Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.145
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia DE'RECHTSSTAAT Sociological Jurisprudence Journal Awang Long Law Review Pagaruyuang Law Journal Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Sosial Humaniora Sigli KRTHA BHAYANGKARA Jurnal Hukum Sasana Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan International Journal of Social Service and Research Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) Justice Voice Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Sinergi Akademisi dan Masyarakat Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Binamulia Hukum
Ali Johardi
Magister Hukum, Universitas Krisnadwipayana
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

 1   2   3 
IMPLEMENTATION OF CRIMINAL SANCTIONS AGAINST PERPETRATORS OF BANK ACCOUNT DATA THEFT THAT IS FAIR FOR THE PUBLIC Belgradoputra, Raden Jossy Sutari; Haryono, Waty Suwarty; Wirogioto, Ali Johardi
JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review Vol. 6 No. 2 (2025): Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR), February 2025
Publisher : International Peneliti Ekonomi, Sosial dan Teknologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56371/jirpl.v6i2.360

Abstract

The implementation of criminal sanctions against skimming offenders must be based on principles of justice that encompass the interests of victims, society, and offenders. This crime often results in significant financial losses and psychological impacts on victims, making it essential for the penalties imposed to reflect the extent of the harm caused. The theory of justice proposed by Gustav Radbruch, namely legal justice, social justice, and substantive justice, serves as a critical foundation for enforcing the law proportionally. Legal justice enforcement, as outlined in Articles 30 and 36 of the ITE Law, provides a framework to prosecute offenders with a maximum penalty of 12 years of imprisonment and fines up to IDR 12 billion. This ensures legal certainty while also deterring potential offenders. Social justice emphasizes collective protection for society, including safeguarding banking data. The state must ensure that banking systems have secure infrastructure so that the public is less vulnerable to cybercrime. Firm punishment of offenders also instills a sense of security in the community. Substantive justice must be realized by restoring victims' losses. Punishment for offenders should not only involve imprisonment but also include mechanisms for restitution to recover victims’ material losses. Integrating these three principles ensures that the implementation of criminal sanctions is not merely repressive but also restores a sense of justice in society. This approach is necessary to maintain a balance between punishing offenders, protecting society, and upholding the rights of victims.
CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR PERPETRATORS OF THE CRIMINAL ACT OF INTENTIONALLY COMMITTING AN ABORTION DURING DATING Dewi Kusmiyati; Ali Johardi Wirogioto; Saefullah
DE'RECHTSSTAAT 2024: SPECIAL ISSUE ON DJUANDA INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES (DICSS) 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research aims to determine the extent to which the police act in determining whether abortion is legal or illegal and to determine the obstacles in implementing sanctions for perpetrators of abortion crimes in the city of Makassar. There are two research methods used in this research, namely literature study by collecting data and understanding various literature related to the research material and field study by collecting data and conducting research directly at the research location. The results of the research show that the role of the police in determining legal and illegal abortions is in accordance with applicable legal regulations, namely that the legal regulation of the criminal act of abortion is clearly stated in the Criminal Code, Law Number 36 of 2009 concerning Health, and Government Regulation Number 61 of 2014 concerning Reproduction health. Whereas the element of "intentionally" carrying out an abortion has been fulfilled in Article 194 of Law Number 36 of 2009 concerning health, then the defendant has been declared to have been legally and convincingly proven to have committed the crime of abortion. The police determine cases of illegal and legal abortion by finding out the reasons for the abortion. If the abortion is carried out on health grounds or to save the life of the mother, it can be decided as a legal abortion in accordance with Law Number 36 of 2009 Article 75 Paragraph (2), but if it is not proven as in the Criminal Code regulations then the abortion is considered an illegal abortion. In the process of carrying out the investigation, investigators experienced several technical problems in the field. The obstacles in the investigation process are the difficulty of finding witnesses, lack of evidence, difficulty in identifying suspects.
KEADILAN RESTORATIF DALAM UPAYA PERTANGGUNGJAWABANPIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU PERUNDUNGAN Putra, Ardiansyah; Marbun, Warasman; Wirogioto, Ali Johardi
Jurnal Sosial Humaniora Sigli Vol 7, No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47647/jsh.v7i1.2335

Abstract

Pembullyan adalah bentuk kekerasan yang dilakukan oleh para siswa di lingkungan sekolah, selain dari tawuran antar siswa. Perilaku agresif siswa dalam bentuk tawuran telah mendapatkan perhatian yang cukup, baik dari pendidik, orang tua, pejabat pemerintah, maupun polisi. Sementara itu, pembullyan, meskipun sebenarnya telah terjadi dalam lingkaran pendidikan untuk waktu yang lama, masih tampaknya mendapatkan sedikit perhatian. Tanggung jawab pidana bagi pelaku yang terlibat dalam melakukan tindakan kekerasan yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana kekerasan bersama-sama yang mengakibatkan luka serius (pemukulan) dalam Pasal 170 ayat (2) 2 KUHP dipengaruhi oleh faktor tindak pidana kekerasan, tawuran antar siswa. Ada beberapa faktor yang memengaruhi penyebab kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh siswa, yaitu faktor internal, yaitu faktor keluarga yang kurang harmonis dan faktor dalam individu itu sendiri, faktor eksternal, yaitu faktor ekonomi, kurangnya pengawasan, pembullyan, lingkungan sekitar, individu itu sendiri, dan pengaruh teman sebaya. Adapun faktor lainnya, dendam yang berkelanjutan dan ingin bergabung tanpa alasan yang jelas. Ketika tawuran terjadi antara siswa, mereka ikut serta tanpa mengetahui inti dari masalah tawuran tersebut. Pertimbangan hukum hakim dalam memberlakukan kejahatan pada pelaku termasuk partisipasi anak dalam melakukan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan luka serius dalam tawuran antara siswa di (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 33/Pid.Sus.Anak/2020/PN Jkt. Utr.). Dengan adanya upaya penegakan hukum untuk membuat fungsi hukum pidana, perlu dilakukan upaya untuk mengatasi kejahatan melalui upaya hukum non-pidana. Upaya penegakan hukum non-pidana ini lebih berfokus pada prinsip kekerabatan dan dilakukan secara tidak langsung tanpa menggunakan metode pidana atau hukuman. Upaya non-pidana juga merupakan penegakan hukum yang sebenarnya dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya polisi. Karena tindakan non-pidana adalah upaya untuk mengatasi tindakan kejahatan menggunakan hukum pidana, itulah satu-satunya hal yang dapat dilakukan. Jadi dianggap sesuai untuk diterapkan dalam penegakan hukum pidana bagi pelaku tawuran antar siswa.
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Melakukan Pemufakatan Jahat Menerima Dan Mengirimkan Narkotika Golongan I Erixon, Isak; Wirogioto, Ali Johardi; Saefullah, Saefullah
Pagaruyuang Law Journal Volume 9 Nomor 1, Juli 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v0i0.6902

Abstract

Permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bersifat ekseptional, yang artinya dianggap sebagai kejahatan pada tindak pidana yang disebutkan dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini berfokus pada konsep permufakatan jahat dalam Hukum Pidana dan Narkotika serat pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada kejahatan penyalahgunaan narkotika berdasarkan Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim. dan Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim dan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan dengan permufakatan jahat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yuridis normatif dilakukan untuk memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni sekunder dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun semua peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum dan buku buku serta serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan. Penelitian langsung melakukan penelitian di Penagdilan Negeri Jakarta Timur pada Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim. dan Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2023/PN Jkt Tim. Seluruh unsur-unsur dari dakwaan telah jelas dan terpenuhi, membawa majelis hakim pada keyakinannya bahwa terdakwa telah terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tananman yang dilakukan dengan Permufakatan Jahat” sesuai dengan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menjatuhkan sanksi pemidanaan kepada terdakwa Muhammad Syahputra dengan.
The Implementation of Restorative Justice in the Rehabilitation of Drug Offenders: A Case Study of Decision Number 7/Pid.Sus/2021/PN.Tmt Apriliawan, Hendri; Wirogioto, Ali Johardi; Saefullah, Saefullah
Justice Voice Vol. 4 No. 1 (2025): Justice Voice
Publisher : Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jv.v4i1.1165

Abstract

The restorative justice approach in the criminal justice system has emerged as an alternative in addressing drug abuse, focusing on rehabilitation rather than imprisonment. This study evaluates the implementation of restorative justice in Decision No. 7/Pid.Sus/2021/PN.Tmt, examining the role of the legal system in determining whether drug abusers qualify for rehabilitation. A juridical-normative and juridical-sociological approach was employed to analyze regulations and judicial practices related to rehabilitation. The key findings indicate that rehabilitation is a more effective alternative to imprisonment, considering the integrated assessment conducted by the National Narcotics Agency (BNN) to determine the severity of addiction. However, the main challenges in implementing restorative justice include limited rehabilitation facilities, inconsistency in judicial decisions, and social stigma against drug users. This study concludes that harmonizing regulations and enhancing law enforcement officers’ understanding of restorative justice are essential to optimizing rehabilitation implementation in Indonesia’s legal system. With a more inclusive approach, the judiciary can adopt a more humane and effective method in handling drug abuse cases.
Sistem Peradilan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Yang Menyebabkan Luka Berat Iskandar, Andri; Wirogioto, Ali Johardi; Saefullah, Saefullah
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 11 No 8.D (2025): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi pemidanaan terhadapanak pelaku tindak pidana kekerasan secara bersama dimukaumum serta penerapaan hukum materiil dalam tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku dalam Putusan NomorPutusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt.Pst., dan Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jkt.Pst. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulis adalah jenispenelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konsepsual. Bahan hukumyang digunakan mencakup bahan hukum primer, yaitu sumber perundang-undangan, putusan hakim, KUHP. Bahan hukum sekunder, yaitubersumber dari buku-buku literatur, studi perpustakaan, serta beberapajurnal yang berkaitan. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikanpetunjuk seperti ensiklopedia, kamus, artikel di internet. Adapun hasil penelitian ini yaitu: 1) kualifikasi perbuatan tindakpidana kekerasan secara bersama-sama yang dilakukan oleh anakmerupakan perbuatan yang tergolong dalam Pasal 170 ayat (1) dan (2)KUHP tentang kekerasan terhadap orang atau barang dimuka umumapabila pelakunya anak. 2) Penerapan hukum materiil dalam Putusan Nomor Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt.Pst., dan Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jkt.Pst., sudah tepat. Terdakwa telah terbukti secarasah dan meyakinkan memenuhi unsur-unsur sesuai Pasal 170 ayat (2) ke1 KUHP. Hakim menilai bahwa terdakwa dapat mempertanggungjawabkanatas perbuatan yang dilakukan karena pelaku saat melakukan tindak pidanaberada dalam kondisi yang sehat, serta tidak ditemukan alasanpenghapusan pidana, maka hakim menjatuhkan putusan terhadap putusan pertama anakdengan pidana penjara Anak Iselama 9 (sembilan) bulan dan Anak II.dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan diLPKA, serta pada kasus putusan kedua Para Anak tersebut berupadikembalikan kepada orangtua/Wali masing-masing.
Analisis Ratio Decidendi Hakim dalam Kasus Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan di Pengadilan Indonesia Ginting, Jan Efraim Hartonta; Wirogioto, Ali Johardi; Saefullah Saefullah
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 4 (2025): JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v4i4.6346

Abstract

One form of crime that is highly relevant in the context of today's society is the crime of embezzlement in office. This embezzlement can be defined as a dishonest act committed by one or more individuals by hiding goods or property belonging to another person without the owner's knowledge. This action aims to transfer ownership of the goods, which can be categorized as theft, taking possession of goods, or using the goods for unauthorized personal gain. In many cases, embezzlement in office often involves individuals who have access or authority over company assets, making it easier for them to commit misuse. This study applies a normative juridical research method to analyze existing problems in the context of criminal law. This method allows researchers to explore and understand applicable legal norms and how they are applied in real cases. The results of the study show that the Judge's Ratio Decidendi in imposing sanctions on cases of embezzlement in office, as stated in Decision Number 542/Pid.B/2023/PN Cbi and Decision Number 355/Pid.B/2024/PN Cbi, is based on a number of in-depth legal considerations. In this case, the judge first explained the elements contained in Article 374 of the Criminal Code (KUHP) charged by the public prosecutor. The defendant was found guilty of committing embezzlement in office by embezzling company funds for personal gain. Therefore, the defendant was sentenced commensurate with his actions, which violated Article 374 of the Criminal Code. Criminal liability for the perpetrator of the crime of embezzlement in office has been legally and convincingly proven, with all elements of the charge having been fulfilled. This indicates that the perpetrator can be subject to sanctions in accordance with applicable legal provisions, thus providing a deterrent effect and upholding justice in the criminal law system. This research is expected to contribute to the development of understanding regarding embezzlement in office and its legal implications in Indonesia, as well as encourage more effective law enforcement in handling similar cases in the future.
Peran Pink Collar pada Narkoterorism Wirogioto, Ali Johardi
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (216.191 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v8i3.11466

Abstract

Era Globalisasi selain membawa dampak positif bagi kehidupan berupa hingar bingarnya yang dicirikan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi serta tingkat kehidupan yang lebih baik ternyata juga membawa dampak negatif berupa pola hidup konsumtif, sikap individualistik, gaya hidup kebarat-baratan serta kesenjangan sosial. Dampak tersebut juga berpengaruh langsung terhadap peredaran gelap narkotika, Semakin canggihnya kemajuan teknologi komunikasi dan teknologi transportasi menjadikan transaksi peredaran gelap narkoba semakin mudah dan semakin kompleks, bahkan dengan melibatkan pink collar, yaitu keterlibatan perempuan sebagai kurir bagian dari jaringan sindikat peredaran gelap narkoba atau yang berkaitan dengan kejahatan/ sebagai pelaku terorisme. Istilah Narcoterrorism merupakan sebuah kejahatan perdagangan gelap narkotika dan dimana hasil dari tindak kejahatan tersebut digunakan untuk membiayai kejahatan terorisme Di Indonesia, narcoterrorism masih ditangani secara terpisah sebagai dua ancaman yang terpisah (ancaman narkotika dan ancaman terorisme). Padahal kenyataannya, aksi terorisme yang dibiayai oleh mafia atau kartel narkoba sampai saat ini masih belum ditemukan di Indonesia. Penelitian ini bersandar pada data sekunder berupa kepustakaan yang relevan dan aktual dengan tema. Bertujuan mengetahui apa peran para perempuan di dua dimensi kejahatan ekstra ordinary crime tersebut.
Analisis Pertanggungjawaban Pidana Aborsi Ilegal: Studi Perbandingan Dua Putusan Pengadilan Ocsila, Bella; Hartanto, Hartanto; Wirogioto, Ali Johardi
Binamulia Hukum Vol. 14 No. 2 (2025): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v14i2.1240

Abstract

Pengaturan aborsi dalam sistem hukum Indonesia menghadapi kompleksitas akibat fragmentasi regulasi antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Kesehatan, yang menghasilkan disparitas dalam penerapan pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis disparitas penerapan pertanggungjawaban pidana dalam kasus aborsi ilegal melalui perbandingan putusan pengadilan serta mengidentifikasi karakteristik perbuatan melawan hukum berdasarkan unsur actus reus dan mens rea. Pendekatan yang digunakan adalah hukum normatif dengan metode yuridis normatif, yang mengandalkan data sekunder melalui studi kepustakaan sistematis dan analisis kualitatif menggunakan teknik analisis konten serta interpretasi hukum. Hasil analisis mengungkap disparitas fundamental antara pidana penjara enam bulan tanpa syarat (Putusan 01/Pid.B/2013/PN.Plp) dan pidana lima bulan bersyarat (Putusan 45/Pid.Sus/2015/PT.Smg), yang mencerminkan inkonsistensi dalam judicial reasoning dan fragmentasi regulasi yang menciptakan pluralisme hukum yang problematik. Reformasi hukum komprehensif diperlukan, termasuk harmonisasi legislatif, implementasi pendekatan dekriminalisasi selektif, serta pengembangan pedoman pemidanaan berbasis keadilan restoratif untuk mengatasi disparitas ini dan meningkatkan keadilan substantif.
Implementasi Diversi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak di Polres Pasangkayu Muchammad Mahendra Ghani Adhitya Putra; Hartanto; Ali Johardi Wirogioto
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3234

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pelaksanaan diversi (pengalihan proses peradilan formal ke proses di luar peradilan) dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sesuai UU No. 11 Tahun 2012, terutama untuk kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak. Diversi bertujuan untuk menghindari dampak negatif proses peradilan formal terhadap tumbuh kembang mental anak, dengan fokus pada pendekatan keadilan restoratif dan reintegrasi sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme dan prosedur pelaksanaan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di tingkat penyidikan Polres Pasangkayu dan Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi diversi tersebut. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris atau sosiologis, dengan pendekatan studi kasus di Polres Pasangkayu. Teknik pengumpulan data melibatkan wawancara dengan aparat penegak hukum (penyidik), observasi, dan studi dokumen terkait penanganan kasus anak. Hasil penelitian menjelaskan bahwa secara normatif, diversi telah dilaksanakan dengan mengacu pada mekanisme dan prosedur yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Faktor penyebab anak melakukan tindak pidana narkotika seringkali karena rasa penasaran, pengaruh lingkungan pertemanan, kurangnya kontrol sosial dan keluarga. Tantangan dalam pelaksanaan diversi seringkali terkait dengan paradigma aparat penegak hukum (misalnya, menganggap pengguna narkotika pasti juga pengedar), ancaman pidana yang tinggi (di atas 7 tahun penjara), atau kesulitan mencapai kesepakatan diversi dengan korban/keluarga. Solusi yang diutamakan adalah mengedepankan rehabilitasi medis dan sosial bagi anak daripada hukuman penjara, dengan melibatkan peran serta masyarakat dan keluarga secara intensif
Co-Authors Amalia Syauket Apriliawan, Hendri Ardiansyah Putra Belgradoputra, Raden Jossy Sutari Budi Supriyatno Cori, Catarina Dewi Kusmiyati Donny Ramadhan Dwi Seno Wijanarko Erixon, Isak Eryomina, Svetlana Failasufa Aziza, Pretty Ginting, Jan Efraim Hartonta Habonaran, Benedictus Satrio Handoko, R. Reo Hartanto hartanto hartanto Hotma P. Sibuea Irawati, Ike Iskandar, Andri Katrina Siagian Kolesova, Elena Meita Istianda Muchammad Mahendra Ghani Adhitya Putra Ocsila, Bella Petukhova, A. Plaksina, Elena Porosov, Roman Postnikova, Alena Pramitasari, Anisa Reza Hariyadi, Ade Saefullah Saefullah Saefullah Sari Ningsih Setyawati, Kiki Siswantari Pratiwi Starkova, Daria Sulistyono, Achmad Syahruddin, Erwin Uyan Wiryadi Warasman Marbun Waty Suwarty Haryono Wijaya, Junika Nurhamidah Zavialova, Natalia Zuhri, Saefudin