Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

Implementasi Peraturan Gubernur Provinsi Bengkulu Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Tata Kelola Kawasan Wisata Pantai Panjang Di Kota Bengkulu Dewi Ramadhanti; Heru Purnawan; Harmiati Harmiati
Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research Vol. 4 No. 2 (2026): April - Juni
Publisher : Institute of Advanced Knowledge and Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijim.v4i2.1095

Abstract

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 38 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Kawasan Wisata Pantai Panjang di Kota Bengkulu, dengan fokus pada tiga aspek utama: perizinan, kebersihan lingkungan, serta keamanan dan ketertiban. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle yang mencakup dimensi isi kebijakan (policy content) dan konteks implementasi (context of implementation). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap delapan informan dari berbagai instansi (Dinas Pariwisata, DPMPTSP, Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP, Dinas Perhubungan), pelaku usaha, dan masyarakat sekitar, dilengkapi dengan observasi lapangan dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pergub tersebut belum berjalan secara optimal pada ketiga aspek yang dikaji. Pada aspek perizinan, masih ditemukan pelaku usaha yang beroperasi tanpa izin resmi dan rendahnya kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Pada aspek kebersihan lingkungan, permasalahan sampah, keterbatasan kapasitas armada pengangkutan, dan kondisi tempat pembuangan sementara (TPS) yang belum memadai masih menjadi kendala utama. Pada aspek keamanan dan ketertiban, fragmentasi koordinasi lintas instansi, keterbatasan personel Satpol PP, serta pendekatan penertiban yang bersifat reaktif dan periodik menjadi hambatan utama. Faktor penghambat utama yang teridentifikasi adalah keterbatasan sumber daya, rendahnya kepatuhan kelompok sasaran, serta belum optimalnya koordinasi antaraktor. Penelitian ini juga mencatat bahwa peralihan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) kepada Pemerintah Kota Bengkulu pada April 2025 menciptakan kebutuhan mendesak akan regulasi turunan di level kota.
The Determinants of The Successfully Completing Primary Immunization Program in Empat Lawang Regency South Sumatera Alexsander; Budiman Sakti; Cerianti; Henny Aprianty; Dodo Sutardi; Harmiati
MIMBAR : Jurnal Sosial dan Pembangunan Volume 39, No. 1, (June 2023) [Accredited Sinta 2, No 10/E/KPT/2019]
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah (Universitas Islam Bandung)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/mimbar.v39i1.2090

Abstract

This study aims to explain the complete primary immunization (Y) and how much the determinants of health infrastructure factors (X1), health budget support (X2), quality of vaccines and equipment (X3), and implementing personnel (X4), Partially and simultaneously, affect Y. The method used is explanatory quantitative. The study locates at the Pendopo Barat and Talang Padang Community Health Centers with a sample of 48 people (5%) based on proportionate stratified random sampling. The results reveal that (1) Partially, X1 affected Y, with r-count X1Y(2.731); X2 had no effect on Y, with r-count X2Y(1.435); X3 had no affected Y, with r-count X3Y(0.380); X4 affected Y, with r-count X4Y(3.322), (2) Simultaneously, the variables X1, X2, X3, and X4 affected Y, with F-count value(6.029). The research implies an urgent calibration for the equipment, besides the need to increase the quantity of immunization equipment.