Claim Missing Document
Check
Articles

SOSIALISASI DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESADARAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BAGI PERANGKAT KELURAHAN Mindarti, Lely Indah; Saleh, Choirul; Galih, Aulia Puspaning
JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) Vol 5, No 4 (2021): Agustus
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (31.837 KB) | DOI: 10.31764/jmm.v5i4.4778

Abstract

Abstrak: Diberlakukannya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik membuat penyelenggara badan publik mempunyai kewajiban untuk menunjuk Pejabat Pengelola Infomasi dan Dokumentasi (PPID). Kondisi tersebut pada akhirnya menuntut pemerintah termasuk aparat pemerintahan kelurahan untuk mampu menjawab tantangan perubahan tersebut. Permasalahan yang muncul adalah kurangnya pemahaman bahwa kewajiban Badan Publik adalah menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan dengan cara sederhana serta kurangnya kesadaran akan keterbukaan informasi public di Kota Malang, khususnya pada perangkat/pegawai Kelurahan Merjosari. Kegiatan pengabdian masyarakat di Kantor Kelurahan Merjosari dilakukan oleh Tim Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya melalui kegiatan berbagi pengalaman melalui agenda kegiatan sosialisasi dan pelatihan. Hasil dari kegiatan ini diketahui dari dialog dan tanya jawab secara langsung yang dilakukan setelah materi sosialisasi diberikan dan para peserta dapat menjawab pertanyaan yang diberikan tim pengabdian kepada masyarakat dengan baik dan benar. Selain itu, website yang dimiliki oleh Kelurahan Merjosari menjadi lebih update dan transparan dalam memberikan informasi yang seharusnya diketahui oleh masyarakat luas sesuai Undang-Undang yang berlaku. Implementasi nilai – nilai keterbukaan informasi sudah dijalankan oleh Kelurahan Merjosari salah satunya melalui website resmi kelurahan, namun perlu adanya peningkatan kualitas pelayanan terkait keterbukaan informasi publik.Abstract:  The enactment of Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure makes public agency administrators have the obligation to appoint Information and Documentation Management Officers (PPID). This condition ultimately requires the government, including village government officials, to be able to respond to the challenges of these changes. The problems that arise are the lack of understanding that the obligation of the Public Agency is to provide and serve requests for information quickly, on time, at low cost/proportionately, and in a simple way and the lack of awareness of public information disclosure in Malang City, especially in Merjosari Sub-district. Community service activities at the Merjosari Sub-district Office are carried out by the Community Service Team, Faculty of Administrative Sciences, Universitas Brawijaya through experience sharing activities through the agenda of socialization and training activities. The results of this activity are known from the dialogue and direct question and answer conducted after the socialization material is given and the participants can answer the questions given by the community service team properly and correctly. In addition, the website owned by the Merjosari Sub-district has become more updated and transparent in providing information that should be known by the wider community according to the applicable law. The implementation of information disclosure values has been carried out by Merjosari Sub-district, one of which is through the official village website, but it is necessary to improve the quality of services related to public information disclosure.
Academic Career Development in Indonesia and the United Kingdom: A Systematic Literature Review Kurniawati, Maya; Saleh, Choirul; Muluk, M.R. Khairul
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol 10, No 3 (2021)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (452.657 KB) | DOI: 10.23887/jpi-undiksha.v10i3.32159

Abstract

Lecturers are an essential element of a higher education institution. The lecturer has two functions in Indonesia, namely an educator and a researcher who has the job in developing and deploying science, technology, and art to the community through the Three Pillars of Higher Education activities: education, research, and community services. This study aims to investigate and answer the three research questions, which involve how the academic career development system for lecturers, how the academic career development patterns for lecturers, and the factors which affect the academic career in Indonesia and the United Kingdom (UK). We chose the UK since it is one of the countries with the most robust higher education system globally. This research was required to capture the gap in academic career development for lecturers in Indonesia and the UK. There are 23 journal articles and other literature included and found using systematic literature review and PRISMA protocol. These journal articles and other literature analyzed by meta-synthesis and could describe the comparative perspectives between an academic career in Indonesia and the UK. These review results can be an excellent comparison for improving higher education systems, specifically in the academic career development for Indonesian lecturers. A significant improvement will encourage universities in Indonesia to embrace the vision as a world-class university.
Domestic stakeholders’ aspirations for mou renewal on women migrant workers in Malaysia Mindarti, Lely Indah; Saleh, Choirul; Maskur, Ali
Jurnal Studi Komunikasi Vol. 5 No. 2 (2021)
Publisher : Faculty of Communications Science, Dr. Soetomo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/jsk.v5i2.3200

Abstract

The research was focused on investigating the collaborative process between stakeholders and the differences in the two countries’ interests. This qualitative research was a case study with content analysis and descriptive techniques. The data collection techniques used were in-depth interviews with relevant stakeholders and document collection. The study results indicate that all stages have been carried out in the collaboration process, starting from face-to-face, building trust, negotiation and discussion, and commitment. However, the differences in the two countries’ interests are also clearly visible, such as the Government of Indonesia prioritising the placement and protection of migrant workers and prioritising the protection of users (employers) and International Domestic Migrant Workers (employees or Indonesian Domestic Migrant Workers) in Malaysia.
Implementasi Program Dana Bantuan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) Dalam Rangka Pengembangan Wirausaha Garam Rakyat (Studi Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumenep) Bagus Ananda Kurniawan; Agus Suryono; Choirul Saleh
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 17 No. 3 (2014)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (581.5 KB)

Abstract

Penelitian dengan metode kualitatif ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis sebuah kebijakan yang tujuannya untuk memberdayakan usaha garam rakyat di Kabupaten Sumenep yang dipotret melalui kajian Implementasi Program Dana Bantuan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) dengan penekanan pada model implementasi Kebijakan Grindle yang terdiri dari isi (contents of Policy) dan (contexts of policy) pelaksanaan kebijakan. Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) yang bersumber dari APBN merupakan program pemberdayaan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan bagi petambak garam, serta peningkatan produksi dan kualitas produk garam. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Isi Kebijakan (Content Of Policy) meliputi Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) ini telah ditetapkan  melalui peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 41 tahun 2011 tentang pedoman pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan. pelaksanaan kebijakan (Context of Policy) meliputi tim pendamping PUGAR Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumenep melakukan identifikasi keberadaan kelompok dan lokasi lahan kepada kelompok PUGAR yang telah mengajukan proposal permohonan bantuan PUGAR dan lokakarya maupun sosialisasi setiap tahunnya. Kesimpulan penelitian ini meliputi pemberian informasi tentang pelaksanaan program PUGAR hingga proses pencairan bantuan PUGAR kurang jelas diterima oleh kelompok usaha petani garam (KUGAR). Kelompok usaha petani garam rakyat (KUGAR) Penerima PUGAR setiap tahunnya berharap dana PUGAR dicairkan sebelum masa Produksi Garam, dana bantuan PUGAR ini ditransfer ke rekening bank milik kelompok usaha petani garam (KUGAR) dan penggunaan dana PUGAR ini harus disesuaikan dengan Rencana Usaha Bersama (RUB) yang terdapat dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) proposal pengajuan dana PUGAR setiap kelompok petani garam rakyat (KUGAR). Kata Kunci: Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR), teori implementasi kebijakan publik grindle
Perencanaan Pembangunan Distribusi dan Akses Pangan Masyarakat (Studi pada Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Banyuwangi) Hari Widodo; Ratih Nur Pratiwi; Choirul Saleh
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 16 No. 4 (2013)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (685.422 KB)

Abstract

Penelitian dengan metode  kualitatif ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis  realitas pembangunan masyarakat desa di Kabupaten Timor Tengah Utara yang dipotret melalui kajian Implementasi Program Pembangunan Desa Mandiri “Anggur Merah” dengan penekanan pada model implementasi Direct and Indirect Impact on Implementation dimana terdapat empat aspek yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan yakni Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Program “Anggur Merah” merupakan inovasi kebijakan sebagai upaya untuk pengentasan kemiskinan melalui pengembangan usaha ekonomi produktif dengan pendekatan pemberdayaan berdasarkan potensi yang ada pada masyarakat desa. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Koordinasi diantara pelaku program dari tingkat propinsi sampai tingkat desa belum terlaksana secara maksimal; Masyarakat penerima program belum memahami secara baik manfaat dan kegunaan program sehingga terkesan mereka kurang partisipatif; Belum meratanya alokasi bantuan dana sehingga menimbulkan kecemburuan dari masyarakat desa; Pendampingan yang belum maksimal sehingga penggunaan dana belum direncanakan secara baik dengan berpatok pada kebutuhan dasar masyarakat desa; Kesiapan tenaga pendamping “Anggur Merah” yang tersebar di desa sasaran dalam hal sumberdaya manusianya dan konsolidasi yang tercipta di desa belum memadai; Akses untuk memperoleh informasi program bagi masyarakat belum optimal; Pepengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program “Anggur Merah” belum dilakukan secara maksimal. Kenyataan ini menunjukkan bahwa Program Pembangunan Desa Mandiri “Anggur Merah” di Kabupaten Timor Tengah Utara belum terimplementasikan secara optimal. Untuk itu, perlu untuk meningkatkan komunikasi secara intensif agar informasi program dapat tersalur dengan baik, penting untuk dilakukan penguatan kapasitas bagi para pendamping dan pemerintah desa sebagai bentuk peningkatan pengetahuan dan keahlian dalam pelaksanaan program, meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan program dan yang terpenting juga perlu dilakukan penyadaran kritis kepada masyarakat melalui sosialisasi program secara berkala sehingga masyarakat semakin menyadari bahwa program “Anggur Merah” hadir untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan mereka.>Perkembangan kegiatan pembangunan daerah di era otonomi daerah menunjukkan variasi yang dinamis dalam berbagai sektor pembangunan. Dinamika tersebut terlihat dari percepatan perubahan sosial yang terjadi berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Perbedaan tersebut sangat tergantung pada ketersediaan sumber daya masing-masing daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun sumber daya potensial lainnya. Demikian juga dengan kondisi pertanian di Kabupaten Banyuwangi sebagai salah satu lumbung pangan di Jawa Timur (dan nasional). Hal tersebut berkorelasi dengan kondisi ketersediaan pangan yang sangat mencukupi (pada tingkat kabupaten), tetapi belum menjamin kecukupan pada tingkat rumah tangga dan individu. Kenyataan tersebut ditunjukkan pada masih tingginya angka kemiskinan dan besarnya rumah tangga penerima bantuan raskin. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mekanisme perencanaan distribusi dan akses pangan serta faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pembangunan ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis deskriptif. Sumber data berasal dari informan, dokumen-dokumen, tempat dan peristiwa. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis model interaktif dari Miles dan Huberman yaitu mereduksi data, menyajikan data serta menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan subsistem distribusi dan akses pangan yang merupakan bagian dalam pembangunan ketahanan pangan selain subsistem ketersediaan pangan masih belum mendapatkan porsi yang cukup dalam pembangunan ketahanan pangan di daerah. Perencanaan pembangunan ketahanan pangan di Banyuwangi adalah berdasarkan pendekatan campuran teknokratis, top-down/bottom-up dan partisipatif.  Kata kunci: perencanaan, pembangunan, ketahanan pangan, distribusi dan akses pangan.
Workplace Spirituality Tenaga Kependidikan Universitas Brawijaya (Studi Pada Fakultas Ilmu Pengetahuan Alam Dan Matematika Serta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) Sutan Rachman WHS; Soesilo Zauhar; Choirul Saleh
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 17 No. 3 (2014)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1139.643 KB)

Abstract

Konsep pengembangan manusia secara menyeluruh merupakan solusi atas perubahan fenomena sosial saat ini yang menyebabkan kehidupan seseorang tidak menyatu karena lingkungan pekerjaan atau tempat kerja hanya menjadi tempat untuk mencari hal-hal profan (duniawi) dan tidak mempunyai ruang untuk sesuatu yang sakral atau suci. Akibat dari adanya pemisahan ini, seseorang lebih terfokus hidupnya untuk menggeluti dunia karir tanpa memperhatikan kehidupan batinnya. Fenomena tersebut menumbuhkan kesadaran untuk menghubungkan aspek spiritualitas individu dengan pengelolaan pekerjaan  atau lingkungan kerja, melalui konsep workplace spirituality,. Dalam studi akademis, workplace spirituality merupakan bidang yang masih baru dan masih terus dikembangkan, namun sebagian besar studi masih dilakukan di Amerika Serikat dan Kanada, dan sangat sedikit sekali yang dilakukan di luar kedua negara tersebut. Berdasarkan hal itu, penelitian ini bermaksud untuk memperkaya topik workplace spirituality dari sudut pandang administrator publik di Indonesia melalui pendekatan fenomenologi, dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini menghasilkan dua sudut pandang terkait workplace spirituality, pertama adalah sudut pandang agama dan yang kedua adalah sudut pandang intrinsik  -  alamiah, kedua sudut pandang tersebut sama – sama bertujan untuk memberikan makna dalam bentuk ekspresi positif dalam lingkungan kerja. Penelitian lebih jauh juga dibutuhkan untuk memperkokoh konsep ini, baik melalui metode kualitatif maupun kuantitatif.Kata kunci: Agama, Perilaku, Spiritual, Tuhan, Workplace Spirituality,
Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis “Community Based Economic Development” (Studi pada pelaku UMKM di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo) Moch. Rochjadi Hafiluddin; Suryadi Suryadi; Choirul Saleh
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 17 No. 2 (2014)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (732.437 KB)

Abstract

Melihat kondisi eksisting UMKM di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo yang belum mempunyai sentra atau kampung-kampung UMKM dalam jenis usahanya seperti di kecamatan lainnya, maka keberhasilan pengembangan dan kemajuan usaha dalam pemberdayaannya perlu dipikirkan strategi yang tepat. Untuk itu strategi pemberdayaan bagi pelaku UMKM di Kecamatan Sukodono yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang tepat adalah dengan pendekatan strategi pemberdayaan UMKM berbasis komunitas. Komunitas UMKM yang ada di Kecamatan Sukodono adalah, Komunitas Usaha dalam skala mikro dengan jumlah 4.410 pelaku, skala kecil dengan jumlah 968 pelaku dan skala menengah dengan jumlah 327 pelaku.  Yang merupakan prioritas penting dan mendesak (Priotitas I) adalah dilakukan pada pelaku UMKM pada skala Mikro karena pada jenis UMKM ini di Kecamatan Sukodono jumlahnya paling banyak yaitu sejumlah 4.410 pelaku 77,3%). Selain itu pelaku UMKM pada skala mikro memiliki problema yang dihadapi sangat komplek  dan sumberdaya yang dimiliki sangat besar dan potensial, problema yang utama dihadapi adalah masalah Sumber daya Manusia (SDM). Selanjutnya pada skala prioritas II yaitu Mendesak tapi tidak penting dilakukan pada UMKM dengan skala kecil dengan jumlah pelaku sebanyak 968 pelaku (17%) karena para pelaku UMKM pada skala ini memiliki problema tidak sekomplek yang dihadapi pada pelaku UMKM skala mikro dan tingkat pendidikan rata-rata yang dimiliki SLTA ke atas, dengan asumsi aspek SDM sudah jarang ditemui problema yang kompleks. Problema yang dihadapi oleh para pelaku UMKM pada skala kecil ini yang perlu dipikirkan adalah masalah permodalan dan pemasaran.  Sedangkan pada skala prioritas III yaitu  Penting tetapi tidak mendesak dilakukan pada UMKM dengan skala menengah karena memang jumlahnya tidak sebanyak pada pelaku UMKM skala mikro dan kecil. Walaupun demikian juga perlu dilakukan pemberdayaannya agar memilki daya saing dan posisi tawar yang kuat di bursa pasar yang penuh persaingan di era global saat ini. Keywords: Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), KomunitasUsaha
Perencanaan Penguatan Kelembagaan Pemerintah Daerah Dalam E-Procurement Siti Mu’arofah; Imam Hanafi; Choirul Saleh
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 16 No. 4 (2013)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (661.411 KB)

Abstract

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) merupakan unit kerja yang berperan dalam penyelenggaraan pelayanan Pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik atau yang disebut e-Procurement. Penelitian dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, analisa data dengan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (2009), bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa 1). Kondisi kelembagaan LPSE Pemerintah Kabupaten Malang dalam mendukung e-Procurement saat ini; 2). Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat perencanaan penguatan kelembagaan LPSE dalam mendukung e-Procurement di Kabupaten Malang; dan 3). Memberikan rekomendasi perencanaan penguatan kelembagaan LPSE dalam mendukung e-Procurement yang sesuai di Kabupaten Malang. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Perencanaan Penguatan kelembagaan LPSE sangat penting untuk dilakukan, kelembagaan pelayanan e-Procurement yang ideal menjadi unit kerja tersendiri untuk meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas kinerja pelayanan, adapun kebijakan yang direkomendasikan adalah penguatan regulasi, pemanfaatan SDM yang tepat, penganggaran yang jelas, dan perencanaan menjadi unit kerja khusus pelayanan e-Procurement dengan Struktur Birokrasi Profesional, yang dapat dilakukan secara bertahap. Perencanaan penguatan kelembagaan LPSE sebaiknya dilakukan melalui kajian maupun studi kelembagaan terlebih dahulu atau bisa dikatakan menggunakan pendekatan teknokratik, dengan melibatkan tim kelembagaan dan dapat melibatkan tenaga ahli. Kata kunci: Perencanaan, Penguatan kelembagaan, akuntabilitas, pelayanan, e-Procurement
EVALUASI PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN DI KOTA BATU Kukun Dwi Wahyuni; Imam Hanafi; Choirul Saleh
Indonesian Journal of Environment and Sustainable Development Vol 4, No 1 (2013)
Publisher : Graduate Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (802.413 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisa pelaksanaan program pengembangan budidaya perikanan, mengevaluasi pelaksanaan program pengembangan budidaya perikanan, dan menganalisa penyebab pelaksanaan program yang masih mengalami kegagalan. Metode penelitian menggunakan kualitatif deskrpitif.       Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan program dalam bentuk kegiatan pembinaan dan pengembangan perikanan, penyediaan sarana dan prasarana perikanan, dan pengembangan usaha perikanan perbenihan. Evaluasi proses pelaksanaan program menunjukkan sebagian besar pelaksanaan program sudah sesuai dengan perencanaan. Evaluasi hasil pelaksanaan program menunjukkan bahwa pelaksanaan program belum sepenuhnya membawa perubahan kepada hasil dari tujuan program, sehingga belum optimal. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program antara lain adalah usaha budidaya ikan dianggap usaha sampingan, alokasi dana yang tidak sesuai kebutuhan, dan kesulitan pemasaran hasil budidaya. Kata kunci: evaluasi, implementasi, program pengembangan budidaya perikanan.
Career advancement comparative perspective study of university lecturer Maya Kurniawati; Choirul Saleh; M.R. Khairul Muluk
Jurnal Konseling dan Pendidikan Vol 9, No 1 (2021): JKP
Publisher : Indonesian Institute for Counseling, Education and Therapy (IICET)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29210/156800

Abstract

Globalization and international standard universities trend drive the higher education system to become more dynamic and innovative. The lecturer is a profession that drives and encourages university competitiveness. Therefore, better career advancement and development are vital in encouraging higher education competitiveness. The United States of America (USA) is currently a world-class university orientation, followed by Australia. Hence, other countries, especially developing countries, should know the USA and Australia higher education system, especially in the lecturers’ career advancement and development. This study is necessary to answer research questions about comparing academic career advancement systems in the USA and Australia. This study will give other countries new insight into academic career advancement. The researchers apply the findings from a systematic review. This study focuses on six aspects discussed: regulations, educational qualifications, lecturer obligation status in the higher education, career ladder, career advancement stages, and the lecturers' duties also responsibilities in lecturer career advancement in the USA and Australia. This study examines the gap between lecturers' career advancement systems in the USA and Australia comprehensively. The researchers observe by analyzing the strengths and weaknesses of the lecturer career advancement system in the USA and Australia. Also, the researchers compare the results using comparative public administration theory.