Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

PENYEBAB RENDAHNYA CAKUPAN PERSALINAN DI FASILITAS KESEHATAN DI WILAYAH KERJA UPT PUSKESMAS BENTENG Syukaisih Syukaisih; Alhidayati Alhidayati; Elmia Kursani; Muhamad Ali
Menara Ilmu Vol 16, No 1 (2022): VOL. XVI NO.1 JANUARI 2022
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/mi.v16i1.3115

Abstract

Berdasarkan laporan Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2017 tentang persalinan di faskes, menyatakan bahwa dari  27 puskesmas yang ada, UPT Puskesmas Benteng merupakan yang paling rendah, hanya 4,7%.Jumlah ibu hamil yang bersalin di fasilitas kesehatan di wilayah kerja UPT Puskesmas Benteng tahun 2017 hanya 12 orang (4,8%) dari 257 ibu bersalin. Padahal target program berdasarkan renstra adalah 77%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengetahuan, tingkat pendidikan, sikap, jarak tempat tinggal, ketersediaan fasilitas kesehatan, dukungan suami/keluarga, dan pendapatan keluarga ibu bersalin di rumah berpengaruh terhadap rendahnya cakupan persalinan di fasilitas kesehatan.Penelitian ini bersifat kualitatif. Variabel penelitian ini adalah pengetahuan , tingkat pendidikan, sikap, jarak tempat tinggal, ketersediaan fasilitas kesehatan, dukungan suami/keluarga, dan pendapatan keluarga. Teknik pengambilan sampel secara purposive sampling. Informan penelitian adalah 8 orang ibu bersalin di rumah sebagai informan utama, 1 orang bidan sebagai  informan kunci,  dan 1 orang dokter umum sebagai informan pendukung. Pengumpulan data dilakukan di wilayah kerja UPT Puskesmas Benteng melalui wawancara mendalam  dan observasi.Hasil penelitian diperoleh bahwa pengetahuan ibu bersalin di rumah sudah baik, tingkat pendidikan tidak berpengaruh, sikap negatif, jarak tempat tinggal  jauh, ketersediaan fasilitas kesehatan pemberi layanan persalinan terbatas, dukungan suami/keluarga bukan ke fasilitas kesehatan dan pendapatan keluarga tidak berpengaruh terhadap pemilihan tempat bersalin.Disarankan kepada seluruh tenaga kesehatan yang ada di UPT Puskesmas Benteng lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai persalinan di faskes. menambah jumlah faskes yang menyediakan layanan persalinan, dan menyediakan transportasi untuk keperluan persalinan.Kata kunci : Rendahnya cakupan persalinan, UPT Puskesmas Benteng 
Responsivitas Pemerintah Daerah Terhadap Krisis Ekonomi (Studi Kasus Program Perluasan Lapangan Kerja dan Pendayagunaan Tenaga Pengangur oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaen Sleman, Propinsi DIY) Muhamad Ali
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 7, No 1 (2003): May
Publisher : Magister Ilmu Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkap.8423

Abstract

in process
Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Pekerja Dengan Perjanjian Pemborongan Muhamad Ali; Muh Nasir; Junaedi
KRAKATAU (Indonesian of Multidisciplinary Journals) Vol. 2 No. 1 (2024): Februari
Publisher : Desanta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Humans must work to fulfill their needs. To do this work, individuals enter into an employment relationship with an employer. The employment relationship can be established based on a contract. Whether it is a fixed-term employment contract or a temporary employment contract, there are also contracts made as part of an employment contract. Workers who work under contract agreements are also workers who need certainty of legal protection in order to realize the right to work that is decent for humanity. Changes to the provisions of contracts that have been completed by Law Number 13 of 2003 concerning Manpower after Law Number 6 of 2023 concerning State Regulations, and not Law Number 2 of 2022 concerning Manpower Law which became law, caused a lot of controversy. Using the normative juridical research method, the author will examine the extent to which this regulatory change creates legal certainty in protecting the rights of workers employed under an agreed contract. Based on research into the law, the author concludes that this latest law is likely to cause harm to employees whose status is a contractual agreement, hereinafter referred to as outsourcing. Therefore, according to the author, additional regulations are needed that contain detailed rules ranging from implementation requirements to sanctions against employers who violate the Regulation on the rights of workers through subcontracting or outsourcing contracts.
Commodification of Religious Sentiments and Threats to Diversity on Youtube Religious Content Yasirul Amri; Ridho, Ali; Muhammad Anshori; Syailendra Reza Irwansyah; Muhamad Ali; Faridhotun Nisa
DINIKA : Academic Journal of Islamic Studies Vol. 9 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22515/dinika.v9i2.8498

Abstract

YouTube has become a lucrative platform for content creators, fostering the rise of popular Muslim scholars with distinct specialties and audiences. This phenomenon has been exploited by creators who commodify religious lectures by framing them as debates, contributing to the growing polarization among Indonesian Muslims. This study employs a qualitative approach, utilizing the framing analysis model of Zhongdang Pan and Gerald M. Kosicki to examine how religious sentiments are constructed and commodified on YouTube. It further explores audience interpretations to assess the impact of such framing. The findings reveal that content creators manipulate frames through strategically designed thumbnails and titles as key syntactic elements, while the sequencing of video clips reinforces framing at the script, thematic, and rhetorical levels. Audience engagement, as reflected in comments, largely demonstrates support for the content creators and the religious figures portrayed as victors in these debates. The study concludes that the commodification of religious sentiments through framing significantly intensifies polarization within the Indonesian Muslim community, posing a considerable threat to social and religious diversity.
Analisis Pemahaman Mahasiswa terhadap Trading dalam Perspektif Islam Mazaya Faudya Nur Aufa; Mirna Kurniati; Muhamad Ali; Nabil Abdillah Meyza Winata; Raka Prasetya; Edi Suresman
Tabsyir: Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora
Publisher : STAI YPIQ BAUBAU, SULAWESI TENGGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59059/tabsyir.v6i2.2223

Abstract

This study aims to analyze the level of students' understanding of trading activities from an Islamic perspective. The research method used is quantitative descriptive with data collection techniques through distributing questionnaires to 107 students of the Faculty of Economics and Business at the Indonesian Education University. The results of the study indicate that the level of respondent achievement (TCR) is in the high category in terms of understanding the definition of trading (84.35%), the principles of transparency and fairness in transactions (88.32%), and the obligation of zakat on investment results (81.07%). However, in terms of risk management (52.57%) and decision making influenced by emotions (57.71%), students' understanding is still in the moderate category. These findings indicate an imbalance in understanding the main aspects of sharia trading activities. Therefore, this study emphasizes the importance of increasing sharia financial literacy through comprehensive educational programs and curricula in order to form investment behavior that is not only rational but also in accordance with ethical and just Islamic principles.
Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Tabungan Wadiah (Studi Kasus di Desa Bunder Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu) Annita Widiastuti; Rusydi; Muhamad Ali
JSEF: Journal of Sharia Economics and Finance Vol. 4 No. 2 (2025): Journal of Syariah Economics and Finance
Publisher : Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/jsef.v4i2.68

Abstract

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan, namun tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk-produk perbankan syariah, khususnya tabungan wadiah, masih terbilang rendah terutama di daerah pedesaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap produk tabungan wadiah di Desa Bunder, Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan responden yang terdiri dari masyarakat Desa Bunder yang memiliki berbagai latar belakang pendidikan dan sosial ekonomi. Analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif dan untuk pengambilan data menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap produk tabungan wadiah dipengaruhi oleh empat faktor. Pertama, faktor pendidikan berperan penting dalam membentuk pemahaman masyarakat, dimana tingkat pendidikan yang lebih tinggi, terutama dengan latar belakang ekonomi atau keuangan, memudahkan pemahaman konsep dasar perbankan syariah seperti prinsip wadiah dan larangan riba. Kedua, faktor pengetahuan yang diperoleh melalui berbagai saluran informasi seperti media sosial, brosur perbankan, dan komunikasi interpersonal sangat mempengaruhi tingkat pemahaman, meskipun masih terdapat kesenjangan antara pengetahuan dasar dan pemahaman mendalam. Ketiga, faktor lingkungan sosial seperti keluarga, teman, tokoh agama, dan komunitas berperan signifikan dalam membentuk persepsi dan keputusan masyarakat, dimana dukungan dari lingkungan yang menerapkan nilai-nilai keislaman mempermudah pemahaman konsep tabungan wadiah, yang terahir ada faktor dari bank. Penelitian ini merekomendasikan perlunya strategi sosialisasi yang lebih efektif dari pihak perbankan syariah dengan melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat, serta penggunaan media komunikasi yang lebih dekat dengan masyarakat desa. Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan penelitian dengan melibatkan beberapa desa atau kecamatan lain untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif.
Pemahaman Mahasiswa Terhadap Teori-Teori Dasar Transaksi Perbankan Syariah: Studi Kasus Mahasiswa Perbankan Syariah Universitas Wiralodra Indramayu Laelatur Rizan; Muhamad Ali; Ibnudin
JSEF: Journal of Sharia Economics and Finance Vol. 4 No. 2 (2025): Journal of Syariah Economics and Finance
Publisher : Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/jsef.v4i2.74

Abstract

Dalam sistem perbankan syariah, transparansi, keadilan, dan keamanan menjadi pilar utama dalam setiap transaksi keuangan. Prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan kejujuran dan keterbukaan harus diimbangi dengan mekanisme keamanan yang kokoh agar data dan hak-hak para pihak tetap terlindungi. Oleh karena itu, pemahaman mahasiswa sebagai generasi penerus sangat penting dalam meningkatkan literasi keuangan syariah serta mendukung pertumbuhan industri perbankan syariah di masa depan. Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman mahasiswa terhadap prinsip-prinsip dasar terutama pada Teori- teori transaksi perbankan syariah masih tergolong rendah. Berdasarkan realitas tersebut, peneliti berusaha menggali lebih dalam pemahaman mahasiswa mengenai teori- teori dasar transaksi perbankan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Universitas Wiralodra terhadap teori-teori dasar transaksi Perbankan Syariah, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pemahaman tersebut. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus, data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur, observasi langsung, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan mahasiswa dalam memahami Teori-teori dasar transaksi Perbankan Syariah masih perlu ditingkatkan, khususnya pada aspek analitis dan aplikatif. Faktor-faktor yang memengaruhi di antaranya adalah keterbatasan fasilitas pembelajaran, metode pengajaran yang kurang efektif, rendahnya literasi tentang akad-akad operasional, serta kurang optimalnya pemanfaatan seminar dan pelatihan.
Studi Tentang Fatwa DSN MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008 pada Praktik Akad Musyarakah Mutanaqishah dalam Pembiayaan Properti (Studi Kasus di PT. BPRS HIK Parahyangan Indramayu) Nurcahyani; Muhamad Ali; Abd. Muin
JSEF: Journal of Sharia Economics and Finance Vol. 4 No. 2 (2025): Journal of Syariah Economics and Finance
Publisher : Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/jsef.v4i2.75

Abstract

Penerapan prinsip syariah dalam pembiayaan properti menjadi aspek penting dalam operasional perbankan syariah. Salah satu bentuk akad yang digunakan adalah Musyarakah Mutanaqishah, yaitu kerja sama kepemilikan aset yang berpindah secara bertahap dari bank kepada nasabah. Untuk menjamin kesesuaian akad ini dengan prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menerbitkan Fatwa No. 73/DSN-MUI/XI/2008. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan kendala dan perbedaan interpretasi yang dapat memengaruhi pelaksanaannya. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dirumuskan dalam dua fokus utama: (1) Bagaimana praktik akad Musyarakah Mutanaqishah dalam pembiayaan properti di PT. BPRS HIK Parahyangan Indramayu? dan (2) Bagaimana tingkat kesesuaian praktik tersebut dengan Fatwa DSN-MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008? Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam implementasi akad Musyarakah Mutanaqishah di lapangan serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan ketentuan fatwa. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di lokasi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. BPRS HIK Parahyangan Indramayu telah menerapkan akad Musyarakah Mutanaqishah sesuai prinsip syariah, mulai dari tahap kemitraan modal, skema pembagian hasil, hingga proses pengalihan kepemilikan secara bertahap. Pelaksanaan akad telah mengacu pada Fatwa DSN-MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008, meskipun masih terdapat kendala yaitu tantangan dalam edukasi nasabah. Secara keseluruhan, praktik akad ini mampu mendukung terciptanya sistem pembiayaan properti yang adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.