Satrya Surya Pratama
Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

URGENSI PENERAPAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 2022 PADA PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Satrya Surya Pratama
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8 No 2 (2022): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v8i2.51861

Abstract

The Covid-19 pandemic that has hit the world since 2019 has had many impacts on various sectors, one of which is on the world economic growth and development sector, including in Indonesia. Various efforts to overcome the pandemic have been carried out to prevent the spread of Covid-19, one of which is the recommendation to stay at home which has an impact on the number of public places that are closed and has resulted in many local business actors experiencing a decrease in income and even closing their businesses. Due to these conditions, the government issued Presidential Instruction Number 2 of 2022. The purpose of this study is to find out and analyze the urgency of implementing Presidential Instruction Number 2 of 2022 on the implementation of Government Goods/Services Procurement. Primary Data is obtained through field studies, while Secondary Data is obtained through literature studies. The analysis method used is the Empirical Juridical Data Analysis Method. The results of this study show that if the presidential instruction is carried out properly by all parties, it can certainly make a positive contribution to the decline in the income of local business actors, and can increase the competitiveness of local domestic products. This implementation can bring the country's economic development in a better direction after being affected by the prolonged Covid-19 pandemic.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH TENTANG SAMPAH Male, Martina; Purwanti, Yuli; Pratama, Satrya Surya; Renaldy, Rendy; Kartadinata, Andriansyah
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 3, No 01 (2024): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jaeap.v3i01.2859

Abstract

Permasalahan sampah sejak lama menjadi problem atau permasalahan dari pemerintah daerah yang terus dicarikan solusinya hingga saat ini. selama ini masyarakat selau membuang sampah sembarangan sehinga menimbulkan pencemaran lingkungan berupa bau dan kotor di sekitar tempat dibuangnya sampah tersebut. persoalan pencemaran lingkungan akibat sampah tersebut menjadi kewajiban pemerintah dalam penyelesaiannya. pendekatan yang dipakai adalah pendekatan hermeneutik guna memahami hukum dalam konteks masyarakat yaitu suatu pendekatan yang non-doktrinal Perlu juga adanya peran dari aparat penegak hukum untuk membantu melaksanakan keteriban masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan, dalam hal ini menjalankan punishment bagi para pelanggar aturan tentang sampah ini. Punishment memang belum maksimal dilakukan sehingga sampai saat ini pelaku pelanggaran pembuangan sampah masih belum mendapatkan hukuman dari perbuatannya tersebut. Selain itu pengelolaan sampah pun penting untuk dilaksanakan oleh Pemerintah.