Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

HABITUASI NILAI-NILAI KARAKTER SEBAGAI PERILAKU ANTI KORUPSI PADA MASYARAKAT KAJANG Bagdawansyah Alqadri; Edy Kurniawansyah; Ahmad Fauzan
Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman Vol. 8 No. 1 (2021): JURNAL PENDIDIKAN SOSIAL KEBERAGAMAN
Publisher : Jurusan P. IPS, FKIP, Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (489.615 KB) | DOI: 10.29303/juridiksiam.v8i1.178

Abstract

AbstractThis research aims (i) to know the character values of Kajang community in Anti-Corruption behavior; (ii) to know the correlation between character values of Kajang community with corruption statute; (iii) to know how the Kajang community character value to establish Anti-Corruption behavior in the society. This research is qualitative description aims to describe or explain about the character values of habituation by the local wisdom in Kajang community to establish Anti-Corruption behavior. This research implemented in Kajang Community on Kajang sub district, Bulukumba district. This area chosen in the writer research because almost the Kajang community lives in the some village around this sub district. Selection of village a research location was did with consideration that some of village which is chosen hopeful can represent the Kajang community inside (the society whose doesn’t touch with the outside world relatively) and Kajang community from the outside ( have touched with outside world relatively). The result of this research showed that (i) character values of Kajang community’s tradition related to Anti-Corruption behavior can to described that Pasang is a social order of Kajang community as a guidance to operate our life in the world that related to principle of life,Kamasea-asea. (ii) Put into effect Anti-Corruption statute by the government also applied by Ammatoa community. Although, there is different because the regulation that used by Ammatoa community was not be written. But, Pasang is very  obedient for Kajang community. (iii) Internalization process of social fact that happened through Kamasea-asea principle as a hard value of Kajang community with Anti-Corruption behavior as law fact that happened through family circle and society circle stripe. The other hand, district punishment is needed. So that, the society has not a brave to makes infraction. It can establish Anti-Corruption behavior in society generally.AbstrakPenelitian ini bertujuan (i) Untuk mengetahui nilai-nilai karakter mana saja yang ada pada komunitas masyarakat Kajang yang berkaitan dengan perilaku anti korupsi; (ii) Untuk mengetahui kesesuaian antara nilai-nilai karakter komunitas masyarakat Kajang dengan Undang-Undang Anti Korupsi; (iii) Untuk mengetahui bagaimana nilai-nilai karakter komunitas Kajang membentuk (mengkonstruksi) perilaku anti korupsi warga masyarakat. Penelitian ini termasuk dalam kategori deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan secara mendalam habituasi nilai-nilai karakter yang berupa kearifan lokal (local wisdom) pada masyarakat kajang, dalam hal membentuk perilaku anti korupsi. Penelitian ini dilakukan pada masyarakat Kajang, tepatnya  Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. Daerah ini dipilih sebagai basis penelitian mengingat sebagian besar komunitas Kajang mendiami beberapa desa yang tersebar di kecamatan ini. Pemilihan desa sebagai lokasi penelitian dilakukan dengan pertimbangan bahwa beberapa desa yang dipilih diharapkan dapat mewakili komunitas Kajang dalam (masyarakat yang relatif belum bersentuhan dengan dunia luar), dan komunitas Kajang luar (relatif telah bersentuhan dengan dunia luar). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (i) Nilai karakter masyarakat adat Kajang berkaitan dengan Perilaku Anti Korupsi dapat dideskripsikan bahwa Pasang merupakan suatu tatanan yang majemuk diwariskan oleh leluhur dari masyarakat adat Kajang untuk dijadikan sebagai tuntunan dalam menjalankan kehidupan di dunia yang tidak terlepas dari prinsip hidup kamase-asea; (ii) Pemberlakuan Undang-Undang Anti Korupsi oleh pemerintah juga diterapkan oleh komunitas adat Ammatoa. Meskipun, ada perbedaan karena aturan-aturan yang diberlakukan oleh komunitas adat Ammatoa tidak tertulis, melainkan berupa Pasang yang sangat dipatuhi oleh masyarakat adat Kajang; (iii) Proses internalisasi  fakta sosial yang terjadi melalui prinsip kamase-asea sebagai nilai yang di pegang teguh oleh masyarakat adat Kajang dengan Perilaku Anti Korupsi sebagai fakta hukum yang terjadi melalui jalur Lingkungan Keluarga serta Lingkungan Masyarakat. Selain itu, sanksi yang tegas dan berat diperlukan sehingga masyarakat tidak berani untuk melakukan pelanggaran. Hal inilah yang dapat membentuk suatu sikap Perilaku Anti Korupsi dalam masyarakat secara umum.
PEMBELAJARAN PPKN KELAS INKLUSI DI SMKN 5 MATARAM Bagdawansyah Alqadri; Hariyanto Hariyanto; I Nengah Agus Tripayana; Mursini Jahiban
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 17, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v17i1.32021

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui: (1) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran PPKn Kelas Inklusi SMKN 5 Mataram, (2) Pelaksanaan Pembelajaran PPKn Kelas Inklusi SMKN 5 Mataram,, (3) Evaluasi Pembelajaran PPKn Kelas Inklusi SMKN 5 Mataram, dan (4) Kesulitan yang dihadapi guru PPKn Kelas Inklusi SMKN 5 Mataram dan Solusinya. Metode penelitian ini termasuk menggunakan pendekatan  kualitatif dengan Subyek Penelitian Guru PPKn kelas X dan XI. Sedangkan informan penelitian terdiri atas Kepala Sekolah, Wakase Bidang Kurikulum, dan perwakilan  siswa kelas X, XI. Teknik pengmumpulan data menggunakan observasi, interview, dokumen, dan focus group discussion. Selanjutnya data dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, kesimpulan setelah data divalidasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran PPKn Kelas Iklusi SMKN 5 menggunakan  pendekatan scientific, model pembelajaran koperatif, problem based  learning, (2) Pelaksanaan pembelajaran  PPKn Kelas Inklusi SMKN 5 Mataram Kelas X :  dilaksanakan dengan tahap diawali  pertanyaan pemantik,  penjelasan guru, diskusi kelompok, browsing literasi, identifikasi masalah, analisis masalah, pengumpulan data, analisi data, kesimpulan  yang hasilnya dipresentasikan dalam kelas. Sedangkan guru kelas XI melaksanakannya diawali dengan literasi mengamati video, diskusi kelompok, analisis masalah, pengumulan data, menalar, kesimpulan, dan  presentasi kelas, (3) Evaluasi pembelajaran  menggunakan test tulis atau lisan 50 %, observasi skala sikap 30 %, dan keterampilan produk 20 %. (4) Kesulitan guru PPKn Kelas Inklusi SMKN 5 Mataram  dan solusinya : Beberapa siswa malas solusinya himbauan persuasive untuk mengelola waktu, kesiapan belajaran siswa rendah  solusinya diberikan motivasi, monopoli pembicaraan oleh siswa pandai solusinya member kesempatan siswa lainnya, kesulitan menjawab pertanyaan HOTS solusinya dengan member arahan kata kunci, Siswa berkebutuhan khusus minder dan  menggangu temannya solusinya mengingatkaan agar saling menghargai dan melindungi dan meningkatkan rasa percaya diri, siswa berkebutuhan khusus menaglami kesulitan pewnjelasan lisan guru solusinya “speach to text”, budaya membaca rendah solusinya meningkatkan minat baca. Kesimpulan bahwa rencana pelaksanaan pembelajaran PPKn kelas inklusi telah menerapkan pembelajaran inovatif melalui pendekatan scientific, model pembelajaran koperatif, dan problem based learning. Pelaksanaan pembelajaran  menerapkan 5 M  (  Mengkaji masalah , Mengumpulkan data, Menalar melalui pembuktian, Menarik kesimpulan, dan Menyajikan  hasil diskusi di depan kelas ) dan juga meneraapkan L4C dan pertanyaan HOTS  sesuai tuntutan  revolusi industi 4.0 dan abad 21
Penerapan Kebijakan Sistem Zonasi serta Dampaknya terhadap Kesetaraan Hak Memperoleh Pendidikan Ira Madiana; Bagdawansyah Alqadri; Lalu Sumardi; Mohamad Mustari
Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan Vol. 7 No. 2c (2022): Juni
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jipp.v7i2c.633

Abstract

Penerapan kebijakan sistem zonasi menimbulkan permasalahan pada masyarakat. Pada umumnya masyarakat menginginkan sekolah berkualitas bagi anak-anaknya. Tujuan penelitian ini untuk mengungkapkan asas pemerataan pendidikan dan dapat memberikan hak untuk semua kalangan. Kebijakan sistem zonasi ini jangka waktu yang panjang maka tidak ada lagi yang namanya sekolah favorit dan non favotit, karena bagi masyarakat Faktor utama dalam memilih sekolah ialah tingkat kefavoritan. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penererapan sistem zonasi di SMA Negeri 1 P, SMA Negeri 2 P, SMA Negeri 1 K. Sistem Zonasi masih mengikuti aturan permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah, afirmasi, prestasi, dan perpindahan domisili orang tua, namun jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sama, maka seleksi pemenuhan kuota atau daya tampung terakhir menggunakan jalur afirmasi. Seharusnya kriteria kedua yang lebih relevan setelah jarak adalah prestasi siswa. Kriteria prestasi ini akan lebih bagus karena lebih menguntungkan sekolah. Dengan adanya sistem zonasi siswa lebih besar kemungkinannya untuk masuk SMA Negeri, kemudian dampak negatif dari sistem zonasi pembelajaran dikelas kurang efektif dan dampak postifnya yaitu zonasi tidak lagi memandang setatus sosial.
Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Minat Melanjutkan Studi Anak Pada Masyarakat Nelayan di Desa Seruni Mumbul Kabupaten Lombok Timur Asmiati Asmiati; Lalu Sumardi; M. Ismail; Bagdawansyah Alqadri
Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan Vol. 7 No. 2c (2022): Juni
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jipp.v7i2c.645

Abstract

Pendidikan merupakan hak fundamental setiap orang yang wajib dipenuhi sebagaimana amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke-empat bahwa tujuan Negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga dapat memberikan akses pendidikan yang sama bagi setiap warga negara agar terbentuknya sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi ilmu pengetahuan dan keterampilan. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja faktor penyebab rendahnya minat melanjutkan studi anak pada masyarakat nelayan di Desa Seruni Mumbul dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk mengatasi rendahnya minat melanjutkan studi anak pada masyarakat nelayan di Desa Seruni Mumbul. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara tidak struktur dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab rendahnya minat melanjutkan studi anak pada masyarakat nelayan di Desa Seruni mumbul yaitu: (1) Faktor internal yang meliputi: a. rendahnya motivasi dan minat anak untuk bersekolah, b. ketidakmampuan anak mengikuti pelajaran; (2) Faktor eksternal yang meliputi: a. Kondisi sosial ekonomi: tingkat pendidikan orangtua, pekerjaan dan pendapatan orangtua, dan keterlibatan anak dalam pekerjaan; b. Lingkungan sekolah; c. Kondisi sosial budaya: lingkungan tempat tinggal, pernikahan muda. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Desa Seruni Mumbul untuk mengatasi rendahnya minat melanjutkan studi anak pada masyarakat nelayan berupa upaya pencegahan anak putus sekolah dan upaya pengelolaan anak yang sudah putus sekolah, meski demikian belum memberikan hasil yang maksimal.
Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bagi Pemilih Pemula Pada Pilkada Di Kabupaten Sumbawa Edy Kurniawansyah; Bagdawansyah Alqadri
Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA Vol 4 No 2 (2021)
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (398.341 KB) | DOI: 10.29303/jpmpi.v4i2.848

Abstract

Sebagai Negara yang menganut sistem demokrasi, Pemilu menjadi suatu keniscayaan. Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 22E menjadi dasar penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Pelaksanaan pengawasan pemilu yang demokratis, tentu tidak hanya dilaksanakan secara mutlak oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pusat dan Badan Pengawas Pemilu Daerah. Pemilu demokratis membutuhkan peran partisipasi masyarakat pada semua proses tahapan penyelenggaraan pemilu, termasuk peran partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan pemilu itu sendiri. Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilakukan dengan tujuan agar para pemilih pemula mengerti dan memahami pentingnya pengawas partisipatif pada pilkada di kabupaten Sumbawa. Solusi dari terjadinya pelanggaran pemilu adalah dengan adanya pengawas partisipatif, maka akan dapat membantu dan meringankan tugas lembaga pengawas dalam mengawal peserta demokrasi yang berlangsung, hal ini dilakukan demi terwujudnya pemilu yang jujur, adil, bersih dan berintegritas. Kemudian Lembaga pengawas pemilu harus memberikan pelatihan dan bimbingan yang intensif kepada pengawas partisipatif agar mereka mengetahui dan memahami betul akan tugas dan tanggung jawab dalam mengawal pesta demokrasi. Target luaran setelah kegiatan pengabdian ini selesai adalah terpolanya pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya pengawasan partisipatif pada pilkada di kabupaten Sumbawa. Metode pelaksanaan kegiatan adalah sosialisasi atau penyuluhan dan FGD. Metode sosialisasi atau penyuluhan digunakan untuk memberikan informasi tentang pentingnya pengawasan partisipatif pada pilkada di kabupaten Sumbawa. Sedangkan Focus Group Discussion digunakan dalam rangka mencari solusi atas pelanggaran pada setiap pilkada di kabupaten Sumbawa. Hasil&Pembahasan bahwa kegiatan ini berjalan dengan lancer mulai dari tahapan perencanaan sampai pada tahapan pelaksanaan, pada tahap perencanaan dilakukan mulai dengan tahapan koordinasi dengan ketua Bawaslu Sumbawa, rekrutmen anggota sapai pada tahapan analisis kebutuhan. Kemudian pada tahapan pelaksanaan mulai dari kegiatan sosialisasi dengan penyampaian materi tentang pentingnya pengawasan partisipatif sampai pada tahapan diskusi untuk mencari solusi atas pokok persoalan sesaui dengan permasalahan yang disampaiakan. Kesimpulan dengan adanya pengawas partisipatif pada pilkada di kabupaten Sumbawa akan memberikan kesadaran bagi para pelaku politik, penyelenggara pemilu dan stakeholder untuk menjaga diri, menjaga marwah partainya sehingga akan tetap berada pada relnya sesuai dengan porsinya masing-masing, sehingga dengan demikian melahirkan suatu pemilu kada yang jujur, adil dan berintegritas baik dari segi proses maupun hasilnya. 
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DARING DI PRODI PPKn FKIP UNIVERSITAS MATARAM Fahrurrizal Umam; Bagdawansyah Alqadri; Muhammad Ismail
Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman Vol. 9 No. 1 (2022): Jurnal Pendidikan Sosial dan Keberagaman
Publisher : Jurusan P. IPS, FKIP, Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/juridiksiam.v9i1.288

Abstract

This study aimed to (1) determine the implementation of online learning at the PPKn Study Program, FKIP, University of Mataram, (2) to find out the supporting and inhibiting factors for the implementation of online learning at the PPKn Study Program, FKIP, University of Mataram, (3) to determine the efforts to overcome the factors that hinder the implementation of online learning at the PPKn Study Program, FKIP, University of Mataram. This research was conducted in the PPKn Study Program, FKIP, University Mataram. The method used in this study is a qualitative approach to determine the symptoms or phenomena related to the implementation of online learning in the PPKn Study Program, FKIP, University of Mataram.  Data collection techniques used are interviews, observation, and documentation. The data analysis technique was carried out with the data reduction stage, the data display stage, and the conclusion drawing stage. The results showed that the implementation of online learning at the PPKn Study Program, FKIP, University of Mataram running well and smoothly. Students and lecturers have electronic tools to support online learning, namely cellphones and laptops that can be connected to the internet network.  Online learning uses a variety of learning methods, such as the lecture method, question and answer, and discussions or group percentages. Then students and lecturers use various kinds of learning media platforms used for lecture activities, namely Google Meet, SPADA.  Zoom Meeting, and Google Class Room.
LESSON STUDY PENERAPAN MODEL PEMBELAJAJARAN KOOPERATIF PADA MATA PELAJARAN PPKn DI MAN 2 MODEL MATARAM Yuliatin Yuliatin; Muh Zubair; Bagdawansyah Alqadri
Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman Vol. 9 No. 1 (2022): Jurnal Pendidikan Sosial dan Keberagaman
Publisher : Jurusan P. IPS, FKIP, Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/juridiksiam.v9i1.301

Abstract

The purpose of this study was to improve the quality of Civics learning through the implementation of Lesson Study implementation of cooperative learning model in MAN 2 Mataram Model. This study uses a descriptive qualitative approach, because the main concern of this study is to analyze the implementation of Lesson Study. The outputs of this research are scientific articles and PPKn learning tools in the form of lesson plans and learning media. Collecting data in this study using interview, observation, and documentation techniques. Furthermore, the data obtained were analyzed qualitatively with the steps of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results showed that the Lesson Study of the application of the cooperative learning model in Civics subjects at MAN 2 Mataram Model had been carried out for 3 cycles. Each cycle consists of three activities, namely: (1) planning, (2) implementation, and (3) reflection. In cycle 1, the planning carried out was the reconstruction of the lesson plans for class XI in the first semester, the main material: basic concepts of obligations and human rights by integrating cooperative learning models of a combination of Talking Stick and Snowball Throwing types, as well as developing PowerPoint media. At the time of implementation, the model teacher was the PPKn teacher at the school. Meanwhile, the research team acted as observers. The results of cycle 1 reflections show that there are positive things that must be maintained, among others, PowerPoint media that is attractive and easy to understand and a pleasant classroom atmosphere. However, there are also other things that must be improved, namely the existence of learning activities that are not carried out according to the lesson plan. In class 2, the planning carried out was the reconstruction of the lesson plans for class XI semester I, the main material: the substance of obligations and human rights in Pancasila by applying the Jigsaw type cooperative learning model, as well as the development of PowerPoint media. At the time of implementation, the model teacher was the lead researcher. Meanwhile, members of the research team and PPKn teachers acted as observers. The results of cycle 2 reflection show that the implementation of learning is in accordance with the lesson plan. In class 3, the planning carried out is the reconstruction of the lesson plans for class XI semester I, the main material: Cases of human rights violations in Indonesia by applying a cooperative learning model of a combination of Make Match and Snowball Throwing types, as well as developing PowerPoint, video, and paired cards media. At the implementation stage, the model teacher is the PPKn teacher at the school. Meanwhile, the research team acted as observers. The results of the reflection of cycle 3 show that the implementation of learning is also in accordance with the lesson plan.
Pelaksanaan Program Sekolah Ramah Anak di SMPN 1 Gunungsari Dhea Anisya Pasha; Bagdawansyah Alqadri; Dahlan Dahlan; Mohammad Mustari
MANAZHIM Vol 4 No 2 (2022): AGUSTUS
Publisher : Manajemen Pendidikan Islam STIT Palapa Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36088/manazhim.v4i2.1787

Abstract

This research aims to describe the implementation of the Child Friendly School Program (SRA), the supporting and inhibiting factors for the implementation of the SRA Program, as well as the benefits of implementing the SRA Program at SMPN 1 Gunungsari. The SRA program is a program that is expected to ensure the fulfillment of children's rights, such as getting protection to protect children from cases of violence that can occur in schools. This research used qualitative research with a phenomenological approach. Data collection techniques using observation techniques, interviews, and documentation. Based on the results of the study, it shows that the implementation of the SRA Program includes (1) SRA policies, (2) trained educators and education personnel of KHA and SRA, (3) implementation of child-friendly learning processes, (4) child-friendly facilities and infrastructure, (5) participation children, (6) the participation of parents, alumni, community organizations, and the business world, has not running optimally. This is because there are inhibiting factors in the form of the absence of a special SRA curriculum, funds that are still minimal, the absence of a special SRA team, and the participation of parents of students is still lacking. However, there are efforts in the form of supporting factors including the existence of human resources, infrastructure resources, and financial resources that can be optimized. In addition, there are benefits from implementing the SRA Program for schools, teachers, students, and the community.
Peran Organisasi Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Peningkatan Soft Skill Muhammad Thoyyib Fuady; Hariyanto Hariyanto; Ahmad Fauzan; Bagdawansyah Alqadri
MANAZHIM Vol 4 No 2 (2022): AGUSTUS
Publisher : Manajemen Pendidikan Islam STIT Palapa Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36088/manazhim.v4i2.1803

Abstract

The purpose of this study was to find out 1) the role of the HMPS PPKn FKIP UNRAM organization, 2) Soft Skill improvement of students of the PPKn FKIP UNRAM study program, 3) The role of the HMPS PPKn FKIP UNRAM organization in improving soft skills. This study uses a qualitative approach to the type of survey. The subjects in this study were the chairperson and secretary of the HMPS PPKn FKIP UNRAM 2021. Meanwhile, the informants in this study were the division coordinators related to soft skill development. The informants of this study were determined by purposive sampling technique, namely by using certain considerations so that the data from the informants were not arbitrary. Data was collected by using interview, observation and documentation techniques. Data analysis was carried out using the Miles and Huberman model which consisted of three steps, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study show that (1) the Organization of HMPS PPKn FKIP UNRAM has an important role to students of the PPKn FKIP UNRAM study program seen from the potential development work program carried out at any time according to the division, (2) Improvement of soft skills in the HMPS PPKn FKIP Unram organization, ( 3) The organization of HMPS PPKn FKIP UNRAM has an important role for students in improving soft skills in the Civics study program, it can be seen from the habituation process carried out by work program activities continuously and repeatedly.
Implementasi Program Pembinaan Kepribadian Untuk Anak Didik Pemasyarakatan Muh. Shofiyuddin; Yuliatin Yuliatin; Bagdawansyah Alqadri; Rispawati Rispawati
MANAZHIM Vol 4 No 2 (2022): AGUSTUS
Publisher : Manajemen Pendidikan Islam STIT Palapa Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36088/manazhim.v4i2.1878

Abstract

This study aims to describe the implementation of personality development programs for children correctional education and the factors that influence the implementation of the coaching program personality for correctional students in LPKA class II Central Lombok.The research approach used in this research is a qualitative approach with a descriptive method. Research subjects and informants This was determined by purposive sampling technique. The data that has been collected is analyzed systematically descriptive method through data reduction steps, data presentation and conclusion drawing. The results in this study are the implementation of personality development programs for correctional students in LPKA Class II Central Lombok includes: implementation of fostering devotion to God The Almighty, awareness of the nation and state, intellectual, attitude and behavior, health physical and spiritual, legal awareness and healthy reintegration with society. Factor internal implementation of personality development includes coaching facilities, human resources people, the quality of the personality development program, the cooperative attitude of the students correctional facilities and adequate budget. External factors of the implementation of the coaching program personality, namely the cooperation with related agencies.