat controversial. Seiring dengan perekembangan zaman, praktik aborsi semakin banyak ditemui. Pelakunya tidak hanya terbatas di kalangan wanita tuna susila saja, melainkan dilakukan juga oleh ibu rumah tangga, wanita dewasa dan para remaja putrid. Jutaan janin setiap tahunnya digugurkan dari rahim sang ibu. Fakta aborsi di Indonesia terungkap pada tahun 1997 akibat kehamilan yang tidak direncanakan 1.000.000 janin dibnuh pertahun. Agustus 1998 penelitian jawa post 1.750.000 janin dibunuh pertahun. Abortus itu sendiri dapat terjadi baik akibat perbuatan manusia (abortus provokatus) maupun karena sebab-sebab alamiah, terjadi dengan sendirinya, dalam arti bukan perbuatan manusia (abortus spontanitus). Abortus yang terjadi karena perbuatan manusia dapat terjadi baik karena didorong oleh alasan medis, misalnya karena wanita yang hamil menderita suatu penyakit dan untuk menyelamatkan nyawa wanita tersebut maka kandungannya harus digugurkan (abortus provokatus terapeutikus atau biasa disebut abortus terapeutikus). Namun demikian tidak menutup kemungkinan terjadi kesalahan tindakan medis yang dilakukan oleh dokter maupun para medis yang mengakibatkan keguguran. Hal ini tentunya menjadi permasalahan tersendiri yang harus dicari pemecahannya. Kata kunci : Aborsi, Malpraktik Medis
PELAKSANAAN ASURANSI PARIWISATA DAN MANFAATNYA BAGI PENGUNJUNG DAN PENGELOLA JASA WISATA DI LOKAWISATA SERULINGMAS BANJARNEGARA Bayu Setiawan
Kosmik Hukum Vol 12, No 1 (2012)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v12i1.790

Abstract

Setiap orang yang berwisata pasti membutuhkan kenyamanan dan merupakan hak wisatawan juga untuk mendapatkan jaminan keamanan di tempat pariwisata. Meskipan pihak pengelola pariwisata menjamin keamanan wisatawan namun hal-hal yang tidak terduga atau tidak diinginkan bisa saja terjadi dan bisa disebabkan karena kecelakaan, bencana alam dan lain-lain. Oleh karena itu pihak pengelola pariwisata termasuk pengelola jasa pariwisata di Lokawisata Seruling Mas Banjarnegara perlu mengikutsertakan asuransi pada pengunjung maupun pengelola jasa wisata. Adapun perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh pengelola pariwisata di lokawisata Serulingmas Banjarnegara adalah PT.Jasaraharja Putera Purwokerto Kata Kunci : Asuransi Pariwisata dan Hak Wisatawan
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PIHAK SWASTA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Bayu Setiawan
Kosmik Hukum Vol 11, No 1 (2011)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v11i1.731

Abstract

In the society, it was formed a mindset that civil servants is the only actor who did corruption criminal act. This born an opinion that corruption criminal subject in Corruption Eradication Act is just applied for civil servants. The cause that forms this perception is due to the usage of civil servants term in some articles in Corruption Eradication Act and most undergoing corruption cases is being led to civil servants or state power as single party involved. But by concerning one example case of loans allocated by Bank Indonesia in the form of Bank Indonesia Bank Liquidity fund (BLBI) which brought state bankruptcy, it's well identified that most actor who committed the crime is someone that come from private sector. Here, private sector in corruption criminal act is defined as the exclusion set of civil servants definition.This research aims to expose: (1) Regulated of corruption articles for private sector by the Corruption Eradication Act (2) Criminal responsibility for private sector with Corruption Eradication Act.Research follows normative law method using secondary data. After compiling all required literatures and reference documents as well, interpretation is made from authentic, grammatical, systematic, and historical aspect, yields two subjects or more and those are used as object to be analyzed, in order to get answers for problem addressed within this research. Research comes out with the result of identifying 14 (fourteen) articles ruling the corruption criminal act that is done by private sector. The articles are categorized into three groups: criminal act of detrimental effect to the finances of the state or the economy of the state, graft criminal act, and dishonesty criminal act and the penalization for crime acted by private sector is death sentence, putting in into jail, paying a fine, and supplementary indictment Key Words: Responsibility and CcrruptionCriminal
Co-Authors Achmed Sukendro Adriyanto, Agus Afif Bintoro Aidina Salsabila Aimmatus Solikhah Aisya Jasmine Defina Anang Puji Utama Anindita Nur Hidayah Anisya Lestari Annisa Dinda Rahmasari Armita Arvanti bastian, Hendri Budi Setiawan Desi Fitriani Hasibuan Eri Hidayat Erna Wati Ibnu Hajar Esty Ekawati Fauzan Zaeni Zakcy Firdaus Pria Pradana Firman Bagus Prasetyo Fitri Angelia Hartati Sinambela Hasna Mudiarti Herlina Juni Risma Saragih ibrahim, zahra Indriyanto Indriyanto Irene Siwi Mimpang Isdriani Isdriani Jhonson Subastian Siagian Juli Annisa Kholidah Nur Ma Loria Angelina M.Tamba M. Fakhry Ghafur Masnuna, Masnuna Muhammad Farid Ramdani Mutia Nursanti Nila Aulia Khairunnisa Nurhamidah Lbs Nuridin Nuridin Nurwakhid Muliyono Pipit Saraswati Pujo Widodo Pungky Febi Arifianto Rahman Syarif Rahtami Susanti Rahtami Susanti Risnawati, Heni Ruly Regar Safitri Nur Ramadhani Sakinatunnafsih Anna Sandy Nur Ikfal Raharjo, Sandy Nur Ikfal Saputra, Alfian Budi Sekar Tanjung Ajita SITI AMINAH Sugeng Utomo Sukma Ayu Susilowati Supardi Supardi Susilo Wardani Syamsu nasir Syamsunasir Syamsunasir Syawal Fahmi Teguh Dwi Cahyono Teofilus Kharisma Bagus Setiawan Tirta Agung Ungsiono Vitrona Adhe Waditra