Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.575
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Media Komunikasi FPIPS Cakrawala Hukum Unes Law Review Ganesha Law Review Cakrawala Hukum : Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Wijayakusuma Law Review Jurnal Pacta Sunt Servanda Jurnal Locus Delicti Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS (P2MMGFHIS) AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Journal Evidence Of Law WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Aniek Periani
Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

 1   2   3 
Strategi Peningkatan Keamanan Ruang Udara Indonesia di Era Digital Dalam Perspektif Hukum Aniek Periani; Agoes Djatmiko; Haris Kusumawardana
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1086

Abstract

Every country in the world cannot avoid the unstoppable development of technology in the digital era. As is the case in the security sector, especially in the air space area. The purpose of this writing is to provide a reference for the Indonesian government to improve the security of Indonesian air space in the digital era through legal regulations. The research method uses a positive legal approach, namely the method or method used to obtain the law that applies at a certain time and place. Obstacles arising from law enforcement in Indonesia in implementing security in Indonesian airspace are due to the incompatibility of existing legal regulations with technology developing in the current era. So it is appropriate to make efforts to update legal regulations to align with the development of aerospace technology.
Pengaruh Politik Hukum Dalam Menentukan Arah Kebijakan Pendidikan Nasional di Indonesia Aniek Periani; Wahyu Hariadi; Iskatrinah Iskatrinah
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 25, No 2 (2023): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v25i2.244

Abstract

Education is one of the human needs to improve themselves and explore the potential that exists in humans. Education can also support the progress of the nation through the intermediary of the youth of the nation's next generation. The Government of Indonesia has issued the right to education in State policy, completed the Amendments to the 1945 Constitution and Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System. The development of education in Indonesia is greatly influenced by the legal politics of the Indonesian government. This research was made with the aim of knowing the role of legal politics in the development of national education in Indonesia. The method used in this research is descriptive method of analysis of research methods by collecting data according to the actual data then compiled, processed and analyzed to be able to provide an overview of the existing problems. Keywords: National Education, Educational Development, Legal Politics. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk meningkatkan diri serta menggali potensi yang ada pada dala diri manusia. Pendidikan juga dapat menunjang kemajuan bangsa melalui perantara para pemuda generasi penerus bangsa. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan hak pendidikan dalam kebijakan Negara, menyelesaikan Amandemen UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Perkembangan pendidikan di Indoensia sangat dipengarui oleh politik hukum pemerintah Indonesia. Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui peran politik hukum dalam perkembangan pendidikan nasional di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif analisis metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Kata kunci: Pendidikan Nasional, Perkembangan Pendidikan, Politik Hukum.
Pertanggungjawaban Negara terhadap Perlindungan Warisan Budaya dalam Konflik Bersenjata dalam Aspek Hukum Humaniter Internasional Periani, Aniek; Kusumawardana, Haris; Djatmiko, Agoes
AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Vol. 5 No. 1 (2025): AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis
Publisher : Perhimpunan Sarjana Ekonomi dan Bisnis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37481/jmh.v5i1.1172

Abstract

Armed conflict has caused a lot of loss, damage and destruction of a country's cultural heritage. This writing aims to see and explain what International Humanitarian Law provides protection for cultural heritage in conflict. Even though the protection of cultural objects has been regulated through various international conventions, there are behaviors that cause the destruction of these cultural objects in countries in conflict. To obtain data, library research was carried out by studying and analyzing conventions, books, newspapers, scientific writings and relevant literature both online and offline. Then the analysis is carried out using the content analysis method by focusing on what issues are effective in protecting International Humanitarian Law in protecting cultural heritage in conflict areas. The research results show that cultural objects are the identity and cultural heritage of society, so attacks on these objects often increase the escalation of conflict. Attacks by air bombs, bullets and long-range missiles can damage cultural objects as a result of armed conflict.
EDUKASI HUKUM TENTANG BAHAYA DAN SANKSI PIDANA PELAKU JUDI ONLINE Irza, Muhammad Yusril; Rusito, Rusito; Periani, Aniek
WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4 No. 1 (2025): WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56681/wikuacitya.v4i1.351

Abstract

Perkembangan digitalisasi maraknya aplikasi judi online di tengah masyarakat yang didukung kemudahan teknologi pemerintah menegaskan pentingnya menjaga diri dan orang-orang terdekat dari bahaya judi online. Praktik judi online dapat diminimalisir dan diberantas, Memberantas kejahatan ini tidak hanya tugas pemerintah, melainkan butuh kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat. Kurun waktu dua tahun terakhir, menurut data Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring (Satgas Judi Online), sedikitnya 3 juta lebih orang terpapar perjudian daring ini. Ratusan triliun rupiah uang masyarakat tersedot dalam permainan judi online tersebut. Mulai dari permainan slot ratusan ribu hingga miliaran rupiah. Pelajar, anggota dewan, mahasiswa, pengendara ojek online, ASN, anggota polisi, hingga ibu rumah tangga terjerat judi daring ini. Edukasi yang diberikan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan risiko dan dampak buruk dari judi online. Pemahaman tentang bahaya dan efek dari judi online agar masyarakat dan pemerintah melakukan edukasi pengawasan dan pembinaan agar tidak terjerumus ke dalam bahaya judi online, tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga membawa dampak negatif berupa kerugian finansial, gangguan mental, dan sosial. Oleh karena itu, diperlukan tindakan preventif dan penegakan hukum yang tegas.
Paradigma Modern KUHP Nasional Terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Sektor Swasta dan Korporasi Irza, Muhammad Yusril; Periani, Aniek; Triana, Ikama Dewi Setia
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 2 (2025): Journal Evidence Of Law (Agustus)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i2.1552

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji paradigma modern Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional terhadap tindak pidana korupsi di sektor swasta dan korporasi, dengan fokus pada pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) melalui studi kepustakaan, analisis peraturan, serta doktrin hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan korporasi dalam praktik korupsi lebih kompleks dibandingkan pelaku individu, karena melibatkan struktur organisasi berlapis dan mekanisme pengambilan keputusan kolektif. Meskipun demikian, instrumen hukum yang ada, baik KUHAP maupun UU Tipikor, belum optimal menjerat korporasi. Kehadiran KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) memberikan pembaruan signifikan dengan mengakui korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana, termasuk denda lebih tinggi, serta memperkenalkan paradigma keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Penelitian ini merekomendasikan perlunya sosialisasi intensif terhadap KUHP baru, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan harmonisasi regulasi untuk memastikan efektivitas pemberantasan korupsi di sektor swasta dan korporasi.
Co-Authors Agoes Djatmiko Agoes Djatmiko Agoes Djatmiko, Agoes Arif Awaludin, Arif Dewi Setia Triana, Ikama Doni Adi Supriyo Elly Kristiani Purwendah Hariadi, Wahyu Haris Kusumawardana Irza, Muhammad Yusril Iskatrinah - Kaboel Suwardi Pudyastiwi, Elisabet Rusito Rusito Selvi Marcellia wahyu hariadi Wahyu Hariadi