Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.727
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Penelitian LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) IKIP PGRI MADIUN Jurnal Counsellia The 2nd Proceeding Indonesia Clean of Corruption in 2020" Jurnal SOLMA Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Indonesian Comparative Law Review Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Daya Mas : Media Komunikasi dan Informasi Hasil Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Indonesian Journal of Law and Policy Studies Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology Jurnal Bedah Hukum Aloha International Journal of Multidisciplinary Advancement (AIJMU) D'edukasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat BIROKRASI PANCASILA Jurnal Mengkaji Indonesia Journal of Global Pharma Technology Antropocene : Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora Rhizome: Jurnal Kajian Ilmu Humaniora Activa Yuris: Jurnal Hukum Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi Asia (Jibeka) Kertha Patrika Open Access DRIVERset
Siska Diana Sari
Universitas PGRI Madiun
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 32 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

 1   2   3   4 
Pemberdayaan Masyarakat melalui P2L (Program Pekarangan Pangan Lestari) sebagai Pemenuhan Hak Konstitusional Ketahanan Pangan Siska Diana Sari
Pancasila bureaucracy, Journal of Regional Government, Development and Innovation Vol. 2 No. 2 (2020)
Publisher : Birokrasi Pancasila, Jurnal Pemerintahan, Pembangunan dan Inovasi Daerah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang pemberdayaan masyarakat melalui P2L (Program Pekarangan Pangan Lestari) sebagai pemenuhan hak konstitusional ketahanan pangan, dengan isu hukum yang dibahas adalah pemenuhan hak konstitusional warga negara terhadap ketahanan pangan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian empiris dengan jenis penelitian kualitatif. Subjek penelitian ini adalah masyarakat kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun, instrument penelitian dengan pengamatan, wawancara dan dokumentasi, prosedur pengumpulan data dengan observasi, investarisasi dan kesimpulan, dan analisis data dengan meggunakan analsis data interaktif. Hasil penelitian ini adalah pemenuhan hak konstitusional warga negara di bidang ketahanan pangan dapat dicapai melalui program P2L (Pekarangan Pangan Lestari). Pemberdayaan masyarakat dalam program tersebut sangat bermanfaat selain pemeuhan ketahanan pangan keluarga, masyarakat juga dapat memperoleh pengalaman, ilmu dan bahan pangan yang bernilai gizi dan ekonomi tinggi. Saran dalam penelitian ini agar program ini dalam dilaksanakan Pemerintah secara menyeluruh kepada masyarakat luas sampai penjuru desa agar ketahanan pangan keluarga secara merata.
Persepsi Masyarakat Terhadap Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru Zonasi Almira Widyaningtyas; Nurhadji Nugraha; Siska Diana Sari
Antropocene : Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora Vol. 1 No. 1 (2021): Januari
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/antropocene.v1i1.20

Abstract

Penerapan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru memunculkan berbagai macam persepsi di masyarakat. Begitu pula yang terjadi di masyarakat Desa Broto yang dengan adanya penerapan sistem zonasi menyebabkan mereka memiliki persespi negatif maupun positif. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui berbagai macam persepsi masyarakat di Desa Broto terhadap penerapan sistem zonasi sekolah. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian dilakukan di Desa Broto dan SMPN 1 Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Kesimpulan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat di Desa Broto terhadap sistem zonasi, didominasi dengan persepsi tidak setuju. Faktor yang menyebabkan persepsi tersebut adalah adanya pemerataan aspek pendidikan baik dari guru, fasilitas, dan mutu yang belum merata, tidak subjektif, serta dianggap dapat mengurangi semangat belajar dan hak anak untuk mendapat pendidikan yang layak, karena dalam penerapan sistem ini anak tidak bisa sekolah ditempat yang mereka inginkan.
Internalisasi Karakter Tanggungjawab Melalui Ekstrakurikuler Persaudaraan Setia Hati Terate Evi Wahyuni; Nurhadji Nugraha; Siska Diana Sari
Rhizome : Jurnal Kajian Ilmu Humaniora Vol. 1 No. 1 (2021): Januari
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/rhizome.v1i1.30

Abstract

Kemerosotan nilai tanggung jawab yang dimiliki individu dan masyarakat menuntut setiap lembaga pendidikan untuk menginternalisasikan karakter tanggung jawab kepada peserta didik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses internalisasi karakter tanggung jawab melalui ekstrakurikuler Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati Terate. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Tulakan Kabupaten Pacitan. Kesimpulan dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa proses internalisasi karakter tanggung jawab melalui ekstrakurikuler Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) dilakukan dengan memberikan wejangan, diingatkan dan diarahkan untuk melakukan perbuatan yang baik. internalisasi karakter ini dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang dapat menentukan keberhasilan dari proses internalisasi karakter tanggung jawab. Selain itu, internalisasi karakter tanggung jawab ini membawa dampak yang positif bagi siswa yang mengikuti ekstrakurikuler PSHT yaitu merubah dari yang malas-malasan menjadi rajin, disiplin waktu.
Protection Of Indigenous Peoples In The Perspective Of Human Rights In Indonesia: Realities, Problems And Solutions Zidane Haikal Senoaji; Anang Setiyawan; Siska Diana Sari
Activa Yuris: Jurnal Hukum Vol 1, No 1 (2021)
Publisher : Universitas PGRI Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25273/ay.v1i1.10248

Abstract

The 1945 Constitution upholds the human rights of every citizen without exception, but in practice this constitutional mandate is not implemented properly and even tends to marginalize indigenous peoples. For this reason, it is necessary to seek a constitutional settlement to be able to provide the rights of indigenous peoples as they should be guaranteed in the constitution. This paper is a sociolegal research. The conclusion of our study is that there are still many violations of the constitutional rights of indigenous peoples from a human rights perspective that the government should not do. The recommendation of our study is that the government immediately ratify the Draft Law on Indigenous Peoples as a concrete step in upholding the constitutional rights of indigenous peoples
Pendampingan Pengelolaan Bisnis Dan Aspek Legalitas Pada Kelompok UKM Produsen Brem Di Desa Bancong, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun Nizam Zakka Arrizal; Siska Diana Sari; Bintang Ulya Kharisma; Sulistya Eviningrum; Karuniawati Hasanah; Ida Widyawati; Sofyantoro Sofyantoro
Jurnal SOLMA Vol. 11 No. 3 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka (UHAMKA Press)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22236/solma.v11i3.10707

Abstract

Background: Setiap pelaku usaha bisnis menempatkan kepentingan bisnis di prioritas utama. Masih ada beberapa aspek lain yang perlu difikir dan diikutsertakan diantaranya aspek hukum dan manajemen khususnya bagi pelaku usaha brem di wilayah Kabupaten Madiun. Tujuan kegiatan ini untuk mengadakan penyuluhan dan pendampingan terkait Pengelolaan Bisnis dan Aspek Legalitas Pada Kelompok UKM Produsen Brem Di Desa Bancong Metode: Pengabdian dilakukan dengan memberikan penyuluhan dan pendampingan berdasarkan yuridis-empiris. Hasil: Aspek hukum dan aspek manajemen sangat penting bagi penyelenggaraan kegiatan bisnis UKM. Aspek hukum pada UKM terkait bentuk badan usaha, perizinan, kekaryawanan atau SDM (sumber daya manusia), perjanjian/kontrak, pertanahan, jaminan kesehatan, permodalan dan kekayaan intelektual seperti merek. Aspek manajemen pada UKM terkait dengan keberadaan tata kelola perusahaan, struktur organisasi, bussiness plan, audit perusahaan, pemasaran, pembukuan, dan pertanggung jawaban/laporan. Aspek hukum pada UKM terkait bentuk badan usaha, perizinan, kekaryawanan atau SDM (sumber daya manusia), perjanjian/kontrak, pertanahan, jaminan kesehatan, permodalan dan kekayaan intelektual seperti merek sedangkan Aspek manajemen pada UKM terkait dengan keberadaan tata kelola perusahaan, struktur organisasi, bussiness plan, audit perusahaan, pemasaran, pembukuan, dan pertanggung jawaban/laporan.
Comparative Legal Analysis of Beauty Clinic Services between Indonesian Law and Islamic Law Sari, Siska Diana
Indonesian Comparative Law Review Vol 6, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/iclr.v6i2.21856

Abstract

In line with the evolving needs of consumers who strive to improve their facial and physical appearances, beauty clinics frequently introduce new services supported with new technological devices. Some forms of esthetical treatment introduced in the market have risen controversy in terms of their legality. This article aims at  exploring the legality of esthetic treatment provided by beauty clinics from  the perspective of Indonesian law and Islamic law. This normative legal research employs comparative approach. Comparison is made between Indonesian law and Islamic Law. It is found that Islamic law has different approach in addressing the issue of the legality of esthetic treatment provided by beauty clinics as compared to Indonesian law.  While the Indonesian law tends to liberate various kinds of esthetic treatment, Islamic law gives a restriction. By virtue of the principle of freedom of contract as intended in Article 1338 of the Indonesian Civil Code, any esthetic treatment can be carried out when it is made based on a valid contract between the contracting parties. On the other side, Islamic Law prohibits particular esthetic treatment especially when it falls under the category of “changing what Allah has created.”
ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR TOWARD ORGANIZATION EFFECTIVENESS: An Employee Perspective Setiawan, Hendra; Sulistyowati, Liliek Nur; Sari, Siska Diana
Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi Asia Vol 16 No 2 (2022): Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi Asia
Publisher : LP2M Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32815/jibeka.v16i2.1076

Abstract

This study aims to examine the effect of organizational citizenship behavior (OCB) on organizational effectiveness based on the employee's perspective. The study took a sample of 30 (thirty)employees of BPJS Employment in Madiun City. Determination of the number of samples based on the Central Limit Theorem approach. The analytical technique used to answer the research objectives is a simple linear regression analysis model. The conclusion obtained from the research is that organizational citizenship behavior (OCB) has a positive and significant effect on organizational effectiveness. OCB has an effect on organizational effectiveness by 78.9%.
Program Percepatan Penurunan Stunting Di Kota Madiun Sebagai Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Sari, Siska Diana
Jurnal Bedah Hukum Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v8i1.1316

Abstract

Abstract This research examines the program to accelerate stunting reduction in the city of Madiun in 2022. Based on Presidential Regulation Number 72 of 2021 concerning the Acceleration of Integrated Stunting Reduction and the Regulation of the National Population and Family Planning Agency of the Republic of Indonesia Number 12 of 2021 concerning the National Action Plan for the Acceleration of Reducing Stunting Rates Indonesia for 2021-2024, as well as Regulation of the Governor of East Java Province no. 68 of 2001 concerning the Acceleration of Reducing Integrated Stunting in 2021-2024. The method used is a normative-empirical research method with data collection techniques through literature studies, documents and interviews. The data analysis method used is an interactive data analysis technique. The research results are based on statutory regulations in the City of Madiun, which does not yet have a Regional Regulation on PPS, however, in the absence of a Regional Regulation, the City of Madiun has issued a policy on the PPS Program which is contained in the Decree of the Mayor of Madiun Number 440-401.103/165/2022 concerning Amendments to Decrees Mayor of Madiun number 401.103/63/2022 concerning the Formation of the Madiun City PPS Team, then the formation of sub-district and sub-district level decrees numbered SK Mayor of Madiun number 440-401.103/019/2022 and 440-401.103/033/2022. Based on data obtained, the stunting prevalence rate in Madiun City in 2022 was 9.7 percent, this figure is down from 2021 which was recorded at 12.4 percent. Abstrak Penelitian ini mengkaji tentang program percepatan penurunan stunting di kota Madiun tahun 2022. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan stunting terintegrasi dan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024, serta Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur no 68 Tahun 2001 tentang Pecepatan Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2021-2024. Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif-empiris dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, dokumen dan wawancara. Metode analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemkot madiun telah melaksanakan program percepatan penurunan stunting dengan berbagai kegiatan, terkait regulasi Kota Madiun belum memiliki Peraturan Daerah tentang stunting, akan tetapi dengan ketiadaannya Peraturan Daerah Kota Madiun telah mengeluarkan kebijakan tentang Program PPS yang tertuang dalam Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor 440-401.103/165/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Madiun nomor 401.103/63/2022 tentang Pembentukan Tim PPS Kota Madiun, kemudian dibentuknya SK tingkat Kecamatan dan Kelurahan nomor SK Walikota Madiun nomor 440-401.103/019/2022 dan 440-401.103/033/2022. Berdasarkan perolehan data angka prevalensi stunting di Kota Madiun tahun 2022 sebesar 9,7 persen, angka tersebut turun dari tahun 2021 yang tercatat di angka 12,4 persen
Implementasi KRPPA Di Kota Madiun Sebagai Wujud Gendermainstream Sari, Siska Diana; Arizal, Nizam Zakka; Eviningrum, Sulistya; Kharisma, Bintang Ulya; Perdana, Yudita Ayu Widya; Aa’nisaa, Rara
Jurnal Bedah Hukum Vol. 8 No. 2 (2024): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v8i2.1719

Abstract

Abstract This study examines the KRPPA or Women-Friendly and Child-Caring Village program in Madiun City to improve public understanding of gender equality. Legislation governing gender equality is contained in the 1945 Constitution Article 27 Paragraph (1) and Article 28 I Paragraph (2). This program exists as an effort to increase public awareness of gender equality between men and women and protection of children in Indonesia. KRPPA is expected to become a new epicenter for development based on the fulfillment of women's and children's rights. All aspects of development must be felt by residents of the Village without exception, in accordance with the Sustainable Development Goals (SDGs). The Ministry of Women's Empowerment and Child Protection (Kemen PPPA) together with the Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration (Kemendesa) developed the Women-Friendly and Child-Caring Village (DRPPA) and Women-Friendly and Child-Caring Village (KRPPA) policies. KRPPA is a sub-district that integrates gender perspectives and children's rights in the governance of sub-district governance, sub-district development, and development and empowerment of sub-district communities, which are carried out in a planned, comprehensive, sustainable manner, in accordance with the vision of Indonesian development. The purpose of this study is to examine the Implementation of Women-Friendly and Child-Caring Sub-districts (KRPPA) in Pilot Project Sub-districts in Madiun City. The method used in this study: this study is an empirical juridical legal research with a socio-legal research approach. The research location is in several sub-districts that are used as KRPPA Pilot Parjects in Indonesia. Abstrak Penelitian ini mengkaji tentang progam KRPPA atau Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Kota Madiun untuk dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kesetaraan gender. Peraturan perundangan yang mengatur tentang kesetaraan gender terdapat di UUD 1945 Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28 I Ayat (2). Program ini ada, sebagai upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan serta perlindungan terhadap anak di Indonesia. KRPPA diharapkan dapat menjadi episentrum baru bagi pembangunan yang berbasis pemenuhan hak perempuan dan anak. Semua aspek pembangunan harus dirasakan manfaatnya oleh warga Kelurahan tanpa terkecuali, sesuai dengan tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bersama kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa) mengembangkan kebijakan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) dan Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (KRPPA). KRPPA merupakan kelurahan yang mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan kelurahan, Pembangunan kelurahan, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan, yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, berkelanjutan, sesuai dengan visi pembangunan Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji Implementasi Kelurahan Ramah Perempuan Dan Peduli Anak (KRPPA) Di Kelurahan Pilot Project Di Kota Madiun. Metode yang digunakan dalam penelitian ini : penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan socio-legal research. Lokasi penelitian di beberapa kelurahan yang dijadikan Pilot parject KRPPA di Indonesia
PUBLIC SPEAKING UNTUK SISWA SMK CENDEKIA KOLABORASI ANTARA FH UNIPMA DAN NEUST PHILIPPINES Sulistya Eviningrum; Nizam Zakka Arrizal; Siska Diana Sari; Bintang Ulya Kharisma; Indriyana Dwi Mustikarini
JURNAL DAYA-MAS Vol. 10 No. 1 (2025): JURNAL DAYA-MAS
Publisher : Universitas Merdeka Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33319/dymas.v10i1.174

Abstract

public speaking is an important communication skill in conveying messages, ideas or information orally in front of an audience. FH UNIPMA collaborates with Neust Philippines. Providing socialization on public speaking with the target being students and Cendikia High School students. The activities were divided into three sessions, namely providing material, and practicing public speaking and asking questions.The problems faced by Cendikia High School students related to public speaking are: (1) Lack of ability to appear and speak in public; and (2) Lack of public speaking skills both face to face and online.The solutions offered to solve this problem are through community service activities, namely providing training/workshops to provide tips and tricks regarding: (1) How to have the ability to appear and speak in public; and (2) Skills in public speaking both face to face and online. Implementation of this community service activity consists of 3 stages, namely; (1) Preparation stage, to identify problems, apply for permits from Cendikia High School, and make preparations for implementing public speaking training; (2) Stage of implementing public speaking training; and (3) Evaluation stage, with questions and answers as well as evaluation with the participants, to find out how much the participants' knowledge, abilities and skills regarding public speaking have increased after participating in the training activities. As a result of this activity, the audience was able to overcome nervousness and improve their ability to speak in public with more confidence and structure.
Co-Authors Aa’nisaa, Rara Almira Widyaningtyas Anang Setiyawan Arief Budiono Arizal, Nizam Zakka Bintang Ulya Kharisma Catur Priyatnanda Aditya, Catur Priyatnanda Dewi Iriani Dimas Firmansyah Wijaya Dimas Pramodya Dwipayana Dita Ajeng Yulianie Dwijayanto Dwijayanto Evi Wahyuni Eviningrum, Sulistya Fiya Firmanda, Fiya Hasan Bachtiar Fadholi Hasanah, Karuniawati Hendra Setiawan HENDRA SETIAWAN I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani Ida Widyawati Indriyana D. M., Indriyana Indriyana Dwi Mustikarini, Indriyana Dwi Liliek Nur Sulistyowati Meilani Indriyaningtyas, Meilani Ngestiningrum, Ayesha Hendriana Nizam Zakka Arrizal Nizam Zakka Arrizal Nurhadji Nugraha Perdana, Yudita Ayu Widya Pujiyono Pujiyono Rizka Sigit Sapto Nugroho Soenarjo Soenarjo Sofyan Wimbo Agung Pradnyawan Sofyantoro Sofyantoro Sri Wahyuni (Mhs), Sri Wahyuni Sulistya Eviningrum Sulistyowati, Liliek Nur Taadi Taadi Zidane Haikal Senoaji