Garuda - Garba Rujukan Digital

SOSIALISASI PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS MASYARAKAT DI DESA TLAHAB KECAMATAN KARANGREJA KABUPATEN PURBALINGGA Elly Kristiani Purwendah; Aniek Periani; Agoes Djatmiko
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha Vol 4 No 1 (2023): Maret
Publisher : Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This community service aims to provide motivation to the people of Tlahab Village, Wanareja District, Purbalingga Regency to carry out waste management with an awareness of good and healthy environmental insight as a right and obligation as citizens and carry out waste sorting methods so that they become efficient, provide economic value as well as developing the circular economy concept as a goal of sustainable development as one of the environmental principles and the main rationale for waste management in Indonesia.

Strategi Peningkatan Keamanan Ruang Udara Indonesia di Era Digital Dalam Perspektif Hukum Aniek Periani; Agoes Djatmiko; Haris Kusumawardana
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1086

Every country in the world cannot avoid the unstoppable development of technology in the digital era. As is the case in the security sector, especially in the air space area. The purpose of this writing is to provide a reference for the Indonesian government to improve the security of Indonesian air space in the digital era through legal regulations. The research method uses a positive legal approach, namely the method or method used to obtain the law that applies at a certain time and place. Obstacles arising from law enforcement in Indonesia in implementing security in Indonesian airspace are due to the incompatibility of existing legal regulations with technology developing in the current era. So it is appropriate to make efforts to update legal regulations to align with the development of aerospace technology.

Pertanggungjawaban Negara terhadap Perlindungan Warisan Budaya dalam Konflik Bersenjata dalam Aspek Hukum Humaniter Internasional Periani, Aniek; Kusumawardana, Haris; Djatmiko, Agoes
AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Vol. 5 No. 1 (2025): AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis
Publisher : Perhimpunan Sarjana Ekonomi dan Bisnis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37481/jmh.v5i1.1172

Armed conflict has caused a lot of loss, damage and destruction of a country's cultural heritage. This writing aims to see and explain what International Humanitarian Law provides protection for cultural heritage in conflict. Even though the protection of cultural objects has been regulated through various international conventions, there are behaviors that cause the destruction of these cultural objects in countries in conflict. To obtain data, library research was carried out by studying and analyzing conventions, books, newspapers, scientific writings and relevant literature both online and offline. Then the analysis is carried out using the content analysis method by focusing on what issues are effective in protecting International Humanitarian Law in protecting cultural heritage in conflict areas. The research results show that cultural objects are the identity and cultural heritage of society, so attacks on these objects often increase the escalation of conflict. Attacks by air bombs, bullets and long-range missiles can damage cultural objects as a result of armed conflict.

EDUKASI HUKUM TENTANG BAHAYA DAN SANKSI PIDANA PELAKU JUDI ONLINE Irza, Muhammad Yusril; Rusito, Rusito; Periani, Aniek
WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4 No. 1 (2025): WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56681/wikuacitya.v4i1.351

Perkembangan digitalisasi maraknya aplikasi judi online di tengah masyarakat yang didukung kemudahan teknologi pemerintah menegaskan pentingnya menjaga diri dan orang-orang terdekat dari bahaya judi online. Praktik judi online dapat diminimalisir dan diberantas, Memberantas kejahatan ini tidak hanya tugas pemerintah, melainkan butuh kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat. Kurun waktu dua tahun terakhir, menurut data Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring (Satgas Judi Online), sedikitnya 3 juta lebih orang terpapar perjudian daring ini. Ratusan triliun rupiah uang masyarakat tersedot dalam permainan judi online tersebut. Mulai dari permainan slot ratusan ribu hingga miliaran rupiah. Pelajar, anggota dewan, mahasiswa, pengendara ojek online, ASN, anggota polisi, hingga ibu rumah tangga terjerat judi daring ini. Edukasi yang diberikan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan risiko dan dampak buruk dari judi online. Pemahaman tentang bahaya dan efek dari judi online agar masyarakat dan pemerintah melakukan edukasi pengawasan dan pembinaan agar tidak terjerumus ke dalam bahaya judi online, tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga membawa dampak negatif berupa kerugian finansial, gangguan mental, dan sosial. Oleh karena itu, diperlukan tindakan preventif dan penegakan hukum yang tegas.

Paradigma Modern KUHP Nasional Terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Sektor Swasta dan Korporasi Irza, Muhammad Yusril; Periani, Aniek; Triana, Ikama Dewi Setia
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 2 (2025): Journal Evidence Of Law (Agustus)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i2.1552

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji paradigma modern Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional terhadap tindak pidana korupsi di sektor swasta dan korporasi, dengan fokus pada pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) melalui studi kepustakaan, analisis peraturan, serta doktrin hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan korporasi dalam praktik korupsi lebih kompleks dibandingkan pelaku individu, karena melibatkan struktur organisasi berlapis dan mekanisme pengambilan keputusan kolektif. Meskipun demikian, instrumen hukum yang ada, baik KUHAP maupun UU Tipikor, belum optimal menjerat korporasi. Kehadiran KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) memberikan pembaruan signifikan dengan mengakui korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana, termasuk denda lebih tinggi, serta memperkenalkan paradigma keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Penelitian ini merekomendasikan perlunya sosialisasi intensif terhadap KUHP baru, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan harmonisasi regulasi untuk memastikan efektivitas pemberantasan korupsi di sektor swasta dan korporasi.

Strategi Peningkatan Keamanan Ruang Udara Indonesia di Era Digital Dalam Perspektif Hukum Periani, Aniek; Djatmiko, Agoes; Kusumawardana, Haris
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1086

Every country in the world cannot avoid the unstoppable development of technology in the digital era. As is the case in the security sector, especially in the air space area. The purpose of this writing is to provide a reference for the Indonesian government to improve the security of Indonesian air space in the digital era through legal regulations. The research method uses a positive legal approach, namely the method or method used to obtain the law that applies at a certain time and place. Obstacles arising from law enforcement in Indonesia in implementing security in Indonesian airspace are due to the incompatibility of existing legal regulations with technology developing in the current era. So it is appropriate to make efforts to update legal regulations to align with the development of aerospace technology.

Kajian Hukum Lembaga Bantuan Hukum Law Firm BN & Partners tentang Penerapan Hukum Kasus Judi Online Edi Kristianta Tarigan; Fani Budi Kartika; Erni Darmayanti; Muhammad Ihsan; Aniek Periani; Christin Siti
Lex Justitia Vol 6 No 2 (2024): LEX JUSTITIA VOL. 6 NO. 2 JULI 2024
Publisher : LPPM Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22303/lj.6.2.2024.81-93

ABSTRAK Saat ini perkembangan jaman mengalami kemajuan yang sangat pesat, khususnya kemajuan dalam bidang teknologi. Banyak masyarakat luas yang memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut bahkancenderung bergantung pada kemajuan teknologi yang tentunya memberikan berbagai dampak dalam kehidupan manusia, salah satunya adalah kasus perjudian. Metode penelitian yang digunakanpenulis adalahmetode yuridis empiris, dimana Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupunperilakunyata yang dilakukanmelalui pengamatanlangsung. Perjudian adalah salah satu tindakan perilaku menyimpang dan melanggar hukum, karena berjudi dapat membuat seseorang menjadi malas-malasan dan tidak memiliki rasa malu. Maraknya judi dapat merusak kehidupn sosial masyarakat dan sangat berdampak terhadap kehidupan ekonomi seseorang, dimana bisa membuat seseorang yang kaya menjadi miskin, gangguan kesehatan fisik, gangguan mental hingga berakhir ke depresi, seseorang yang lebih sering mengabaikan tanggung jawabbahkan bersifat anti sosial, penururan prestasi dan minat belajar. Oleh karena itu, diperlukan peran serta seluruh elemen yang terkait dengan masyarakat dalam memberikan edukasi tentang bahaya yang ditimbulkan darijudi online. Aparat penegak hukumjuga memaksimalkan penegakkan hukumterhadap situs-situs judi online dan menyediakan kegiatan-kegiatan positif dan kreatifbagi generasi muda. Hukumpenertiban Judi Jo. PP. No. 9 tahun 1981 Jo. Instruksi Presiden dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.5, tanggal 1 April 1981. Pasal 27 ayat (2) UU 1/2024 di atas mengacu pada ketentuan perjudian dalam hal menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, menjadikannya sebagai mata pencaharian, menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi, dan turut serta dalam perusahaan untuk itu.

Closing Indonesia’s Regulatory Gap on Deepfake Crimes: Comparative Lessons from the European Union, the United States, and China Triana, Ikama Dewi Setia; Periani, Aniek; Atyanta, Arka
Kosmik Hukum Vol. 26 No. 2 (2026)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v26i2.25751

The rapid development of artificial intelligence (AI) technology has accelerated the emergence of deepfake media capable of manipulating audio, video, and images with highly realistic results. Although deepfake technology offers creative and economic benefits, its misuse has created serious legal, ethical, and social challenges, including digital fraud, political disinformation, identity theft, and non-consensual pornography. Indonesia currently lacks a comprehensive legal framework specifically regulating deepfake and generative AI technologies, resulting in regulatory fragmentation and weak victim protection. This study aims to analyze comparative regulatory models regarding deepfake crimes in the European Union, the United States, and the People’s Republic of China, as well as to examine the urgency of legal reform in Indonesia. This research employs normative legal research using statutory, conceptual, and comparative approaches. The findings demonstrate that the European Union adopts a risk-based and transparency-oriented model through the Artificial Intelligence Act, the United States applies fragmented sectoral regulations prioritizing freedom of expression, while China emphasizes state-centered digital governance and platform liability. Meanwhile, Indonesia still experiences legal uncertainty, limited digital forensic capacity, and the absence of platform accountability mechanisms. This study argues that Indonesia urgently requires a comprehensive AI and deepfake regulatory framework integrating mandatory labeling obligations, victim-oriented protection, AI forensic standards, and platform responsibility mechanisms to ensure digital security, legal certainty, and the protection of human rights in cyberspace.

Bentuk Hukum Pokok-Pokok Haluan Negara Iskatrinah; Aniek Periani
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 26 No. 1 (2024): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.ebhtgt23

The existence of state direction in the history of the Indonesianconstitutional system has changed. In the Old Order and New Order eras,the role of state policy became very vital as a guide to state development,which at that time, its formal form was called the Outline of State Policy(GBHN). However, after the reform, the existence of state policy was lostas the 1945 Constitution was amended which eliminated the existence ofstate policy in the constitution. State direction is a national developmentconcept that refers to the state's goals to be achieved through a planningsystem that has future projections in order to realize state goals as themain foundation of the state's policy concept.Keywords: Amendments, State Policy, State GoalsAbstrak. Keberadaan haluan negara dalam sejarah sistemketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan. Di era Orde Lamadan Orde Baru, haluan negara perannya menjadi sangat vital sebagaipedoman pembangunan negara, yang kala itu, wujud formalnyadisebut sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Namun,setelah reformasi eksistensi haluan negara menjadi hilang seiringdiamandemen UUD 1945 yang menghilangkan eksistensi haluannegara dalam konstitusi. Haluan negara adalah konsep pembangunannasional yang merujuk pada tujuan negara yang hendak dicapaimelalui sebuah sistem perencanaan yang memiliki proyeksi ke depandalam rangka mewujudkan tujuan negara sebagai fondasi utama darikonsep haluan negara.Kata kunci: Amandemen, Haluan Negara, Tujuan Negara

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Pakaian Bekas (Thrifting) Melalui Aplikasi TikTok Loemongga Arthamevia; Arif Awaludin; Ikama Dewi Setia Triana; Aniek Periani
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 26 No. 2 (2024): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.8915sb93

Abstract This research aims to provide an explanation regarding the legal provisions governing the legality of buying and selling second-hand clothing or thrifting through the TikTok application in Indonesia, as well as the protection offered by law to consumers who purchase second-hand clothing. To complement that objective, this research employs a Normative Juridical method using a Legislative approach. This research shows the following results: First, the practice of buying and selling second-hand clothing in Indonesia is not prohibited; however, if the second-hand clothing being sold is imported, this contradicts the Minister of Trade Regulation Number 51 of 2015 concerning the Prohibition of Importing Second-Hand Clothing and the Minister of Trade Regulation Number 40 of 2022 concerning Prohibited Export and Import Goods. Therefore, it is established that the activity of buying and selling imported second-hand clothing is ILLEGAL. Second, consumer protection in the buying and selling of second-hand clothing can be carried out in two ways: preventively, through the establishment of legislation on consumer protection, and repressively, through resolution between both parties (non-litigation) or by filing a lawsuit in the General Court (litigation). Keywords: Buying and Selling, Second-Hand Clothing, Import, Law, Consumer Protection.

Title

Found 30 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 30 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 30 Documents
Search