Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.173
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Diponegoro Law Review Jurnal Akta Substantive Justice International Journal of Law J-Dinamika: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Pleno Jure SIGn Jurnal Hukum Kalabbirang Law Journal Yuridika Journal of Lex Philosophy (JLP) Journal of Lex Generalis (JLG) Jurnal Pengabdian Mandiri Sovereign: International Journal of Law Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Asian Journal of Social and Humanities
Salle Salle
Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

 1   2   3 
Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Narkotika: Studi Pengadilan Negeri Malili Jeanne Sumeisey; Hambali Thalib; Salle Salle
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 5 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (314.492 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis menganalisis pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan narkotika terhadap pelaku tindak pidana narkotika, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris, Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: Pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan narkotika terhadap pelaku tindak pidana didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni kuhap serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimana hakim dalam memeriksa dan memutus perkara dapat mengupayakan rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial sebagai wujud dari pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalah gunaan narkotika. Faktor yang berpengaruh penyalahgunaan narkotika diwilayah hukum Kabupaten Luwu Timur antara lain: penegakan hukum, sanksi hukum, dan budaya hukum. Dari tiga faktor di atas sektor yang dinilai masih lemah dalam menurunkan peningkatan jumlah penyalahgunaan narkotika disebabkan oleh dua faktor yaitu : Faktor pertama penegak hukum serta faktor yang kedua yaitu budaya hukum. The research objective is to analyze to analyze the liability of the criminal abuse of narcotics against the perpetrators of narcotics crime, and the factors that influence it. This type of research is juridical empirical, the results of the author's research find that: Criminal liability for narcotics abuse against criminals is based on the applicable laws and regulations, namely Kuhap and Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, where judges examine and decide cases can seek medical rehabilitation as well as social rehabilitation as a form of criminal responsibility for narcotics abusers. Factors that influence narcotics abuse in the jurisdiction of East Luwu Regency include law enforcement, legal sanctions, and legal culture. Of the three factors above, the sector that is considered weak in reducing the increase in the number of narcotics abuse is caused by two factors, namely: the first factor is law enforcement and the second factor is legal culture.
Kontribusi PBB Dan BPHTB Terhada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros Ahmad Fitrah Madana Arsyad; La Ode Husen; Salle Salle
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 9 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (283.97 KB)

Abstract

Tujuan penelitian Menganalisis Cara Pengelolaan Pad Terhadap Efektivitas Pengelolaan Pbb Dan Bphtb Dan Mengetahui Faktor Yang Mempengaruhi Pad Terhadap Pengelolaan Pbb Dan Bphtb Tidak Mencapai Target Pad Di Kantor Perpajakan Kabupaten Maros Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Penelitian Ini Dilakukan Di Kabupaten Maros Dengan Memilih Instansi Terkait Dengan Penelitian Ini, Yaitu Kantor Perpajakan Kabupaten Maros. Metode Penelitian Yang Digunakan Adalah Metode Kuantitatif Dan Kualitatif. Hasil Dari Penelitian Ini Menunjukkan Bahwa Pengelolaan Pad Terhadap Efektivitas Pengelolaan Pbb Dan Pbhtb Di Kantor Perpajakan Kabupaten Maros Belum Ada Pengaruh Yang Signifikan Terhadap Kenaikan Penerimaan Pad Masih Renda Dan Elastis. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Pad Terhadap Pengelolaan Pbb Dan Bphtb Tidak Mencapai Target, Yaitu Pendataan Objek Pajak, Kepemilikan Lahan Berada Di Luar Lokasi Objek, Kepentingan Pribadi Dalam Pengurusan, Faktor Ekonomi, Kesadaran Dan Pemahaman Warga Negara. The research objective to analyze the way of pad management on the effectiveness of Pbb and Bphtb management and find out the factors that influence pads on the management of Pbb and Bphtb not achieving the pad target at the Maros Regency Tax Office in accordance with Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Levies. This Research Was Conducted In Maros Regency By Selecting Agencies Related To This Research, namely the Maros Regency Tax Office. The Research Methods Used Are Quantitative And Qualitative Methods. The results of this study indicate that the management of pads on the effectiveness of the management of Pbb and Pbhtb at the Maros Regency Tax Office has no significant effect on the increase in receipts of pads that are still low and elastic. Factors Affecting Pad Management on the Management of Pbb and Bphtb Not Reaching the Target, namely Data Collection on Tax Objects, Land Ownership Outside the Location of the Object, Personal Interest in Management, Economic Factors, Awareness and Understanding of Citizens.
Penerapan Hukum Terhadap Penerbitan Bilyet Giro Kosong: Studi Kasus Di Bank BNI Cabang Palopo Ningsih Wandasari; Syamsul Alam; Salle Salle
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 3 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (386.637 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya bilyet giro kosong dan upaya penyelesain yang dilakukan dalam kasus penerbitan bilyet giro kosong. Metode penelitian yuridis-empirs. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa : (1) Faktor-faktor penyebab terjadinya bilyet giro kosong adalah adanya faktor ketidaksengajaan atau kelalaian penerbit dan faktor kesengajaan penerbit. (2) Upaya penyelesaian yang dilakukan dalam kasus penerbitan bilyet giro kosong upaya preventif (berupa pembinaan nasabah, mempertimbangkan nasabah baru, peningkatan efektifitas dan administrasi yang baik dan rapi, pembatasan penerbitan buku formulir bilyet giro) dan upaya represif (penyelesaian secara perdamaian dan kesepakatan, pemberian sanksi, menyelesaikan secara perdata atau pidana). The research objective to analyze the factors causing the occurrence of blank bilyet giro and the resolution efforts made in the case of the issuance of blank bilyet giro. Juridical-empirical research method. The results of this study show that: (1) The factors that cause blank bilyet giro are the publisher's intentional or negligence factor and the publisher's intentional factor. (2) The settlement efforts carried out in the case of the issuance of blank bilyet giro are preventive measures (in the form of fostering customers, considering new customers, increasing effectiveness and good and neat administration, limiting the issuance of bilyet giro form books) and repressive efforts (amicable settlement and agreement, sanctions, settle civil or criminal).
Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Yang Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima Hamzah Pai’pin; Sufirman Rahman; Salle Salle
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 4 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (412.744 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis kedudukan yuridis ketentuan gugatan tidak dapat diterima dalam sengketa perdata dan putusan gugatan tidak dapat diterima. Penelitian ini merupakan Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative. Hasil penelitian bahwa ketentuan gugatan tidak dapat diterima dalam sengketa perdata, tidak diatur secara rigit dalam suatu peraturan perundang-undangan melainkan suatu ketentuan yang berkembang dalam praktek penyelesaian sengketa di pengadilan sebagai bentuk penerjemahan hakim-hakim terdahulu sebagai bentuk derivasi asas-asas hukum acara. Putusan gugatan tidak dapat diterima pada prinsipnya sama dengan putusan-putusan yang lain, yakni mempunyai kekuatan mengikat, dan hanya batal apabila dibatalkan oleh peradilan yang lebih tinggi, namun demikian berimplikasi hukum pada beberapa hal, yakni: terkait nebis in idem, batasan minimal banding yang hanya diajukan sekali, yang artinya ada kevakuman hukum dari dua permasalahan ini, yakni gugatan baru dengan perkara yang sama yang telah diputus menjadi nebis atau tidak. The research objective to analyze the juridical position of the claim that the claim is unacceptable in a civil dispute and the decision of the lawsuit is unacceptable. This research is a normative legal research. The results of the study show that the claim provisions cannot be accepted in civil disputes, are not strictly regulated in a statutory regulation but a provision that develops in the practice of dispute resolution in court as a form of translation of previous judges as a form of derivation of procedural law principles. The lawsuit decision cannot be accepted in principle the same as other decisions, which have binding force, and is only void if it is canceled by a higher court, however, it has legal implications for several things, namely: related to nebis in idem, the minimum limit for appeals only filed once, which means there is a legal vacuum from these two problems, namely a new lawsuit with the same case that has been decided to be nebis or not.
PENINGKATAN PENGETAHUAN HUKUM DALAM PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL PADA SISWA SMA PGRI PULAU SALEMO KABUPATEN PANGKEP Zainuddin Zainuddin; Salle Salle
JURNAL PENGABDIAN MANDIRI Vol. 1 No. 6: Juni 2022
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (896.645 KB)

Abstract

Tulisan ini, mengeksplorasi penggunaan media sosial pada remaja khususnya pelajar di SMA PGRI Pulau Salemo Kabupaten Pangkep yang sangat masif, akan tetapi tidak didukung dengan pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan. Kegiatan penyuluhan hukum tersebut pelaksanaanya diawali dengan melakukan pretest kepada peserta didik, kemudian penyuluhan hukum dan diakhiri dengan post test. Pretest dan posttest dilakukan untuk mengukur pengetahuan peserta didik mengenai penggunaan media sosial secara bijak. Berdasarkan hasil kegiatan tersebut terdapat peningkatan yang signifikan mengenai pengetahuan peserta didik mengenai penggunaan media sosial di SMA PGRI Pulau Salemo. Rekomendasi dari tulisan ini sebaiknya kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan secara kontinyuitas dan penggunaan media sosial dan potensi tindak pidana yang terjadi didalmnya perlu dimasukkan dalam kurikulum atau terintegrasi dalam kurikulum baik di baik di SD, SMP, SMA maupun di Perguruan Tinggi.
Safeguard of the Police Intelligence Against Court Decisions Regarding the Object of the Dispute La Ode Husen; Salle Salle; Arri Abdi Syalman; Abd. Kahar Muzakkir
Sovereign: International Journal of Law Vol 2 No 2 (2020): April – Juni
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (299.498 KB) | DOI: 10.37276/sijl.v2i2.28

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of safeguard of the Police Intelligence against court decisions regarding the object of the dispute in South Sulawesi Province. This research uses an empirical study method which is also called sociological legal research because it sees the application of law as a factual condition in the social environment and its relationship with legal norms. This research was conducted in South Sulawesi Province, with 92 respondents. Data analysis in this study uses a qualitative approach, which processes the output of the questionnaire, and is presented in the form of frequency tabulation (F) and percentage distribution (%). The results of this study show that the safeguard of South Sulawesi Regional Police Ditintelkam in the execution process regarding the object of the dispute in South Sulawesi Province based on Perkap BIN No. 2 of 2013, can be assessed from four aspects, as follows: Safeguarding Targets; Safeguarding Implementation; Coordination and Administration; and Supervision and Controlling. Data acquisition of all indicators based on safeguard aspects of the South Sulawesi Regional Police Ditintelkam still shows less effective results. Seriousness is needed in increasing the safeguard effectiveness at the South Sulawesi Regional Police Ditintelkam to ensure the process of executing court decisions regarding the object of the dispute can be more effective in the future.
Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Hak Tanggungan Eloktronik Pada Kantor Pertanahan Kota Makassar Achmadi Natsir; Sufirman Rahman; Salle Salle
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 10 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas pelaksanaan pelayanan hak tanggungan elektronik pada Kantor Pertanahan Kota Makassar; (2) mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan pelayanan hak tanggungan elektronik pada Kantor Pertanahan Kota Makassar. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan penyebaran kuesioner (angket). Data dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif dengan menggunakan teori efektifitas hukum sebagai pisau analisis penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) efektivitas pelaksanaan pelayanan hak tanggungan elektronik pada Kantor Pertanahan Kota Makassar telah dilaksanakan namun masih berjalan kurang efektif. The research objective is to analyze the effectiveness of the implementation of electronic mortgage services at the Makassar City Land Office; (2) to know and analyse the factors that affect the effectiveness of the implementation of electronic mortgage services at the Makassar City Land Office. The research method in this study uses the type of empirical research. Data collection techniques were carried out through interviews and distributing questionnaires (questionnaires). The data were analyzed using the descriptive analysis method using the theory of legal effectiveness as the analytical knife of this research. The results of this study indicate that: (1) the effectiveness of the implementation of electronic mortgage services at the Makassar City Land Office has been implemented but is still running less effectively
Problematika Kontrak Baku Pada Berbagai Perjanjian Syahruddin Nawi; Salle Salle; Andi Risma
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujaun penelitian menganalisis kekuatan mengikat Kontrak Baku Pada Berbagai Perjanjian serta faktor-faktor yang mempengaruhi terciptanya Kontrak Baku Pada Berbagai Perjanjian di Kota Makassar. Tipe penelitian adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian bahwa Hakikat kontrak baku (Perjanjian) bagi para pihak yakni terciptanya sebuah perjanjian yang berkeadilan, berkepastian dan bermanfaat bagi para pihak yang terlibat. 2) Bahwa kontrak baku (standard contract), cenderung merugikan pihak debitur/konsumen, karena substansi (clausule) dibuat sepihak oleh kreditur sehingga memuat hak dan kewajiban yang tidak seimbang. 3) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberadaan Sebuah Kontrak Baku (Standard Contract) yakni faktor Provit/keuntungan, penggunaan waktu, kesadaran hukum debitur, proses yang mudah, dan ekonomi debitur. The research objective is to analyze the binding strength of Standard Contracts in Various Agreements and the factors that influence the creation of Standard Contracts in Various Agreements in Makassar City. This type of research is empirical legal research. The results of the study show that the essence of a standard contract (agreement) for the parties is the creation of an agreement that is fair, certain and beneficial to the parties involved. 2) Whereas the standard contract tends to harm the debtor/consumer, because the substance (clausule) is made unilaterally by the creditor so that it contains unequal rights and obligations. 3) Factors Affecting the Existence of a Standard Contract, namely profit/profit factors, use of time, legal awareness of the debtor, easy process, and the debtor's economy.
Pewarisan Menurut Undang-Undang Hukum Perdata Serta Aspeknya Terhadap Kedudukan Istri Dalam Perkawinan Kedua Najda Najda; Sufirman Rahman; Salle Salle
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pertimbangan Hukum oleh Hakim Pengadilan Agama Polewali Mandar Sehingga memutuskan untuk Pewarisan menurut undang-undang Hukum perdata serta aspeknya terhadap kedudukan Istri dalam perkawinan kedua. Penelitian ini merupakan penelitian Empiris.Hasil penelitian diperoleh bahwa pertimbangan hukum dan alasan yang digunakan oleh hakim dalam menyelesaikan perkara “Pewarisan menurut undang-undang Hukum perdata serta aspeknya terhadap kedudukan Istri dalam perkwinan kedua” Menggunakan pasal 3 ayat (1),pasal 25 ayat (2) KUHPerdata yang mana suatu “Pewarisan menurut undang-undang hukum perdata serta aspeknya terhadap kedudukan Istri dalam perkawinan kedua” sebab palsu atau terlarang,tidak memiliki kekuatan tanpa mempertimbangkan adanya pewarisan menurut undang-undang Hukum perdata. The research objective is to analyze the legal considerations of the judges of the Polewali Mandar Religious Court so that they decide to inherit according to civil law laws and their aspects regarding the position of the wife in the second marriage. This research is empirical research. The research results show that the legal considerations and reasons used by judges in settling the case "Inheritance according to the Civil Law Act and its aspects regarding the wife's position in the second marriage" Using Article 3 paragraph (1), Article 25 paragraph ( 2) Civil Code which is an "inheritance according to civil law and its aspects to the position of the wife in a second marriage" because it is fake or forbidden, has no power without considering inheritance according to civil law laws.
Fungsi Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan: Studi Kasus Di Polrestabes Makassar Muh Iqlal Saifullah; Mulyati Pawennei; Salle Salle
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Yuridis Empiris karena penekanannya adalah menelaah yang berkaitan dengan fungsi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Sehingga data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan datanya dengan melakukan wawancara untuk mendapatkan data yang valid. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa : fungsi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan kurang efektif atau kurang berjalan dengan baik karena adanya hambatan seperti sarana dan prasarana. Faktor yang mempengaruhi peranan dan fungsi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah struktur hukum, budaya hukum, kesadaran hukum masyarakat serta sarana dan prasarana. The research objective is to analyze the role of the police in overcoming criminal acts of theft with violence and the factors that become obstacles in tackling criminal acts of theft with violence. This research uses the Juridical Empirical type of research because the emphasis is on examining the functions of the police in tackling criminal acts of theft with violence. So the data needed in this study are primary and secondary data. The data collection technique is by conducting interviews to obtain valid data. The results of the study show that: the function of the police in tackling criminal acts of theft with violence is less effective or not running well because of obstacles such as facilities and infrastructure. Factors that influence the role and function of the police in tackling the crime of theft with violence are the legal structure, legal culture, legal awareness of the community and facilities and infrastructure.
Co-Authors Aan Aswari Aan Aswari Abd. Kahar Muzakkir Achmadi Natsir Ahmad Fitrah Madana Arsyad Andi Risma Andi Risma Annisa Muthia Al-Qadri Syam Arri Abdi Syalman Asriati Asriati Aswad Rachmat Hambali Dwi Handayani Farhana Putri Utami Hambali Thalib Hambali Thalin Hamzah Pai’pin Hardianto Djanggih Ilham Abbas Imran Eka Saputra Jeanne Sumeisey La Ode Husen Mirnawanti Wahab Muh Iqlal Saifullah Muhammad Akbar Middin Muhammad Syarif Mulyati Pawennei Najda Najda Ningsih Wandasari Sahrul Sahrul Sufirman Rahman Sufirman Rahman Syahruddin Nawi Syamsuddin Pasamai Syamsul Alam