Garuda - Garba Rujukan Digital

HUKUM INTERVENSI PASAR (PRICE FIXING) DALAM JUAL BELI MENURUT TINJAUAN TEORI MAṢLAḤAH Nahara Eriayanti
Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol 1 No 2 (2020): Al-Mudharabah : Jurnal ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/al-mudharabah.v2i2.1293

Kondisi harga barang di pasar kadangkala melonjak tinggi. Pihak penjual bisa jadi dengan sengaja menaikkan harga barang, atau bisa juga karena mekanisme pasar yang alamiah. Dalam kondisi, ulama masih berbeda pendapat tentang pemerintah mengintervensi pasar (price fixing) dalam menentukan standar harga. Salah satu ulama yang concern dalam masalah ini adalah Yūsuf Al-Qaraḍāwī. Al-Qaraḍāwī cenderung membolehkan pemerintah mengintervensi pasar, hal ini justru berbeda dengan jumhur ulama yang melarangnya. Pokok permasalahan yang dikaji adalah bagaimana pendapat Yūsuf al-Qaraḍāwī tentang hukum intervensi pasar dalam jual beli? bagaimana dalil dan metode istinbāṭ yang digunakan oleh Yūsuf Al-Qaraḍāwī?, dan bagaimana pula pandangan Yūsuf al-Qaraḍāwī tersebut dilihat dari teori maṣlaḥah? Penelitian ini bersifat kualitatif, dan data penelitian dianalisis dengan cara deskriptif-analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut Yūsuf al-Qaraḍāwī, hukum intervensi pasar (price fixing atau tas’īr) dalam jual beli ada dua bentuk, yaitu intervensi pasar terlarang (tas’īr al-mamnū’), yaitu menetapkan standar harga saat harga mengalami kenaikan karena supplay dan demand. Kedua adalah intervensi pasar yang dianjurkan (tas’īr masyrū’), yaitu menetapkan standar harga karena terjadi penimbunan, monopoli atau permainan harga sehingga terjadi kezaliman karena tingginya harga barang. Dalil yang ia gunakan yaitu ketentuam QS. Al-Nisa’ [4] ayat 29 dan dua hadis riwayat Abu Dawud. Adapun metode istinbath hukum yang digunakan Al-Qaraḍāwī adalah ta’lili dan istishlahi. Pendapat Yūsuf al-Qaraḍāwī tentang intervensi pasar (price fixing) sudah sesuai dengan teori maslahah. Penetapan harga standar barang oleh pemerintah termasuk mashlahah al-dhaririyah, yaitu kemaslahatan primer, dan dari sisi kesesuaian dengan nash, tindakan yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan mashlahah mu’tabarah.

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM BAGI HASIL NGAWALI KORO Nahara Eriyanti
Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol 2 No 1 (2021): Al-Mudharabah : Jurnal ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/al-mudharabah.v3i1.1299

Pada dasarnya dalam teori bagi hasil yang ada dalam Islam disebut akad Mudharabah yaitu kerja sama antara dua pihak untuk menjalankan suatu usaha tertentu, di mana pihak pertama sebagai pemilik modal kemudian pihak kedua sebagai pengelola. Hal ini berlaku pula pada kegiatan kerjasama di bidang peternakan kerbau atau biasa disebut Ngawali Koro di Desa Tungel Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues, Namun pada praktiknya Pembagian keuntungan dari hasil Ngawali koro hanya dilakukan jika kerbau sudah beranak minimal tiga ekor, di situlah si pemilik modal akan membagi satu ekor kerbau kepada si pengelola sebagai hitungan bagi hasil. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja sama bagi hasil Ngawali Koro , serta tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem bagi hasil pada masyarakat di Desa Tungel, kecamatan Rikit Gaib, Kabupaten Gayo Lues. Jenis penelitian ini adalah penelitian Lapangan (field research) yang dilaksanakan di Desa Tungel, Untuk mendapatkan data yang valid, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpul data yaitu wawancara, dokumentasi dan observasi setelah data tersebut terkumpul maka dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan bagi hasil hewan ternak di Desa Tungel Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues menggunakan sistem Nisbah bagi hasil keuntungan yang akan diberikan dalam bentuk anak kerbau bukan upah. Ketika hewan ternak itu sudah beranak minimal tiga ekor, maka si pemilik modal akan membagi satu ekor kerbau kepada si pengelola sebagai hitungan bagi hasil. Praktik pembagian keuntungan pada kerjasama Ngawali Koro tidak sesuai dengan konsep mudharabah dalam Islam, karena pembagian keuntungan terdapat unsur ketidakjelasan kepada pengelola kerbau tersebut.

KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG MEKANISME JUAL BELI PUPUK SUBSIDI DI KABUPATEN ACEH SINGKIL DALAM PERSPEKTIF TAS’IR AL-JABARI Nahara Eriyanti
Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol 2 No 2 (2021): Al-Mudharabah : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/al-mudharabah.v3i2.2008

Aceh Singkil memiliki sumber daya alam potensial yang kontribusinya di bidang pertanian dan perkebunan menempati urutan pertama terhadap perekonomian masyarakat. Sehingga pemerintah memberikan perhatian lebih di sektor pertanian dengan memberikan pupuk subsidi bagi petani dari kalangan menengah ke bawah. Namun ternyata kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah terkait penyaluran pupuk subsidi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Berbagai permasalahan seperti kelangkaan pupuk dan tingkatan harga yang berbeda menjadi hal yang lumrah terjadi. Kajian ini menjawab tujuan penelitian yaitu bagaimana ketersediaan pupuk subsidi dan sistem pengalokasiannya untuk petani di Aceh Singkil, tingkat harga yang ditetapkan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Aceh Singkil pada penjualan pupuk subsidi di kios-kios resmi pengecer, dan kebijakan pemerintah Aceh Singkil terkait mekanisme jual beli pupuk subsidi dalam perspektif tas’ir al-jabari. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan sosio-yuridis dan bersifat deskriptif analisis melalui pengumpulan data primer yang diperoleh di lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan pupuk subsidi di Kabupaten Aceh Singkil masih belum mencukupi 100% dari kebutuhan petani (hanya berkisar di antara 30% sampai dengan 40% saja) disebabkan oleh faktor, yaitu: jumlah alokasi yang terbatas, kurangnya kesadaran petani dalam pendaftaran e-RDKK, penjualan pupuk subsidi kepada pihak lain, dan ketidaksesuaian antara alokasi dengan jumlah RDKK. Tingkatan harga di kios pengecer masih beragam, karena ada pihak yang mengambil keuntungan sebanyak Rp.15.000,00 sampai Rp.20.000,00 dari ketetapan HET (Harga Eceran Tertinggi) pemerintah. Sistem pengalokasiannya juga masih kondisional.Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Aceh Singkil terkait mekanisme jual beli pupuk subsidi juga belum sesuai dengan konsep tas’ir al-jabari karena bertolak belakang dengan tujuan awalnya, yaitu menetapkan harga yang adil serta mengurangi tingkat kelangkaan demi kemaslahatan bersama.

PERJANJIAN PEMBIAYAAN DALAM PELAKSANAAN BELANJA ONLINE SHOPEEPAY LATER Safira Mustaqila; Nahara Eriyanti; Atika Rizkiyanda
Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol 4 No 1 (2023): Al-Mudharabah : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Menurut konsep Fikih Muamalah utang piutang disebut dengan qardh, akad qardh menjadi salah satu alternatif paling dominan digunakan oleh masyarakat dalam melakukan kegiatan bisnis. Perkembangan di bidang teknologi informasi sekarang telah mengalami kemajuan secara pesat dengan adanya e-commerce yaitu transaksi jual beli atau perdagangan secara online. Shopee merupakan salah satu marketplace yang sangat sukses dan digemari oleh para penggunanya di Indonesia, persoalan dalam perspektif hukum Islam ketika dalam persoalan keuangan tersebut dilengkapi dengan adanya biaya administrasi, yaitu pembeli selalu dikenakan biaya penanganan 1% terhadap utang yang di berikan oleh pihak ketiga PT. Commerce Finance. Dalam akad qardh tidak boleh adanya tambahan, dimana ketika peminjam mengembalikan pinjamannya diwajibkan menambah pada pinjaman pokoknya. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana mekanisme perjanjian pembiayaan pada jual beli online melalui ShopeePay Later dan bagaimana tinjauan Fikih muamalah tentang akad qardh terhadap perjanjian pembiayaan pada jual beli online melalui ShopeePay Later. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif analisis dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik belanja online menggunakan ShopeePay Later ini telah memenuhi rukun dan syarat sah dari akad hutang piutang dengan adanya, sighat akad, aqid, ma’qud alaih dan tujuan akad.

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM BAGI HASIL NGAWALI KORO: Studi Kasus Desa Tungel Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues Eriyanti, Nahara
Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 2 No. 1 (2021): Al-Mudharabah : Jurnal ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/al-mudharabah.v3i1.1299

Pada dasarnya dalam teori bagi hasil yang ada dalam Islam disebut akad Mudharabah yaitu kerja sama antara dua pihak untuk menjalankan suatu usaha tertentu, di mana pihak pertama sebagai pemilik modal kemudian pihak kedua sebagai pengelola. Hal ini berlaku pula pada kegiatan kerjasama di bidang peternakan kerbau atau biasa disebut Ngawali Koro di Desa Tungel Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues, Namun pada praktiknya Pembagian keuntungan dari hasil Ngawali koro hanya dilakukan jika kerbau sudah beranak minimal tiga ekor, di situlah si pemilik modal akan membagi satu ekor kerbau kepada si pengelola sebagai hitungan bagi hasil. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja sama bagi hasil Ngawali Koro , serta tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem bagi hasil pada masyarakat di Desa Tungel, kecamatan Rikit Gaib, Kabupaten Gayo Lues. Jenis penelitian ini adalah penelitian Lapangan (field research) yang dilaksanakan di Desa Tungel, Untuk mendapatkan data yang valid, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpul data yaitu wawancara, dokumentasi dan observasi setelah data tersebut terkumpul maka dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan bagi hasil hewan ternak di Desa Tungel Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues menggunakan sistem Nisbah bagi hasil keuntungan yang akan diberikan dalam bentuk anak kerbau bukan upah. Ketika hewan ternak itu sudah beranak minimal tiga ekor, maka si pemilik modal akan membagi satu ekor kerbau kepada si pengelola sebagai hitungan bagi hasil. Praktik pembagian keuntungan pada kerjasama Ngawali Koro tidak sesuai dengan konsep mudharabah dalam Islam, karena pembagian keuntungan terdapat unsur ketidakjelasan kepada pengelola kerbau tersebut.

KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG MEKANISME JUAL BELI PUPUK SUBSIDI DI KABUPATEN ACEH SINGKIL DALAM PERSPEKTIF TAS’IR AL-JABARI Nahara Eriyanti
Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 2 No. 2 (2021): Al-Mudharabah : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/al-mudharabah.v3i2.2008

Aceh Singkil memiliki sumber daya alam potensial yang kontribusinya di bidang pertanian dan perkebunan menempati urutan pertama terhadap perekonomian masyarakat. Sehingga pemerintah memberikan perhatian lebih di sektor pertanian dengan memberikan pupuk subsidi bagi petani dari kalangan menengah ke bawah. Namun ternyata kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah terkait penyaluran pupuk subsidi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Berbagai permasalahan seperti kelangkaan pupuk dan tingkatan harga yang berbeda menjadi hal yang lumrah terjadi. Kajian ini menjawab tujuan penelitian yaitu bagaimana ketersediaan pupuk subsidi dan sistem pengalokasiannya untuk petani di Aceh Singkil, tingkat harga yang ditetapkan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Aceh Singkil pada penjualan pupuk subsidi di kios-kios resmi pengecer, dan kebijakan pemerintah Aceh Singkil terkait mekanisme jual beli pupuk subsidi dalam perspektif tas’ir al-jabari. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan sosio-yuridis dan bersifat deskriptif analisis melalui pengumpulan data primer yang diperoleh di lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan pupuk subsidi di Kabupaten Aceh Singkil masih belum mencukupi 100% dari kebutuhan petani (hanya berkisar di antara 30% sampai dengan 40% saja) disebabkan oleh faktor, yaitu: jumlah alokasi yang terbatas, kurangnya kesadaran petani dalam pendaftaran e-RDKK, penjualan pupuk subsidi kepada pihak lain, dan ketidaksesuaian antara alokasi dengan jumlah RDKK. Tingkatan harga di kios pengecer masih beragam, karena ada pihak yang mengambil keuntungan sebanyak Rp.15.000,00 sampai Rp.20.000,00 dari ketetapan HET (Harga Eceran Tertinggi) pemerintah. Sistem pengalokasiannya juga masih kondisional.Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Aceh Singkil terkait mekanisme jual beli pupuk subsidi juga belum sesuai dengan konsep tas’ir al-jabari karena bertolak belakang dengan tujuan awalnya, yaitu menetapkan harga yang adil serta mengurangi tingkat kelangkaan demi kemaslahatan bersama.

MURABAHAH FINANCING MECHANISM IN SHARIA CONSUMER COOPERATIVE MITRA NIAGA SEJAHTERA LAMBARO ACEH BESAR, INDONESIA Mubarrak, Husni; Eriyanti, Nahara; Salsabilla, Tiara
Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 4 No. 1 (2023): Al-Mudharabah : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/al-mudharabah.v4i1.3047

One of the financial institutions that contribute effectively to channeling business capital financing is the Sharia Consumer Cooperative Mitra Niaga Sejahtera located in Lambaro Aceh Besar. This institution is supervised by the Sharia Supervisory Board which is tasked with overseeing the operations and practices of LKS in order to adhere to sharia principles. This research examines murabahah financing and looks at the extent of the supervision of the Sharia Supervisory Board at the Mitra Niaga Sejahtera Sharia Consumer Cooperative. So that it raises questions about the murabahah financing mechanism based on the DSN MUI Fatwa Review. In this study the authors used a type of qualitative research and produced data in the form of descriptive analysis. Data collection techniques using interview techniques in the field and documentation. The results of the research obtained that the initial mechanism to become a member / prospective member of murabahah financing is by submitting application for murabahah business capital financing with predetermined conditions, ensuring that murabahah financing is on target, checking the pillars such as contracts, parties to the transaction, objects, objectives and benefits of the financing.

TAXPAYER COMPLIANCE AFTER USING THE TAPPING BOX ACCORDING TO LOCAL REGULATION: A Study at Hotel 61 Banda Aceh Zuhra, Ulfia; Nahara Eriyanti
Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 6 No. 1 (2025): Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/al-mudharabah.v6i1.7700

Implementing the Tapping box as a transaction recording device on hotel tax is one of the efforts to modernise local tax administration to improve transparency and accuracy of tax reporting. This study aims to determine taxpayer compliance with Mayor Regulation No. 21 of 2020 on the hotel business in the city of Banda Aceh. The research method used is empirical juridical research, through a qualitative approach with data collection techniques through direct observation, interviews with managers of 61 hotels in the city of Banda Aceh and officers of the Banda Aceh City Financial Management Agency, and documentation related to the application of tapping boxes. The results showed that applying the Tapping box significantly increased hotel taxpayer compliance in reporting and paying taxes, because this tool minimizes turnover reporting fraud and facilitates local government supervision. In addition, tax compliance is also influenced by taxpayer awareness and the existence of administrative sanctions for those who refuse to install Tapping boxes. Thus, using Tapping boxes effectively increases hotel tax compliance and optimizes local tax revenue in Banda Aceh City.

Title

Found 8 Documents
Search
Journal : Al-Mudharabah

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search Journal : Al-Mudharabah

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search
Journal : Al-Mudharabah