Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

ANALISIS YURIDIS TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH TENTANG SAMPAH Male, Martina; Purwanti, Yuli; Pratama, Satrya Surya; Renaldy, Rendy; Kartadinata, Andriansyah
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 3, No 01 (2024): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jaeap.v3i01.2859

Abstract

Permasalahan sampah sejak lama menjadi problem atau permasalahan dari pemerintah daerah yang terus dicarikan solusinya hingga saat ini. selama ini masyarakat selau membuang sampah sembarangan sehinga menimbulkan pencemaran lingkungan berupa bau dan kotor di sekitar tempat dibuangnya sampah tersebut. persoalan pencemaran lingkungan akibat sampah tersebut menjadi kewajiban pemerintah dalam penyelesaiannya. pendekatan yang dipakai adalah pendekatan hermeneutik guna memahami hukum dalam konteks masyarakat yaitu suatu pendekatan yang non-doktrinal Perlu juga adanya peran dari aparat penegak hukum untuk membantu melaksanakan keteriban masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan, dalam hal ini menjalankan punishment bagi para pelanggar aturan tentang sampah ini. Punishment memang belum maksimal dilakukan sehingga sampai saat ini pelaku pelanggaran pembuangan sampah masih belum mendapatkan hukuman dari perbuatannya tersebut. Selain itu pengelolaan sampah pun penting untuk dilaksanakan oleh Pemerintah.
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 22 TAHUN 2023: STUDI KASUS PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE CABANG BANDAR JAYA M. Nuh; Satrya Surya Pratama
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 1 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/pdmgz067

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan pada PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Bandar Jaya. Peraturan tersebut diterbitkan sebagai bentuk penguatan perlindungan hukum terhadap konsumen jasa keuangan, khususnya dalam aspek transparansi informasi, penanganan pengaduan, serta pencegahan praktik yang merugikan konsumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris (socio-legal research) dengan pendekatan kualitatif, yang mengkaji ketentuan normatif POJK Nomor 22 Tahun 2023 serta implementasinya dalam praktik operasional perusahaan pembiayaan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dan data empiris yang bersumber dari praktik pelayanan konsumen di PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Bandar Jaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi POJK Nomor 22 Tahun 2023 pada PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Bandar Jaya telah dilaksanakan melalui penyediaan informasi yang transparan kepada konsumen, mekanisme penanganan pengaduan, serta penerapan prinsip perlindungan konsumen. Namun demikian, masih terdapat kendala dalam optimalisasi pemahaman konsumen terhadap hak-haknya serta konsistensi pelaksanaan standar perlindungan konsumen. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan internal dan peningkatan edukasi konsumen guna menjamin perlindungan hukum yang efektif di sektor jasa keuangan. Kata Kunci: perlindungan konsumen, Otoritas Jasa Keuangan, perusahaan pembiayaan, jasa keuangan.  
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 22 TAHUN 2023: STUDI KASUS PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE CABANG BANDAR JAYA M. Nuh; Satrya Surya Pratama
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 1 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/pdmgz067

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan pada PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Bandar Jaya. Peraturan tersebut diterbitkan sebagai bentuk penguatan perlindungan hukum terhadap konsumen jasa keuangan, khususnya dalam aspek transparansi informasi, penanganan pengaduan, serta pencegahan praktik yang merugikan konsumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris (socio-legal research) dengan pendekatan kualitatif, yang mengkaji ketentuan normatif POJK Nomor 22 Tahun 2023 serta implementasinya dalam praktik operasional perusahaan pembiayaan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dan data empiris yang bersumber dari praktik pelayanan konsumen di PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Bandar Jaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi POJK Nomor 22 Tahun 2023 pada PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Bandar Jaya telah dilaksanakan melalui penyediaan informasi yang transparan kepada konsumen, mekanisme penanganan pengaduan, serta penerapan prinsip perlindungan konsumen. Namun demikian, masih terdapat kendala dalam optimalisasi pemahaman konsumen terhadap hak-haknya serta konsistensi pelaksanaan standar perlindungan konsumen. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan internal dan peningkatan edukasi konsumen guna menjamin perlindungan hukum yang efektif di sektor jasa keuangan. Kata Kunci: perlindungan konsumen, Otoritas Jasa Keuangan, perusahaan pembiayaan, jasa keuangan.  
ANALISIS YURIDIS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA TERHADAP ANAK YANG SEDANG DALAM PROSES DIVERSI Satrya Surya Pratama; Nurbaiti Syarif; Yuli Purwanti; Gustina Aryani
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 3, No 02 (2024): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jaeap.v3i02.3270

Abstract

Jika anak melakukan tindak pidana, aparat penegak hukum berkewajiban untuk melaksanakan diversi, seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam pelaksanaan diversi, tentu saja terdapat kendala yang terjadi. Salah satu contohnya adalah seorang anak yang sedang menjalani proses diversi pada tingkat penyidikan. Namun, anak tersebut kembali melakukan tindak pidana. Lalu bagaimana aparat penegak hukum, dalam hal ini penyidik, menyikapi permasalahan seperti ini dan langkah hukum apa yang akan dilakukan oleh penyidik. Maka berdasarkan situasi itu, tujuan penelitian adalah untuk melihat 1) bagaimana penyidikan tindak pidana anak yang sedang dalam proses diversi dilakukan; dan 2) Apa saja kendala yang dihadapi penyidik dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana anak yang sedang dalam proses diversi. Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus ini, diversi dinyatakan gagal karena pada tahap penyidikan, pelaku kembali melakukan tindak pidana. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, syarat diversi tidak terpenuhi. Kesimpulannya, selain karena diversi yang gagal, pelaksanaan penyidikan pada kasus ini dilakukan karena diperoleh bukti permulaan yang cukup untuk melanjutkan penyidikan.