Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

3.627

P-Index

This Author published in this journals

All Journal JURNAL HUKUM Jurnal Jendela Hukum Jurnal Dimensi Jurnal Daulat Hukum DE'RECHTSSTAAT Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum Awang Long Law Review Jurnal Trias Politika JURNAL USM LAW REVIEW Journal of Judicial Review eScience Humanity Journal PETITA Lex Publica Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum

Pristika Handayani

Universitas Riau Kepulauan

Author-ID : 3428138

Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 36 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4

PERJANJIAN KERJA BAGI TENAGA KERJA HARIAN DITINJAU DARI KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR KEP.100/MEN/VI/2004 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU Pristika Handayani
PETITA Vol 3, No 1 (2021): PETITA Vol. 3 No. 1 Juni 2021
Publisher : PETITA

Perjanjian kerja tenaga kerja harian pada ditinjau dari Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka. Perjanjian kerja tenaga kerja harian merupakan bagian dari perjanjian kerja waktu tertentu berdasarkan kepmenaker KEP.100/MEN/VI/2004. Sementara itu, permasalahan hak atas THR yang tidak dibayarkan oleh pengusaha terhadap tenaga kerja harian ini dapat menimbulkan pemberian sanksi administratif terhadap pengusaha sesuai dengan aturan Permenaker No.6 Tahun 2016 Pasal 5 (lima) ayat (4); THR Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dibayarkan oleh pengusaha paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Hari Raya Keagamaan. Pasal 11 (sebelas) ayat (1); pengusaha yang tidak membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenai sanksi administratif, ayat (2); sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELEMAHAN PERATURAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Pristika Handayani
PETITA Vol 3, No 2 (2021): PETITA Vol. 3 No. 2 Desember 2021
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Perselisihan hubungan industial tidak bisa dihindari seiring berjalannya waktu. Hak dan kewajiban yang sudah ditetapkan ada kalanya terjadi dan tidak dapat dihindari. Pengaturan tentang penyelesaian hubungan industrial telah mengalami dinamika/perubahan. Pasca kemerdekaan RI perselisihan di tempat kerja diistilahkan sebagai perselisihan perburuhan Dengan adanya peraturan perundangan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah juga mempunyai kelemahan. Dengan adanya penelitian ini nantinya diharapkan agar berbagai aspek mengetahui sistem penyelesaian dan pemerintah membenahi dari kelemahan peraturan perundang-undangan ini. Metode penelitian yang digunakan adalah yudiris normarif dengan mendalami isi dari perundang-undangan dan aturan lain yang terkait. Terdapat berbagai kelemahan sistem mediasi hubungan industrial yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2014, dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, telah mengakibatkan ketidakadilan bagi kalangan buruh khususnya bagi kalangan buruh kontrak.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEREDARAN COMPACT DISK (CD) BAJAKAN DI KOTA BATAM Pristika Handayani
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 3, No 2 (2019): Oktober 2019, Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Peredaran CD bajakan salah satunya sangat marak dan mudah didapatkan, termasuk di kaki lima atau pinggir jalan. Ketimpangan harga menjadi salah satu penyebab maraknya pembajakan CD, komsumen yang hendak menikmati dengan harga murah akan lebih tertarik untuk membeli daipada harus membeli yang asli atau original, sehingga memacu para pembajak untuk memperbanyak CD bajakan. Undang-Undang HKI yaitu No. 28 Tahun 2014 dan kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi salah satu solusi untuk pencegahan akan terjadinya penyalahgunaan hak cipta.

PELAKSANAAN UPAH MINIMUM KOTA BAGI TENAGA KERJA HARIAN PADA TAHUN 2017 DI KOTA BATAM Pristika Handayani
JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT Vol. 5 No. 1 (2019): Jurnal Hukum De'rechtsstaat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor

Upah adalah satu hak pekerja yang harus dipenuhi oleh pengusaha seperti yang tertera pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. Agar tercapainya kemajuan suatu perusahaan maka hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha harus seimbang, menjalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pekerja harian juga berhak mendapatkan upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku Upah Minimum Kota (UMK) di Kota Batam yang tertera sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2443 Tahun 2016 tentang Upah Minimum Kota Batam Tahun 2017 yaitu Rp.3.241.125 (tiga juta dua ratus empat puluh satu ribu seratus dua puluh lima rupiah) dibagi 21 (dua puluh satu) sehingga upah minimum perhari yang harus dibayarkan untuk tenaga kerja harian sebesar Rp.154.339 (seratus lima puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah).

Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Di Kota Batam Pristika Handayani
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2017: Volume 4 Nomor 1 Desember 2017
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Abstrak: Penyelesaian sengketa terhadap permasalahan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di Kota Batam dilakukan melalui jalur mediasi adalah merupakan salah satu pilihan penyelesaian per-masalahan yang dilakukan melalui jalur non-litigasi atau diluar pengadilan. Dengan adanya Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang mengatur perlindungan terhadap pekerja untuk mendapatkan hak-haknya sebagai pekerja juga terdapat Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Kedua UU ini sebagai acuan bagi pengusaha maupun pekerja agar menemukan hasil kesepakatan yang sama-sama menguntungkan bagi kedua belah pihak. Kata Kunci: Perusahaan, Pemutusan Hubungan Kerja, Mediasi Abstract: The resolution of disputes over termination of employment problems (layoffs) that occurred in the city of Batam conducted through the mediation is one of the options for solving the problem through non-litigation or out-of-court. In Labor Law No. 13 of 2003 concerning employment which provides protection to workers to obtain their rights as workers is also provided by law no. 2 of 2004 on the settlement of industrial relations disputes. Both of these laws are a reference to both employers and workers to find the results of a mutually beneficial agreement for both parties. Daftar Pustaka Buku: Abdussalam, Hukum Ketenagakerjaan (Hukum Perburuhan), Restu Agung: Jakarta, 2009. Abdul Hakim, Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Citra Aditya Bakti: Jakarta, 2009. Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan, Sinar Grafindo, Jakarta, 2009. Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Sinar Grafika, Jakarta, 2010. D.Y. WITANTO, Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Agama Menurut PERMA No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Alfabeta: Bandung, 2011. Djumadi, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja, Jakarta: Rajawali Grapindo Persada, 2008. Khoidin, Hukum Arbitrase Bidang Perdata, Aswaja Pressindo: Yogyakarta, 2013. Khotibul Umam, Penyelesaian sengketa Di Luar Pengadilan, Pustaka Yustisia: Yogyakarta, 2010. Lalu Husni, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2010. Susanti Adi Nugroho, Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Telaga Ilmu Indonesia, Jakarta, 2009. Suyud Margono, ADR&Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum, Ghalia Indonesia: Bogor 2004. Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2009. Perundang-Undangan: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Internet: https://www.jawapos.com/read/2016/11/27/67000/selama-45-tahun-715-perusahaan-asing-hidup-di-batam.

PERJANJIAN PENYEDIAAN JASA SATUAN PENGAMAN PADA PERUSAHAAN PENGGUNA JASA Pristika Handayani; Indra Sakti
PETITA Vol 4, No 1 (2022): PETITA Vol. 4 No. 1 Juni 2022
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/pta.v4i1.4351

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam hal ini adalah Pasal 1320 sebagai barometer untuk membuat perjanjian antara para pihak, dengan mengacu pada syarat sahnya perjanjian agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari, dan juga tentunya tidak merugikan pihak-pihak yang terkait. Selain kitab undang-undang hokum perdata terdapat juga aturan mengeai undang-undang cipta kerja sebagai acuan mengenai ketenagakerjaan dan aturan lain yang terkait. Dengan adanya penelitian ini nantinya diharapkan agar berbagai aspek mengetahui bagaimana pengelolaan yang baik sebagai perusahaan penyedia jasa keamanan kepada perusahaan pengguna dan juga tentunya pekerja juga mengetahui dengan baik apa yang menjadi hak dan kewajibannya selama bekerja. Metode penelitian yang digunakan adalah yudiris normarif dengan mendalami isi dari perundang-undangan dan aturan lain yang terkait.

STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK SEBELUM ADANYA UNDANG-UNDANG KEWARGANEGARAAN NO. 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN Pristika Handayani; Indra Sakti; Anna Andriany Siagian
PETITA Vol 4, No 2 (2022): PETITA Vol. 4 No. 2 Desember 2022
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/pta.v4i2.4971

Tujuan dalam penulisan ini adalah agar menganalisa secara normative mengenai anak hasil dari perkawinan campuran warga Negara yang dalam hal ini diatur dalam undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan. anak dari hasil perkawinan campuran mendapat hak untuk menentukan atau memilih kewarganegaraan. Dalam hal kewarganegaraan anak bisa diperoleh setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun. Anak bisa menentukan sendiri warga Negara karena sudah dianggap dewasa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata. Dengan adanya peraturan yang mengatur tentang kewarganegaraan ini diharapkan nantinya tidak ada keresahan terhadap anak, dan juga hak-hak anak tetap terjaga terutama dalam hal administrasi di Indonesia

PENYELESAIAN PERSELISIHAN KETENAGAKERJAAN YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Pristika Handayani
Lex Publica Vol. 1 No. 1 (2014)
Publisher : APPTHI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (249.089 KB)

Perselisihan perburuhan terjadi antara pekerja dengan pengusaha secara individu atau antara serikat pekerja dengan individu pengusaha atau antara serikat pekerja dengan persatuan pengusaha atau antara pekerja individu dengan persatuan pengusaha, sering terjadi yang disebabkan antara lain karena ketidaksepahaman antara pihak tersebut. Undang-undang nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial memberikan legitimasi kepada para pihak yang berselisih bebas memilih cara untuk menyelesaikan perselisihan yang dihadapi, yang salah satunya sebagaimana disebutkan dalam undang-undang tersebut yakni dengan cara mediasi. Mediasi meru- pakan penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pihak, dan perselisihan antar serikat pekerja dalam suatu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral. Dengan mediasi tersebut maka diharapkan para pihak mampu menye- lesaikan konsep perselisihan dengan cara penyelesaian perselisian hubungan industrial secara adil.

An Ideological Construction Disseminated in Persuading People Used by Dr. Joe in Paper Writing Training of His Rumah Scopus. Saputro, Suswanto Ismadi Megah; Artanto, Tri; Handayani, Pristika; Anugrah, Rizki Tri
eScience Humanity Journal Vol 4 No 2 (2024): eScience Humanity Journal Volume 4 Number 2 May 2024
Publisher : Asosiasi Ide Bahasa Kepri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37296/esci.v4i2.87

This paper deals with ideology disseminated of the language styles used by Dr. Joe, the president of ‘Rumah Scopus”. This paper has an objective to open his ideological power of persuasion behind his words to influence many people. This study applied language style theory of Keraf. The findings shows that there are four techniques used by Dr. Joe in conveying his training. Such as suggestion techniques, compensation techniques, rationalization techniques and identification techniques. Of the four techniques, there were 5 excepts, and there were three language styles used by Dr. Joe are hyperbole, personification, simile, repetition and Metonimia. Hence, the most dominant is the suggestion technique is meant that Dr, Joe tends to persuade the training participants. This is the ideology used by Dr. Joe in strengthening the trust of many people for training at his place, namely Scopus House. Based on the description above, the following two things can be concluded. First, the persuasion techniques produced in Dr. Joe provides excellent explanations so that the training participants will be amazed to follow and deepen their science and knowledge. So that participants have good courage to write in reputable international journals, especially Scopus. Because with this journal, participants can continue their higher educational careers. Thus, the main point of this study the power of lexical choice is the great weapon to convince the participants to join in his writing training camp. Keywords: Ideological construction Persuading Paper Writing Training

TENAGA KERJA ASING DALAM SISTEM KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA Handayani, Pristika; Maileni, Dwi Afni; Sakti, Indra
PETITA Vol 5, No 2 (2023): PETITA VOL. 5 NO. 2 DESEMBER 2023
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/pta.v5i2.6145

Penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia harus dibatasi baik dalam jumlah maupun bidang-bidang yang dapat diduduki oleh tenaga kerja asing. Hal itu bertujuan agar kehadiran tenaga kerja asing di Indoesia bukanlah dianggap sebagai ancaman yang cukup serius bagi tenaga kerja Indonesia, justru kehadiran mereka sebagai pemicu bagi tenaga kerja Indonesia untuk lebih professional dan selalu menambah kemampuan dirinya agar dapat bersaing baik antara sesama tenaga kerja Indonesia maupun dengan tenaga kerja asing. Tenaga kerja asing merupakan Pertama, masalah terdapat pada peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di Indonesia. Kedua, permasalahan terdapat dalam pelasanaan hak bagi pekerja lokal atau pekerja Indonesia. Ketiga monitoring dari pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan swasta yang ada di Indonesia.

Co-Authors Agus Riyanto Alwan Hadiyanto Anak Agung Istri Sri Wiadnyani Anna Andriany Siagian Anugrah Rizki, Tri Anugrah, Rizki Tri Arianto, Dian Artanto, Tri Badri, Syaiful Bottor Erikson Pardede Dwi Afni Maileni Dwi Afni Maileni Dwi Afni Maileni, Dwi Afni Emy Hajar Abra Enan Nova Solihin ER, Marselinah Faisal, Rizki Gani, Junaidi Syahputra Hartawan, Ilham Eka Hendriyanto, Saini Ibnu Aziz Indra Sakti Indra Sakti Malau, Parningotan Muslim Muslim Niksen Manalu Rabu, Rabu Ringo, Desron Siringo Rizki Tri Anugrah Bhakti Rizki Tri Anugrah Bhakti Saputro, Suswanto Ismadi Megah Sartika, Evi Febri Seftia Azrianti, Seftia sirait, richa Sonia Nahda Tampubolon, Agnes Frisca Taufiqurrahman, Mohd. Turnip, Wasden Urip Giyono

Title

Found 36 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 36 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 36 Documents
Search