Claim Missing Document
Check
Articles

Found 35 Documents
Search

Penguatan Peran Preventif Notaris dan PPAT dalam Mencegah Sengketa Pertanahan Akibat Jual Beli Tanah di Bawah Tangan Benny Gabriel Sinaga; Pristika Handayani; Alwan Hadiyanto
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 9 No. 2 (2026): JUNE
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v9i2.13931

Abstract

The purpose of this study is to analyze the legal position of private land sale and purchase agreements as a source of potential land disputes and to formulate the preventive role of notaries and land deed officials in the framework of dispute prevention from the pre-transaction stage. This research is motivated by the prevalence of private land sale and purchase practices, which reveal a fundamental conceptual problem in the form of disharmony between civil law, which emphasizes the validity of agreements based on the agreement of the parties, and agrarian law, which requires formalization and registration as a condition of legal certainty. This lack of synchronization results in a dualism of legitimacy that weakens legal protection and increases the potential for disputes. This study uses a normative juridical method with a regulatory and conceptual approach, using the theoretical framework of preventive legal protection and legal system theory. The results of the study show that under-the-table land sale and purchase agreements, although valid under civil law, are not integrated into the land administration system, thus creating structural vulnerabilities in legal certainty and protection of rights, including those of third parties. This study concludes that the prevention of land disputes requires institutional intervention from the pre-transaction stage through legal verification mechanisms, gradual formalization of rights transfers, and legal education. The novelty of this research lies in the development of a structured preventive model as a theoretical contribution to strengthening the concept of preventive legal protection in land law, as well as a systemic critique of the lack of synchronization between civil validity and administrative recognition in the Indonesian land law system.     Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kedudukan yuridis perjanjian jual beli tanah di bawah tangan sebagai sumber potensi sengketa pertanahan serta merumuskan peran preventif Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam kerangka pencegahan sengketa sejak tahap pra-transaksi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih maraknya praktik jual beli tanah di bawah tangan yang menunjukkan adanya problem konseptual mendasar berupa disharmoni antara hukum perdata yang menekankan keabsahan perjanjian berdasarkan kesepakatan para pihak dan hukum agraria yang menuntut formalisasi serta pendaftaran sebagai syarat kepastian hukum. Ketidaksinkronan tersebut menghasilkan dualisme legitimasi yang melemahkan perlindungan hukum dan meningkatkan potensi sengketa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, dengan kerangka teori perlindungan hukum preventif serta teori sistem hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian jual beli tanah di bawah tangan, meskipun sah secara keperdataan, tidak terintegrasi dalam sistem administrasi pertanahan, sehingga menimbulkan kerentanan struktural dalam kepastian hukum dan perlindungan hak, termasuk terhadap pihak ketiga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pencegahan sengketa pertanahan memerlukan intervensi kelembagaan sejak tahap pra-transaksi melalui mekanisme verifikasi yuridis, formalisasi bertahap peralihan hak, dan edukasi hukum. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan model preventif terstruktur sebagai kontribusi teoritis terhadap penguatan konsep perlindungan hukum preventif dalam hukum pertanahan, sekaligus kritik sistemik terhadap ketidaksinkronan antara validitas perdata dan pengakuan administratif dalam sistem hukum pertanahan Indonesia.
Pertanggungjawaban Perdata atas Insiden Keselamatan di Terminal Bandar Udara Agung Sofyan; Pristika Handayani; Alwan Hadiyanto
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 9 No. 1 (2026): MARCH
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v9i1.13933

Abstract

This study aims to analyze the construction of civil liability for passenger losses arising from safety incidents at airport terminals and to determine the parties that may be held legally responsible. The research is motivated by the increasing risk of safety incidents in airport terminals as high-risk public facilities, accompanied by legal uncertainty regarding the distribution of liability among operational actors and the proportionality of compensation for victims. This condition creates an urgent need to formulate a liability framework that is not solely based on individual fault but also on risk allocation and systemic responsibility in public facility management. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches through doctrinal analysis of civil liability, consumer protection, and risk governance in high-risk public facilities. The novelty of this study lies in developing a multi-party liability model based on risk allocation that positions airport terminals as high-risk public facilities with heightened standards of duty of care. The findings show that civil liability includes material and immaterial compensation as well as the restoration of passenger rights and may be imposed on airport operators, airlines, and third parties individually or jointly and severally to ensure legal protection and justice for passengers.   Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi pertanggungjawaban perdata atas kerugian penumpang akibat insiden keselamatan di terminal bandar udara serta menentukan pihak-pihak yang dapat dimintai tanggung jawab hukum. Latar belakang penelitian ini adalah meningkatnya risiko insiden keselamatan di terminal sebagai fasilitas publik berisiko tinggi yang diiringi ketidakjelasan konstruksi tanggung jawab hukum, khususnya terkait distribusi tanggung jawab antarpelaku operasional dan proporsionalitas kompensasi bagi korban. Kondisi tersebut menimbulkan urgensi untuk merumuskan kerangka pertanggungjawaban yang tidak hanya berbasis kesalahan individual, tetapi juga berbasis alokasi risiko dan tanggung jawab sistemik dalam pengelolaan fasilitas publik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus melalui analisis doktrin pertanggungjawaban perdata, perlindungan konsumen, serta pengelolaan risiko fasilitas publik berisiko tinggi. Kebaruan penelitian terletak pada pengembangan model pertanggungjawaban multipihak berbasis alokasi risiko yang menempatkan terminal bandar udara sebagai high-risk public facility dengan standar kewajiban kehati-hatian yang lebih tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban perdata mencakup ganti rugi materiil, immateriil, serta pemulihan hak penumpang dan dapat dibebankan kepada pengelola bandar udara, maskapai penerbangan, dan pihak ketiga secara sendiri-sendiri maupun tanggung renteng guna menjamin perlindungan hukum dan keadilan bagi penumpang.
Kekuatan Pembuktian Akta Autentik dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia Salmah Salmah; Pristika Handayani; Alwan Hadiyanto
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 9 No. 2 (2026): JUNE
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v9i2.13959

Abstract

This study aims to analyze the legal position and evidentiary degradation of authentic deeds within the Indonesian civil evidentiary system and to formulate a structured theoretical framework for judicial assessment parameters. The research addresses the inconsistency between Articles 1868 and 1870 of the Indonesian Civil Code, which normatively grant authentic deeds perfect and binding evidentiary force, and judicial practice that demonstrates variable interpretations potentially leading to legal uncertainty. This study employs a normative legal method with statutory, conceptual, and case approaches, particularly through ratio decidendi analysis of Supreme Court decisions. The findings reveal that the evidentiary strength of authentic deeds is not absolute but relatively presumptive, functioning as prima facie evidence subject to judicial evaluation through formal, material, and evidentiary consistency tests. The novelty of this research lies in the formulation of a typological model of evidentiary degradation that distinguishes between normative factors (formal defects and lack of authority) and evidentiary factors (conflicting evidence and counter-proof), integrated into an operational judicial assessment framework. This study contributes theoretically by reconstructing the doctrine of civil evidentiary law through positioning authentic deeds as rebuttable proof, and practically by providing systematic guidance for judges in ensuring consistent legal reasoning, as well as for notaries and legal actors in maintaining compliance with formal and substantive requirements to preserve evidentiary validity in civil dispute resolution.   Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum dan degradasi kekuatan pembuktian akta autentik dalam sistem pembuktian perdata di Indonesia serta merumuskan kerangka teoretis yang sistematis mengenai parameter penilaian hakim. Permasalahan penelitian berangkat dari ketidaksesuaian antara ketentuan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdata yang secara normatif memberikan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dengan praktik peradilan yang menunjukkan variasi penilaian hakim sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus melalui analisis ratio decidendi putusan Mahkamah Agung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan pembuktian akta autentik bersifat relatif-presumtif dan tidak absolut, melainkan sebagai alat bukti awal yang tunduk pada pengujian yudisial melalui uji formil, uji materiil, dan uji konsistensi alat bukti. Kebaruan penelitian ini terletak pada perumusan model tipologi degradasi kekuatan pembuktian yang membedakan faktor normatif (cacat formil dan kewenangan) dan faktor pembuktian (konflik alat bukti dan pembuktian sebaliknya), yang diintegrasikan dalam parameter penilaian hakim yang operasional. Kontribusi penelitian ini secara teoretis memperkuat rekonstruksi doktrin hukum pembuktian dengan menempatkan akta autentik sebagai alat bukti yang dapat dipatahkan (rebuttable proof), serta secara praktis memberikan pedoman bagi hakim dalam membangun konsistensi pertimbangan hukum dan bagi notaris serta para pihak dalam menjaga validitas pembuktian dalam penyelesaian sengketa perdata.
Konstruksi Hukum Cerai Gugat akibat Judi Online dan Pinjaman Online Muhammad Sidik Ajib Ibrahim; Pristika Handayani; Alwan Hadiyanto
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 9 No. 4 (2026): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v9i4.14375

Abstract

This study aims to analyze the legal construction of contested divorce arising from online gambling and online lending in Indonesian marriage law. The issue is significant because both practices have increasingly contributed to contested divorce cases in religious courts and have shifted from socio-economic concerns into family law disputes affecting maintenance, economic stability, mutual trust, and marital continuity. The urgency of this study lies in the absence of explicit legal provisions recognizing online gambling and online lending as independent grounds for divorce, thereby creating legal uncertainty in judicial practice. This research employs normative legal research using statutory and case approaches, with primary legal materials derived from the Marriage Law, Government Regulation No. 9 of 1975, and the Compilation of Islamic Law, supported by secondary legal materials from scholarly literature and relevant legal cases. The novelty of this study lies in its normative construction positioning online gambling and online lending not merely as social or economic deviations, but as causa juridica of contested divorce through rechtsvinding. The findings show that both practices may be legally qualified as grounds for contested divorce because they result in neglect of maintenance, destruction of marital trust, accumulation of household debt, and persistent conflict that substantially undermines the legal structure of marriage.     Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum cerai gugat akibat judi online dan pinjaman online dalam hukum perkawinan Indonesia. Permasalahan ini penting karena kedua praktik tersebut semakin sering memicu perkara cerai gugat di pengadilan agama dan telah bergeser dari persoalan sosial-ekonomi menjadi sengketa hukum keluarga yang memengaruhi nafkah, stabilitas ekonomi, kepercayaan pasangan, dan keberlangsungan perkawinan. Urgensi penelitian ini terletak pada belum adanya pengaturan eksplisit yang menempatkan judi online dan pinjaman online sebagai alasan perceraian yang berdiri sendiri, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik peradilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus, dengan bahan hukum primer berupa UU Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam, serta didukung bahan hukum sekunder dari literatur ilmiah dan kasus hukum yang relevan. Kebaruan penelitian ini terletak pada konstruksi normatif yang menempatkan judi online dan pinjaman online tidak sekadar sebagai penyimpangan sosial atau ekonomi, melainkan sebagai causa juridica cerai gugat melalui pendekatan rechtsvinding. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keduanya secara yuridis dapat dikualifikasikan sebagai dasar cerai gugat karena menimbulkan penelantaran nafkah, kerusakan kepercayaan, beban utang rumah tangga, dan konflik berkepanjangan yang secara substansial merusak struktur hukum perkawinan.
Penyalahgunaan Perseroan Terbatas sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Pejabat Negara Parsaoran Samosir; Pristika Handayani; Alwan Hadiyanto
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 9 No. 4 (2026): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v9i4.14657

Abstract

This study aims to analyze the forms of abuse of Limited Liability Companies as instruments of money laundering by public officials and the legal liability arising from such abuse in the case of Rafael Alun Trisambodo. The complexity of Money Laundering demonstrates that corporations may be utilized to conceal the origin and control of assets derived from corruption and gratification. This issue relates to the potential misuse of the principles of separate legal entity and limited liability to obscure the relationship between perpetrators, assets, and predicate crimes. The novelty of this study lies in integrating the concepts of beneficial ownership, corporate criminal liability, and the piercing the corporate veil doctrine to analyze the abuse of Limited Liability Companies as instruments of Money Laundering. This study employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. The findings show that Limited Liability Companies may be utilized through affiliated companies, nominee arrangements, and hidden beneficial ownership structures to conceal proceeds of crime and complicate law enforcement. Legal liability does not stop at the corporation as a formal legal entity but is directed toward individuals who exercise actual control, obtain economic benefits, and use corporations to conceal proceeds of crime. Strengthening law enforcement requires integrating beneficial ownership data with tax supervision systems and developing guidelines for law enforcement authorities in applying the piercing the corporate veil doctrine.   Penelitian ini bertujuan menganalisis disfungsi prinsip checks and balances antara legislatif dan eksekutif pascakerusuhan Jakarta Agustus 2025 serta implikasinya terhadap pembentukan kebijakan publik dan constitutional governance dalam perspektif Hukum Tata Negara. Penelitian berangkat dari kesenjangan antara desain konstitusional yang menghendaki keseimbangan kekuasaan dengan praktik ketatanegaraan dalam sistem presidensial multipartai. Kerusuhan Jakarta Agustus 2025 memperlihatkan kegagalan mekanisme checks and balances dalam merespons krisis politik sehingga melemahkan fungsi pengawasan DPR, memperkuat kecenderungan executive heavy, dan menurunkan kualitas constitutional governance. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus yang dianalisis secara deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disfungsi checks and balances tidak disebabkan oleh kelemahan norma konstitusi, melainkan oleh konfigurasi politik yang mengurangi independensi DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya kualitas pembentukan kebijakan publik, akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, dan efektivitas pembatasan kekuasaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan independensi DPR, optimalisasi fungsi pengawasan, dan pelaksanaan prinsip checks and balances secara konsisten merupakan prasyarat untuk mewujudkan constitutional governance. Kebaruan penelitian terletak pada analisis keterkaitan disfungsi checks and balances pascakerusuhan Jakarta Agustus 2025 dengan kecenderungan executive heavy dalam perspektif Hukum Tata Negara Indonesia.