Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.386
P-Index
This Author published in this journals
All Journal MATAPPA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Andalas Journal of International Studies Buletin Ilmiah Nagari Membangun Jurnal PIR : Power in International Relations Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Journal of Diplomacy and International Studies Journal of Strategic and Global Studies Warta Pengabdian Andalas: Jurnal Ilmiah Pengembangan Dan Penerapan Ipteks Frequency of International Relations (FETRIAN) Jurnal Abdimas: Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat Palito: Politics, Humanities, Laws, International Relations and Social
Harza, Zulkifli
Universitas Andalas
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
Gaya Kepemimpinan Donald Trump dalam Kebijakan Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) pada Dreamers Arini, Putrima; Moenir, Haiyyu Darman; Harza, Zulkifli
Palito Vol. 4 No. 01 (2025): PALITO (Politics, Humanities, Laws, International Relations and Social)
Publisher : Hubungan Internasional Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/palito.v4i01.332

Abstract

The United States is the country with the highest immigrant population in the world, comprising 13.6% of its total population. The Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) policy, introduced by former President Barack Obama, was a measure aimed at reducing the number of illegal immigrants in the U.S. A significant majority of DACA recipients, approximately 81%, are originally from Mexico. Donald Trump sought to rescind the DACA policy established by Obama. This study aims to examine Donald Trump's leadership style in the context of the DACA policy rescission and its potential impact on international relations and the global image of the U.S. Trump perceived the presence of immigrants as an obstacle to his efforts to enhance the well-being of native-born Americans, necessitating measures to curb immigration in the U.S. The repeal of DACA faced opposition from various parties, who viewed it as a violation of human rights and financially detrimental to the U.S. Trump's role in the rescission of the DACA policy is analyzed using the conceptual framework of "Leader Trait Analysis" by Margaret G. Hermann, et al. This framework identifies three components as parameters of Trump's leadership style and dominance: reaction to political constraints, openness to information, and motivation for action. Based on the operationalization of these concepts, it is concluded that Trump opposed political constraints and disregarded all input and information presented to him in the process of repealing DACA. Furthermore, it was found that Trump was motivated by his priority to enhance the welfare of native-born Americans. Thus, it can be concluded that Trump exhibits a crusader, directive, and goal-driven leadership style.
Analisis Pemulihan Hubungan Bilateral Indonesia dan Australia Pascapenyadapan Tahun 2013 Yovi Maulana, Ikhsan; Harza, Zulkifli; Jon Nanda, Bima
Palito Vol. 1 No. 02 (2022): PALITO (Politics, Humanities, Laws, International Relations and Social)
Publisher : Hubungan Internasional Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/palito.1.02.1-16.2022

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mendorong Indonesia menormalisasi hubungan bilateral Indonesia dan Australia pascapenyadapan tahun 2013. Penyadapan yang dilakukan Australia terkuak pada tahun 2013, Indonesia merespons dengan melakukan penarikan perwakilan diplomatik negara dan memberhentikan sementara hubungan ekonomi, politik, dan keamanan. Indonesia menginginkan klarifikasi dan permintaan maaf dari Australia, namun pemerintah Australia menolak melakukan hal tersebut. Tindakan Australia tersebut dikecam oleh Indonesia karena dianggap telah meremehkan Indonesia. Meskipun permintaan maaf tersebut tidak terpenuhi, namun langkah-langkah normalisasi lebih agresif dilakukan Indonesia. Faktor-faktor yang mendorong Indonesia menormalisasi hubungan bilateral dengan Australia akan diteliti menggunakan konsep yang dikemukakan oleh Ethan Zawatsky dan Ashley Gemma yaitu normalisasi yang memiliki empat faktor yaitu political turnover, economic interest, interest groups, dan public sentiment. Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti menemukan bahwa dari keempat faktor pendorong normalisasi terdapat dua indikator yang terpenuhi menjadi pendorong Indonesia menormalisasi hubungan bilateral Indonesia dan Australia pascapenyadapan tahun 2013, yaitu economic interest dan public sentiment.
Respon Pemerintah Indonesia Terhadap Wacana Khilafah Islamiyah Yang Dibawa Oleh Hizbut Tahrir Darajat, Zakiah; Harza, Zulkifli; Jamilah, Maryam
Palito Vol. 1 No. 01 (2022): PALITO (Politics, Humanities, Laws, International Relations and Social)
Publisher : Hubungan Internasional Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/palito.1.01.99-117.2022

Abstract

Penyebaran wacana pendirian Khilafah Islamiyah yang dibawa oleh Hizbut Thahrir mengganggu stabilitas politik serta menjadi ancaman terhadap keutuhan serta keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, dampak yang disebabkan dari penyebarluasan ideolgi khilafah menyebabkan melemahnya kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap pemerintah. Penelitian ini kemudian bertujuan untuk menganalisis respon pemerintah Indonesia terhadap wacana Khilafah Islamiyah yang dibawa oleh Hizbut Tahrir. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis dan memanfaatkan data dari sumber sekunder. Penelitian ini menggunakan konsep persepsi ancaman Raymod Cohen. Raymod Cohen menyatakan bahwa untuk memberikan bukti adanya ancaman yang dirasakan ada empat faktor operasional persepsi ancaman yang dapat digunakan yaitu Artikulasi para pembuat kebijakan, deskripsi pengamat kontemporer, usaha pembentukan respon alternatif, dan Coping Process untuk menanggapi ancaman. Berdasarkan konsep tersebut peneliti menemukan adanya ancaman yang dirasakan oleh pemerintah Indonesia disebabkan oleh eksistensi wacana Khilafah Islamiyah yang dibawa oleh Hizbut Thahrir. Lebih lanjut, ancaman ini dilegitimasi melalui pernyataan dan pidato-pidato para aktor negara yang menyebutkan bahwa eksistensi wacana yang dibawa oleh Hizbut Tahrir tersebut berbahaya bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Upaya Meti (The Japanese Ministry Of Economy, Trade And Industry) dalam Mempertahankan Dominasi Perusahaan Otomotif Jepang di Indonesia Achyar Arief Firdaus; Harza, Zulkifli
Palito Vol. 2 No. 01 (2023): PALITO (Politics, Humanities, Laws, International Relations and Social)
Publisher : Hubungan Internasional Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/palito.2.01.42-55.2023

Abstract

The development of the world political economy cannot be separated from the role of the industrial sectors. Japan is ones countries that the relies on the industrak sectors to support the national economy is namely the automotive industry. Indonesian has been a market for the Japan automotive industyry since the 1960 decade and the situation continued unitil the decade 2000 years. On 2015-2020 years period is representation of development of the Indonesian automotive market is was mor complex when competitor appeared from China dan South Korean which caused concern from Japan because it could reduces that had been foprmed to so far. In Dealing with attack by automotive industry South Korean and China on Indonesian on national market, the Japanese Government, throught METI (The Japanese Monistry of Economy and Trade and Industry) then the provided mediation and the un-financial support to deal with competition in he automotive industry market with impresife strategy of automotive industry from China dan South Korean.
Kebijakan Penarikan Pasukan Amerika Serikat Dari Afghanistan Safira, Fifi; Harza, Zulkifli; Jamilah, Maryam
Palito Vol. 2 No. 2 (2023): PALITO (Politics, Humanities, Laws, International Relations and Social)
Publisher : Hubungan Internasional Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/palito.2.2.54-71.2023

Abstract

Amerika Serikat di bawah pemerintahan Joe Biden melakukan penarikan penuh atas pasukannya di Afghanistan pada tahun 2021 setelah berada selama kurang lebih 20 tahun di negara tersebut. Penarikan penuh pasukan yang dilakukan secara tiba-tiba oleh pemerintahan Joe Biden tersebut mendapatkan banyak kritikan dan pertentangan dari berbagai pihak. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mengenai faktor yang menjadi pendorong perubahan kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat terhadap Afghanistan untuk menarik penuh seluruh pasukannya disaat keputusan tersebut memiliki risiko yang besar dan mendapatkan banyak pertentangan. Peneliti menggunakan kerangka pemikiran Foreign Policy Change yang dikemukakan oleh Charles F. Hermann. Metode peneliti yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan kerangka berpikir yang digunakan, peneliti menemukan bahwa terjadinya perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terjadi karea didorong oleh beberapa faktor diantara adalah pandangan Joe Biden sebagai presiden Amerika Serikat, dorongan dari lembaga pemerintahan Amerika Serikat, kelompok akademis Amerika Serikat, dan ancaman luar negeri Amerika Serikat. Kata Kunci: 9/11, Afghanistan, AS, Kebijakan, Penarikan pasukan.
Upaya Emma Watson Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender Melaui Kampanye He for She Septian Joski Cladino; Zulkifli Harza; Maryam Jamilah
Palito Vol. 3 No. 01 (2024): PALITO (Politics, Humanities, Laws, International Relations and Social)
Publisher : Hubungan Internasional Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/palito.v3i01.129

Abstract

Celebrities do not only focus on being stars in the world of entertainment but are also able to be communicator in the political and social world. United Nation Women appoints Emma Watson, a celebrity known through the Harry Potter series, as a ambassador or communicator as well as launch He for She campaign. This campaign aims to achieve gender equality which involves men as agents. Gender problems that occur in parts of the world cause anxiety, therefore the United Nation Women launched the He for She campaign. The purpose of this study is to see how Emma Watson's efforts in gender equality activities through the He for She campaign. In analyzing, the writer uses the concept of Strategic Communication to see the form of efforts made by Emma Watson. This research is a qualitative research using a descriptive analysis approach in the research range from 2010 to 2020. The results of the research obtained are that the efforts made by Emma Watson resulted in He for She campaign launch speech, He for She campaign IMPACT 10X10X10 speech, He for She Arts week launch speech, Uruguay Parliament building visit, He for She campaign second anniversary speech. Key Words: Emma Watson, He for She, gender equality, efforts, strategic communication.
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia Pasca Memorandum of Understanding (MoU) Tahun 2022 dalam Kerangka Keamanan Manusia Arsya, Shonia; Harza, Zulkifli; Jamilah, Maryam
Palito Vol. 3 No. 02 (2024): PALITO (Politics, Humanities, Laws, International Relations and Social)
Publisher : Hubungan Internasional Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/palito.v3i02.170

Abstract

In April 2022, the Governments of Indonesia and Malaysia signed an MoU on “Placement and Protection of Indonesian Migrant Workers in the Domestic Sector in Malaysia” which includes recruitment and protection related to domestic workers in the domestic sector due to the large number of Indonesian Migrant Workers in Malaysia who experience acts of violence and other forms of problems working in Malaysia. This study aims to explain the form of cooperation between Indonesia and Malaysia in the placement and protection of Indonesian migrant workers in Malaysia in terms of the 2022 MoU. The research uses the concept of Human Security based on the United Trust Fund for Human Security, namely Freedom From Fear and Freedom From Want. The research method used is a qualitative explanatory type by utilizing secondary data. Based on the concepts used, the researcher found that these two components affect the survival of Indonesian migrant workers in Malaysia. The freedom from fear component, which consists of indicators in the form of personal security, shows that there are still many unfair treatment experienced by Indonesian migrant workers in Malaysia. Community security, the vulnerability of Indonesian migrant workers to victims of human trafficking. Political security, there are many cases of rights violations experienced by Indonesian migrant workers in Malaysia. Whereas in the freedom from want component, which consists of indicators in the form of Economic security, high unemployment rates, easy access to Malaysia, as well as increasing economic needs are factors of working abroad. Food security, the large number of migrant workers who experience the threat and impact of hunger, to malnutrition at work. Health security, the lack of effort and protection for the health of migrant workers in Malaysia, and Environmental security, the government's efforts to protect the safety of migrant workers working abroad.
Transnational Crime of Illicit Drugs in Southeast Asia Harza, Zulkifli
Andalas Journal of International Studies (AJIS) Vol 12, No 2 (2023): Published in November 2023
Publisher : Andalas Institute of International Studies UNAND

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/ajis.12.2.92-108.2023

Abstract

The cooperation of the actors in harmonizing their views on the drug phenomenon is needed. Over the last decade, the dynamics that define the regional security environment in Southeast Asia have changed dramatically. In this study, a descriptive qualitative methodological approach was adopted to explore an in-depth understanding of cross-border crime in the illegal drug trade in Southeast Asia. The conclusions of this analysis will help enrich our understanding of cross-border illegal drug transactions in the region, as well as provide a basis for formulating better policy recommendations to effectively address this challenge. ASEAN needs to strengthen its commitment of cooperation and continuously make efforts were tireless in the fight against drugs.
Co-Authors Achyar Arief Firdaus Afriandi Afriandi Ardila Putri Arini, Putrima Arsya, Shonia Athalla Vareel Ebsyar Bima Jon Nanda Darajat, Zakiah Desna Aromatica Diah Anggaraini Austin Diah Anggraini Austin Elfitra Elfitra fauzan Fauzan Hafizh Ulya Fikra Inda Mustika Permata Jamila, Maryam Jon Nanda, Bima Maryam Jamilah Masri, Ilman Syarif Moenir, Haiyyu Darman Mudinillah, Adam Nasir, Putiviola Elian Poppy Irawan Rifki Dermawan Rika Isnarti Safira, Fifi Septian Joski Cladino Silvi Cory Sinulingga, Anita Afriani Sofia Trisni Sri Oktavia Yonanda, Chendika Yovi Maulana, Ikhsan