Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.022
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia DE'RECHTSSTAAT Awang Long Law Review Pagaruyuang Law Journal Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Sosial Humaniora Sigli KRTHA BHAYANGKARA Jurnal Hukum Sasana Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan International Journal of Social Service and Research Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) Justice Voice Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Binamulia Hukum Jurnal KIK-AK
Ali Johardi
Magister Hukum, Universitas Krisnadwipayana
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Physics Social Sciences Other

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

 1   2   3 
Implementation of the principle of Transparency Good Governance as an Effort to prevent & overcome Judicial Corruption in Judicial Institutions Amalia Syauket; Ali Johardi Wirogioto
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 2 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i2.3755

Abstract

Anyone who has ever dealt with a case in court will immediately feel and know that judicial corruption exists and is a reality that even tends to increase and become bolder. A series of empirical cases involving judges in the vortex of judicial corruption. Judicial corruption in judicial institutions to date has fundamentally and will continue to threaten the existence of law in society and the Indonesian rule of law because judges are one of the law enforcers. the purpose of this study is to analyze efforts to prevent and overcome juridical corruption. This research is included in a qualitative approach using secondary data. The results of the study state that efforts to prevent judicial corruption by judicial institutions are carried out by optimizing information technology in court administration which is the principle of transparency of good governance, while efforts to handle it through increasing the institutional capacity of the Judicial Commission strengthen by adding authority to the prevention aspect of supervision of judges' behavior through improving the system and organization within the judicial institution which is the principle of government effectiveness. The Judicial Commission is a watchdog institution that acts as a catalyst institutionally and organizationally.
Analisis Pertanggungjawaban Pidana Aborsi Ilegal: Studi Perbandingan Dua Putusan Pengadilan Ocsila, Bella; Hartanto, Hartanto; Wirogioto, Ali Johardi
Binamulia Hukum Vol. 14 No. 2 (2025): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v14i2.1240

Abstract

Pengaturan aborsi dalam sistem hukum Indonesia menghadapi kompleksitas akibat fragmentasi regulasi antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Kesehatan, yang menghasilkan disparitas dalam penerapan pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis disparitas penerapan pertanggungjawaban pidana dalam kasus aborsi ilegal melalui perbandingan putusan pengadilan serta mengidentifikasi karakteristik perbuatan melawan hukum berdasarkan unsur actus reus dan mens rea. Pendekatan yang digunakan adalah hukum normatif dengan metode yuridis normatif, yang mengandalkan data sekunder melalui studi kepustakaan sistematis dan analisis kualitatif menggunakan teknik analisis konten serta interpretasi hukum. Hasil analisis mengungkap disparitas fundamental antara pidana penjara enam bulan tanpa syarat (Putusan 01/Pid.B/2013/PN.Plp) dan pidana lima bulan bersyarat (Putusan 45/Pid.Sus/2015/PT.Smg), yang mencerminkan inkonsistensi dalam judicial reasoning dan fragmentasi regulasi yang menciptakan pluralisme hukum yang problematik. Reformasi hukum komprehensif diperlukan, termasuk harmonisasi legislatif, implementasi pendekatan dekriminalisasi selektif, serta pengembangan pedoman pemidanaan berbasis keadilan restoratif untuk mengatasi disparitas ini dan meningkatkan keadilan substantif.
Implementasi Diversi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak di Polres Pasangkayu Muchammad Mahendra Ghani Adhitya Putra; Hartanto; Ali Johardi Wirogioto
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3234

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pelaksanaan diversi (pengalihan proses peradilan formal ke proses di luar peradilan) dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sesuai UU No. 11 Tahun 2012, terutama untuk kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak. Diversi bertujuan untuk menghindari dampak negatif proses peradilan formal terhadap tumbuh kembang mental anak, dengan fokus pada pendekatan keadilan restoratif dan reintegrasi sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme dan prosedur pelaksanaan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di tingkat penyidikan Polres Pasangkayu dan Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi diversi tersebut. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris atau sosiologis, dengan pendekatan studi kasus di Polres Pasangkayu. Teknik pengumpulan data melibatkan wawancara dengan aparat penegak hukum (penyidik), observasi, dan studi dokumen terkait penanganan kasus anak. Hasil penelitian menjelaskan bahwa secara normatif, diversi telah dilaksanakan dengan mengacu pada mekanisme dan prosedur yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Faktor penyebab anak melakukan tindak pidana narkotika seringkali karena rasa penasaran, pengaruh lingkungan pertemanan, kurangnya kontrol sosial dan keluarga. Tantangan dalam pelaksanaan diversi seringkali terkait dengan paradigma aparat penegak hukum (misalnya, menganggap pengguna narkotika pasti juga pengedar), ancaman pidana yang tinggi (di atas 7 tahun penjara), atau kesulitan mencapai kesepakatan diversi dengan korban/keluarga. Solusi yang diutamakan adalah mengedepankan rehabilitasi medis dan sosial bagi anak daripada hukuman penjara, dengan melibatkan peran serta masyarakat dan keluarga secara intensif
Co-Authors Amalia Syauket Annisa Apriliawan, Hendri Ardiansyah Putra Belgradoputra, Raden Jossy Sutari Dewi Kusmiyati Dwi Seno Wijanarko Erixon, Isak Ginting, Jan Efraim Hartonta Habonaran, Benedictus Satrio Handoko, R. Reo Hartanto hartanto hartanto Hotma P. Sibuea Iskandar, Andri Katrina Siagian Muchammad Mahendra Ghani Adhitya Putra Ocsila, Bella Saefullah Saefullah Saefullah Siswantari Pratiwi Syahruddin, Erwin Uyan Wiryadi Warasman Marbun Waty Suwarty Haryono Wijaya, Junika Nurhamidah