Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.87
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Badamai Law Journal Banua Law Review Collegium Studiosum Journal Jurnal Hukum Sehasen JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah International Journal of Sociology and Law
Suprapto Suprapto
Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
PENGAWASAN PEMERIKSAAN SAKSI PADA PERSIDANGAN PERKARA PIDANA SECARA ELEKTRONIK Lina Majdina; Rahmida Erliyani; Suprapto Suprapto
Badamai Law Journal Vol 5, No 1 (2020)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v5i1.10830

Abstract

Ketidakjelasan terkait pengawasan pemeriksaan saksi dan/atau ahli sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Perma 4/2020 menimbulkan beberapa potensi permasalahan diantaranya karena ketidakjelasan tanggungjawab pengawasan proses pemeriksaan saksi dan/atau ahli tersebut diantaranya potensi saksi berinteraksi satu sama lain sebelum memberikan kesaksian atau waktu pemeriksaan saksi dan/atau ahli secara elektronik secara visual melalui media elektronik saksi terlihat baik-baik saja akan tetapi sebenarnya saksi mendapat tekanan/ancaman dalam memberikan keterangannya sehingga keterangan saksi dapat dikondisikan sesuai kehendak pihak tertentu. Jenis penelitian hukum ini normatif, pendekatan masalah menggunakan pendekatan legislatif, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif, sifat penelitian ini adalah preskriptif analitis, jenis Penelitian Berorientasi Reformasi dengan sumber primer bahan sekunder, bahan hukum sekunder , dan bahan hukum tersier diperoleh melalui studi kepustakaan. Dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang diangkat setidaknya dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, Pengawasan pemeriksaan saksi perkara pidana secara elektronik, Perma 4/2020 tidak jelas mengatur terkait kewenangan pengawasan pemeriksaan saksi secara elektronik akan tetapi ketentuan dalam KUHAP menyatakan Hakim Ketua sidang wajib memastikan saksi memberikan keterangan secara bebas, sebagaimana teori kewenangan dimana kewenangan secara atribusi dimana kewenangan pengawasan pemeriksan saksi ada pada Hakim Ketua Sidang. Kedua, Mahkamah Agung kurang jelas terkait pengaturan pengawasan pemeriksaan saksi secara elektronik khususnya terkait tanggungjawab pengawasan pelaksanaannya guna menghindari potensi-potensi pelanggaran ketentuan pemeriksaan saksi secara elektronik dengan merujuk pada ketentuan dalam KUHAP.
Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Keputusan Fiktif Positif Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Suprapto Suprapto; Indah Ramadhany; Salamah Salamah
Banua Law Review Vol. 5 No. 1 (2023): April
Publisher : Banua Law Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/balrev.v5i1.53

Abstract

Tujuan penulisan skripsi adalah untuk menganalisis mengenai permasalahan yang muncul pasca diterbitkannya Peraturan terbaru mengenai Cipta Kerja yang memperbarui beberapa hal krusial yang terdapat dalam peraturan Administrasi Pemerintahan. Terutama dalam hal permohonan fiktif positif yang tidak lagi melalui PTUN, sehingga hal ini berpengaruh terhadap kewenangan absolute PTUN, dan sebagai solusi yang mampu menyelesaikan permasalahan secara tepat, yakni suatu upaya atau langkah yang diusahakan dari pihak yang mengalami kerugian yang disebabkan oleh keputusan fiktif positif sebagai dampak dari undang-undang Cipta Kerja. Hasil dari penelitian skripsi ini yaitu: Pertama, Pasal 175 angka 6 UU Cipta Kerja telah mengubah ayat 4 dan 5 dari Pasal 53 UUAP dimana diaturnya tata cara melakukan pengajuan penetapan fiktif positif melalui PTUN, yang kemudian keputusan tersebut tidak perlu lagi diajukan ke PTUN berdasarkan peraturan yang dibuat dalam undang-undang Cipta Kerja. Sehingga menyebabkan Pengadilan TUN tidak secara mutlak bisa mengadili kembali segala permasalahan yang berhubungan dengan fiktif positif, karena sudah diatur oleh peraturan Cipta Kerja, bahwa hanya melewati pejabat yang menangani pada saat masalah tersebut diajukan saja yang berwenang memberikan keputusan. Kedua, mengenai upaya hukum yang dilakukan yaitu jika terhitung 3 bulan dari diundangkannya UU Cipta Kerja, namun peraturan pelaksananya belum dibuat, maka perkara fiktif positif masih menggunakan peraturan lama yaitu tetap bisa diajukan ke PTUN. Tetapi jika sudah lewat dari 3 bulan maka masih tetap bisa melewati PTUN berdasarkan adanya adagium pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perklara dalam UU Kekuasaan Kehakiman. Namun perlu dirumuskan dalam peraturan pelaksanaannya yaitu bagi yang dirugikan dalam keputusan fiktif positif tersebut bisa melakukan upaya hukum di luar pengadilan (nonlitigasi) yaitu Alternatif Disputte Resolutions.
Digitalisasi Tandatangan Elektronik pada Akta Notaris Selva Omiyani*; Suprapto Suprapto; Saprudin Saprudin
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 4 (2023): Agustus, Social Religious, History of low, Social Econmic and Humanities
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i4.26654

Abstract

Penelitian ini menganalisis kepastian hukum tanda tangan yang berbasis elektronik ketika diterapkan pada akta yang berkekuatan hukum dan pembuktian yang autentik, dibuat oleh notaris dan untuk memberikan peraturan perundang-undangan yang akan datang untuk konsep cybernotary yang diterapkan oleh notaris di Indonesia. Penelitian Hukum Normatif menjadi metode penelitian yang digunakan dalam artikel penelitian ini. Hasil penelitian menjelaskan Pertama, tandatangan elektronik di Indonesia belum dapat diterapkan karena terkendala dengan kewajiban dari Jabatan Notaris yang ada pada Pasal 16 UUJN. Namun pada penjelasannya tersebut memberi peluang diterapkannya cyber notary di Indonesia. Adapun kelebihan tandatangan elektronik jika diterapkan yaitu waktu yang lebih efesien, kekuatan hukumnya sama dengan tandatangan konvensional atau tandatangan basah, identitas terjamin, hemat biaya pengeluaran dan eco friendly. Kedua, cybernotary untuk saat ini dapat diterapkan terbatas hanya pada waarmerking dan legalisasi karena keduanya merupakan surat bawah tangan yang disahkan notaris sehingga tidak akan terdegradasi. Selain itu, Salinan akta dapat diterapkan karena Salinan akta hanya memerlukan tandatangan notaris sehingga dapat ditandatangani menggunakan tandatangan elektronik. Untuk formulasi kedepan mengenai hukum positif yang berlaku yaitu merevisi Pasal 16 UUJN dan merevisi Pasal 5 UU ITE.
Pengaturan Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Achmad Bangsawan; Saprudin Saprudin; Suprapto Suprapto
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 3 (2023): Juni, socio-economics, community law, cultural history and social issues
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i3.25351

Abstract

Keberadaan tenaga kerja asing di Indonesia merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindarkan karena Indonesia masih membutuhkan tenaga tenaga ahli asing dalam pengembangan sumber daya manusia diberbagai macam sektor kritikal ekonomi. Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 BAB VIII Mengatur tentang  Penggunan Tenaga Kerja Asing, didalamnya mengatur pemberi kerja TKA,  Peraturan di Indonesia orang perorangan dilarang menggunakan tenaga kerja asing, berbeda dengan peraturan diluar negeri yang memperbolehkan perorangan mempekerjakan tenaga kerja asing. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga kerja asing mengatur jabatan waktu pekerjaan yang diperbolehkan untuk tenaga kerja asing, namun tidak mengatur tentang jenis pekerjaan yang diperbolehkan untuk tenaga kerja asing.Peraturan tentang Tenaga Kerja Asing illegal dapat merugikan perekonomian daerah oleh karena itu perlu pengawasan oleh pemerintah untuk menciptakan tenaga kerja lokal untuk menciptakan produktivitas untuk masyarakat di Indonesia dan peraturan untuk melindungi tenaga kerja Indonesia disi lain Tenaga Kerja Asing Tujuan Penelitian untuk menganalisa jenis pekerjaan yang diperbolehkan TKA dalam kerangka perlindungan hukum terhadap pekerja atau buruh Indonesia dan untuk menganalisa akibat hukum jika suatu perusahaan pemberi kerja mempekerjakan TKA secara ilegal. Dari hasil penelitian ini memperlihatkan sesungguhnya yaitu, bahwa: Pertama Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja asing sendiri terdapat Undang Undang tentang Ketangerjaaan serta Undang Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah  Dengan segala kemudahan masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia membuat Peluang tenaga Kerja Indonesia semakin kecil. Terlebih lagi Perbedaan Upah bagi TKI dengan TKA mengakibatkan kecumburuan sosial. Kedua, Penggunaan tenaga kerja asing ini bertujuan untuk melengkapi kebutuhan tenaga kerja yang terampil dan profesional dibidang tertentu yang sekarang belum dapat diisi oleh tenaga kerja Indonesia serta mempercepat pembangunan nasional dengan cara transfer ilmu pengetahuan dan tekonologi (IPTEK) dan mengembangkan investasi asing yang berperan sebagai penunjang pembangunan di Indonesia. Yang menjadi masalah adalah masih banyak perusahaan pemberi kerja bagi tenaga kerja asing yang tidak mematuhi aturan untuk mempekerjakan tenaga kerja asing di Indonesia , hal ini dikarenakan masih kurangnya sikap tegas pemerintah dan aparat yang berwenang dalam mengatasi permasalahan ini.
SERTIFIKASI HAK MILIK ATAS TANAH YANG BERASAL DARI BEKAS HAK MILIK TANAH ADAT Eddie; Hadin Muhjad; Suprapto
Collegium Studiosum Journal Vol 6 No 1 (2023): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v6i1.905

Abstract

After the UUPA came into effect, all land rights throughout Indonesia were subject to land law regulated by the UUPA, in fact in society there were still rights to land from customary law, so that the conversion was carried out from an atmosphere of customary law to become UUPA. For legal certainty over land rights, the Head of the National Land Agency issued a special policy on customary land registration procedures.
Electronic Notarial Deed Register Book (Repertorium) In The Digital Era Latifah Latifah; Suprapto Suprapto
JURNAL HUKUM SEHASEN Vol 10 No 2 (2024): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Dehasen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/jhs.v10i2.6838

Abstract

This study aims to explain and analyze the legal regulations concerning the electronic storage of Act Register Books (Repertorium) under Indonesian law. The research employs normative legal research methods, using a statute approach to examine legal rules related to the electronic storage of documents and a conceptual approach to understand the Cyber Notary concept when specific regulations are not yet available. The sources of legal materials include laws, regulations, books, journals, and dictionaries, with data collection conducted through inventory and literature review, and qualitative analysis. The findings indicate that the legal framework for the electronic storage of documents within the Cyber Notary concept in Indonesia remains unclear. While Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions provides general regulations for electronic documents, there is no specific provision for notarial protocols. Notaries must ensure the validity and security of electronic documents through certification services, secure repositories, and sharing services. This research contributes to a deeper understanding of the legal framework for electronic document storage and offers practical insights into the legal and technical implications within the Cyber Notary context.
Ratification Of Marriage Agreement After The Enforcement Of The Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015 In Accordance With The Principle Of Authentication Laila Yunita; Suprapto Suprapto
JURNAL HUKUM SEHASEN Vol 10 No 2 (2024): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Dehasen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/jhs.v10i2.7075

Abstract

In social life, humans are always attached to each other, unable to live alone. They go through various legal events, such as birth, death, and marriage. Marriage, as a physical and inner bond between a man and a woman, aims to form a happy family based on the One Godhead. In this context, husband and wife have clear rights and obligations. Apart from being a legal act, marriage is also a religious act that refers to the teachings of their respective religions. Legally, marriage is defined as a life with a man and a woman who meet certain conditions. The Constitutional Court has given new authority to notaries to ratify marriage agreements, an aspect that is not regulated in the Notary Office Law (Law 2/2014). However, this agreement only binds the parties who drafted it, and to bind third parties, it is necessary to have a publication principle that allows the information to be known to the public. The concept of this publication is contrary to the principle of notary confidentiality regulated in Article 16 and Article 54 of Law 2/2014, which emphasizes the obligation of notaries to keep information confidential. Therefore, the application of the principle of authentication in marriage agreements is important to ensure legal validity. The agreement must be made in the form of an authentic deed to be valid, in accordance with the provisions of the applicable law. This article aims to explore these dynamics and their implications in legal practice in Indonesia.
Optimizing the Function of Prosecutorial Intelligence in Law Enforcement Ismanto Ismanto; Suprapto Suprapto; Nurunnisa Nurunnisa
International Journal of Sociology and Law Vol. 2 No. 2 (2025): May : International Journal of Sociology and Law
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/ijsl.v2i2.787

Abstract

The function of Prosecutorial Intelligence (Intel Kejaksaan) holds a crucial strategic role, not only in supporting prosecution duties but also in crime prevention, safeguarding national development, and recovering state assets. Despite having a strong legal basis and a broad mandate, this function often faces operational challenges, data integration issues, and resource optimization constraints that limit its effectiveness within the dynamic law enforcement ecosystem. This research aims to deeply analyze the role and challenges of Prosecutorial Intelligence and formulate a model for optimizing its function to enhance the effectiveness of law enforcement in Indonesia. The research methodology employed is normative and sociological juridical with a qualitative approach, gathering data through literature review, regulatory study, and in-depth interviews with practitioners and academics. The findings indicate that the optimization of the Prosecutorial Intelligence function requires three main pillars: (1) Enhancing the capacity and professionalism of human resources (HR) through modern intelligence training and digital forensics. (2) Integrating and ensuring interoperability of the intelligence information system with other law enforcement agencies (Police, KPK, PPATK) to build a comprehensive intelligence big data. (3) Expanding the spectrum of intelligence operations, shifting from a traditional focus on corruption crimes to transnational crimes, cybercrime, and securing strategic national investments. This optimization is expected to transform Prosecutorial Intelligence into a proactive, data-oriented strategic early warning system capable of supporting Prosecutors in making evidence-based decisions, thus achieving effective, just, and impactful law enforcement for the community.
Opening Opportunities for Fairness in Developing Alternative Sanctions for Corporations in Corruption Cases Nani Arianti; Mispansyah Mispansyah; Suprapto Suprapto
International Journal of Sociology and Law Vol. 2 No. 3 (2025): August : International Journal of Sociology and Law
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/ijsl.v2i3.788

Abstract

Corporate corruption poses a significant threat to economic stability and public trust. Traditional punitive sanctions, such as substantial fines or dissolution, often fail to achieve restorative justice and can lead to unintended consequences, including harm to innocent employees and stakeholders. This paper explores the imperative of developing alternative sanctions for corporations implicated in corruption cases, with a central focus on establishing a framework grounded in fairness. Through a normative juridical research method employing statutory, comparative, and conceptual approaches, this study analyzes the limitations of the current punitive paradigm. It examines various alternative sanctions, including Deferred Prosecution Agreements (DPAs), Non-Prosecution Agreements (NPAs), corporate monitorship, and mandatory compliance program overhauls. The findings indicate that these alternatives offer a more flexible and effective mechanism for balancing accountability with corporate rehabilitation. They create opportunities to incentivize self-reporting, cooperation, and genuine internal reform. This paper concludes that by integrating principles of proportionality, restorative justice, and forward-looking prevention into the legal framework, a fairer and more effective corporate sanctioning system can be developed. Such a system would not only penalize misconduct but also foster a culture of corporate integrity and contribute more effectively to the broader fight against corruption.
Co-Authors Achmad Bangsawan Anang Shophan Tornado deni nofrizal Eddie Faishal, Achmad Gusti Muhammad Raja Hadin Muhjad Ifrani Ifrani Indah Ramadhany Ismanto Ismanto Laila Yunita Latifah Latifah Lina Majdina Mispansyah Mispansyah Muhammad Hendri Yanova Mulyani Zulaeha Mustika, Cindyva Thalia Nani Arianti Nisa Amalina Adlina Nurunnisa Nurunnisa poppy rezki adiatma Rahmida Erliyani Rahmida Erliyani Rosyid Ari Prabowo Salamah Salamah Saparyanto Saparyanto Saprudin Saprudin Selva Omiyani* Zainal Arifin